Latest Post


Para ibu jadi jarang di rumah, berkurang kelembutannya, berkurang perhatiannya, tidak lain karena jiwanya telah terkuras, tenaga dan fikirannya

Di rumah lelah dengan seabrek pekerjaan, di luar pun demikian. Ia menjadi pribadi yang bingung, harus berpegang ke mana, sementara di mana-mana ia dituntut untuk sempurna, menunaikan amanahnya yang dobel


Oleh Sumiati

Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif


Matacompas.com, OPINI -- Kini, tugas perempuan dalam kancah kehidupan makin berat. Dulu, fitrahnya wanita itu senang mengatur rumah tangga di rumah. Namun, kini berbalik, kondisinya memaksa para wanita harus keluar rumah. 


Di akhir Rajab menjelang Sa'ban ini, di mana umat Islam sedang melewati masa berlomba dalam kebaikan dan ketaatan. Untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala, hilir mudik manusia sungguh beragam. Ada yang fokus pada dunia, ada juga yang fokus pada akhirat, tetapi yang fokus pada keduanya pun banyak. Pada dasarnya semua berlomba-lomba sesuai dengan prioritas yang mereka inginkan. 


Kondisi kehidupan hari ini, di mana sistem kehidupan tak menerapkan hukum Islam. Bagaimana pergaulan dalam Islam tidak tampak. Yang ada adalah kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan. Tak ketinggalan dalam hal ekonomi yang dikuasai oleh para oligarki. Rakyat pada umumnya dalam kondisi terhimpit ekonominya. Berbagai pekerjaan, semuanya dalam kondisi melemah. Hingga hari ini, belum ditemukan solusi terbaik untuk mengatasi kesulitan ekonomi. 


Para buruh banyak yang di rumahkan, pemilik kontrakan menjerit, karena penghuninya meninggalkan, akibat mereka dihentikan bekerja. Hal ini berimbas pada para pedagang, langganan mereka pun menghilang. Pasar tumpah yang biasanya ramai oleh orang belanja, tetiba sepi karena daya beli masyarakat semakin berkurang. Keluh kesah menghiasi setiap kepala manusia dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Semuanya menjadikan ketidakwarasan menggerogoti jiwa manusia. 


Tingginya tingkat pengangguran bagi laki-laki, berkurangnya penghasilan dari para suami, mendorong para istri untuk mencari solusi bagi membaiknya ekonomi. Namun, ketika wanita melawan fitrahnya, tentu tak semulus yang diharapkan. Dan tentunya akan ada masa kosong dari keluarga itu sosok ibu yang anak-anaknya dambakan. Selalu ada, ramah, full senyum dan sayang. Tetapi, tuntutan hidup telah merubah karakternya. Para wanita, mengejar apa yang mungkin bisa meningkatkan tarap ekonomi keluarga mereka. 


Para ibu jadi jarang di rumah, berkurang kelembutannya, berkurang perhatiannya, tidak lain karena jiwanya telah terkuras, tenaga dan fikirannya. Di rumah lelah dengan seabrek pekerjaan, di luar pun demikian. Ia menjadi pribadi yang bingung, harus berpegang ke mana, sementara di mana-mana ia dituntut untuk sempurna, menunaikan amanahnya yang dobel. Tak jarang ia menjadi pendiam, sering menyendiri dan menangis sendiri. Terkadang di bibirnya tertawa, padahal hatinya menjerit meronta. Menangis pun ia berkelid, ini bukan menangis, hanya kelilipan istilahnya. 


Tak jarang ia pun dikuras penghasilannya oleh pasangan mereka. Diandalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika istri berpenghasilan, harusnya menjadi pecut bagi suami agar lebih giat mencari nafkah, bukan malah leha-leha dan mengandalkan keringat istri, naudzubillah min dzaalik. Namun, faktanya demikian, buka menyeka air matanya yang deras mengalir, tetapi malah menambah deras air mata yang tumpah dengan segala keegoisan lelaki. Sungguh malang nasibmu wahai wanita, dalam sistem kapitalis ini. 


Bukan hanya itu, ia pun sering disalahkan dengan alasan tidak sempurna pelayanannya, sementara tidak ada yang bertanya padanya, apakah lelah, apakah ingin istirahat, apakah uang belanjanya habis, apakah sudah tidak punya pakaian yang layak, apakah bisa membeli skincare sederhana untuk menyenangkan suami? Nyaris tidak mendapatkan perhatian, bahkan dari pasangannya sendiri, yang ia bantu ekonominya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.


Padahal Islam begitu memuliakan wanita, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa ayat 19;


يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا


Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.


Apa yang tercantum di dalam ayat di atas, tentu tidak akan terealisasi, tanpa penerapan hukum yang jelas dan tegas. Hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal itu, akan terwujud jika diterapkan oleh negara. Mengelola sumber daya alam dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Membuat lapangan pekerjaan yang tepat untuk para lelaki dewasa, hingga layak menjadi seorang kepala keluarga nantinya. Yang mampu menafkahi keluarganya. Dibina agamanya dan berikan fasilitas oleh negara, untuk bekerja yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. 

Wallahualam bissawab. []


Fakta yang sungguh memprihatinkan terkait Indonesia sebagai negara nomor satu kecanduan ponsel di dunia

Setiap harinya masyarakat negeri ini teracuni oleh begitu banyak informasi sampah yang diperoleh dari ponsel yang selalu berada di genggaman


Penulis Bunda Hanif

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Menurut laporan State of Mobile 2024, Indonesia merupakan negara paling kecanduan menggunakan ponsel atau tablet Android. Pada 2023, rata-rata warga Indonesia menggunakan perangkat tersebut 6,05 jam/hari. Durasi tersebut adalah yang paling lama bila dibandingkan dengan negara lain yang diriset, seperti Thailand (5,64 jam/hari), Argentina (5,33 jam/hari), Arab Saudi (5,28 jam/hari) dan Brasil (5,02 jam/hari). (Katadata, 22-1-2024)


Berdasarkan hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) berjudul Survei Penetrasi dan Perilaku Internet 2023, Indonesia diketahui sebagai negara dengan pengguna aplikasi judi online terbanyak di dunia. Selain itu, masyarakat Indonesia juga rawan mengakses situs pornografi. 


