Articles by "Opini"

Tampilkan postingan dengan label Opini. Tampilkan semua postingan

Selama kita masih menerapkan sistem kapitalisme, upaya peningkatan kesejahteraan dan mengatasi stunting hanya sebatas harapan

Namun, jika Islam diterapkan, harapan itu akan menjadi kenyataan


Penulis Bunda Hanif 

Pendidik


Matacompas.com, OPINI -- Mulai Juli 2024, Kemenag melalui Ditjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam mewajibkan bimbingan perkawinan (bimwin) bagi para calon pengantin (catin). Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2/2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. 


Keputusan ini mulai diberlakukan pada Juli 2024. Kasubdit Bina Keluarga Sakinah Agus Suryo Suripto menekankan bahwa bimwin sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan berharap dapat mengurangi angka stunting. Bagi catin yang tidak melakukan bimwin akan dikenai sanksi tidak bisa mencetak buku nikah. (Kompas, 30-3-2024)


Apakah yang dimaksud dengan stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Kurangnya asupan gizi sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Menurut WHO, stunting bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor ekonomi, pendidikan ibu, tinggi badan ibu, ASI eksklusif, usia anak dan berat badan lebih rendah.


Anak yang tidak tercukupi kebutuhan gizinya tentu akan mengalami gangguan pada tumbuh kembangnya. Kebutuhan gizi yang tidak tercukupi dikarenakan sulitnya ekonomi pada suatu keluarga, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalahi kondisi saat ini, banyak kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan, kalaupun ada, pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. 


Selain faktor ekonomi, masalah pendidikan ibu juga tidak kalah penting. Ibu yang berpendidikan dan memiliki pengetahuan cukup tentang merawat anak dan menyediakan gizi yang seimbang akan dapat menjaga tumbuh kembang anak. Sedangkan ibu yang tidak punya pengetahuan dan pengalaman, cenderung asal-asalan dalam menjaga buah hatinya. 


Tinggi badan ibu juga berpengaruh karena terdapat faktor genetik, begitu pun dengan masalah ASI eksklusif. Ada beberapa ibu yang tidak mau memberi ASI atau ASI-nya tidak keluar atau tidak lancar karena asupan gizi kurang. 


Program Bimwin Sebatas Formalitas


Saat ini banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mendaftar apapun, termasuk ketika mau menikah, salah satunya bimwin tadi. Agar tujuannya tercapai mereka akan berusaha memenuhi persyaratan tersebut. Alhasil, banyak yang memenuhi persyaratan ini hanya karena formalitas. 


Seperti yang kita ketahui, ada perkawinan yang terjadi lantaran mempelai sudah siap. Namun ada juga yang terjadi karena terpaksa, salah satunya akibat salah pergaulan. Mereka berpacaran dan melakukan hubungan  di luar nikah hingga terjadi kehamilan. Akhirnya orang tuanya terpaksa menikahkan, padahal mungkin saja mereka belum siap lahir batin untuk menikah.  Pasangan yang menikah karena kondisi tersebut, tentu tidak siap dengan segala kondisi dan konsekuensi dalam pernikahan dan tidak mampu bertahan dalam bahtera rumah tangga. Apalagi untuk merawat anak dan mencari pekerjaan agar bisa menghidupi anak istrinya. 


Sebenarnya stunting merupakan salah satu faktor yang menunjukkan tingkat kesejahteraan keluarga atau masyarakat. Masyarakat yang sejahtera tentunya tercukupi semua kebutuhan hidupnya, dan tentunya tidak akan terjadi stunting. Menurut BPS, ada delapan faktor penyokong kesejahteraan, yakni dapat dilihat dari kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya. 


Dalam sistem pemerintahan yang menganut sistem kapitalisme, mustahil rasanya berharap pada Bimwin saja untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengatasi stunting. Bimwin hanyalah semacam bimbingan sebelum perkawinan yang berisi tentang para catin menyiapkan diri agar siap dalam menjalani rumah tangga sekaligus menyiapkan calon ibu agar mampu menjaga dan mendidik anaknya.


Namun, setelah selesai Bimwin, para catin ketika mereka sudah menikah, akan menghadapi kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Banyak sekali teori yang mereka dapatkan di Bimwin yang akan sulit dipraktikkan. Beberapa kesulitan yang mereka temui salah satunya adalah masalah pekerjaan. Banyak suami yang kesulitan mencari pekerjaan. Akibat desakan ekonomi, mau tidak mau, para istri terpaksa harus bekerja. Bahkan, tidak jarang, kaum perempuan lebih mudah mendapatkan pekerjaan daripada laki-laki. 


Kalaupun mereka mendapatkan pekerjaan, penghasilannya sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Kalau sudah begini, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya? Belum lagi kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan masih banyak lagi. 


