Latest Post



Dalam hadis ini dijelaskan bahwa sanksi akan dosa tertentu akan mengugurkan sanksi akhirat

Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan oleh negara bukan oleh individu.


Penulis Sri Nurhayati, S.Pd.I

Praktisi Pendidikan


Matacompas.com, ANALISIS -- Tindak kejahatan atau kriminal kian hari kian menjadi. Mulai dari bentuk sampai sarananya muncul beragam macamnya. Pada tahun 2023 lalu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat, ada 288.472 kasus kejahatan terjadi di Indonesia. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 lalu jumlah kasus kriminal tercatat ada 276.507 kasus. (DataIndonesia.id)


Dari data dua tahun terakhir ini, kita dapat mengetahui bahwa tindak kejahatan semakin merajalela. Sungguh ini adalah kondisi yang menunjukkan bahwasannya keamanan negeri ini masih bermasalah.


Pasalnya tindak kejahatan terus mengintai kehidupan kita, pencurian, perampokan sampai pembunuhan terjadi setiap harinya. Pemberitaan tindak kejahatan ini tak pernah habis, setiap hari selalu ada kabar tentang kasus kejahatan dengan berbagai kasus dan tindakannya.


Merajalelanya tindakan kejahatan ini muncul dengan berbagi faktor yang menjadi penyebabnya, seperti masalah ekonomi, dendam, atau faktor penyalahgunaan obat-obat terlarang. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan satu sama lainnya.


Makin sulitnya ekonomi misalnya, sering mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Seperti, mencuri, merampok, menipu dan lainya. Bahkan sampai harus membunuh demi mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.


Selain masalah ekonomi, dorongan dari kondisi sosial atau pergaulan yang ada juga menjadi faktor tindak kejahatan. Misalnya cara pandang akan kehidupan yang dipengaruhi ide kebebasan sering menimbulkan masalah. Seperti kebebasan berperilaku yang mendorong seseorang untuk terlibat pada penyalahgunaan obat-obat terlarang atau pun mabuk-mabukan yang akhirnya berujung pada tindak kejahatan. Seperti, pencurian, perampokan, pemerkosaan sampai pembunuhan.


Faktor di atas hanyanya faktor cabang permasalahan yang ada. Karena, faktor yang menjadi akar permasalahan ini tak lepas dari sistem atau aturan yang diterapkan dalam kehidupan kita. Saat ini sistem yang ada di tengah-tengah kita adalah sistem yang lahir dari ide sekulerisme (memisahkan agama dari kehidupan). 


Dari sistem sekular ini lahir aturan-aturan cabang, seperti aturan ekonomi, politik, pendidikan termasuk di dalamnya pidana atau sanksi. Aturan ekonomi telah melahirkan kesenjangan misalnya. Karena, uang hanya berputar pada mereka yang kaya. Sumber-sumber daya alam dikuasai para pemilik modal. 


Aturan politik pun hanya melahirkan para pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan mereka atau para pemilik modal. Sedangkan rakyat hanya menjadi alat meraih kekuasaan. Rakyat diperhatikan saat suara mereka dibutuhkan untuk meraih kekuasaan melalui pemilu.  


Aturan pendidikan pun melahirkan generasi-generasi yang jauh dari aturan agama, tak sedikit dari mereka menjadi pelaku tindak kejahatan. Seperti perkelahian yang berujung pada pembunuhan, menjadi budak obat-obatan terlarang dan perilaku-perilaku menyimpang. 


Adapun aturan pidana atau sanksi tak mampu memberikan efek jera. Seperti adanya aturan remisi dan pengurangan masa pidana pada momen. Seperti pada momen Idulfitri kemarin saja, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan Remisi Khusus (RK) dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) kepada 159.557 narapidana dan anak binaan yang beragama Islam. Mereka yang mendapatkan remisi dianggap berhak mendapatkannya karena telah melaksanakan program dan berperilaku baik.


Namun, sayang pemberian remisi ini justru dimanfaatkan untuk mempercepat masa tahanan. Sehingga, tak heran mereka yang sudah bebas bisa kembali lagi ditahan dengan kasus yang sama ataupun berbeda. Karena adanya remisi ini menunjukkan sistem sanksi yang ada tidak menjerakan. Sehingga dari tahun ke tahun kasus kejahatan makin merajalela.


Selain itu, sistem pidana yang ada merujuk pada rujukan yang tidak baku dan mudah berubah, karena lahir dari akal manusia yang lemah. Sehingga sering disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.


Islam Pencegah Tindak Kejahatan 


Kejahatan dijelaskan dalam buku Sistem Sanksi dalam Islam yang ditulis oleh Abdurahman Al Malik adalah perbuatan-perbuatan yang tercela (al-qabih), yaitu tercela dalam pandangan hukum syarak (aturan Allah). Jadi, kejahatan (jarimah) adalah tindakan melanggar peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Rabbnya, dengan dirinya sendiri dan sesama manusia. Sehingga tindakan ini membutuhkan adanya sanksi atau ‘uqubat untuk mencegah perilaku jahat ini.


Pada mukadimah dalam buku yang sama dikatakan bahwa “Uqubat atau sanksi disyariatkan untuk mencegah manusi dari tindak kejahatan. Allah Swt. berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 179 yang artinya, “Disyariatkannya (hukum) qishash itu ada (jaminan keberlangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.” 


Disyariatkannya (hukum) qishash maksudnya bahwa di dalamnya terdapat hikmah yang sangat besar, yaitu menjaga jiwa. Sebab, jika pembunuh mengetahui akan dibunuh lagi, maka ia akan merasa takut untuk melakukan pembunuhan. Oleh sebab itu, di dalam qishash ada jaminan hidup bagi manusia.


Dengan demikian, ‘uqubat memiliki fungsi pencegahan (zawajir), karena mencegah manusia dari tindakan kejahatan. Hukuman yang tegas ini selain mencegah, mendatangkan efek jera juga bagi para pelaku untuk tidak melakukan tindak kejahatan. 


Selain sebagai pencegah (zawajir), ‘uqubat juga berfungsi sebagai penebus (jawabir), karena dapat menebus sanksi akhirat. Dalilnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari ‘Ubadah bin Shamit r.a. berkata:


Kami bersama Rasulullah saw dalam suatu majelis dan beliau bersabda, “Kalian telah membai’atku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, kemudian beliau membaca keseluruhan ayat tersebut. “Barangsiapa di antara kalian memenuhinya, maka pahalanya di sisi Allah, dan barangsiapa mendapatkan dari hal itu sesuatu maka sanksinya adalah kifarat (denda)baginya, dan barangsiapa mendapatkan dari hal itu sesuatu, maka Allah akan menutupinya, mungkin mengampuni atau (mungkin) mengazab.”


Dalam hadis ini dijelaskan bahwa sanksi akan dosa tertentu akan mengugurkan sanksi akhirat. Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan oleh negara bukan oleh individu.


Selain memiliki sistem sanksi yang memiliki dua fungsi utama dalam mencegah dan menyelesaikan tindak kejahatan ini. Islam pun memiliki aturan ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat. 


