Latest Post


Inilah Sistem Kapitalis yang hanya berdasarkan azas manfaat. Semua yang dilakukan hanya menakar untung dan rugi

Hal ini yang kemudian menyengsarakan rakyat


Penulis Gyan Rindu

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Terdapat aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri ke 21 rekening bendahara partai politik atau parpol. Hal tersebut diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK mengungkap aliran dana luar negeri ke parpol sebagai bentuk kepedulian untuk menjaga demokrasi Tanah Air. (cnbc, 2023/12/01)


Pemilihan presiden akan segera dilaksanankan. Masing-masing dari calon presiden melakukan berbagai hal untuk menarik suara masyarakat. Namun, seperti yang kita tahu bahwa dari ketiga calon di belakang mereka didukung oleh partai-partai politik. Mereka memberikan dukungan tidak hanya tenaga, pikiran, tetapi juga dana. Inilah yang menjadi keresahan kita semua. Pasalnya partai-partai politik tersebut tidak mungkin hanya memberikan dukungan materi dan non materi secara cuma-cuma. Seperti yang kita tahu dukungan mereka tidaklah gratis.


Begitu juga dengan dana dari Asing. Ketika para paslon mendapat dana dari luar termasuk dari Asing, maka saat terpilih nantinya, mereka akan menuntut balas Budi atas dukungan yang telah diberikan. Bentuknya bisa berupa jabatan, kekuasaan, proyek, dan lain sebagainya. Hal ini yang kemudian membuat rakyat semakin sengsara dan nelangsa. Karena sumber daya negara untuk Asing, jabatan dan kekuasaan diduduki oleh orang-orang yang haus kekuasaan dan uang. Ketika mereka mengeluarkan uang 1 miliar, tentu mereka meminta balasan yang lebih dari itu. Sehingga kemudian hal itu berdampak kepada kebijakan-kebijakan yang nantinya menentukan nasib rakyat.


Inilah Sistem Kapitalis yang hanya berdasarkan azas manfaat. Semua yang dilakukan hanya menakar untung dan rugi. Hal ini yang kemudian menyengsarakan rakyat. Mereka tidak berpikir bagaimana nasib rakyatnya. Mereka hanya berpikir untung dan ruginya untuk diri mereka pribadi. Sehingga banyak dari kebijakan-kebijakan, hukum-hukum bersifat zalim dan tidak menyelesaikan masalah. Hukum yang ada tidak berpihak pada rakyat dan bukan berdasarkan apa kebutuhan rakyat, dan bukan pula tentang bagaimana menjaga keamanan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Sistem inilah yang berbahaya. Yang pastinya merusak tatanan negara. 


Rakyat saat ini memerlukan sistem yang berpihak kepada rakyat, yang melahirkan pemimpin yang amanah dan adil. Itu semua hanya bisa diperoleh melalui Sistem Islam. Karena Islam mengambil pemimpin yang diajukan oleh rakyat bukan yang mengajukan diri. Sistem Islam mengambil pemimpin dengan kriteria tertentu. 


1. Pemimpin di dalam Islam, haruslah yang memiliki ketakwaan kepada Allah, sehingga di hatinya memiliki iman yang kuat dan rasa takut kepada Allah. Sehingga tidak mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah.


2. Pemimpin di dalam Islam haruslah orang yang cerdas dan memahami dan menerapkan segala hukum-hukum Allah. Sehingga pengambilan keputusan dan hukum bukan berdasarkan nafsunya, atau kepentingannya. Melainkan berdasarkan keadilan dan kemasalahatan umat. Sesuai dengan  Al Qur’an, hadits, Ijma’, serta qiyas.


3. Pemimpin di dalam Islam, orang yang dipilih dan diajukan oleh masyarakat. Bukan orang tersebut yang mengajukan dirinya. Sehingga tidak ada unsur kepentingan. Dan paham bahwa rakyat adalah amanah yang harus dijaga, dilindungi, dan disejahterakan. 


Kita memerlukan Sistem Islam Kafah untuk negara kita, untuk rakyat, untuk keadilan. Sehingga rakyat mendapatkan haknya. Mendapatkan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan.


عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ


Dari Abu Musa radhiallahu'anhu mengatakan; aku menemui Nabi ﷺ bersama dua orang kaumku, lantas satu diantara kedua orang itu mengatakan, 'Jadikanlah kami pejabat ya Rasulullah?' orang kedua juga mengatakan yang sama. Secara spontan Rasulullah ﷺ bersabda, "Kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang ambisi terhadapnya." (HR. Shahih Bukhari no. 7149 Fathul Bari)


 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتْ الْفَاطِمَةُ


Dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Kalian akan rakus terhadap jabatan, padahal jabatan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat, ia adalah seenak-enak penyusuan dan segetir-getir penyapihan." (HR. Shahih Bukhari no. 7148 Fathul Bari)



Tidak hanya masalah alih fungsi lahan, kurangnya dukungan negara pada petani seakan membuat petani harus berjuang sendiri di tengah lemahnya perekonomian

Harga pupuk yang mahal, dan tidak adanya jaminan perlindungan harga hasil pertanian khususnya beras


Penulis Maya Dhita E.P, ST.

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Indonesia masih menjadi negara agraris karena mata pencaharian terbesar penduduknya adalah petani. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2023, penduduk bekerja di Indonesia mencapai 139,85 juta jiwa. Dari sini, sebanyak 39.45 juta jiwa bekerja di sektor pertanian atau setara dengan 28, 21% penduduk bekerja. Prosentase ini menempati urutan teratas berdasarkan sektor penyerapan tenaga (dataindonesia, 16/11/2023) Selain itu, sektor pertanian juga masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).


Dengan sumber daya yang ada dan juga ketersediaan lahan, nyatanya kita masih belum mampu mencapai swasembada pangan khususnya beras. Kebijakan yang dibuat untuk menangani permasalahan ini pun masih klasik saja. Impor dan impor lagi. 


Tak mungkin tidak impor beras karena produksi tidak memenuhi dan jumlah penduduk bertambah tiap tahunnya. Begitu penjelasan Presiden Jokowi (2/1) di tengah acara Pembinaan Petani Jawa Tengah, di Banyumas. (CNBCIndonesia, 2/1/2023)


Namun benarkah kita tidak bisa stop impor?


Ketahanan pangan Indonesia memang sedang terancam. Hal ini diakibatkan tingginya alih fungsi lahan sehingga kebutuhan ruang untuk menghasilkan pangan tidak terpenuhi. Banyak area pertanian yang berubah fungsi menjadi area pemukiman dan kawasan Industri. Pembangunan jalan tol pun akan mendorong pembangunan infrastruktur penunjang seperti SPBU, perumahan, dan restoran yang jelas-jelas akan menggeser fungsi lahan pertanian.


Tidak hanya masalah alih fungsi lahan, kurangnya dukungan negara pada petani seakan membuat petani harus berjuang sendiri di tengah lemahnya perekonomian. Harga pupuk yang mahal, dan tidak adanya jaminan perlindungan harga hasil pertanian khususnya beras.