Di bidang pendidikan sendiri, kita menghadapi masalah yang cukup pelik. Masih banyak yang mamahami bahwa ketika perempuan bersekolah, tujuannya agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka teracuni oleh pemikiran Barat tentang kesetaraan gender. Para wanita ingin mendapatkan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Alhasil, banyak wanita yang mengambil pilihan untuk tidak menikah atau childfree saat menikah. Kondisi ini tentu membahayakan bagi keberlangsungan generasi. 


Pandangan Islam tentang Pernikahan


Dalam pandangan Islam, siapapun bisa menikah asalkan sudah memenuhi persyaratan. Perempuan dan laki-laki yang sudah balig dianggap mampu menjalankan berbagai macam kewajiban, termasuk pernikahan. Karenanya, Islam mewajibkan negara menyiapkan mereka sejak dini. Negara akan menerapkan sistem pendidikan Islam yang bertujuan membentuk individu yang berkepribadian Islam. Generasi berkepribadian Islam adalah generasi yang memiliki pola pikir dan pola sikap Islam. Mereka akan memahami hak dan kewajibannya sehingga setelah menikah mereka bisa menjalankan tugasnya masing-masing. 


Islam juga sangat memperhatikan kesejahteraan. Masyarakat dikatakan sejahtera jika semua kebutuhan setiap individu sudah terpenuhi. Negara akan melakukan berbagai kebijakan dan upaya demi memenuhi kebutuhan rakyatnya. Hal ini dilakukan negara karena upaya mengemban amanah dari Allah Swt..


Negara juga akan menerapkan sistem ekonomi Islam. Apabila ada yang ingin menikah, tetapi tidak memiliki biaya, negara akan membiayai. Negara pun akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk laki-laki (terutama yang sudah menikah) agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Wanita tidak diwajibkan bekerja, karena mereka memiliki amanah yang cukup besar yaitu mendidik anak-anaknya. Kalaupun ada yang bekerja, bukan dengan tujuan mencari nafkah, melainkan untuk mengamalkan ilmunya dan itu pun harus seizin suaminya. 


Negara juga memberikan bantuan atau zakat kepada siapa saja yang berhak menerimanya. Juga menyediakan kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, hingga layanan umum dengan biaya yang murah, mudah didapatkan dan berkualitas. Dari mana itu semua bisa dipenuhi? Tentunya dari baitulmal yang dikumpulkan negara, yaitu jizyah, fai, kharaj, ganimah, pengelolaan SDA, dan sebagainya. 


Seluruh pendapatan yang diperoleh negara akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat tidak perlu khawatir akan pemenuhan kebutuhan pokoknya begitupun juga dengan kebutuhan lainnya, termasuk pemenuhan gizi anak-anaknya. 


Dengan menerapkan Islam secara kaffah, secara berangsur-angsur kesejahteraan keluarga akan terpenuhi. Masalah stunting bisa diatasi karena penyelesaiannya secara menyeluruh. Tidak seperti saat ini, solusi yang diambil tidak menyentuh akar permasalahannya. 


Selama kita masih menerapkan sistem kapitalisme, upaya peningkatan kesejahteraan dan mengatasi stunting hanya sebatas harapan. Namun, jika Islam diterapkan, harapan itu akan menjadi kenyataan.

Wallahualam bissawab. []

Negara harusnya memastikan bahan-bahan yang menjadi kebutuhan rakyat mudah didapat dengan harga murah

Bahkan petani pun harus diringankan segala sesuatunya agar bisa maksimal produksinya


Penulis Heni Ruslaeni

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Harga cabe rawit domba di saat bulan Ramadan di kabupaten Bandung dan juga kota Bandung menyentuh Rp100 ribu/kg bahkan lebih. Kenaikan harga ini begitu signifikan karena sebelumnya Rp78 ribu/kg yang berarti naik hingga Rp38 ribu/kg. Sementara cabai merupakan salah satu bahan bumbu pokok bagi masyarakat, sehingga meroketnya harga cabe sangat meresahkan masyarakat.


Menurut pemerintah kenaikan harga cabai disebabkan oleh berbagai faktor di mulai dari permintaan menjelang bulan Ramadan yang makin tinggi dan kegagalan panen karena faktor cuaca. Sehingga pedagang pasar terpaksa menaikkan harga karena menyesuaikan harga dengan pasar induknya.