Karena, Islam mewajibkan pemimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Salah satunya dalam pengelolaan sumber daya alam. Islam mengharamkan negara menjualnya kepad swasta apalagi asing. Karena, dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang gembalaan dan api.” (HR. Abu Dawud)


Negara memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan rakyatnya, hal ini dijamin secara langsung ataupun tidak. Terpenuhinya kesejahteraan rakyat akan mengurangi faktor risiko yang mendorong tindak kejahatan.


Demikian pula dengan sistem pendidikan yang ada dalam sistem Islam, mampu melahirkan individu yang memiliki keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, fondasi yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan.


Itulah aturan Islam yang lahir dari Sang Maha Sempurna, Zat yang menciptakan bumi dan seisinya. Islam memiliki seperangkat aturan yang mampu menjawab permasalahan manusia. Solusi tuntas dalam menjawab permasalahan tanpa meninggalkan masalah baru.


Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita meyakini dan memperjuangankan untuk penerapan aturan Islam di tengah-tengah kehidupan kita, agar terwujud keberkahan dunia dan akhirat kita dapat.

Wallahualam bissawab. []

 


Kuatnya liberalisasi di perguruan tinggi menyebabkan sistem pendidikan kita kehilangan standar integritas akademik

Kampus tidak lagi menjadi tempat membangun mental kepribadian manusia, melainkan menjadi pasar bisnis industrialisasi


Penulis Bunda Hanif 

Pendidik


Matacompas.com, OPINI -- Wajah dunia pendidikan kembali tercoreng dengan adanya dua kasus yang mencuat beberapa hari terakhir, yaitu kasus plagiarisme oleh seorang dekan di Jakarta, serta joki mahasiswa oleh seorang dosen di Pontianak. 


Kasus pertama adalah dugaan plagiarisme yang dilakukan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional (FEB Unas) Jakarta, Kumba Digdowiseiso yang sudah melakukan plagiarisme berat dalam publikasi ilmiah di Journal of Social Science (JSS) pada 2024. Dugaan tersebut datang dari sejumlah dosen di Universitas Malaysia Terengganu (UMT) yang namanya dicatut Kumba tanpa izin untuk artikel ilmiahnya. (Tirto, 16-4-2024)


Kumba telah memublikasikan 160 artikel ilmiah sepanjang 2024. Hal yang sangat tidak masuk akal, menerbitkan jurnal sebanyak itu dalam kurun waktu kurang dari setahun. Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis atas kasus yang ia hadapi, Kumba mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dekan FEB Unas. (Tempo, 19-4-2024)


Saat ini, Indonesia menduduki peringkat kedua dalam menghasilkan jurnal predator. Kasus Kumba tidak bisa dianggap sebagai persoalan individu, melainkan sistemis. Sistem insentif yang dibuat pemerintah telah membuat dosen mengejar target jumlah jurnal yang dipublikasikan. Inilah yang memengaruhi dosen melakukan berbagai cara demi mengejar target. (Tempo, 19-4-2024).


Lain lagi dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Abdul Haris, menurutnya kasus Kumba berkaitan dengan integritas individu bukan disebabkan tingginya tuntutan kuantitas publikasi jurnal ilmiah dari pemerintah. (Tempo, 15-4-2024)


Menurut data dari Retraction Watch, penulis Indonesia yang diretraksi meningkat dalam lima tahun terakhir. Sebanyak 72 artikel bermasalah diduga merupakan plagiat atau mengandung kesalahan etik berat dalam publikasi sehingga memperburuk reputasi pendidikan tinggi Indonesia di mata Internasional. (Tempo, 18-4-2024)


Kasus kedua adalah dugaan dosen Untan yang menjadi joki nilai mahasiswa Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Dosen tersebut memanipulasi nilai mata kuliah di Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD seorang mahasiswa, padahal mahasiwa tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar di ruang kuliah. (Tempo, 16-4-2024)


Kedua kasus tersebut telah menunjukkan betapa lemahnya integritas individu pengajar (dosen). Hal tersebut terjadi tidak pada ranah personal saja, melainkan sistemis, melihat begitu maraknya kasus plagiarisme dan joki nilai mahasiswa


Kuatnya liberalisasi di perguruan tinggi menyebabkan sistem pendidikan kita kehilangan standar integritas akademik. Kampus tidak lagi menjadi tempat membangun mental kepribadian manusia, melainkan berubah menjadi pasar bisnis industrialisasi. 


Kuatnya liberalisasi pendidikan bisa kita lihat dari tujuan mahasiswa saat ini dalam menempuh perkuliahan, yaitu semata demi memperoleh gelar dan ijazah. Demi gelar dan ijazah, orang akan menempuh berbagai cara, termasuk cara-cara kotor, seperti penipuan, manipulasi, suap dan sebagainya. Gelar dan ijazah telah dikultuskan sebagai azimat dalam menentukan masa depan pemiliknya, oleh karenanya tidak jarang gelar dan ijazah dijadikan ajang bisnis di kampus. 


Untuk menyelesaikan karut marut pendidikan ini, butuh perubahan sistemis. Tidak cukup hanya dengan mengusut individu pelaku kejahatan. Yang jauh lebih penting dan sangat menentukan nasib pendidikan kita pada masa depan adalah koreksi terhadap sistem pendidikan kita. Caranya adalah dengan mengganti sistem pendidikan hari ini yang bertujuan materialistis menjadi sistem pendidikan Islam yang bertujuan membentuk sosok berkepribadian Islam.


Sistem pendidikan Islam menetapkan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia berkepribadian Islam. Allah swt berfirman, “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (TQS. Adz-Dzariyat: 56)


Tujuan yang berdimensi ukhrawi ini menyebabkan manusia menggunakan cara-cara halal demi meraih target pendidikan. Cara-cara haram seperti plagiarisme, manipulasi, penipuan tidak akan pernah bisa mengantarkan kepada tujuan yang membentuk kepribadian Islam. 


Tujuan pendidikan Islam tidak terpaku pada gelar dan ijazah. Pola pikir yang cemerlang, pola sikap yang luhur, dan perilaku yang islami, menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut tentu saja tidak bisa ditempuh dengan cara-cara curang.


Adapun dari sisi kurikulum pendidikan, diterapkannya kurikulum berbasis akidah Islam sehingga akan meluruskan niat setiap peserta didik bahwa tujuan menuntut ilmu haruslah relate dengan posisinya sebagai hamba Allah. 


Materi ajar dalam kurikulum pendidikan Islam bersumber dari tsaqafah Islam sehingga akan membentuk pemikiran dan pemahaman yang Islami. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter dan identitas muslim. 


Proses pendidikan dalam Islam, tidak sekedar transfer pengetahuan melainkan transfer karakter. Guru bukan hanya mengajar, tetapi mendidik sehingga murid memiliki kepribadian yang mulia. 