Sistem kapitalis tidak serta-merta memandang bahwa ketahanan pangan adalah prioritas utama yang harus diwujudkan. Adanya celah untuk memperoleh cuan pasti akan diambil meski harus merugikan petani sendiri. Karena itulah impor jadi pilihan paling mudah dan menguntungkan.


Islam Berpihak pada Petani


Islam sebagai sistem sahih dalam kehidupan, akan menjamin ketahanan pangan karena merupakan kebutuhan dasar hidup yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pangan menjadi prioritas utama dalam pemenuhannya.


Negara akan mengkondisikan lahan-lahan umum untuk area pertanian. Negara juga akan menghidupkan tanah-tanah mati untuk segera dikelola atau diberikan kepada mereka yang sanggup dan bersedia mengelolanya. 


Negara akan memberikan subsidi pupuk berkualitas. Selain itu negara juga mendukung penelitian untuk mendapatkan bibit unggul dan juga mendapatkan formula pupuk yang aman dan lebih tahan hama. Hasil pertanian akan meningkat secara signifikan.


Para ahli-ahli pertanian juga akan didanai untuk menemukan teknik-teknik terbaik dalam bercocok tanam. Para ahli juga akan menentukan cara yang tepat untuk ekstensifikasi maupun intensifikasi lahan pertanian.


Mesin-mesin pertanian akan dibuat dan didistribusikan secara merata sehingga akan mempermudah kerja petani sekaligus melipatgandakan hasilnya.


Negara juga bertanggungjawab atas distribusi hasil pertanian, memotong rantai penjualan, serta melindungi harga. Sehingga petani juga mendapat keuntungan yang sebanding dengan kerja kerasnya.


Dengan hasil yang melimpah dan harga yang bagus, maka akan meningkatkan taraf hidup petani. Hal ini juga akan meningkatkan minat generasi muda untuk bertani karena memandang petani adalah pekerjaan yang menjanjikan kesejahteraan.


Maka bukan lagi hal mustahil mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Bahkan produksi pangan terutama beras akan semakin berlimpah dan bisa melakukan ekspor dan memberi bantuan pangan kepada negara-negara yang membutuhkan.


Berbagai cara yang dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di atas adalah bentuk tanggungjawab dan periayahan pemimpin dalam Islam kepada rakyatnya. Hal tersebut juga sebagai wujud rasa takut pemimpin kepada Allah Swt. atas amanah yang diemban. Begitulah Islam, penerapannya akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wallahualam bissawab. []


Jika kenaikan harga terjadi karena distribusinya, pemerintah harus memudahkan proses distribusi tersebut

Rantai distribusi kebutuhan pokok yang sangat panjang membuat barang harus melewati beberapa pedagang sebelum sampai ke konsumen


Penulis Bunda Hanif

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Para ibu pasti tahu bagaimana rasanya kalau harga kebutuhan pokok mulai naik. Mereka harus berusaha keras mengatur keuangan agar cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sayangnya, kondisi ini selalu terjadi setiap tahunnya. 


Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), kenaikan harga terjadi pada beberapa kebutuhan pokok. Pada 2 Januari 2024 harga bawang merah Rp41.450 per kg naik Rp2.200 dari sebelumnya, bawang putih Rp41.450 per kg naik Rp1.250. Cabai merah besar naik Rp1.800 menjadi Rp70.400 per kg, cabai merah keriting naik Rp2.000 menjadi Rp66.500 per kg, cabai rawit hijau juga naik Rp1.050 menjadi Rp58.850 per kg. Kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam ras segar, naik Rp 100 menjadi Rp29.450 per kg. Harga minyak goreng curah naik Rp100 menjadi Rp15.450 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I juga naik Rp50 menjadi Rp20.700 per kg. Sedangkan harga minyak goreng kemasan bermerek II anjlok Rp650 menjadi Rp19.350 per kg. Harga beras masih stabil. Beras kualitas bawah I stabil di Rp13.650 per kg, beras kualitas medium I tetap Rp14.750 per kg, beras kualitas super I Rp16.050 per kg. Namun, beras kualitas super II naik Rp50 menjadi Rp15.600 per kg. (CNN Indonesia, 2/1/2024)


Kenaikan harga tersebut diduga akibat perubahan cuaca yang terjadi akhir-akhir ini. Menurunnya hasil panen akibat kondisi cuaca ekstrem, yang sering berubah-ubah. Selain itu karena naiknya permintaan menyebabkan harga bahan pangan ikut naik. (Republik, 6/1/2024)


Kenaikan harga kebutuhan pokok tentu saja sangat menyusahkan masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah. Pengeluaran mereka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga perlu membayar pajak, listrik, air, sekolah anak, ke dokter jika sakit, dan lain-lain.  


Tidak hanya konsumen, pedagang juga mengeluh dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga menyebabkan menurunnya jumlah pembeli. Apalagi saat harga naik, tidak ada panenan, pasar menjadi sepi. Kadang dalam sehari, barang tidak bisa habis, padahal kulakannya sudah mahal. 


Kenaikan harga yang selalu terjadi setiap tahunnya, seharusnya dianalisis dan dicarikan solusinya. Sayangnya, solusi yang diambil selalu impor barang dari negara lain untuk memperbanyak stok. Padahal dengan adanya impor secara besar-besaran mematikan petani lokal. Harga barang impor jauh lebih murah dari barang lokal. Akhirnya masyarakat memilih barang yang harganya jauh lebih murah. Akibatnya produk sendiri kalah bersaing dengan produk impor. 


Untuk beberapa barang, kenaikan harga mungkin terjadi karena perubahan cuaca. Pemerintah seyogianya dapat melakukan riset untuk menghadapi perubahan cuaca. Dari penelitian itu, pemerintah dapat menemukan benih dengan kualitas unggul yang tahan cuaca. Memanfaatkan teknologi canggih dalam proses penanaman dan menyediakan pupuk yang baik agar tanaman tersebut subur. 


Jika kenaikan harga terjadi karena distribusinya, pemerintah harus memudahkan proses distribusi tersebut. Rantai distribusi kebutuhan pokok yang sangat panjang membuat barang harus melewati beberapa pedagang sebelum sampai ke konsumen. 


Masalah lainnya adalah adanya pengusaha swasta yang memanfaatkan kondisi ini. Mereka membeli padi dengan harga miring dari petani. Lalu, mereka mengolah dan memasarkan dengan harga berkali-kali lipat. Pengusaha dengan modal besar mampu mengalahkan pengusaha yang modalnya kecil. Pemerintah harus punya kebijakan khusus mengatur pengusaha besar itu untuk tidak memonopoli pasar dan meninggikan harga berlebihan. 


Namun di negara yang menerapkan sistem kapitalisme, para pengusahalah penguasa yang sesungguhnya. Regulasi yang dibuat harus sesuai dengan keinginannya. Ini karena tujuan dari kapitalisme itu sendiri adalah mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. 