Pengguna aplikasi pinjaman judi online yang semakin marak di berbagai kalangan ternyata yang paling banyak dari kalangan guru. Dari hasil analisis percakapan media sosial, sebanyak 42% korban pinjol illegal berprofesi sebagai guru. 


Ternyata tidak hanya guru, ibu rumah tangga dan pelajar adalah kalangan yang juga terbanyak terjerat pinjol. Dampak dari hal tersebut, saat ini banyak anak muda yang sudah lulus kuliah, mengalami kesulitan mencari pekerjaan karena memiliki catatan buruk di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).


Sebagai seorang muslim, kita tentu sepakat bahwa judi adalah perbuatan yang dilarang Islam. Demikian juga dengan pinjol, karena praktiknya tidak lepas dari sistem bunga berbunga (riba). Begitupun dengan pornografi. Padahal Indonesia dikenal sebagai negeri muslim terbesar di dunia. Tidak hanya soal jumlah penduduknya, bahkan Indonesia dikenal sebagai negara di dunia yang masyarakatnya paling percaya Tuhan.


Hanya dengan melihat aktivitas akses informasi negatif di dunia digital tersebut, kita bisa mengukur besaran keterikatan mereka terhadap aturan Islam. Dengan kata lain, disitulah sejatinya letak sekulerisme di negeri kita. Muslim tetapi sekuler. 


Fakta yang sungguh memprihatinkan terkait Indonesia sebagai negara nomor satu kecanduan ponsel di dunia. Setiap harinya masyarakat negeri ini teracuni oleh begitu banyak informasi sampah yang diperoleh dari ponsel yang selalu berada di genggaman. 


Fenomena lain yang tidak kalah viral adalah banyaknya pengguna Facebook yang berbondong-bondong mengaktifkan mode FB Pro atau Facebook Profesional. Melalui layanan ini, pengguna facebook dapat memonetisasi atau mendapatkan uang dari konten mereka. Tidak hanya Facebook, aplikasi media sosial lain yang juga bisa menjadi sarana monetisasi adalah Instagram, Tik Tok, YouTube, Twitter, Snapchat, dan Clubhouse.


Demikianlah gambaran masyarakat negeri ini. Cara berpikir mereka instan dan pragmatis. Tanpa disadari, mereka telah terjebak dalam arus besar kapitalisasi melalui konten-konten yang mereka buat di media sosial. 


Lebih dari itu, siapa yang bisa menjamin bahwa konten-konten tersebut dipastikan bersifat mendidik? Bagaimana jika konten tersebut justru malah menambah sampah digital bagi generasi? Kaum kapitalis tidak peduli dengan daya rusak pemikiran mereka terhadap pihak lain yang mengakses pemikiran tersebut.


Begitu banyak tekanan hidup di negeri ini akibat penerapan sistem sekulerisme. Karenanya banyak masyarakat yang mencari kebahagiaan dengan cara mereka sendiri, salah satunya dengan mencarinya di dunia maya. Terlebih lagi, saat ini setiap individu memiliki ponsel pintar. 


Namun sebenarnya kebahagiaan yang mereka cari adalah kebahagiaan semu. Tidak ada kebahagiaan yang bisa kita dapatkan jika tidak bersandar pada aturan Islam. Coba kita pikir, sejauh mana kebahagiaan yang didapat dari judi online? Saat mereka kalah dalam permainan judinya, semua kebahagiaan itu akan sirna berganti malapetaka. 


Pada dasarnya, masyarakat yang kecanduan ponsel akan selalu terikat dengan tempat mereka hidup berikut aturan hidup di dalamnya. Ketika aturan hidupnya masih sekuler, orang saleh pun bisa terjerumus akibat tidak memiliki komunitas yang saling menjaga dalam kebaikan dan mengingatkan agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau kemungkaran. 


Sebagaimana firman Allah Swt., “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran: 104)


Jika kecanduan ponsel tidak segera diatur menurut standar kebahagiaan yang syar’i, seseorang bisa terjerumus ke dalam perbuatan haram. Mereka akan sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang melenakan., padahal yang demikian itu seharusnya ditinggalkan. Arah pandang mengenai kebahagiaan seorang muslim semestinya dibangun bahwa standar kebahagiaan itu tidak lain adalah rida Allah Swt..


Pemanfaatan teknologi jika tidak dilandasi oleh akidah Islam akan menghancurkan. Sebaliknya umat Islam tanpa teknologi, akan terbelakang. Karenanya penting sekali penerapan aturan tegas dalam rangka merevolusi konten digital. Namun semua itu tidak bisa dilakukan tanpa ada negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. 


Rasulullah saw. bersabda, “Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun kalian pasti akan mengikuti mereka. Kami bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani?’ Beliau menjawab ’Siapa lagi kalau bukan mereka?” (HR Muslim)


Untuk itulah, negara yang menerapkan syariat Islam atau Khilafah akan memberikan rambu-rambu agar konten-konten digital berbasis keimanan dan keterikatan terhadap syariat Islam. Tidak akan dibiarkan konten-konten sampah yang meracuni masyarakat. Setiap konten akan diseleksi, sehingga yang tersisa hanya konten-konten yang bermuatan syar’i, mencerdaskan umat dan mengobarkan semangat dakwah. 