Profil pengajar dalam sistem Islam baik itu guru maupun dosen harus menggambarkan profil muslim yang berkepribadian Islam. Mereka harus menjadi teladan dalam kebaikan dan takwa bagi murid-muridnya. Selain harus kompeten di bidangnya, sosok pengajar juga harus punya karakter muslim yang bertakwa. 


Tujuan dan kurikulum pendidikan ini disediakan oleh negara (Khilafah) secara gratis sehingga murid leluasa belajar tanpa terbebani biaya. Pengajar diberi upah/gaji yang layak serta jaminan kesejahteraan sehingga mereka bisa fokus dalam mendidik dan mengajar. Dengan demikian mereka tidak akan terbebani dengan tuntutan kebutuhan hidup hingga mengejar insentif dengan segala cara. 


Demikianlah sistem pendidikan Islam yang mengagumkan. Sistem ini telah terbukti efektif dalam mencetak SDM berkualitas yang akan membangun peradaban Islam yang gemilang. 

Wallahualam bissawab. []

 


Negara malah mendukung perkembangan game online, meskipun dapat menyebabkan anak-anak kecanduan

Game online akan tetap ada karena memberikan banyak pemasukan tanpa memikirkan dampak buruk bagi generasi


Penulis Yulianti

Pegiat literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Seiring perkembangan zaman, teknologi pun ikut berkembang. Bagai dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang, perkembangan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif bagi kehidupan. Salah satunya yaitu game online, aplikasi yang banyak diminati generasi muda ini, dinilai banyak membawa dampak negatif. 


Kecanduan game online banyak menimpa remaja dan anak-anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Pemerintah khususnya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar bisa memblokir game online yang mengandung kekerasan dan seksualitas. Game yang bergenre battle royale seperti Free Fire yang sangat populer saat ini, disinyalir bisa berdampak buruk pada anak. (Katadata, 12/04/24)


Dikatakan Deputi Perlindungan Khusus Anak KPPPA Nahar, secara umum game online dapat memengaruhi perilaku, karakter dan kesehatan mental anak. Kekerasan dalam game online, tergambar jelas aksinya, seperti adu senjata, bahasa kasar, kekerasan fisik, dan lain sebagainya. Beberapa game memperlihatkan kekerasan secara eksplisit dan realistis, seperti patah tulang, luka, darah, atau kekerasan seksual. Dampak negatif dari game online dapat mempengaruhi kesehatan mental, sulit fokus, susah mengontrol emosi, kurangnya empati, anti sosial dan perilaku yang memburuk. (MediaIndonesia, 14/04/24)


Meskipun tidak semua, faktanya sebagian besar game online mengandung unsur kekerasan dan fornografi. Negara dinilai abai dalam tugas utamanya mengurus umat termasuk bertanggung jawab dalam pembentukan karakter generasi. Tidak adanya peraturan dan tindakan tegas dari negara terhadap game online yang mengandung unsur kekerasan. Selama ini yang terjadi, negara hanya akan bertindak ketika sudah adanya desakan dari masyarakat, itupun kadang cuma wacana semata. Seharusnya negara sudah mempunyai perisai yang kuat sebelum dampak negatif muncul. Itulah bukti negara tidak serius dalam menjaga umat.


Mirisnya dalam sistem kapitalisme sekulerisme, negara malah mendukung perkembangan game online, meskipun dapat menyebabkan anak-anak kecanduan. Game online akan tetap ada karena memberikan banyak pemasukan tanpa memikirkan dampak buruk bagi generasi. 


Umat dibentuk menjadi pribadi yang hanya berorientasi pada kepuasan duniawi semata, serta dijadikan pasar bisnis oleh para pemegang modal dan negara. Keuntungan dari bisnis game online yang besar, menggiurkan para pengembang game, mereka berlomba lomba menciptakan game yang menarik. Negara dalam hal ini pun diuntungkan karena menerima pemasukan berupa pajak yang melimpah.


Lantas apa solusi bagi masalah ini? Tentu saja kita sebagai pribadi tidak bisa berbuat banyak, butuh suatu wadah yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang besar yaitu negara. Negara yang seperti apa? Tentu saja negara yang menerapkan sistem Islam di dalamnya. 


Dalam hal teknologi, negara akan menetapkan aturan-aturan untuk kebaikan umat dan mendekatkan umat pada kemudahan menjalankan hukum syarak. Umat tidak akan menjumpai aplikasi yang akan membahayakan dan membuat abai terhadap amal saleh, justru umat akan disuguhi dengan aplikasi-aplikasi yang mampu meningkatkan iman dan takwa.


Pendidikan pun akan menggunakan kurikulum yang berlandaskan akidah Islam, yang akan membentuk pelajar dengan syaksiyah Islam, pola fikir, dan pola sikap Islam. Sehingga para pelajar memiliki akidah yang kuat dan menjadi pengontrol diri dalam seluruh aktifitas. Mereka akan berusaha beramal sesuai dengan syariat Islam, yang tujuannya menggapai rida Allah bukan berorientasi pada kepuasan duniawi semata.


Jika ditemui pelanggaran, maka negara akan memberikan sanksi yang tegas, yang akan memberikan efek jera bagi para pelaku. Negara dengan sistem Islam adalah satu-satunya solusi yang dapat mendukung penuh  pembentukan generasi unggul yang berkepribadian Islam yang penuh dengan keimanan.

Wallahualam bissawab. []

 


Syariat Islam mengajarkan untuk saling berbagi terutama pada sanak saudara dan juga kaum muslimin secara umum

Semuanya dilakukan dalam rangka ibadah harta dan menyucikan diri



Penulis Verawati S.Pd

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Bagi pemudik lebaran pasti pengeluaran uang jauh lebih besar. Untuk biaya bekal, oleh-oleh, ongkos perjalanan, dan juga menyiapkan THR/uang ampau bagi sanak saudara. ditambah jika ada agenda liburan ke salah satu tempat pariwisata. Pastinya pengeluaran sangat tinggi. Ada istilah, cari uang di kota, ngabisin di desa.


Maka tidak heran jika hasil survei yang dilakukan oleh kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa diperkirakan perputaran ekonomi mencapai 276,1 triliun pada periode lebaran kali ini. Angka yang cukup fantastis, dalam sektor ekonomi yakni kenaikannya hingga 15% dari tahun lalu. Hal ini ditandai dengan dua hal yaitu konsumsi yang tinggi dan peningkatan pergerakan masyarakat. (katadata, 12/04/2024)


Indikator konsumsi yang tinggi yaitu besarnya kebutuhan uang tunai dan pergerakan masyarakat yaitu banyaknya pemudik dan pengunjung tempat-tempat pariwisata. Hal ini didukung oleh adanya libur lebaran yang cukup panjang, pemberian Bansos dan BLT serta THR untuk para ASN. (Kemenparekraf, 01/04/2024)


Tingginya perputaran ekonomi saat lebaran menunjukkan bahwa syariat Islam mampu mendongkrak perekonomian di tengah kondisi sedang lesu. Perputaran uang dari kota ke desa membuat semua sektor ekonomi bergerak dan hidup. Tak ada penjual yang sepi dari pembeli. Baik kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, maupun kebutuhan sekunder dan tersier banyak pembelinya.