Impor bahan pokok harus dilakukan selama penguasa muslim mengikuti kebijakan pasar bebas. Langka atau tidaknya barang di dalam negeri, impor harus tetap dilaksanakan karena terikat dengan perjanjian perdagangan bebas. Mustahil bisa menyejahterakan rakyat kalua negara tidak memiliki kedaulatan sendiri. Negara tidak akan bisa tegas mengambil keputusan yang terkait urusan luar negeri. 


Islam Solusi Hakiki


Berbeda halnya jika kita menerapkan sistem Islam. Di dalam Islam, seorang pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Mereka menjalankan amanah sesuai pandangan syarak. Pengambilan keputusan bukan berdasarkan alasan kerja sama, keuntungan materi, dalam pengaruh oligarki atau demi keuntungan sendiri. 


Di dalam sistem ekonomi Islam, pengelolaan keuangan secara baitulmal, akan mampu membiayai riset. Riset tersebut guna menghasilkan produk unggul sesuai kebutuhan sehingga petani tidak perlu membeli mahal, karena negara menjual dengan harga terjangkau. 


Islam juga menerapkan sanksi yang tegas. Bagi pengusaha yang melanggar kebijakan negara, akan ditindak tegas. Oligarki tidak dibiarkan tumbuh subur dan pada akhirnya mencekik rakyat dengan harga yang melambung tinggi. 


Islam juga memiliki kebijakan untuk membantu orang yang tidak mampu. Selain itu negara juga memberikan modal atau membuka lapangan kerja. Itulah beberapa kebijakan Islam terkait pemenuhan kebutuhan pokok. Tidak ada lagi harga yang melangit sehingga rakyat tercekik. Namun, semua itu hanya dapat terwujud jika pemimpin muslim mau menjadikan Islam sebagai landasan dalam bernegara. 

Wallahualam bissawab. []

 


Jika dicermati lebih mendalam, sejatinya permasalahan sengketa lahan ini erat kaitannya dengan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN)

Nyatanya pembangunan tersebut telah merampas lahan dan ruang hidup masyarakat


Oleh Sriyanti

Ibu Rumah Tangga 


Matacompas.com, OPINI -- Presiden Jokowi menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, pada tanggal 27 Desember 2023 di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut ia mengungkapkan bahwa, di tahun 2015-2016 ketika  melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, banyak masyarakat yang meminta dirinya untuk segera menyelesaikan masalah sengketa lahan. 


Presiden menyebutkan bahwa pada tahun tersebut, baru ada 46 juta dari 126 juta bidang lahan yang telah bersertifikat. Hal demikian telah memicu maraknya kasus sengketa lahan, baik antara warga dengan warga, warga dengan pemerintahan ataupun dengan perusahaan. Badan Pertanahan Negara (BPN) sendiri saat itu,  hanya mampu mengeluarkan 500.000 sertifikat per tahun. Namun dengan kerja keras BPN saat ini hanya tersisa 6 juta bidang lahan yang belum tersertifikatkan, sisanya akan diperkirakan selesai tahun depan. (detik, 28/12/2023)


Konflik Pertanahan Merugikan Rakyat


Konflik agraria di negeri ini masih tinggi, padahal permasalahan tersebut sangat merugikan rakyat dan harus segera diselesaikan. Teranyar adalah kasus Rempang di Kepulauan Riau. Sebagaimana fakta di atas pemerintahan sendiri selalu mengeklaim, bahwa faktor penyebab terjadinya konflik lahan adalah terkait masalah legalitas kepemilikan atau sertifikat. Sehingga sebagai penyelesaiannya, pemerintahan melalui BPN tengah menggenjot penerbitan sertifikat.


Beberapa pihak menilai kebijakan pemerintah dalam menangani konflik lahan ini. Ketua Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bidang advokasi dan jaringan Zainal Arifin mengatakan, kebijakan ini tidak nyambung dan tidak akan menjadi solusi konflik agraria. Penerbitan dan pemberian sertifikat menurutnya memang sudah merupakan kewajiban pemerintah, sebagai legalitas bagi masyarakat yang memiliki tanah. Sertifikat yang jor-joran dibuat pemerintahan saat ini, bukanlah untuk tanah yang bermasalah. Melainkan bagi lahan masyarakat yang memang belum memiliki legalitas karena berbagai hal, termasuk yang terkendala dengan biaya untuk mengurusnya. 


Regulasi Mempermudah Perampasan Lahan Rakyat


Jika dicermati lebih mendalam, sejatinya permasalahan sengketa lahan ini erat kaitannya dengan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN). Nyatanya pembangunan tersebut telah merampas lahan dan ruang hidup masyarakat. Bagaimana tidak, pemerintahan sendiri justru telah membuat aturan yang mempermudah proses tersebut. Di penghujung tahun lalu  Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 78 Tahun 2023, tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.


Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebutkan, secara historis Perpres tersebut memang dikhususkan bagi kelancaran PSN. Ini bermula dari penerbitan Perpres No 56 Tahun 2017 kemudian direvisi melalui Perpres No 62 Tahun 2018, perkembangan terakhir direvisi  kembali melalui Perpres No 78 Tahun 2023. Jika Perpres No 56 Tahun 2017 spesifik ditujukan untuk PSN, maka dalam Perpres No 78 Tahun 2023 ini diperluas demi kepentingan proyek-proyek selain PSN.


Menanggapi kebijakan tersebut WALHI menilai dengan beberapa catatan. Pertama, gagal pahamnya presiden terhadap makna Hak Menguasai Negara (HMN). Kedua, presiden menganggap rakyat tidak memiliki hak atas tanah yang dimilikinya. Ketiga, “santunan” dalam kebijakan ini mengaburkan posisi keberadaan dan hak masyarakat yang seharusnya mendapat jaminan perlindungan dari negara dalam menguasai dan mengelola tanah.


Keempat, simplifikasi solusi yang disebut dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional melalui uang dan/atau pemukiman kembali telah menjadikan konflik yang berkepanjangan. Kelima, Perpres  No 78 Tahun 2023 telah menjadikan masyarakat yang mengelola tanah dapat diusir dari tanah tersebut dengan santunan. 


Jelas sekali, Perpres tersebut bukan dibuat untuk kemaslahatan rakyat, tetapi diperuntukkan bagi kepentingan oligarki. Sehingga lahan milik rakyat bisa mereka kuasai dengan mudah. Walhasil alih-alih konflik agraria  terselesaikan, regulasi ini justru akan membuka peluang bertambahnya konflik lahan yang semakin parah ke depannya.


Demokrasi Kapitalis Akar Masalah Sengketa Lahan


Tidak dimungkiri, berbagai permasalahan termasuk konflik agraria mudah terjadi dalam sistem kapitalisme demokrasi yang melahirkan politik oligarki. Dalam sistem ini, kekuatan korporat akan menuntut para penguasa untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan banyak melakukan pembangunan. Namun, pembangunan tersebut dilakukan untuk melayani kepentingan para pemilik modal, yang telah membantu penguasa menduduki kursi kekuasaannya, bukan untuk kebutuhan masyarakat. Terjadilah hubungan yang saling menguntungkan antara penguasa dan pengusaha, yang satu butuh modal, yang satu lagi butuh kemudahan regulasi untuk memperbesar bisnisnya. Demi melancarkan ambisinya, mereka pun bekerja sama dengan menghalalkan segala cara, hingga lahan milik rakyat pun dirampas.