Para pedagang dan pembeli berharap, harga-harga bisa turun dan kembali normal. Masyarakat pun berharap pemerintah bisa sigap untuk mengambil regulasi jitu sehingga harga cabai cepat stabil, petani untung konsumen nyaman menikmati dan kesejahteraan bisa tercapai. (Hasanah[dot]ID, 03/03/2024)


Sebenarnya, kenaikan harga sudah terjadi semenjak awal tahun. Bahkan kenaikan harga berbagai bahan pokok memang selalu terjadi pada setiap menjelang ramadan ataupun hari besar lainnya. Kenaikannya begitu signifikan, seperti beras, cabe rawit, cabe tanjung, bahkan jagung diikuti telor, ayam, dsb. Inilah fenomena negeri oligarki, di mana yang berkuasa adalah para mafia dan cukong. Negara harusnya memastikan bahan-bahan yang menjadi kebutuhan rakyat harus mudah didapat dengan harga murah. Bahkan petani pun harus diringankan segala sesuatunya agar bisa maksimal produksinya. Pupuk, bibit, kondisi lahan bahkan antisipasi hujan yang berefek gagal tanam dan gagal panen harus bisa diprediksi. Jadi harga-harga mahal termasuk cabe, jelas karena disfungsi negara sebagai raa'iin.


Menurutnya, masyarakat dalam hal ini konsumen perlu memahami bahwa ketika harga cabe tinggi jangan memaksakan untuk membeli tetapi diusahakan menanam sendiri di pekarangan rumah. Pemerintah harus memberdayakan petani lokal untuk mengatur manajemen produksi dan harga lebih stabil. Tanpa peran pemerintah yang menyebabkan pasokan barang melimpah di pasaran. 


Kebijakan di sektor pertanian dapat betul-betul memberdayakan petani dalam rangka menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan industri. Alasannya, lagi-lagi bertambah oleh persoalan biaya produksi, terutama pupuk. Adapun kartu tani yang diperoleh tak bisa dimanfaatkan, harga pupuk bersubsidi faktanya tetap mahal.


Sistem kapitalisme sekulerisme  menjadikan penguasa tidak hadir sebagai pengurus melainkan hanya sebagai regulator. Dan sistem ini terbukti telah gagal menjamin segala kebutuhan rakyat. 


Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi yang benar-benar mampu mengeluarkan dari seluruh problematika hari ini dan solusi itu hanya akan terealisasi jika sistem yang diterapkan adalah sistem Islam yang terbukti mampu menjamin setiap kebutuhan rakyatnya. Di dalam sistem Islam pemerintah menerapkan hukum syariat dalam lini kehidupan untuk menjamin kebutuhan pangan.


Adapun untuk menstabilkan harga berbagai kebutuhan pangan, sistem Islam menerapkan beberapa kebijakan di antaranya, pertama, menjaga ketersediaan stok pangan dengan memaksimalkan produksi pertanian di dalam negeri baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian, jika diperlukan impor maka harus memenuhi syarat sesuai panduan syariat. 


Kedua, menjaga rantai tata niaga dengan meniadakan distorsi pasar seperti penimbunan, riba, praktik tengkulak, kartel, dsb. Jika hal tersebut terjadi maka akan dikenakan sanksi hukum yang tegas dan berefek jera sesuai aturan Islam yang pengawasannya dibawah seorang qodu hisbah. Peran negarapun sangat penting dalam membentuk ketakwaan individu dan masyarakat serta negara akan senantiasa memberikan edukasi dalam hal bermuamalah sesuai syariat.

Wallahualam bissawab. []

Maraknya kasus KDRT di negeri ini menunjukkan rapuhnya ketahanan keluarga

Salah satunya karena fungsi perlindungan keluarga tidak terwujud


Penulis Sumiyah Umi Hanifah

Pemerhati Kebijakan Publik


Matacompas.com, OPINI -- Perumpamaan indah "Baiti jannati" jelas tidak akan terwujud, ketika suami atau istri berbuat aniaya terhadap pasangan hidupnya. Padahal tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang Samara (sakinah, mawadah, warahmah). Ironisnya, dalam sistem kapitalis, penganiayaan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih marak terjadi.


Di Depok, seorang wanita berinisial RFB, menjadi korban penganiayaan atau KDRT oleh suaminya, MRF. yang merupakan mantan Perwira Brimob. Korban mengalami KDRT berulangkali, sejak tahun 2020. Kejadian paling parah yaitu pada tanggal 3 Juli 2023. Menurut kuasa hukumnya Renna A. Zulhasril, korban juga mengalami kekerasan di ruang kerja suaminya dan dilakukan dihadapan anaknya. RFB dipukul, dibanting, dan diinjak-injak. Akibat penyiksaan tersebut korban mengalami pendarahan dan keguguran. (Dikutip dari media online kompas, Jum'at, 22-3-2023)


Sudah bukan rahasia lagi, faktanya kasus KDRT telah mewabah di negeri ini. Baik yang dilakukan oleh rakyat biasa, publik figur, ataupun oleh para pejabat. Baik yang dilakukan oleh kaum laki-laki (suami), maupun oleh kaum perempuan (istri). Menurut data dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, angka kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2023 mencapai 401.975 kasus. (detiknews, Kamis, 7-3-2024). Pertanyaannya, mengapa jumlah kasus KDRT terus meningkat, dan bagaimana solusinya?