Wallahualam bissawab. []

Babinsa Koramil 09/Batang Anai, 
Kodim 0308/Pariaman (Serta Gustianto) 

Kasang, matacompas.com | Babinsa Koramil 09/batang anai, Kodim 0308/Pariaman, Sertu Gusdianto melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama masyarakat di korong jambak nagari kasang kec. Batang anai Kab. Padang Pariaman, dengan tujuan menciptakan kedekatan dan keakraban dengan Masyarakat, menjelang pemilu. Senin (05/02/2024).


Sertu Gusdianto menjelaskan kegiatan komsos adalah salah satu media Babinsa untuk mengenal warganya lebih dekat lagi dan sebagai sarana silaturahmi kepada warga binaannya agar warga menjadi lebih dekat dan akrab dengan Babinsa.


Selain itu kegiatan komsos ini bertujuan untuk mencari informasi dan mengetahui perkembangan situasi di wilayah binaan.


 “Kegiatan komsos ini dilakukan karena sudah menjadi tugas pokok sebagai seorang Babinsa yang senantiasa melaksanakan komsos untuk mencari informasi dan sebagai sarana bersilaturahmi kepada warga binaan supaya lebih dekat dan bisa menjalin kebersamaan,” 


Kegiatan tersebut dilakukan agar menambah kedekatan  kepada masyarakat aktif dalam kegiatan sehari-hari berbaur dengan masyarakat sebagai landasan TNI dari Rakyat untuk Rakyat dengan demikian ketertiban dan keamanan dapat terjaga menjelang pemilu dan dapat terlaksana dengan damai.


Jakarta | matacompas.com |Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen penuh untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Hal itu bisa dilihat dari pengamanan seluruh rangkaian tahapan pemilu.


"Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap kontestasi Pemilu 2024," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis, Jumat (2/2/2024).


Trunoyudo membeberkan pelbagai hal yang telah dilakukan Polri mulai dari memberikan pengawalan melekat (walkat) Paslon Capres dan Cawapres, menjaga situasi Kamtibmas, pengamanan logistik berupa surat dan kotak suara hingga nanti saat pencoblosan di TPS.


"Hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat," tandasnya.


Trunoyudo juga menjelaskan yang menjadi dasar netralitas Polri dalam pesta demokrasi yakni sebagai berikut;


- UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. 


- UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.


- PP No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 Huruf B, Dalam Rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Anggota Poiri dilarang melakukan kegiatan Politik Prastis. 


- Peraturan Polri No.7 Tahun 2022 Pasal 4 Huruf H, Setiap Pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersifat netra dalam kehidupan politik 


- Surat Telegram No : STR/246/III/OPS.1.3/2022 tgl 22 Maret 2022 tentang Dalam rangka menjaga Profesionalisme dan Netralitas Polri dalam kehidupan berpolitik 


- Surat Telegram Netralitas Polri, Surat Telegram Kapolri No: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023, tentang Pedoman Perilaku Netralitas Anggota Polri dalam Tahapan Pemilu 2024 


- Lembar Penerangan Kesatuan, Nomor: 4/I/HUM.3.4.5/2023/Pensat. Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024. 


- Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 54/X/HUM 3.4.5/2023/Pensat, Arahan Bagi Personel Polri Jelang Pesta Demokrasi


- STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.


Jenderal bintang satu ini mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk mendukung Polri agar Pemilu 2024 terselenggara aman dan damai. Truno berujar bahwa persatuan dan kesatuan harus selalu dijunjung tinggi terutama selama proses pemilihan hingga nanti pencoblosan yang berlangsung pada dua pekan nanti.


 "Kita imbau masyarakat turut mensukseskan pemilu ini berjalan dengan aman dan damai. Masyarakat harus menghindari segala isu hoax, SARA, politik identitas yang dapat memecah-belah persatuan bangsa. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa," imbuhnya.


Faktor penyebab penurunan air tanah adalah kurangnya daerah resapan air di kota Bandung

Tidak bisa dimungkiri bahwa kawasan hijau ataupun daerah resapan air yang tersedia belum mampu menampung dengan baik. Banyaknya bangunan yang menutupi tanah menyebabkan air tidak bisa diserap secara optimal oleh tanah


Penulis Aas K.

Aktivis Muslimah


Matacompas.com, OPINI -- Akhir-akhir ini marak pengambilan air tanah di daerah Kabupaten Bandung Jawa Barat oleh para investor/pemilik modal. Pengambilan air tanah ini berpotensi pada terjadinya krisis air bersih bagi masyarakat. Penyebabnya banyak investor yang mendirikan bisnis properti hingga pertambangan, geothermal, dan banyaknya perusahaan minuman kemasan, serta kebutuhan industri lainnya. 


Seperti yang dikutip media online Jabarekspres, Selasa (16/01), Wahyudin Iwang selaku Direktur Eksekutif Walhi Jabar mengatakan, perluasan kawasan pemukiman tumbuh begitu pesat sehingga diprivatisasi air oleh perusahaan. Jika tak dilakukan pembatasan oleh pemerintah, maka akan jadi ancaman bagi wilayah Kabupaten Bandung.


Wahyudin pun mengatakan, berkurangnya atau menyusutnya air bawah tanah di Kabupaten Bandung, terjadi karena diintervensi oleh industri bisnis properti seperti villa, perumahan, mal-mal, hotel, dan lain sebagainya yang tergolong besar.


Kondisi saat ini berbeda dengan kondisi dulu, di mana ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air kini banyak yang tertutupi. Bila musim hujan tiba maka akan mengakibatkan air tidak terserap baik oleh tanah sehingga saat tiba musim kemarau air tanah akan berkurang dampaknya kesulitan mendapatkan air.


Faktor penyebab penurunan air tanah adalah kurangnya daerah resapan air di kota Bandung. Tidak bisa dimungkiri bahwa kawasan hijau ataupun daerah resapan air yang tersedia belum mampu menampung dengan baik. Banyaknya bangunan yang menutupi tanah menyebabkan air tidak bisa diserap secara optimal oleh tanah. Hal ini mengakibatkan masyarakat akan kesulitan mendapatkan air bersih. Inilah yang terjadi dalam sistem kapitalisme di mana dalam sistem ini hanya mementingkan materi semata, rusaknya lingkungan oleh para investor/pemilik modal dianggap hal biasa.


Banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini bukti bahwa pemerintah abai, dikarenakan pemerintah belum serius mencari solusi untuk menjaga lingkungan. Terbukti tidak adanya transparansi data perizinan tentang penggunaan air bawah tanah.


Kalaupun ada hanya sebatas analisis yang dilakukan melihat serta menghitung per tahun berapa kubik atau volume air bawah tanah, padahal investor/para pemilik modal telah mengeksploitasi air bawah tanah ini secara besar-besaran. Semua ini dipakai untuk sektor industri, perkantoran, perumahan dan lain sebagainya.


Penguasa dalam sistem kapitalis hanya berpihak pada pengusaha. Bertolak belakang dengan sistem Islam, semua kekayaan negara dikelola untuk kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan oleh negara secara mandiri dan hasilnya dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat secara umum dan tidak diserahkan kepada investor seperti dalam sistem kapitalisme. Dalam Islam, air  merupakan sumber daya alam yang dikelola bersama-sama dan bisa dimiliki. 


Rasulullah saw. bersabda: “Orang-orang Muslim bersekutu dalam kepemilikan tiga hal; air, padang rumput, dan api. Harga dari benda tersebut diharamkan. Abu Sa’id menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah air yang mengalir.” (HR. Ibnu Majah)


Dalam hadis di atas, menjelaskan bahwa air sebagai salah satu sumber daya alam haruslah dikelola oleh negara dengan baik, bukan diserahkan pada individu atau satu perusahaan saja. Kemudian hasil pengelolaan sumber daya alam tersebut dikembalikan kepada masyarakat, untuk kesejahteraan mereka. 


Dalam Islam, umat dipahamkan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Islam pun mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, yang berarti memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam semesta. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman umat Islam tentang pentingnya menjaga lingkungan di tengah masyarakat.

Wallahualam bissawab. []


Persoalan utamanya adalah penerapan sistem kapitalisme yang diemban oleh negeri ini menjadikan pajak dan utang sebagai sumber utama APBN

Selama sistem ini dipertahankan maka, pajak akan terus menjadi beban masyarakat, apalagi pajak di negeri ini diwajibkan atas seluruh masyarakat termasuk rakyat miskin


Oleh Susilawati 

Aktivis Dakwah 


Matacompas.com, OPINI -- Belakangan ini sedang ramai diperbincangkan tentang wacana kenaikan pajak motor. Sebagaimana dikutip oleh media online CNBC Indonesia, Jumat (19/1/2024) - Kementerian Koordinator Bidang Kementerian dan Inverstasi (Kemkomarves) buka suara perihal isu rencana kenaikan pajak motor konvensional atau bahan bakar minyak (BBM/Bensin), rencana kenaikan pajak ini tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Jodi Mahardi menyebutkan rencana tersebut bukan hal yang akan dilakukan dalam waktu dekat, dia mengatakan kenaikan pajak kendaraan motor dengan bahan bakar bensin itu sebagai upaya pemerintah memperbaiki kualitas udara Jabodetabek.


Meskipun masih wacana dan belum ada kepastian penerapannya, kebijakan pajak ini tentu akan menambah beban rakyat di tengah himpitan ekonomi yang sulit. Maka, saat ini masyarakat menengah ke bawah lebih memilih kendaraan bermotor, karena ongkosnya yang lebih murah. Pemerintah memang sudah mengembangkan moda transportasi yang terintegrasi khususnya di daerah Jabodetabek, seperti Transjakarta, KRL, LRT, dan MRT, tetapi untuk beralih transportasi, masyarakat masih dibebani tarif baru yang cukup mahal.


Dalam penerapan sistem ekonomi kapitalisme pajak dijadikan sumber utama pemasukan negara, seperti saat ini. Segala pembiayaan negara, seperti pembangunan, gaji pegawai negara, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, bersumber dari harta rakyat berupa pajak. Padahal di tengah pajak yang terus naik dan meluas di berbagai sektor, kesejahteraan rakyat tidak pernah didapatkan. Oleh karena itu rencana menaikkan pajak motor berbahan bakar minyak atau BBM adalah kebijakan yang zalim.


Persoalan utamanya adalah penerapan sistem kapitalisme yang diemban oleh negeri ini menjadikan pajak dan utang sebagai sumber utama APBN. Selama sistem ini dipertahankan maka, pajak akan terus menjadi beban masyarakat, apalagi pajak di negeri ini diwajibkan atas seluruh masyarakat termasuk rakyat miskin.


Negara dalam sistem kapitalisme mengabaikan perannya sebagai pengurus umat, mereka justru berpihak kepada para pemilik modal. Padahal negeri ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa melimpah, dan bisa menjadi sumber pemasukan besar negara. Penerapan sistem ekonomi kapitalisme menyerahkan seluruh kekayaan alam tersebut kepada pihak swasta atau korporasi, maka ini merupakan penyebab utama dalam menetapkan pajak.


Berbeda dengan Islam, negara melayani urusan rakyat secara totalitas serta mampu mengeluarkan masyarakat dari jeratan pajak sistem kapitalis. Maka, sistem itu harus berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukan buatan manusia, karena dengan penerapan sistem Islam akan mampu membiayai negara tanpa pajak. Negara yang berfungsi sebagai pengurus urusan umat, akan memberlakukan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. 


Dalam sistem Islam, sumber pendanaan untuk pembangunan, bisa diambil dari baitulmal. Pemasukan baitulmal bermacam-macam, seperti dari harta fai, kharaj, jizyah, usyur, serta hasil pengelolaan SDA dan lainnya.  