Pengaturan Lahan Menurut Syariat Islam 


Konflik agraria tidak akan terjadi dalam sistem pemerintahan Islam, yang berasaskan akidah Islam. Syariat telah memberi konsep yang jelas tentang kepemilikan lahan. Tak seperti dalam sistem kapitalisme sekuler yang tidak mempunyai aturan yang jelas dalam persoalan kepemilikannya. Prinsip kebebasan dalam sistem kapitalis, telah menyebabkan ketimpangan di tengah masyarakat, siapa saja yang bermodal kuat maka ia bisa memiliki apapun termasuk lahan ruang hidup rakyat. Islam telah mengatur secara rinci terkait kepemilikan menjadi  tiga yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara.


Kepemilikan individu, bagi masyarakat yang memiliki lahan akan dilindungi dan dijamin keamanannya, dari segala bentuk perampasan oleh siapapun atau pihak mana pun. Masyarakat yang memiliki tanah wajib menghidupkannya dengan mengolah lahan dan haram menelantarkannya. 


Sementara kepemilikan umum, seperti padang rumput, hutan, lahan tambang, dan sebagainnya tidak boleh dikuasai individu dan swasta. Hanya negara yang berhak mengelolanya, khusus untuk tambang dan sumber daya yang butuh untuk dieksplorasi menggunakan peralatan berat dan sumber daya manusia yang tidak sedikit, maka negaralah yang mengolahnya, untuk kemudian hasilnya dikembalikan bagi kesejahteraan rakyat.


Sedangkan kepemilikan negara digunakan untuk keperluan negara agar fokus dalam mengurus rakyat.


Terkait dengan pembangunan, negara dalam sistem Islam akan  menjadikan proyek pembangunan untuk memenuhi kepentingan rakyat, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, bukan untuk kepentingan segelintir orang terlebih para pemilik modal. Tidak akan ada istilah deal-dealan politik, yang akan merampas hak-hak rakyat.


Sistem yang sahih akan melahirkan sosok  pemimpin adil yang akan menjadi pengurus dan pelindung bagi rakyat, kebijakan yang dikeluarkan akan melindungi rakyat dari berbagai konflik. Karena hakikat dari seorang pemimpin adalah sebagai pengurus rakyat, sebagaimana sabda Rasulullah saw..

"Seorang imam/pemimpin adalah penggembala bagi rakyatnya, ia akan dimintai pertanggung jawaban atasnya." (HR. Bukhari)

Wallahualam bissawab.


Jika tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka mengapa harus mengorbankan hak-hak rakyat? 

Sedangkan berbagai proyek nasional yang digenjot pemerintah ujung-ujungnya hanya memuluskan langkah investor untuk mengeruk keuntungan. Pemerintah pun puas dengan prosentase ala kadarnya. Sedangkan rakyat hanya menikmati remahanannya


Penulis Maya Dhita E.P., ST

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Kebutuhan pokok manusia meliputi pangan, sandang, dan papan. Ketiganya bukan merupakan tingkatan prioritas, melainkan kesatuan yang harus terpenuhi secara mutlak. Manusia tidak akan hidup secara normal tanpa ada salah satunya. Begitu juga dengan papan, tempat tinggal, atau ruang hidup. Tanpa ruang hidup, bagaimana seseorang mampu menjalankan aktivitas hidupnya?


Kebutuhan akan ruang hidup ini jelas menjadi tanggungjawab negara sebagai pelindung rakyat. Namun terkadang rakyat harus dihadapkan pada permasalahan di mana negara justru memberikan karpet merah pada mereka yang hendak mengambil dan memanfaatkan tanah-tanah rakyat (investor). Sebut saja Rempang dan Seruyan. Ya, konflik agraria seakan tidak pernah putus dan terus bereplika.


Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi dalih legalnya perampasan tanah warga. Warga dipaksa menyerahkan tanah dengan uang ganti yang tidak sesuai yaitu di bawah harga pasaran. Bahkan sebuah aturan diterbitkan untuk mempercepat proses alih lahan ini. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Perpres 78/2023). Aturan ini menjadikan status kepemilikan atas tanah menjadi tidak jelas. Konflik agraria yang telah ada pun semakin parah.


Jika tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka mengapa harus mengorbankan hak-hak rakyat? Sedangkan berbagai proyek nasional yang digenjot pemerintah ujung-ujungnya hanya memuluskan langkah investor untuk mengeruk keuntungan. Pemerintah pun puas dengan prosentase ala kadarnya. Sedangkan rakyat hanya menikmati remahanannya. 


Begitulah cara kerja pembangunan di sistem kapitalisme demokrasi. Konflik agraria adalah sebuah keniscayaan. Jangan pernah berharap rakyat akan bisa sejahtera dengan sistem kufur ini, yang ada malah diperas hingga jadi sepah.


Lain halnya jika kehidupan ini diatur dengan sistem Islam. Pemimpin atau penguasa adalah pelindung sekaligus pengurus rakyat. Termasuk di dalamnya masalah perlindungan atas kepemilikan tanah. Penguasa akan menjamin hal ini karena di dalam Islam terdapat konsep yang jelas atas kepemilikan tanah.


Di dalam Islam terdapat tiga jenis kepemilikan tanah. Pertama kepemilikan individu, yang kedua adalah kepemilikan umum dan ketiga adalah kepemilikan negara.


Dalam kepemilikan individu, setiap orang berhak memiliki tanah baik itu dari transaksi jual beli, hibah, maupun warisan, untuk digunakan dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, lahan untuk perikanan dan sebagainya. 


Sedangkan lahan yang di dalamnya terdapat harta milik umum misalnya hutan, sumber mata air, juga lahan yang di dalamnya terdapat bahan tambang, jalan laut dan sebagainya, tidak boleh dimiliki oleh individu. Negaralah yang berhak mengelolanya dan nantinya akan dimanfaatkan dan diambil hasilnya untuk kemaslahatan umat. Berdasarkan konsep ini, tidak diperbolehkan memberikan kewenangan kepada pihak swasta atau individu dalam hal pengelolaan lahan tersebut.


Sedangkan tanah milik negara atau kepemilikan negara meliputi tanah yang tidak digunakan selama tiga tahun, atau disebut juga dengan tanah terlantar dan juga tanah yang tidak berpemilik. Tanah-tanah ini akan dikelola dan dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan negara. Negara pun berhak untuk memberikan tanah ini untuk dikelola oleh orang lain yang mampu mengelolanya.


Dengan adanya konsep kepemilikan tanah yang jelas maka permasalahan pertanahan yang ada di negeri ini akan teratasi. Tidak akan ada rakyat yang dirugikan karena negara menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pengurus rakyat dengan menjamin kepemilikan tanahnya.