Lihat saja toko emas dipadati oleh kaum hawa, toko elektronik seperti hp dipenuhi oleh kaum muda. Apalagi kebutuhan sembako terutama beras laris manis. Swalayan-swalayan pun barangnya banyak diborong. Semuanya bergerak dan lancar, tak ada yang menahan uang.


Hal ini disebabkan syariat Islam mengajarkan untuk saling berbagi terutama pada sanak saudara dan juga kaum muslimin secara umum. Kemudian ada beberapa syariat Islam yang lainnya seperti zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib atas setiap kepala yang pelaksanaannya menjelang Idul Fitri. Adapun zakat mal diwajibkan bagi orang yang kaya (Muzaki), ini pun biasanya dilakukan di bulan Ramadan.


Semuanya dilakukan dalam rangka ibadah harta dan menyucikan diri. Sebagaimana firman Allah Swt. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah: 103)


Satu saja hukum Islam diterapkan dampaknya luar biasa. Mendorong laju perekonomian bangsa. Bagaimana jika hukum Islam diterapkan secara keseluruhan dalam semua aspek kehidupan? Tentu akan membawa pada tingginya laju pergerakan ekonomi bagi bangsa sendiri dan juga dunia. Hingga tidak ada lagi orang yang layak menerima zakat.


Sebagaimana yang pernah terjadi di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Kesejahteraan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sehingga kekayaan yang dimiliki disalurkan ke negara lain yang membutuhkan. Artinya  kesejahteraan ini tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja, melainkan oleh seluruh manusia. Baik muslim maupun non-muslim. 


Kondisi ini terjadi karena pada saat itu Islam dipakai sebagai sistem kehidupan. Diterapkan di semua aspek kehidupan dalam sebuah bingkai Islam yaitu daulah khilafah Islamiyyah. Inilah berkah atau kebaikan Islam. Semuanya merasakan dan mendapatkan kelancaran dan juga kebahagiaan. Penulis sendiri mendapatkan cerita bahwa salah satu tetangga non-muslim kebanjiran pesanan kue lebaran. 

Lalu masihkah ragu dengan penerapan Islam secara Kafah?

Wallahualam bissawab. []


Di sisi lain masyarakat seolah sudah terbiasa dengan kemacetan dan menganggap lumrah hal ini terjadi

 Sehingga bertambah abai pemerintah dalam mitigasi


Penulis Santika 

Aktivis Dakwah


Matacompas.com, OPINI -- Macet lagi.. macet lagi... 

Gara-gara sikomo lewat

Pak polisi jadi bingung, orang-orang ikut bingung


Itulah sepenggal lagu yang diciptakan oleh kak Seto Mulyadi yang berjudul “Si Komo” yang pernah legendaris pada zamannya. Namun kali ini kemacetan yang terjadi di Indonesia tentu bukan ulah si Komo melainkan karena tradisi mudik yang biasa dilakukan oleh orang Indonesia ketika menjelang Idulfitri. Salah satunya tercatat waktu tempuh yang terjadi dari Jakarta dan sekitarnya menuju pelabuhan Merak naik secara signifikan selama periode mudik lebaran tahun 2024. Sebelum masuk pelabuhan Merak kemacetan sudah mulai mejalar dari Tol Tangerang-Merak di KM 95. Kendaraan yang melintas bahkan sempat berhenti beberapa saat tidak bergerak. Sehingga waktu tempuh yang biasanya 1 jam 30 menit menjadi 7 jam perjalanan. Belum lagi antrean calon penumpang dalam tiga kantong antrean ketika hendak naik kapal laut, bisa mencapai 3-4 jam.  Pantauan pada tanggal 6 April 2024. (cnbcindonesia)


Mudik merupakan sebuah tradisi yang kerap dilakukan oleh penduduk Indonesia. pasalnya para urban yang bekerja di kota-kota besar memanfaatkan momen Idulfitri untuk kembali ke kampung halaman guna bersilaturahmi dengan sanak saudara dan orang tua. Namun di tengah suasana suka cita gembira, lagi dan lagi, di setiap tahunnya harus merasakan horor kemacetan yang luar biasa. Ibarat buah simalakama mudik macet tidak mudik menanggung rindu sanak saudara dan orang tua yang amat berat.


Problem kemacetan yang berulang setiap tahunnya merupakan bukti gagalnya negara dalam mitigasi. Karena pada prinsipnya negara memberikan pelayanan transportasi berdasarkan prinsip bisnis. Tentu bukan hal yang asing terjadi, karena sistem yang diterapkan saat ini adalah sistem kapitalisme. Di mana sistem ini tegak berdasarkan kepada materi, yang penting mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa harus mengindahkan kepentingan publik atau kepentingan masyarakatnya. Di sisi lain masyarakat seolah sudah terbiasa dengan kemacetan dan menganggap lumrah hal ini terjadi. Sehingga bertambah abai pemerintah dalam menyiapkan mitigasi yang seharusnya dipersiapkan guna menunjang dan memfasilitasi masyarakatnya untuk melakukan tradisi mudik. 


Mudik akhirnya menjadi tradisi yang mengorbankan kepentingan akhirat, seharusnya umat Islam di hari-hari terakhir Ramadan harus lebih khusuk dalam ibadah justru harus berada dalam situasi yang penuh emosional. Berpanas-panasan, berdesak-desakan dan bahkan tidak sedikit orang-orang yang mudik menjadi korban kriminalitas pencopetan. Di tengah kesulitan yang terjadi pemerinrah hanya memberikan solusi yang parsial, seperti memberikan diskon tiket, kebijakan one way, penerapan ganjil-genap dan sejenisnya. Solusi ini tentu bukanlah solusi yang hakiki sampai kepada akar permasalahannya. Buktinya kemacetan terus berulang setiap tahunnya.


Hal ini jelas jauh berbeda jika sistem Islam yang diterapkan. Mudik bukan lagi menjadi tradisi horor tetapi menjadi perjalanan ibadah yang tidak sedikitpun mengurangi kekhusyuan ibadah di hari-hari terakhir Ramadan. Karena negara sebagai raa’in (pelayan umat) sebagaimana hadis Riwayat Bukhari: 

"Imam atau penguasa adalah raa’in dan penanggung jawab urusan rakyatnya.” 