Maka hanya sistem Islamlah yang dapat mengatasi pajak tanpa mencekik rakyat. Mari tinggalkan sistem kufur ini, dan kembali pada sistem sahih yang berasal dari Allah Swt., yakni sistem Islam.

Wallahualam bissawab. []


Jika pemasukan utama negara adalah pajak, maka bisa dipastikan pajak pun akan makin meningkat untuk memenuhi pembiayaan tersebut

Ini berarti beban rakyat akan makin bertambah, sebab pajak bersumber dari harta rakyat


Penulis Fitria Rahmah, S.Pd.

Pendidik Generasi dan Aktivis Muslimah


Matacompas.com, OPINI -- Wacana kenaikan pajak motor bensin akan diberlakukan, mengingat kadar pencemaran udara di wilayah Ibukota Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, diharapkan dapat mengurangi polusi udara di wilayah Jakarta. Mengutip dari media online kompas, Minggu (21/1/2024), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) buka suara terkait pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut akan menaikkan pajak kendaraan bermotor. Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi mengatakan, rencana menaikkan pajak kendaraan bermotor barulah sebatas wacana sehingga tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat.


Dia bilang, rencana tersebut baru sempat dibahas dalam rakor lintas kementerian dan lembaga beberapa hari lalu dalam rangka memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek. Usulan pajak kendaraan bermotor dibahas dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. 


Demi mengurangi emisi gas buang, pemerintah mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan juga menggunakan kendaraan listrik. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini sedang gencar produksi kendaraan listrik. Hal ini terlihat dengan masifnya investasi korporat pada industri kendaraan bermotor berbasis baterai di Indonesia. 


Mengutip dari media online Cnnindonesia, (Jumat, 19/1/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi rencana investasi perusahaan otomotif asal China, BYD sebesar Rp20,3 triliun untuk memproduksi kendaraan berbasis baterai (BEV) di Indonesia.


Menurut Airlangga, rencana tersebut berpotensi untuk mempercepat ekosistem ramah lingkungan dalam negeri. Airlangga meminta perusahaan melakukan produksi mobil listrik di Indonesia dan meningkatkan lokal konten dengan segera.


Pengambilan kebijakan kenaikan pajak motor bensin ternyata memiliki maksud yang lain, seperti pepatah ada udang di balik batu. Sayangnya, niat baik pemerintah untuk mengurangi pencemaran udara harus dicemari dengan menyisipkan kepentingan para korporat.


Salah satu ciri khas dari sistem ekonomi kapitalis adalah, di mana kebijakan yang diambil tidak murni untuk mengurusi kepentingan rakyat. Tetapi, semua itu tentang kepentingan para pemilik modal. Maka, untung, rugi, dan manfaat selalu menjadi bahan pertimbangan di dalam pengambilan kebijakan. Aturan yang dibuat oleh manusia, tentu tidak akan pernah mencapai kondisi adil. Terlebih lagi, para pemilik modal yang menginvestasikan uangnya sudah pasti menginginkan keuntungan. Maka bisa dipastikan, kebijakan yang dikeluarkan harus memiliki manfaat dan menguntungkan bagi para korporat, bukan rakyat.


Sehingga tidak heran, jika solusi yang dikeluarkan melalui sebuah kebijakan jauh dari kata solutif. Alih-alih berupaya ingin mengurangi pencemaran udara, pada kenyataannya terdapat rencana besar untuk mengalihkan kendaraan bermotor berbasis bensin ke kendaraan bermotor berbasis baterai.


Produksi kendaraan bermotor berbasis baterai secara massal ini tentu akan menjadi salah satu penyumbang polutan, karena sumber listrik untuk tenaga mobil berasal dari PLTU batu bara. Pada faktanya, penyebab terjadinya pencemaran udara di Ibu Kota Jakarta bukan hanya disebabkan oleh kendaraan bermotor. Penyumbang polutan lainnya ada dari sektor industri energi, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sektor manufaktur industri dan juga sektor perumahan.


Oleh karena itu, menaikkan pajak motor bensin bukanlah jalan keluar untuk mengurangi jumlah polusi di Ibu Kota Jakarta. Namun sebaliknya, kondisi ini hanya akan menambah beban kehidupan rakyat saat ini. Sebab, pengguna sepeda motor masih mendominasi, di mana penggunanya berasal dari kalangan menengah ke bawah. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pengguna jumlah kendaraan bermotor di Jakarta pada 2022 paling banyak berupa sepeda motor. Terdapat 17,3 juta unit sepeda motor di DKI Jakarta atau setara 65,6% dari total kendaraan bermotor di kota tersebut. Mereka lebih memilih menggunakan motor karena ongkos yang lebih murah. Sebenarnya, pemerintah sudah menyediakan moda transportasi yang terintegrasi dengan baik. Namun, sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan tarif yang murah. Bahkan tarif tersebut seringkali mengalami penyesuaian secara berkala. Sehingga, keberadaanya sia-sia, moda transportasi yang ada tidak menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.


Selain itu, salah satu pemasukan negara yang bersistemkan ekonomi kapitalisme adalah pajak. Di Indonesia, sumber pendapatan negara yang utama berasal dari pajak. Jika dihitung dalam persentase, pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Itu artinya, semua pembiayaan negara seperti pembangunan, gaji pegawai negara, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain bersumber dari rakyat berupa pajak.


Seiring dengan berkembangnya suatu negara, maka perubahan di seluruh aspek kehidupan manusia akan selalu terjadi agar tercipta keseimbangan yang dinamis. Dalam proses perubahannya tentu membutuhkan pembiayaan yang selalu bertambah besar. Pembiayaan yang makin besar seiring dengan proses perubahan diperlukan demi eksistensi sebuah negara. 