Dalam Islam, negara juga akan memprioritaskan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, maka tidak akan mungkin mengambil alih tanah rakyat sebab kepemilikan individu. Negara juga hanya akan mengandalkan Baitul mal sebagai sumber dana pembangunan. Negara tidak akan melibatkan investor asing karena akan membahayakan negara. 


Begitulah Islam dengan seperangkat aturan yang tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan tetapi juga mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wallahualam bissawab.


Penyelenggaraan sistem transportasi yang baik membutuhkan kombinasi dari motivasi ekonomi dan tanggung jawab sosial

Mendorong regulasi yang bijaksana, transparansi, dan insentif untuk meningkatkan keselamatan dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi pengguna transportasi publik


Penulis Imas Rahayu S.Pd.

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Transportasi publik, yang seharusnya menjadi sarana yang aman dan nyaman bagi masyarakat, seringkali dihantui oleh ketidakpastian keselamatan yang membuat cemas. Fakta-fakta terbaru dari dua kejadian tragis di Indonesia, yaitu tabrakan maut mobil vs kereta feeder dan kecelakaan bus PO Handoyo di Tol Cipali, menunjukkan bahwa kekhawatiran ini bukanlah sekadar isapan jempol. (CNN Indonesia, Selasa 26/12)


Tabrakan Maut Mobil vs Kereta Feeder

Pada 15 Desember 2023, terjadi tabrakan maut antara mobil dan kereta feeder di perlintasan kereta di Cakung, Jakarta. Beberapa fakta yang dapat diambil dari kejadian ini mencakup:

Enam orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Meskipun telah terdapat palang pintu perlintasan, terdapat kegagalan dalam sistem palang pintu tersebut yang menyebabkan mobil dapat melintas dan bertabrakan dengan kereta.


Kejadian ini mencerminkan kekurangan dalam pemeliharaan dan pengawasan sistem perlintasan kereta api.


Kecelakaan Bus PO Handoyo di Tol Cipali


Pada waktu yang hampir bersamaan, sebuah bus PO Handoyo mengalami kecelakaan di Tol Cipali, Jawa Barat. Beberapa fakta yang dapat diambil dari kecelakaan ini melibatkan:


Dua belas orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka serius. Bus tersebut terguling di jalan tol, menyebabkan korban yang signifikan. Faktor penyebab kecelakaan tersebut belum sepenuhnya jelas, tetapi kondisi jalan tol dan kemungkinan kelalaian pengemudi menjadi fokus penyelidikan.


Dari dua kejadian tragis ini, dapat kita lihat bahwa tidak ada jaminan keselamatan yang mutlak dalam transportasi publik. Meskipun telah ada regulasi dan sistem pengamanan, faktor-faktor seperti kegagalan teknis, kurangnya pemeliharaan, dan mungkin kelalaian manusia dapat mengakibatkan konsekuensi yang fatal.


Apa Penyebab Banyak Terjadinya Kecelakaan pada Transportasi Publik?


Indonesia yang saat ini mengadopsi sistem kapitalisme, dengan segala dinamikanya, seringkali menjadi pusat perdebatan dalam konteks ekonomi dan pelayanan publik. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sistem ini mungkin tidak selalu menjamin keselamatan dalam transportasi publik. Dalam artikel ini, kita akan mengidentifikasi beberapa aspek kritis yang menunjukkan keterbatasan sistem kapitalisme dalam memastikan keselamatan transportasi publik.


1. Fokus pada Profitabilitas daripada Keselamatan

Salah satu kritik terhadap sistem kapitalisme adalah orientasinya yang kuat pada mencari Bu keuntungan. Dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, operator transportasi mungkin cenderung memprioritaskan efisiensi biaya dan profitabilitas daripada investasi dalam sistem dan infrastruktur yang dapat meningkatkan keselamatan.


2. Kurangnya Investasi dalam Infrastruktur dan Pemeliharaan

Dalam sistem kapitalis, di mana keputusan bisnis sering diambil berdasarkan pertimbangan keuangan jangka pendek, investasi dalam infrastruktur dan pemeliharaan mungkin sering terabaikan. Infrastruktur yang tua dan rusak serta kurangnya perawatan rutin dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan dalam transportasi publik.


3. Persaingan yang Berlebihan Menekan Standar Keselamatan

Persaingan yang ketat antara operator transportasi dalam sistem kapitalis dapat menghasilkan tekanan untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Hal ini dapat membawa dampak pada penurunan standar keselamatan karena operator mungkin mencari cara untuk menghemat biaya tanpa mengorbankan profitabilitas mereka.


4. Minimnya Regulasi dan Pengawasan

Dalam sistem kapitalis yang lebih liberal, pemerintah mungkin cenderung meminimalkan regulasi dan pengawasan terhadap industri transportasi. Kurangnya pengawasan ini dapat membuka celah bagi pelanggaran aturan keselamatan oleh operator yang mungkin lebih fokus pada keuntungan daripada keamanan.


5. Tidak Adanya Insentif untuk Keberlanjutan dan Inovasi Keselamatan

Dalam usaha untuk mempertahankan atau meningkatkan laba, operator transportasi mungkin tidak merasa terdorong untuk mengadopsi teknologi dan inovasi keselamatan yang mungkin memerlukan investasi besar. Ketika tidak ada insentif yang cukup, implementasi teknologi keselamatan terbaru mungkin terhambat.


6. Kesenjangan Akses dan Pelayanan Keselamatan

Dalam sistem kapitalis, akses ke transportasi yang aman dan layanan keselamatan mungkin tidak merata. Operator transportasi dapat cenderung memberikan pelayanan keselamatan lebih baik kepada pelanggan yang mampu membayar lebih, meninggalkan kelompok yang lebih rentan dan tidak mampu dengan akses yang terbatas.


Penyelenggaraan sistem transportasi yang baik membutuhkan kombinasi dari motivasi ekonomi dan tanggung jawab sosial. Mendorong regulasi yang bijaksana, transparansi, dan insentif untuk meningkatkan keselamatan dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi pengguna transportasi publik.


Solusi Secara Islam untuk Menjamin Keselamatan Transportasi Publik


Transportasi publik adalah sarana yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat perkotaan, namun masalah keselamatan yang seringkali muncul menimbulkan kekhawatiran dan risiko bagi para pengguna. Dalam perspektif Islam, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama. Bagaimana Islam menawarkan solusi untuk mengatasi masalah jaminan keselamatan dalam transportasi publik? Mari kita eksplorasi beberapa prinsip utama yang dapat diadopsi.


1. Prinsip Tanggung Jawab Bersama (Ta'awun)

Dalam Islam, konsep ta'awun atau tanggung jawab bersama sangat ditekankan. Pemerintah, operator transportasi, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan keselamatan dalam transportasi publik. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang ketat, operator transportasi berkewajiban untuk menjaga kendaraan dan infrastruktur, sementara masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keselamatan dengan mematuhi aturan dan memberikan masukan.


2. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Etika

Islam mendorong pendidikan yang holistik, termasuk pendidikan etika. Solusi untuk meningkatkan kesadaran keselamatan transportasi adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada etika berkendara. Para pengemudi transportasi publik perlu memahami nilai-nilai moral Islam terkait dengan keselamatan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nyawa manusia.


3. Keadilan dan Penegakan Hukum yang Adil

Prinsip keadilan dalam Islam menekankan perlunya penegakan hukum yang adil. Pelanggaran terhadap aturan keselamatan harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan dapat mendorong kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan keselamatan.


4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Shura (Musyawarah)

Konsep musyawarah atau diskusi bersama dalam Islam dapat diterapkan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait transportasi publik. Dengan melibatkan masyarakat, solusi-solusi yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan lokal dapat ditemukan.


5. Dana Filantropi untuk Keselamatan Transportasi

Dana dari zakat dan sedekah dapat diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan transportasi. Filantropi Islam dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang aman, menyelenggarakan pelatihan keselamatan, dan memberikan dukungan sosial bagi korban kecelakaan.


6. Pembangunan Infrastruktur yang Aman dan Ramah Lingkungan

Dalam Islam, kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab umat manusia. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi publik harus memperhatikan prinsip kelestarian alam. Masyarakat Muslim diharapkan untuk merawat ciptaan Allah, termasuk dalam pembangunan sarana transportasi.


Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti tanggung jawab bersama, pendidikan etika, keadilan, partisipasi masyarakat, filantropi, dan keberlanjutan lingkungan, diharapkan bahwa keselamatan transportasi publik dapat meningkat. Solusi-solusi ini bukan hanya menciptakan keamanan fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Wallahualam bissawab. []


Sungguh, utang merupakan jebakan dahsyat yang mengancam negara debitur

Sangatlah keliru, jika utang dengan jumlah fantastis seperti Indonesia disebut aman dan terkendali


Oleh Ine Wulansari

Pendidik Generasi


Matacompas.com, OPINI -- Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktoral Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Dian Lestari menyatakan pinjaman pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri masih dalam posisi wajar dan aman. Ia menjelaskan, posisi utang pemerintah secara keseluruhan per November 2023 adalah Rp8.041,01 triliun. Khusus utang melalui pinjaman luar negeri sebesar Rp886,07 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp29,97 triliun. 


Dian menyebutkan bahwa pinjaman tesebut diperlukan untuk memenuhi pembiayaan defisit APBN. Sekaligus membiayai proyek-proyek prioritas secara langsung. Sejauh ini, sudah banyak proyek prioritas nasional yang dibiayai melalui pinjaman. Di antaranya, pembiayaan pembangunan infrastruktur tol Cisumdawu, jalan tol Medan-Kualanamu, jalan tol Solo-Kertoso, pembangunan Pelabuhan Patimban, dan MRT Jakarta. Kemudian proyek-proyek untuk institusi pendidikan, seperti pembangunan ITB, pembangunan UGM, dan pembangunan UIN Sunan Ampel. Begitu juga dengan pembangunan sejumlah Rumah Sakit, Universitas, dan pengembangan fasilitas kelistrikan. Semua proyek yang dibiayai melalui pinjaman telah memberi dampak positif pada masyarakat, terutama dalam menggerakan perekonomian daerah. (gatra, 31 Desember 2023)


Sejalan dengan apa yang diungkapkan Dian, bahwa utang pemerintah masih aman. Hal tersebut dinyatakan oleh Hendi Subandi Ekonom Universitas Brawijaya Malang, menurutnya rasio utang luar negeri Indonesia masih tergolong aman. Pinjaman pemerintah terkategori utang yang produktif. Karena digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak positif jangka panjang. Hendi menuturkan, sangat wajar ketika sebuah negara berhutang karena kebutuhan domestik, dan hal tersebut ditopang oleh utang. (viva[dot]co[dot]id, 30 Desember 2023)


Utang Merupakan Jebakan


Meskipun diklaim bahwa utang pemerintah telah banyak memberi dampak yang positif bagi masyarakat, juga pemanfaatan utang untuk pembiayaan proyek adalah karena cenderung memiliki output yang lebih baik melalui teknologi dan bertukar pengalaman. Khususnya dalam hal transfer teknologi bagi industri dalam negeri. Akan tetapi, benarkah hal tersebut adanya demikian? Patut kita ketahui, bahwa utang adalah alat kendali terhadap satu negara. Dengan utang kedaulatan negara dapat tergadai. Dampak paling ringan yakni terjualnya aset-aset negara yang berharga. Dilansir dari detik (26 Juli 2022) terkait fakta negara yang menjual aset negara karena jebakan utang yakni Sri Lanka, di mana negara ini telah kehilangan pelabuhan dan bandara miliknya dikelola China. Infrastuktur itu diketahui mendapat pembiayaan dari China melalui bantuan utang sebesar US$ 1,5 milliar yang diberikan pada tahun 2010. Karena gagal membayar, pada tahun 2017 Sri Lanka harus merelakan asetnya kepada China.


Namun anehnya, kebijakan menambah utang masih menjadi pilihan yang dianggap aman untuk ekonomi Indonesia. Padahal, ada ancaman serius yang mengintai dan mampu menghilangkan kedaulatan negara. Utang luar negeri, jelas menjadi alat penjajahan ekonomi. Kebijakan negara berpotensi memihak oligarki daripada memenuhi kebutuhan rakyat. Sebab negara cenderung mempererat kendali hegemoni asing.


Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto utang pemerintah yang telah mencapai Rp8,041 triliun masih terkendali. Jika melihat rasio, utang Indonesia di bawah 40 persen, terendah dibandingkan negara maju yang bahkan utangnya di atas 100 persen. Pernyataan yang disampaikan pejabat publik tersebut terkait utang pemerintah Indonesia yang dipakai untuk membiayai sejumlah proyek, meskipun sudah di angka yang fantastis tetapi tetap dikatakan terkendali. Sungguh sangat berbahaya. Padahal utang merupakan wujud penjajahan negara adidaya kepada negara lain yang lebih lemah secara politik dan ekonomi. Akibatnya, negara lemah tersebut terus-menerus berada dalam cengkeraman kapitalis global yang keberadaannya di sisi penguasa.


Melalui utang pula, negara besar akan membuat berbagai kebijakan agar dapat memaksakan proyek-proyeknya dengan syarat tertentu. Lebih dari itu, utang tidak diberikan secara cuma-cuma, ada timbal balik yang harus dibayar kapada negara pemberi utang selain riba. Sungguh, utang merupakan jebakan dahsyat yang mengancam negara debitur. Sangatlah keliru, jika utang dengan jumlah fantastis seperti Indonesia disebut aman dan terkendali. 


Inilah cara kapitalisme menekan dan melakukan intervensi, bahkan menduduki wilayah negeri-negeri muslim tersebut. Statmen utang berdampak positif dan terkendali, sejatinya membuat negara debitur bergantung sepenuhnya pada asing. Sehingga sangat mudah dikendalikan.