Berdasarkan hadis tersebut tentunya penguasa haruslah memberikan fasilitas mitigasi dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Sehingga rasa aman dan nyaman akan didapatkan oleh rakyatnya, tanpa memperhitungkan untung rugi. Semua itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab penguasa kepada rakyatnya. Negara akan membangun dan memperbaiki jalan secara totalitas dari hulu hingga hilir. Termasuk fasilitas penerangan jalan di malam hari. Negara pun akan memberikan tarif kendaraan yang murah dan terjangkau, bahkan gratis dalam mode transportasi baik darat, laut maupun udara. Tentunya semua itu dilakukan bukan dengan berorientasi bisnis tetapi bertujuan sebagai layanan sosial kepada masyarakatnya. Begitulah sistem Islam, jika ditegakkan di muka bumi ini maka rasa aman dan nyaman akan terasa diberbagai sendi kehidupan termasuk dibidang mitigasi. Sejatinya umat muslim haruslah mengganti sistem kapitalis ini dengan sistem Islam yang sudah jelas datangnya dari wahyu Allah Swt. agar rahmatan lil’alamiin akan terwujud di dalamnya. Wallahualam bissawab. []

Daulah Islam bertanggung jawab terhadap keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi, terutama saat mudik

Daulah menghadirkan mitigasi optimal sebagai bentuk pemeliharaan (riayah) negara atas umat


Penulis Sri Yana, S.Pd.I.

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Mudik lebaran adalah suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang. Mudik dalam bahasa Jawa, mulih dilik yang artinya pulang sebentar sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia pada liburan lebaran, terutama pada Idulfitri. Namun, menjadi momok yang horor karena lonjakan para pemudik yang cukup tinggi di setiap tahun. Selain kemacetan, kecelakaan pun kerap terjadi. Menurut pengamatan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen. Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa data kecelakaan lalu lintas pada mudik lebaran 2024, yaitu kecelakaan kendaraan motor masih paling tinggi sebanyak 73%, bus sebanyak 12%, dan mobil pribadi 2%. (news.detik, 12/4/2024).


Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mencermati bahwa mudik lebaran faktanya merupakan migrasi terbanyak di Indonesia. Sehingga dikhawatirkan karena umumnya macet akan terjadi akibat sebagian besar para perantau akan mudik setelah libur kerja dengan waktu yang bersamaan, yaitu H-7 sebelum lebaran. Diperkirakan pada 5-7 April adalah puncak arus mudik, sedangkan puncak arus balik sekitar 14-16 April.


Menurut pantauan cnbcindonesia, 6/4/2024, bahwa mudik tahun 2024 kali ini mencatat perjalanan dari Jakarta dan sekitarnya ke Merak waktu tempuh hingga naik ke atas kapal mencapai 7 jam. Waktu yang lumayan melelahkan bagi para pemudik dengan antrean yang pasti cukup panjang. Meskipun begitu tidak menyurutkan antusias pemudik karena momen-momen inilah banyak dimanfaatkan untuk bertemu sanak keluarga sekaligus bersilahturahmi. Momen lebaran ini juga libur kurang lebih seminggu, di kalender sudah ditandai dengan warna merah yang merupakan cuti bersama sekitar tanggal 6-15 April. Oleh karenanya mudik lebaran sayang untuk disia-siakan.


Menurut peninjau dari Kemenhub, arus mudik berasal dari Pulau Jawa sekitar 115,26 juta pemudik atau 59,54 %. Dikelompokkan dari yang tertinggi, yaitu Jawa Timur sebanyak 31,3 juta pemudik atau 16,2 %, kemudian Jabodetabek sebanyak 28,43 juta pemudik atau 14,7%, dan Jawa Tengah sebanyak 26,11 juta pemudik atau 13,5%. (berita.satu)


Problema Transportasi Mudik dalam Kapitalisme


Masalah kemacetan yang horor banyak dirasakan masyarakat. Sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam perjalanan mudik, ditambah layanan transportasi yang tidak lancar menjadi masalah utama saat mudik lebaran tiba. Kendala tersebut membuktikan mitigasi tidak diupayakan dengan baik. Seharusnya dengan adanya kendala mudik yang terjadi setiap tahun, menjadikan negara dapat memperhitungkan langkah-langkah penyelesaiannya.


Sejatinya, mudik sudah dijadikan tradisi yang awalnya masyarakat desa pindah dari desa ke kota untuk mencari penghidupan yang layak, menyebabkan pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Mereka berharap hidup di kota akan jauh lebih baik daripada di desa. Sehingga ketika mudik lebaran dijadikan hal yang sakral untuk mudik walaupun hanya beberapa hari saja. Padahal ancaman maut banyak juga terjadi. Niat bertemu sanak keluarga malah berakhir diperjalanan mudik. Sungguh miris masyarakat dihantui ancaman maut pada masa mudik lebaran.


Keadaan ini adalah buah getir dari diterapkannya sistem kapitalisme yang menaungi negeri ini. Kapitalisme menciptakan pelayanan transportasi sebagai objek untuk mengeruk keuntungan. Pengurusannya pun diberikan kepada para pemilik modal dengan prinsip mencari laba. Padahal tugas negara melayani rakyat, tetapi kenyataannya negara hanya sebagai pengatur yang lalai menangani rakyatnya. Terlebih lagi lalai menjaga keselamatan dan keamanan rakyatnya.


Akhirnya rakyat seakan-akan membiarkan pengabaian negara. Sehingga masyarakat menjadikan hal yang lumrah tanpa ada perbaikan bahkan menyelesaikan masalah rakyatnya. Walhasil jalan keluar yang diberikan adalah solusi sementara. Seperti menghadirkan diskon tiket, pelaksanaan sistem ganjil genap, dan sejenisnya. Sehingga solusi yang diberikan tidak sampai ke akarnya.


Islam Solusi Pelayanan Transportasi


Islam adalah solusi satu-satunya dalam menyelesaikan problema kehidupan, terutama pelayanan transportasi. Solusinya dengan penerapan Daulah Islam yang menempatkan negara adalah pelayan umat. Sebagaimana sabda Baginda Nabi saw., "Imam atau penguasa adalah pemelihara dan penanggung jawab perkara rakyatnya." (HR. Bukhari).


Sejatinya daulah Islam bertanggung jawab terhadap keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi, terutama untuk mudik. Daulah menghadirkan mitigasi optimal sebagai bentuk pemeliharaan (riayah) negara atas umat, antara lain:


1) Mendirikan dan membenahi jalan raya secara keseluruhan baik jalan tol, dan arteri. Membenahi jalan di jalur utama maupun jalan-jalan kampung. Selain itu jalan diaspal menggunakan bahan terbaik dan kuat sesuai kontur alam wilayahnya. Sehingga jalan tidak mudah berlubang dan rusak. Ditambah lampu penerangan jalan supaya pengendara pada malam hari terhindar dari kecelakaan.


2) Menyediakan alat angkut transportasi misalnya kereta api, kapal laut, dan pesawat dengan harga murah sampai gratis, aman, dan nyaman. Sehingga tidak memberatkan warga masyarakat untuk mudik dengan alat angkut umum. Dengan begitu tidak akan ada horor kemacetan mudik yang panjang, apalagi menghabiskan waktu berjam-jam di jalan atau di antrean tiket.


3) Negara Daulah mempersiapkan fasilitas alat angkut atas asas sosial, bukan asas orientasi materi karena pelayanan transportasi merupakan hak warga negara yang bisa dinikmati masyarakat. Selain itu, negara mempersiapkan rest area yang nyaman di beberapa titik yang disinggahi bahkan untuk istirahat sesaat.