Jika pemasukan utama negara adalah pajak, maka bisa dipastikan pajak pun akan makin meningkat untuk memenuhi pembiayaan tersebut. Ini berarti beban rakyat akan makin bertambah, sebab pajak bersumber dari harta rakyat. Jika seperti ini kenyataannya, maka kesejahteraan yang sering digaungkan hanyalah sebuah fatamorgana yang tidak akan pernah tercipta.


Sehingga, pajak akan tetap ada dalam negara berbasis ekonomi kapitalis seperti saat ini. Keberadaannya mustahil dikurangi apalagi dihilangkan. Maka dari itu, akar permasalahan dari pajak yang selalu naik adalah sistem ekonomi kapitalis. Satu-satunya cara untuk menghilangkan pajak yang membebani rakyat adalah dengan mengganti sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi lain.


Terdapat satu sistem, di mana sumber pemasukan utama negara bukan berasal dari pajak dan utang. Sistem ini akan membebaskan rakyat dari jeratan pajak, sebab sistem ini mampu membiaya negara tanpa pajak. Sumber pemasukan utama negara ini berasal dari beberapa sumber, pertama sektor kepemilikan individu seperti zakat, hibah, sedekah, dan lain sebagainya. Kedua, sektor kepemilikan umum mencakup pengelolaan berbagai sumber daya alam milik umum atau rakyat. Ketiga, sektor kepemilikan negara mencakup jizyah, kharja, ghanimah, fai, usyur dan lain sebagainya.


Dari sumber pemasukan yang beraneka macam ini, maka tidak heran jika negara ini mampu mengurusi semua urusan rakyat dengan baik tanpa harus membebani rakyat. Pembangunan di semua aspek kehidupan dapat dibiayai dengan baik. Oleh karena itu, transportasi, kesehatan, pendidikan yang berkualitas dapat diberikan secara gratis. Pangan yang bermutu pun akan melimpah ruah keberadaanya sehingga dapat dinikmati dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.


Pajak dalam sistem ini hanya bersifat sementara dan untuk keadaan darurat saja. Apabila kas negara dalam keadaan kosong dan tidak mampu membiayai beberapa keperluan negara, maka negara boleh memungut pajak. Jika keuangan negara sudah kembali normal, maka pemungutan pajak harus segera dihentikan. Pemungutannya pun tidak diberlakukan untuk semua rakyat. Hanya rakyat yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baiklah yang berkewajiban membayar pajak.


Maka tak heran jika sistem ini mampu menjadikan negara berdaulat secara penuh tanpa ada intervensi dari pihak luar atau asing. Negara ini adalah negara yang menerapkan sistem Islam secara sempurna di semua apek kehidupan secara menyeluruh. Yaitu Daulah Islamiyah sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. dan diikuti dengan negara Khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh para khalifah selanjutnya.

Wallahualam bissawab. []


Mirisnya lagi ketika ada hutan yang dialih fungsikan menjadi pertambangan atau perkebunan, bukan aktivitasnya yang dihentikan juga pengusahanya yang diberi sanksi, melainkan status hutan tersebut yang diubah. Sehingga menjadi legal untuk dideforestasi

Inilah gambaran sistem sekuler kapitalis, menuhankan keuntungan materi tanpa mempertimbangkan bahwa kebijakannya berpotensi merusak lingkungan dan mengorbankan rakyat


Oleh Ine Wulansari

Pendidik Generasi


Matacompas.com, OPINI -- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berbagai komponen tersebut saling berinteraksi antara satu dengan lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan yang bersifat dinamis.


Hutan mendapatkan julukan sebagai paru-paru dunia. Hutan disebut-sebut sebagai pemasok oksigen paling besar di permukaan bumi. Manfaat hutan sebagai daerah resapan air dapat mencegah terjadinya banjir. Akar pohon menjadi senjata utama dalam menampung hujan yang lebat untuk daerah dataran rendah. Maka jika jumlah pohon yang ada di dalam hutan ini banyak, akar-akar ini tentu juga akan menyerap sejumlah banyak air.


Sangat disayangkan, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang paling banyak kehilangan hutan primer tropis dalam dua dekade terakhir. Hal ini tercatat dalam laporan Global Review dari World Resources Institute (WRI). Selama periode 2002-2022 Indonesia telah kehilangan 10,2 juta hektare hutan. Angka tersebut mencakup area hutan primer tropis yang mengalami deforestasi serta degradasi. Padahal hutan primer butuh waktu puluhan tahun atau berabad-abad untuk pulih. (katadata, 19 Januari 2024).


Catatan akhir tahun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) region Sumatera menunjukkan Riau menjadi salah satu yang mengalami deforestasi hutan hingga 20.698 hektare sepanjang 2023. Direktur Eksekutif Walhi, Riau Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, angka tersebut lebih luas dari rata-rata per tahun dalam kurun lima tahun terakhir. Setidaknya, kurang lebih 57 persen daratan Riau telah dikuasai investasi. (ccnindonesia, 12 Januari 2024).


Terjadinya deforestasi hutan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2018-2022, luas hutan berkurang karena berbagai faktor, yaitu peristiwa alam, penebangan hutan, dan reklasifikasi area hutan. Akan tetapi BPS tidak merinci faktor mana yang paling dominan dalam pengurangan luas hutan Indonesia.


Deforestasi Korbankan Rakyat


Kondisi hutan Indonesia khususnya hutan primer tropis sangat mengkhawatirkan. Negara tak mengindahkan akibat penggundulan hutan secara masif, demi masuknya investasi. Pemerintah telah memberikan izin kepada 237 perusahaan kelapa sawit, 55 hutan tanaman industri (HTI), 2 hak penguasaan hutan (HPH), dan 19 pertambangan. Wilayah tersebut berada di Riau dengan luas kebun kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan mecapai 1,8 juta hektare. Walhi memandang UU Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja telah memfasilitasi keberadaan kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Sayangnya, bukannya menghentikan alih fungsi lahan, pemerintah justru memutihkan 3,3 juta hektare kebun sawit. Dengan kata lain, deforestasi tersebut dibenarkan bahkan direstui oleh pemerintah.