NEGARA MANDIRI 


Islam, sejatinya memiliki aturan terkait utang negara. Berhutangnya negara sesungguhnya tidak perlu dilakukan, kecuali dalam kondisi darurat dan apabila ditangguhkan akan membawa dampak kerusakan dan kebinasaan. Terlebih utang yang mengandung riba dalam Islam jelas dilarang. Jika bukan perkara penting, maka negara akan menangguhkan sampai negara memliki pemasukan/harta. Usaha lain ketika mengatasi krisis ekonomi semisal penarikan pajak, hal ini akan dibebankan pada orang-orang kaya saja. 


Sistem Islam juga akan fokus untuk menyejahterakan seluruh rakyat tanpa terkecuali. Indikator kesejahteraan dalam Islam yakni terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok baik sandang, pangan, dan papan, individu per individu dalam jumlah cukup. Dalam sistem Islam, sumber APBN diperoleh dari beberapa sumber. Salah satunya dari pengelolaan sumber kekayaan alam. Sehingga APBN aman dan bisa meminimalkan terjadinya utang luar negeri. Dengan stabilnya kondisi keuangan negara, sangat memungkinan kebutuhan-kebutuhan publik seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, keamanan, dan transportasi, bisa gratis. Sebab ini adalah bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya. Demikianlah profil negara mandiri, baik secara politik maupun ekonomi dengan tidak bergantung pada negara lain. Sehingga, tidak akan ada intervensi yang melahirkan kebijakan menyengsarakan rakyat dan menjual aset bangsa. 


Oleh karena itu, dapat dipastikan dengan penerapan ekonomi kapitalis negeri ini dan negeri muslim lainnya, terus-menerus berada dalam lilitan utang yang mencengkeram. Ekonomi terus terguncang, utang kian melambung tinggi, sementara kemiskinan dan kesejahteraan rakyat terlupakan. Dengan menambah utang, artinya menambah beban bagi rakyat. Hal itu juga dapat dipastikan akan membuat kedaulatan negara tergadai.

Wallahualam bissawab. []


Pemerintah dalam sistem Islam harus turun tangan langsung menyediakan lapangan kerja, bukan sekadar membuat regulasi atau mempertemukan angkatan kerja dengan pengusaha

Selain itu, penguasa dalam sistem Islam akan mengelola kepemilikan umum yang selama ini dikuasai asing


Penulis Nur Saleha, S.Pd

Praktisi pendidikan


Matacompas.com, OPINI -- Pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia merupakan isu yang senantiasa menarik perhatian, terutama dalam konteks dinamika ekonomi dan ketenagakerjaan. Pada tahun-tahun terakhir, PHK menjadi sorotan utama. 


Menurut Perusahaan survei Resume Builder, PHK massal diprediksi terjadi pada tahun 2024. Dari 400 perusahaan yang disurvei, mayoritas merencanakan PHK sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan resesi, sementara sebagian ingin menggantikan tenaga kerja dengan kecerdasan buatan (AI). Sekitar 42% perusahaan menengah, 39% perusahaan besar, dan 28% perusahaan kecil diperkirakan akan melakukan PHK pada tahun 2024 (CNBC Indonesia, 29-12-2023).


Selain itu, Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), sejak awal tahun 2023, sekitar 7.200 buruh telah menjadi korban PHK, termasuk 700-an orang yang terkena PHK karena pabrik tutup. Namun, jika ditotal sejak tahun 2020, jumlah PHK di pabrik-pabrik tempat anggota KSPN sudah mencapai 56.976 orang. PHK terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Banten. Adapun pabrik tersebut merupakan pabrik tekstil, garmen, ekspedisi, kulit, mebel, ritel, sepatu, dan sparepart


Sejumlah alasan dapat diidentifikasi sebagai pemicu gelombang PHK ini. Pertama, efek domino dari perlambatan ekspor global di pasar-pasar utama menyebabkan penurunan kinerja industri Tekstil dan Pakaian (TPT) di dalam negeri. Hal ini mengakibatkan penumpukan stok dan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). 


Selain itu, adopsi teknologi dan otomatisasi dalam beberapa industri turut berkontribusi pada jumlah PHK. Perusahaan yang beralih ke sistem otomatis cenderung mengurangi tenaga kerja manusia, menciptakan tekanan pada pekerja tradisional.


Dalam persoalan seperti ini, perusahaan seringkali melakukan PHK sebagai strategi untuk mengoptimalkan biaya operasional, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Dengan kata lain, perusahaan melakukan PHK untuk meminimalkan kerugian. Sebagaimana kita ketahui, tujuan berdirinya perusahaan adalah memperoleh untung. Namun, sayangnya, pekerja menjadi korban dari transformasi ini.


PHK untuk mengantisipasi resesi, menjaga pengusaha tidak merugi. Semua itu adalah dampak dari sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di dunia yang menggunakan paradigma yang kuat dialah yang menang. Juga egoisme pengusaha yang lebih mengutamakan keselamatan perusahaannya dan tidak peduli dengan nasib pekerja. Walhasil, pengangguran semakin bertambah. Pekerja yang kehilangan pekerjaan harus menghadapi tantangan serius dalam mencari penghidupan baru.


Di sisi lain, dalam sistem ekonomi kapitalis peranan negara dalam mengatasi permasalahan ini  minim. Negara  mencari solusi instan seperti membuka investasi asing/swasta, sembako ini semua adalah solusi tambal sulam hanya meredakan sementara, menangani masalah tanpa menyentuh pokok  permasalahan.


Ditambah lagi dengan, privatisasi SDA terus berlanjut, merampok harta milik rakyat dan memperkuat kepentingan kapitalis. Negara, sebagai regulator, kehilangan peran dalam memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, sehingga kekayaan SDA menjadi tidak efektif dalam memajukan kesejahteraan.


Dalam menghadapi tantangan PHK, diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Islam adalah agama yang paripurna memiliki aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan cara untuk memenuhi kesejahteraan rakyat.


Adapun peran pemerintah dalam sistem Islam sebagai pelaksana bukan sekedar pengatur. Negara bertanggung jawab langsung dan menjamin kebutuhan dasar individu, seperti sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan, dan pendidikan, melalui konsep pelayanan umum (riayah asy-syuun al-ummah). 


Dalam hal penyelesaian masalah pengangguran, pemerintah dalam sistem Islam harus turun tangan langsung menyediakan lapangan kerja, bukan sekadar membuat regulasi atau mempertemukan angkatan kerja dengan pengusaha.


Selain itu, penguasa dalam sistem Islam akan mengelola kepemilikan umum yang selama ini dikuasai asing. Dengan cara ini, akan ada banyak peluang pekerjaan karena tambang dan sejenisnya termasuk dalam sektor primer yang paling banyak mempekerjakan tenaga kerja.