4) Menumbuhkan industri transportasi dengan teknologi canggih dan terkini. Alhasil, transportasi yang teruji dan bermutu, serta mengadakan observasi-observasi yang dilaksanakan agar perjalanan dengan transportasi aman dan nyaman sehingga minim kecelakaan terjadi. 


Begitulah bagaimana gambaran sarana transportasi yang disediakan pada masa Daulah Islam. Jelas memudahkan masyarakat untuk mudik. Tdak mengganggu ibadah Ramadan. Sebab, perjalanan mudik yang aman dan nyaman menjadikan ibadah lebih khusyuk untuk meraih ketakwaan. Keadaan ini niscaya akan segera dirasakan ketika daulah Khilafah Rasyidah 'ala minhajin nubuwah telah diterapkan. Wallahualam bissawab. []

Praktik ribawi dalam transaksi pinjol jelas haram hukumnya

Legalitas yang diberikan pemerintah melalui payung hukumnya telah menjerumuskan rakyat pada keharaman yang pastinya akan berujung pada kemudaratan


Penulis Maya Dhita E.P., ST.

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Adanya tuntutan atas perubahan gaya hidup masyarakat berbasis teknologi melahirkan inovasi pada teknologi keuangan. Hadirnya Finansial Technology (FinTech) diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan transaksi finansial dalam genggaman sehingga lebih mudah, efektif, dan efisien.


Macam-macam produk finansial teknologi yang berkembang di Indonesia adalah Peer-to-peer (P2P) Lending Service, Crowdfunding, E-Wallet, Payment Gateway, investasi, dan Bank Digital.


Peer-to-peer (P2P) Lending Service


Yang akan disoroti kali ini adalah tentang Peer-to-peer (P2P) Lending Service. Produk ini menyediakan peminjaman dana untuk pemenuhan kebutuhan dan juga modal usaha dan biasanya dimanfaatkan untuk memperoleh modal dengan cepat. 


Sedangkan istilah FinTech Lender adalah orang atau badan hukum yang menyalurkan uangnya untuk dipinjamkan ke platform FinTech Lending (pinjaman online).


Syarat utama menjadi FinTech Lender adalah memiliki dana sesuai kebutuhan platform. Syarat lainnya adalah berusia minimal 21 tahun, sudah bekerja, memiliki penghasilan tetap, dan memiliki NPWP.


Lender dapat memilih sendiri perusahaan atau UKM mana yang ingin di danai. Setelah menentukan calon peminjam (Borrower), Lender dapat melakukan pendanaan melalui platform FinTech sesuai jumlah yang diajukan. Lalu Borrower terpilih akan mencicil setiap bulannya atas dana yang telah dipinjam dan Lender akan menerima pokok beserta bunganya.


Fakta P2P di lapangan


Data statistik P2P Lending periode Januari 2024 yang dipublikasikan oleh OJK pada Senin (23/03/2024), menunjukkan bahwa total kredit macet atau tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP 90) mencapai 1,78 triliun. Besaran ini naik dari tahun sebelumnya 27% yaitu sebesar 1,40 triliun.


Orientasi kapitalis 


Dalam sistem kapitalisme, kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat tidak dapat terealisasi. Rakyat dipaksa untuk berjuang di tengah tingginya kebutuhan sandang, pangan, papan, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan. Sedangkan besaran upah tidak mampu meng-cover pengeluaran sehari-hari.


Alih-alih menjamin kesejahteraan rakyat, negara malah melegalkan pinjol berbasis riba. Tak hanya sebagai Borrower atau peminjam, bahkan rakyatnya sendiri dikondisikan untuk menjadi pihak pemberi pinjaman (Lender).


Pinjol bukan solusi


Adanya kemudahan dalam mendapatkan dana secara cepat, tentu sangat menggiurkan bagi rakyat yang sedang dalam tekanan kebutuhan, desakan utang, atau tuntutan gaya hidup. Tingkat bunga yang tinggi pun bisa dipikir nanti-nanti. Yang penting masalah bisa teratasi. 


Namun nyatanya kedua belah pihak sama-sama terancam merugi. Peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman disertai bunga yang tinggi sekitar 6-7% Terkadang hal ini memicu permasalahan baru, karena harus mengembalikan sejumlah besar uang, sedangkan kebutuhan hidup juga terus berjalan. Tak jarang rakyat dipaksa gali lubang tutup lubang demi bisa bertahan. Sedangkan bagi Lender atau peminjam, resiko yang harus dihadapi adalah gagal bayar atau kredit macet. 


Pinjol Haram


Praktik ribawi dalam transaksi pinjol jelas haram hukumnya. Legalitas yang diberikan pemerintah melalui payung hukumnya telah menjerumuskan rakyat pada keharaman yang pastinya akan berujung pada kemudaratan.


Allah Swt. berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian beriman. Apabila kalian tidak melakukannya maka yakinlah dengan peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Apabila kalian bertobat, kalian berhak mendapatkan pokok harta kalian. Kalian tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 279)


Banyaknya pinjol bermasalah terkait gagal bayar, kasus-kasus penipuan, hingga penagihan secara brutal berujung kekerasan tak ayal dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa platform seperti ini bukanlah solusi hakiki atas tingginya beban hidup masyarakat. Segala hal yang bertentangan dengan hukum syarak hanya akan membawa kepada kemudaratan.


Islam adalah solusi


Dalam Islam, pemerintah wajib menjalankan perannya sebagai raa'in dengan tugas utama yaitu menyejahterakan rakyat. Negara memenuhi kebutuhan dasar  (sandang, pangan, papan) secara tidak langsung melalui penyediaan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi para lelaki yang dikenai kewajiban untuk bekerja. Negara juga akan merevitalisasi perdagangan, pertanian, dan industri agar mampu menyerap banyak tenaga kerja


Islam juga mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara melalui eksplorasi SDA secara bertanggungjawab. Keuntungan yang didapat dari pengolahan SDA ini akan dikembalikan kepada rakyat melalui penyediaan fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, keamanan, pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan lain sebaginya.


Segala kebutuhan rakyat akan dibiayai melalui baitulmal yang memiliki 15 pos pemasukan negara meliputi fai, kharaj, jizyah, kepemilikan umum, zakat, dan lainnya. Dengan demikian, beban rakyat akan berkurang dan kesejahteraan rakyat pun bukan sekedar angan-angan. 