Masifnya tindakan penggundulan hutan menyebabkan terjadinya berbagai bencana dan kesulitan hidup bagi rakyat. Banyak rakyat kehilangan ruang hidupnya dan menjadi korban bencana alam seperti banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor, kesulitan air, punahnya ekosistem, dan lain sebagainya. Namun, di saat rakyat menderita, para kapital (pemodal) sedang mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan melakukan deforestasi hutan. Sungguh, bersenang-senang di atas derita rakyat yang tengah menangis pilu.


Tentu saja tindakan penggundulan hutan yang terus-menerus dan mendapat jalan mulus dari negara, akibat diterapkannya sistem hidup yang rusak bernama sekuler kapitalis. Dalam sistem ini, keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan tidak dipertimbangkan. Justru hanya melihak aspek keuntungan materi saja. Padahal dengan melakukan pembabatan hutan secara besar-besaran,  kerusakan lingkungan akan memberi dampak buruk bagi kehidupan warga. Seakan-akan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan bisa dilakukan dengan mengorbankan lingkungan. Sehingga, negara memusatkan perhatiannya dengan menggenjot ekonomi sekalipun dengan merusak hutan.


Mirisnya lagi ketika ada hutan yang dialih fungsikan menjadi pertambangan atau perkebunan, bukan aktivitasnya yang dihentikan juga pengusahanya yang diberi sanksi, melainkan status hutan tersebut yang diubah. Sehingga menjadi legal untuk dideforestasi. Inilah gambaran sistem sekuler kapitalis, menuhankan keuntungan materi tanpa mempertimbangkan bahwa kebijakannya berpotensi merusak lingkungan dan mengorbankan rakyat. Keberpihakan penguasa pada pengusaha, membuatnya mampu menghalalkan segala cara demi keuntungan, termasuk merusak hutan, membakarnya, dan sebagainya.


Pandangan Islam


Islam memandang, bahwa manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian alam dan tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik." (QS Al-Baqarah [2]: 11)


Dalam Islam, pembangunan memiliki tujuan untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga dilakukan dengan cara yang bijak tanpa merusakan kelestarian alam. Pembangunan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tentu saja hal tersebut akan membawa manfaat dan keberkahan, baik bagi manusia, hewan, dan alam. Menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab yang disandarkan pada syariat. Sebab status hutan dalam Islam termasuk kepemilikan umum. Dengan demikian, negaralah yang wajib mengelola, mengatur, dan menjaga agar hutan tetap lestari dan membawa maslahat bagi penghuni bumi.


Negara akan mengklasifikasikan hutan melalui aturannya, mana hutan yang harus dilindungi dan mana hutan yang boleh diambil hasilnya, baik kayu maupun non kayu. Negara akan berkomitmen penuh terhadap pelestarian hutan, sebab hal tersebut merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Karena hutan merupakan milik umum, maka tidak boleh diserahkan pada pihak swasta dalam mengelolanya. Baik untuk perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan lainnya, semua akan dikelola sepenuhnya oleh negara dan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat.


Masyarakat juga akan berperan dan ikut serta dalam menjaga kelestarian alam. Karena negara melakukan edukasi melalui sistem pendidikan dan departemen penerangan (informasi dan telekomunikasi). Negara pun akan menempatkan dan mengerahkan polisi untuk menjaga hutan agar terjaga dari serangan para penjarah hutan. Apabila individu maupun perusahan ada yang melanggar aturan terkait penjagaan hutan, tentu saja negara secara tegas akan memberikan sanksi. Hukumannya bisa berupa kurungan, pengasingan, denda, dan sebagainya. Dengan begitu akan memberikan efek jera dan keamanan hutan akan terwujud nyata.


Oleh karena itu, mengembalikan penjagaan dan kelestarian hutan hanya mampu diwujudkan melalui sistem yang sahih, yakni sistem Islam. Negara akan berkomitmen penuh, didukung oleh masyarakat yang sudah mendapat pemahaman akan hal tersebut. Sehingga, pelestarian hutan yang akan membawa dampak pelestarian bumi, dan membawa keberkahan bagi seluruh alam semesta.

Wallahualam bissawab. []

 


Maraknya PHK menjadi bukti buruknya situasi ekonomi dunia termasuk di Indonesia

Sistem ekonomi kapiIndonesiatalis yang egois hanya mementingkan kepentingan oligarki, tetapi abai dengan nasib pekerja. Sejauh oligarki untung, tak masalah jika pekerja buntung


Penulis apt. Siti Nur Fadillah, S.Farm

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Kabar Buruk di Awal 2024


Seperti menabur garam pada luka. Kira-kira begitulah sikap pemerintah saat ini. Kian abai dengan penderitaan masyarakat kecil. Di tengah euforia pemilihan kepala negara, ribuan pekerja pabrik terancam PHK massal. Tak pernah usai dengan masalah perekonomian yang menjepit rakyat, PHK massal kini menambah beban masyarakat.


Dikutip dari laman CNBC Indonesia (19/01/2024), beberapa industri multinasional seperti Bosch dan PT. Hung-A terkonfirmasi akan memberhentikan lebih dari 1000 karyawan. Tentu menjadi kabar buruk pertama dari sektor manufaktur RI di tahun 2024. Setelah 2023 lalu, setidaknya 7200 karyawan menjadi korban PHK 36 perusahaan. Baik karena gulung tikar, hengkang, relokasi, maupun efisiensi biaya. 


Namun, tampaknya fenomena PHK massal ini bukan menjadi fokus utama pemerintah. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF, mengatakan pemerintah relatif lamban merespon gejala penurunan industri manufaktur. Sehingga jika tidak ditangani, fenomena PHK akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Lalu apa gunanya pergantian pemimpin lima tahun sekali, jika janji tak pernah ditepati. Janji untuk menumpas kemiskinan, janji untuk menambah lapangan pekerjaan, sekedar bualan palsu Iima tahunan.