Dalam kerangka sistem ekonomi Islam, kesejahteraan rakyat dijamin melalui berbagai mekanisme. Salah satunya adalah menyediakan lapangan kerja dan kemampuan mengantispasi kemajuan teknologi sehingga tetap tersedia lapangan kerja bagi rakyat. Inilah solusi menyelesaikan semua problem ekonomi pada saat ini. Namun, konsep ini hanya didukung oleh sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah. Wallahualam. []


Pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar, sehingga negara berkewajiban untuk memenuhinya

Negara wajib menyediakan rumah sakit, klinik, dokter, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan lainnya yang diperlukan untuk melayani masyarakat dengan baik dan maksimal


Penulis Normah Rosman

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- “Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggungjawab terhadap urusan rakyat yang ia urus.HR. Al-Bukhari.


Program vaksinasi Covid-19 dipastikan tidak ada lagi untuk masyarakat umum mulai 1 Januari 2024. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan jika pemerintah tidak akan menentukan biaya vaksin Covid-19 berbayar. Menurut Nadia lagi, program imunisasi rutin hanya pada kelompok tertentu selain itu menjadi imunisasi pilihan bagi masyarakat yang di luar kelompok sasaran. Nadia juga menegaskan jika harga vaksin Covid-19 berbayar akan ditentukan oleh masing-masing fasilitas Kesehatan, dan mereka bebas menentukan harga sendiri (nasional[dot]kompas, 31/12/2023).


Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan jika kebijakan vaksin Covid-19 berbayar yang akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2024 belum tepat untuk dilakukan. Karena peningkatan kasus Covid-19 pada akhir tahun ini ada 318 kasus baru dan 1 kasus kematian. Kurniasih juga menambahkan jika covid-19 adalah penyakit pandemi yang beralih menjadi endemi. Persebaran penyakit ini masih nyata. Apalagi jumlah penduduk Indonesia yang besar, sehingga memungkinkan masih ada penduduk yang belum mendapatkan cakupan vaksin. Kurniasih juga berharap agar vaksin anak bangsa bisa membantu masyarakat dan justru tidak memberatkan dengan kebijakan berbayar (antaranews, 31/12/2024).


Kasus Covid-19 Melonjak Lagi


Pada penghujung tahun 2023, kasus Covid-19 dinyatakan melonjak lagi. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 6 Desember 2023, kasus harian Covid-19, rata-rata bertambah sebanyak 35-40 kasus. Sementara itu, pasien Covid-19 yang tercatat dirawat di rumah sakit sebanyak 60-131 pasien. Dengan tingkat keterisian rumah sakit sebesar 0,06%, sedangkan angka kematian 0-3 kasus per hari. Kenaikan kasus ini didominasi oleh subvarian Omicron XBB 1.5 yang turut menjadi penyebab gelombang inveksi Covid-19  di Amerika dan Eropa. Selain varian XBB, Indonesia juga telah mendeteksi adanya subvarian EG2 dan EG5. 


Regulasi Vaksin Covid-19 Berbayar


Di tengah naiknya kasus Covid-19, pemerintah membuat regulasi vaksin Covid-19 berbayar dan mulai berlaku per 1 Januari 2024. Meskipun negara tetap menyediakan vaksin gratis untuk masyarakat yang sama sekali belum pernah mendapatkan vaksin gratis dan kelompok yang dinilai rentan. Vaksin Covid-19 yang berbayar tidak tepat dilakukan, mengingat Covid-19 adalah penyakit yang menular. Sehingga siapa saja dapat tertular oleh penyakit ini. Di sisi lain, istilah untuk kelompok rentan seolah menjadi alat untuk membungkam bagi siapa saja yang menghalangi pemberian vaksin pada kelompok yang tidak rentan. Padahal sejatinya semua rakyat rentan terhadap virus Covid-19, sehingga peningkatan kekebalan tubuh penting untuk semua lapisan masyarakat.


Penetapan vaksin berbayar ini menggambarkan potret negara kapitalis, yang tidak meriayah rakyat dengan baik, malah justru berdagang terhadap rakyatnya. Penentuan harga vaksin juga diserahkan sepenuhnya kepada fasilitas kesehatan yang menyiapkan vaksin tersebut. Lagi-lagi kebutuhan utama rakyat dikapitalisasi. Negara seakan tidak berdaya jika berhadapan dengan oligarki. Vaksin anak bangsa juga tidak dilirik oleh negara untuk dijadikan vaksin nasional. 


Pelayanan Kesehatan Dalam Sistem Islam


Dalam Daulah Islamiyyah, pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar, sehingga negara berkewajiban untuk memenuhinya. Negara wajib menyediakan rumah sakit, klinik, dokter, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan lainnya yang diperlukan untuk melayani masyarakat dengan baik dan maksimal. Negara/Khilafah adalah pengurus segala urusan dan kepentingan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggungjawab terhadap urusan rakyat yang ia urus.” HR. Al-Bukhari


Jaminan kesehatan dalam Islam memiliki tiga sifat dasar: Pertama, berlaku umum dan tidak ada diskriminasi, yaitu tidak ada perbedaan pelayanan antara muslim maupun non-muslim, kaya ataupun miskin. Kedua, bebas biaya atau gratis, rakyat tidak boleh dipungut biaya sepeserpun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh negara. Ketiga, seluruh rakyat harus diberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan oleh negara.


Pengadaan layanan sarana dan prasarana kesehatan wajib senantiasa diupayakan oleh Daulah bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Jika pelayanan kesehatan tidak ada maka akan dapat menyebabkan terjadinya bahaya yang mengancam ljiwa, karena pelayanan kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak boleh menimbulkan mudharat (bahaya) bagi diri sendiri dan juga mudharat (bahaya) bagi orang lain di dalam Islam.” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad. Islam telah menetapkan Daulah tak hanya sebagai raa’in (pengurus) tapi juga sebagai junnah (pelindung). Termasuk daulah wajib membentengi masyarakat dalam menghadapai serangan penyakit menular. Karena kesehatan rakyat merupakan kebutuhan pokok yang menjadi tanggungjawab negara.


Dalam hal penyakit menular, Khilafah akan memfasilitasi para ilmuan untuk melakukan pengembangan teknologi sendiri sehingga mampu mencukupi kebutuan vaksin secara gratis bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Daulah juga akan menerapkan lockdown atau menutup wilayah sumber penyakit unruk memberantas wabah. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan bagi rakyat, daulah wajib senantiasa mengalokasikan anggaran belanjanya untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan seluruh rakyatnya. Daulah tidak boleh melimpahkan tanggungjawabnya kepada pihak lain, baik itu pihak swasta maupun kepada individu. 


Pemberian jaminan kesehatan terhadap seluruh rakyat, tentu akan membutuhkan dana yang besar. Kebutuhan akan dana tersebut bisa terpenuhi dari sumber-pendapatan negara yang sumber telah ditentukan oleh syariat. Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum, seperti hutan, pertambangan minyak, gas, nikel, emas dan sebagainya. Dari sumber lainnya seperti kharaj, jizyah, ghanimah, fai’, ‘usyur dan masih banyak lainnya. Semua itu akan lebih dari cukup untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai dan gratis untuk seluruh rakyat. Tentu saja dengan kualitas terbaik, tanpa harus membebani rakyat soal dana. 

Wallahualam bissawab. []

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.