Negara Islam pun tidak menafikkan kemajuan teknologi. Segala inovasi teknologi khususnya dalam hal ini, teknologi finansial, akan terus dikembangkan dalam batasan hukum syarak. Masyarakat pun akan dipermudah dalam bertransaksi tanpa khawatir terjerumus dalam praktik haram ribawi. Wallahualam bissawab. []


Prinsip sekularisme dalam pendidikan tidak kalah memprihatinkan

Disorientasi, tidak memiliki visi hidup jelas, merupakan hasil dari sistem pendidikan yang gagal menanamkan keimanan dan ketaatan


apt. Siti Nur Fadillah, S.Farm

Pegiat Literasi 

 

Matacompas.com, ANALISIS -- Rangkaian Kasus yang Tidak Kunjung Usai


Belum usai dengan kasus penganiayaan anak di pesantren, publik kini dikagetkan dengan kasus penganiayaan anak selebgram Aghnia Punjabi oleh pengasuhnya. Terungkap, pengasuh menganiaya balita 3 tahun tersebut hingga babak belur dikarenakan pengasuh kesal sebab korban tidak mau minum obat. Selain itu, Kasat Reskrim Polresta Malang, Danang Yudanto, mengungkapkan ada satu anggota keluarga pengasuh yang sedang sakit, sehingga memicu kekesalan pengasuh dan berakhir pada penganiayaan korban. Kepolisian juga menyebutkan saat peristiwa penganiayaan terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di luar kota. Pengasuh yang terbukti bersalah dijerat dengan pasal 80 (1) sub (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah (Liputan6, 30/03/2024).


Kasus penganiayaan ini merupakan satu bongkahan kecil dari besarnya gunungan masalah kekerasan pada anak. Berdasarkan laman resmi SIMFONI-PPA, sejak Januari 2024 hingga hari ini terdapat 5.462 kasus kekerasan. Dimana kekerasan rumah tangga menempati urutan pertama jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian, yaitu 3.347 kasus. Tren kasus kekerasan pada anak juga cenderung meningkat setiap bulan. Kondisi ini sangat miris, mengingat 10 tahun sudah perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan. Maka tidak heran, kapabilitas pemerintah dalam menjamin keamanan warga negaranya kembali dipertanyakan.

 

Menyoal Jaminan Keamanan dalam Sistem Sekuler


Jika meninjau UU Perlindungan Anak, bisa dipahami bahwa pemerintah hanya berfokus pada penanggulangan dibandingkan pencegahan. Pengaduan, bantuan hukum, rehabilitasi, maupun pendampingan tokoh agama. Padahal faktor penyebab perilaku kekerasan berkisar pada pemahaman orang tua atau pengasuh; tekanan ekonomi; dan lingkungan, yang pada dasarnya dapat dicegah sedini mungkin. Dalam kasus anak Aghnia Punjabi misalnya, lantaran pengasuh kurang memahami bahwa pengasuhan anak memerlukan kesabaran, ditambah adanya permasalahan keluarga, emosi yang tidak terbendung akhirnya menguasai akal sehat dan melampiaskannya pada anak.


Pencegahan perilaku kekerasan merupakan hal yang harus dilakukan secara sistemis, sebab akar masalahnya pun sistemis. Solusi yang diberikan pun tidak jauh dari perbaikan sistem ekonomi dan pendidikan. Namun, melihat kondisi saat ini dimana sistem sekuler menguasai sendi-sendi negara, sangat skeptis rasanya jika mengharapkan perubahan. Sistem sekuler yang berwujud demokrasi ini memiliki prinsip menihilkan peran Allah Swt. sebagai pembuat hukum, serta memberikannya kepada manusia. Dengan kata lain, menghapus kedaulatan Allah, serta menggantinya dengan kedaulatan rakyat. Dalam hal ekonomi, kedaulatan rakyat menyebabkan aturan dasar kepemilikan yang sudah diatur dalam Islam dibuang jauh-jauh. Sumber daya alam yang seharusnya menjadi kepemilikan bersama justru berakhir dikuasai oligarki. Menyisakan rakyat kecil yang harus mati-matian mencari nafkah agar dapat bertahan hidup di tengah mahalnya pangan. Stress, tertekan, depresi bukan hal yang baru dalam sekularisme.


Prinsip sekularisme dalam pendidikan juga tidak kalah memprihatinkan. Disorientasi, tidak memiliki visi hidup jelas, merupakan hasil dari sistem pendidikan yang gagal menanamkan keimanan dan ketaatan. Agama tidak lagi dijadikan landasan dan filosofi pendidikan, tapi hanya salah satu mata pelajaran saja. Itupun dengan porsi yang sangat sedikit. Lalu bagaimana bisa menghasilkan individu yang cerdas, memahami agama, dan taat syariat. Padahal calon ibu shalihah yang berkualitas lahir dari pendidikan Islam yang mendalam. Selain kurangnya pemahaman agama, kerasnya hidup dalam sistem sekularisme juga menyebabkan ibu harus ikut mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan maupun gaya hidup. Meninggalkan kewajiban pengasuhan anak pada orang lain yang kasih sayangnya tentu tidak sebesar kasih sayang ibu.

 

Mewujudkan Keamanan Hakiki dengan Islam


Melihat betapa meragukannya sistem sekuler dalam mengelola negara, maka mengganti sistem adalah solusi utama dan satu-satunya. Dan di antara tiga mabda yang ada di dunia, Islam adalah mabda satu-satunya yang benar dan sesuai dengan fitrah manusia. Tidak seperti tiga mabda lain, Islam bukan mabda buatan manusia yang lemah dan serba kurang. Islam adalah mabda yang berasas pada keyakinan akan adanya Allah Swt., Sang Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Maka aturan yang terpancar tentu akan sesuai dengan fitrah manusia, sebab Sang pemilik mabda paham betul karakter manusia dan apa yang dibutuhkan manusia.


Dalam hal jaminan perlindungan terhadap kekerasan anak, Islam memiliki mekanisme terbaik yang tidak hanya berfokus pada penanggulangan, tetapi juga pencegahan. Dalam hal pencegahan Islam akan menjamin tercapainya kualitas pendidikan terbaik dan sistem ekonomi yang mampu menyejahterakan rakyat secara menyeluruh. Serta dalam hal penanggulangan, Islam akan menjamin adanya sistem peradilan yang memutuskan perkara berdasarkan syariat Islam.


Jika kita melihat masa-masa awal kejayaan Islam, maka kita akan menemukan betapa Islam sangat memperhatikan pendidikan. Sebab dalam Al-Qur'an dan Hadis secara jelas Islam mewajibkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu. Selain sebagai kewajiban, Islam juga memandang pendidikan adalah media penting dalam penanaman tsaqofah Islam. Yaitu pengetahuan yang menempatkan akidah sebagai induk pembahasan, pengetahuan yang akan membentuk aqliyah (pola pikir) dan kecenderungan seorang individu, di mana selanjutnya akan mempengaruhi jiwa dan perilakunya. Maka individu maupun masyarakat yang sudah mengemban tsaqofah Islam akan selalu taat syariat, serta terikat dengan aturan Allah apapun kondisinya. Dan hal ini tentu menjadi sebuah jaminan kuat terbentuknya masyarakat yang aman dan jauh dari aksi kekerasan. Dari pendidikan yang berkualitas, juga akan terbentuk calon ibu yang memahami bahwa pengasuhan anak adalah tugas utamanya sebagai ibu.