Sistem Ekonomi Kapitalis yang Egois


Maraknya PHK menjadi bukti buruknya situasi ekonomi dunia termasuk di Indonesia. Sistem ekonomi kapitalis yang egois hanya mementingkan kepentingan oligarki, tetapi abai dengan nasib pekerja. Sejauh oligarki untung, tak masalah jika pekerja buntung. Kondisi ini semakin memburuk dengan tidak adanya jaminan negara. Kalaupun ada bantuan sosial dalam berbagai bentuk, nyatanya hanya sedikit rakyat yang merasakannya, itu pun dalam jumlah yang sangat tidak memadai. Bahkan bantuan pun menjadi alat legitimasi kekuasaan, juga menjadi alat politik diatasnamakan pribadi. Sungguh tidak ada yang dapat diharapkan dari sistem egois ini. 


Sejatinya sistem egois ini lahir dari rahim demokrasi, sistem yang menihilkan peran Allah sebagai Yang Maha Pengatur. Kemudian digantikan oleh aturan manusia yang lemah dan mudah bias. Aturan segelintir manusia ini pada kenyataannya sangat mudah direkayasa oleh sekelompok orang yang memiliki uang dan kekuasaan, hingga seluruh aturan selalu mengabdi pada kepentingan mereka. 


Contoh nyata jahatnya demokrasi adalah nihilnya aturan kepemilikan dalam sistem kapitalis, menyebabkan apapun boleh dijadikan komoditas bisnis. Termasuk sumber daya alam yang seharusnya dikelola negara untuk tujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat umum. Kini dapat dengan mudah dimiliki oleh individu. Investor asing pun berbondong-bondong menanam uangnya di Indonesia, ingin menuai hasil berlipat ganda. Maka tak heran eksploitasi besar-besaran sulit dihindari. Sudah tak mandiri, sumberdaya pun ditunggangi. Lalu bagaimana nasib rakyat yang tak memiliki modal? Tentu hanya mampu mengais-ngais di bawah kaki para oligarki. Jika oligarki sudah tak lagi membutuhkan, pekerja dibuang tak berdaya.


Solusi Mengakar dengan Move On ke Sistem Islam


Hal ini kembali menekankan bahwa hingga kapanpun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud dalam sistem kufur ini. Sudahlah mencampakkan Allah sebagai satu-satunya pembuat hukum, diserahkan pula kepada manusia dengan penuh ketundukan. Selain syirik dan kufur, juga mengandung segunung kezaliman. Oleh karena itu, membuang demokrasi jauh-jauh dan kembali kepada sistem islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah, adalah satu-satunya cara terbebas dari belenggu sistem zalim ini. 


Menganggap Islam hanya sebatas agama ritual adalah kesalahan besar Muslim selama ini. Sebab sejak diturunkan Allah kepada Rasulullah, Islam adalah sebuah ideologi yang mengatur segala perkara mulai dari akidah, ibadah, politik, muamalah, uqubat, dll. Maka dari itu, kesempurnaan Islam tidak boleh diterapkan sebagian saja dan harus dilaksanakan secara menyeluruh (kafah). Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 208.


Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kedalam islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.


Berbeda dengan demokrasi yang hanya berpihak pada kepentingan konglomerat, Islam menjalankan kekuasaan dengan tujuan riayah as-syu'un al-ummah atau mengurusi kepentingan rakyat. Untuk mencapai hal tersebut, Islam memiliki metode membangun ekonomi yang mandiri, berkah, dan menyejahterakan rakyat. 


Pertama, dalam membangun ekonomi mandiri, Khilafah akan menutup pintu masuknya campur tangan asing, baik dalam bentuk hutang maupun investasi asing. Baru setelah itu campur tangan asing yang sudah terlanjur masuk yang terwujud dalam berbagai undang-undang berbau liberal dibereskan dan dibersihkan. Jika langkah ini belum diupayakan, jangan berharap ekonomi berdaulat dan mandiri bisa diwujudkan. Selanjutnya, menerapkan pengaturan dan pemisahan yang jelas mengenai kepemilikan harta; meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Harta milik umum seperti sumber daya alam dilarang keras untuk diprivatisasi, dan wajib dikelola negara dimana semua hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. 


Kedua, perlu diketahui dalam islam negara wajib memberikan jaminan kepada setiap individu rakyat dalam hal sandang, pangan, dan papan. Hal ini karena setiap pemenuhan terhadap ketiganya termasuk pelayanan umum dan kemaslahatan hidup terpenting. Baik muslim maupun kafir dapat menikmatinya, baik kaya maupun miskin. 


Ketiga, pengelolaan sumberdaya alam secara mandiri selain mencegah adanya intervensi asing, juga akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. PHK sepihak juga dapat dihindari, karena Khilafah akan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja domestik dalam rangka memenuhi kebutuhan individu masyarakat. Kalaupun seseorang tidak mampu bekerja, Khilafah masih memiliki mekanisme lain yaitu; negara wajib menanggung ahli waris yang tidak mampu mencari nafkah; negara menyediakan subsidi langsung melalui baitulmal; penerapan dharibah (pajak) khusus atas kaum Muslim yang memiliki kelebihan harta kekayaan. Dengan seluruh mekanisme tersebut, maka tidak akan ada lagi ketimpangan ekonomi yang menyengsarakan rakyat. 


Maka jelas sudah hanya sistem Islamlah yang mampu mengatasi masalah PHK hingga ke akarnya. Karena itu, sudah saatnya kita move on dengan mengambil jalan yang ditawarkan Islam, yakni menegakkan sistem Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah. Wallahualam bissawab. []

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.