Sistem ekonomi merupakan salah satu pilar penting dari sebuah negara. Dan sistem ekonomi yang baik adalah yang mampu mensejahterakan rakyat secara keseluruhan, bukan yang hanya memperkaya si kaya dan memiskinkan si miskin. Berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sekuler yang membebaskan individu untuk mengeksploitasi SDA, Islam secara tegas mengatur kepemilikan umum akan dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada seluruh rakyat secara adil. Ekonomi dalam Islam juga hanya bertumpu pada sektor riil dan tegas mengharamkan riba, sehingga ekonomi lebih stabil dan nyata mensejahterakan. Ekonomi yang sejahtera tentu tidak akan membuat rakyat tertekan, stress karena banting tulang dari pagi hingga malam. Juga tidak akan mengorbankan para ibu untuk ikut mencari nafkah. Sehingga ibu akan fokus pada tanggung jawab utamanya sebagai ibu rumah tangga dan sekolah pertama anak. Karena sesungguhnya tidak ada pengasuhan terbaik kecuali pengasuhan ibu. Maka apa yang bisa diharapkan dari pengasuhan seorang pekerja yang hanya mengharapkan imbalan.


Selain pencegahan, Islam juga menjamin keamanan melalui sistem peradilan. Sistem peradilan Islam akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan syariat Islam. Yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan berdasarkan kitab KUHP peninggalan Belanda seperti sekarang. Dalam peradilan Islam berbagai jenis pelanggaran beserta sanksinya sudah ditetapkan secara jelas dan spesifik. Seperti pembunuhan, penganiayaan, perzinaan, perampokan, dll. Peradilan Islam juga tidak flexible dan tidak negotiable, sehingga tidak akan menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Putusan hukuman juga jelas, tegas, dan tidak dapat diubah. Peradilan Islam tidak mengenal banding, sehingga siapapun dapat kepastian hukum dengan cepat dan efisien. Dengan sistem peradilan yang tegas dan tidak pandang bulu seperti ini, pelaku kejahatan akan jera dan tidak akan mau mengulanginya lagi.


Seluruh mekanisme tersebut tidak akan bisa diterapkan kecuali dengan adanya institusi yang mau mengemban mabda Islam secara menyeluruh. Institusi yang memiliki prinsip menyatukan agama dan negara, institusi yang mau mengembalikan kedaulatan Allah sebagai pembuat hukum, dan institusi tersebut adalah Khilafah. Khilafah bukan berasal dari pemikiran seseorang, Khilafah juga bukan hasil eksperimen sosial yang bersifat trial and error. Khilafah bersumber dari wahyu Allah melalui lisan Rasulullah, yaitu “Akan kembali Khilafah atas jalan kenabian” (HR. Ahmad dari Hudzaifah r.a.)

Wallahualam bissawab. []

 


Berulangnya kasus kekerasan terhadap anak mengindikasikan anak tidak mendapat jaminan keamanan

Di wilayah terdekat, yaitu keluarga pun tak menjamin terbebasnya anak dari kekerasan


Penulis Hasriyana, S. Pd

Pemerhati Sosial Asal Konawe


Matacompas.com, OPINI -- Kasus kekerasan terhadap terus berulang. Bak fenomena gunung es, yang terekspose hanya segelintir kasus, tetapi sesungguhnya di lapangan jauh lebih banyak terjadi. Dalam tataran kehidupan hari ini banyak ibu yang begitu mudah stres ketika menghadapi pola tingkah laku anak. Belum lagi mereka dihadapkan dengan banyaknya persoalan hidup. Misalnya, kebutuhan pokok yang terus naik harganya.


Sebagaimana dikutip dari Liputan6, 30-03-2024, berita tentang pengasuh berinisial IPS (27) yang menganiaya JAP, balita 3 tahun, anak dari selebgram Hifdzan Silmi Nur Emyaghnia atau biasa disapa Aghnia Punjabi. Pengasuh wanita asal Jawa Timur tersebut begitu bengis menganiaya balita tak berdosa hingga babak belur.


Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang, Komisaris Polisi (Kompol) Danang Yudanto mengungkapkan bahwa pelaku merasa kesal terhadap korban karena menolak obat untuk menyembuhkan luka cakar. Penolakan balita itu lantas memancing rasa kesal pelaku, dan kemudian terjadilah penganiayaan keji. Selain rasa kesal akibat korban tidak mau diberi obat, kata Danang, ada beberapa faktor lain yang menjadi pendorong peristiwa penganiayaan


Berulangnya kasus kekerasan terhadap anak mengindikasikan anak tidak mendapat jaminan keamanan. Di wilayah terdekat, yaitu keluarga pun tak menjamin terbebasnya anak dari kekerasan. Banyak korban kekerasan anak yang terjadi di masyarakat justru yang menjadi pelakunya adalah orang terdekat atau orang tua sendiri. Kalau sudah seperti itu faktanya, lalu di mana anak harus mencari perlindungan dan keamanan, jika di tengah keluarganya sendiri dirinya menjadi korban kekerasan.


Pun, kondisi keluarga saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana tidak, dengan naiknya berbagai macam kebutuhan pokok menjadi beban tambahan bagi orang tua khususnya. Terlebih jika mereka hidup dalam ekonomi menengah ke bawah. Jangankan untuk membeli kebutuhan sekunder, untuk memenuhi kebutuhan pokok saja susah. Dalam kondisi sempit seperti ini tidak jarang orang tua justru melampiaskan kemarahannya terhadap anak.


Selanjutnya, tidak jarang orang tua dan calon orang tua pun masih minim ilmu mendidik anak sesuai tuntunan agama. Di mana pendidikan mestinya akan disesuaikan dengan level berpikir anak tersebut. 


Sementara di masyarakat terkadang ada orang tua menuntut bahkan memaksa anak untuk bisa cepat memahami apa yang mereka sampaikan, tanpa tahu apakah anak ini sudah bisa mengerti atau tidak. Sehingga terkadang ibu memarahi anak, bahkan memukul.


Hal ini justru berbeda dengan sistem Islam, di mana dalam tataran keluarga akan diberikan edukasi berkaitan pemahaman Islam. Terlebih basic akidah akan diperkuat sehingga melahirkan masyarakat yang memiliki pemahaman Islam yang benar. Keyakinan itu pun yang akan memperkuat keimanan seseorang termasuk orang tua dalam mendidik anak-anaknya di dalam keluarga. Dari itu akan sangat minim ditemukan orang dewasa atau orang tua yang menganiaya anak.


Selain itu, dalam tataran negara akan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok bagi masyarakat, jikapun tidak gratis tetapi harganya akan bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah khususnya. Beban hidup dalam keluarga akan terasa lebih ringan, jika negara hadir dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Untuk itu, kecil kemungkinan terjadi kekerasan orang tua terhadap anak karena pengaruh beban hidup atau ekonomi.


Dengan demikian, kita tidak bisa berharap banyak pada sistem saat ini yang notabene belum bisa menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap anak. Olehnya itu, kita hanya bisa berharap pada sistem yang berasal dari pencipta, yaitu Allah Swt. yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahualam bissawab. []

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.