Pada umumnya KDRT terdiri dari dua jenis, yakni kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Menurut penelitian, faktor-faktor pencetus KDRT di antaranya, perselingkuhan, masalah ekonomi, budaya patriarki, adanya campur tangan pihak ketiga, pasangan bermain judi, perbedaan prinsip, dan lain sebagainya.


Adapun maraknya kasus KDRT di negeri ini menunjukkan rapuhnya ketahanan keluarga, salah satunya karena fungsi perlindungan keluarga tidak terwujud. Ketahanan keluarga adalah kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit, agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis. Tujuan dari ketahanan keluarga adalah untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin anggotanya. Seorang kepala keluarga berkewajiban menjaga dan mengayomi seluruh anggota keluarganya dari segala gangguan yang datang dari pihak lain.


Penyebab lainnya yaitu adanya cara pandang kehidupan sekulerisme di tengah masyarakat yang berpengaruh terhadap sikap dan pandangan setiap individu keluarga. Sekularisme adalah pemahaman yang memisahkan agama dari kehidupan. Kehidupan keluarga yang jauh dari nilai-nilai islami akan berakibat fatal. Dimana setiap individu keluarga dapat berbuat dan bertindak semaunya sendiri, tidak takut dengan dosa atau ancaman siksa. Adanya ketidakpahaman terkait fungsi dari setiap individu keluarga juga dapat memicu terjadinya KDRT. Oleh karena itu, hendaknya setiap anggota keluarga harus mengetahui dan melaksanakan perannya masing-masing. Apakah ia berperan sebagai seorang ayah, ibu, suami, istri, anak, atau yang lain. Jika setiap anggota keluarga telah melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan tuntutan syariat, maka akan terwujud keluarga yang harmonis.


Dalam Islam, negara harus hadir dalam mengurus urusan rakyat, salah satunya yaitu mewujudkan ketahanan keluarga. Islam memandang bahwa keluarga adalah institusi terkecil yang strategis dalam membentengi negara. Setiap pasangan suami istri wajib menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarganya, terutama bagi seorang suami yang merupakan "qawwam" (pemimpin) keluarga. Suami diperintahkan untuk berbuat baik kepada istri-istrinya.

Firman Allah Swt.,

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih, adalah mereka yang taat kepada Allah, dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan "nusyuz", hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) mereka pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (TQS. An-Nisa [4]:34)


Ajaran Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memuliakan perempuan. Sebab, suami adalah pelindung dan pembimbing istri dan anak-anaknya. 


Islam mengharuskan bahwasanya negara menjamin terwujudnya fungsi keluarga, melalui berbagai sistem kehidupan berakidah Islam. Yakni dengan cara menerapkan sistem ekonomi Islam, politik Islam, pendidikan Islam, dan seluruh aspek kehidupan diatur dengan menggunakan aturan (hukum) Islam. Sehingga akan tercipta keluarga yang "samara", sejahtera, berkepribadian Islam, dan memiliki ketahanan keluarga yang kuat.


Semua ini dapat terwujud apabila negara meninggalkan sistem kapitalis, dan menerapkan sistem Islam. Dengan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh, maka individu-individu masyarakat menjadi lebih baik akhlaknya. Sebab, pola pikir dan pola sikap mereka akan dibina dengan syaqafah Islam. Hanya Islam yang mampu mewujudkan ketahanan keluarga secara sempurna. Inilah yang membedakan pendidikan sekuler ala kapitalis dengan pendidikan atau pembinaan Islam. Saatnya kembali kepada syariat Islam kafah.

Wallahualam bissawab. []

Cuti untuk ayah tidak menjadi solusi tuntas 

Menciptakan generasi yang berkualitas diperlukan integrasi dari berbagai aspek secara sistemis


Penulis Rahmi Nur Fadhilah

Aktivis Muslimah


Matacompas.com, OPINI -- Ramai diperbincangkan di jagat media sosial mengenai Indonesia yang menempati posisi ketiga sebagai negara tanpa ayah atau fatherless country. Pengertian fatherless menurut Diana Setiyawati, Psikolog, yaitu tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Fatherless Country adalah suatu negara dengan masyarakatnya minim peran atau keterlibatan sosok ayah dalam kehidupan anak.


Peran ayah dalam pengasuhan diperlukan sebab turut serta orang tua akan memengaruhi tumbuh kembang, perilaku, masa depan anak yang kelak membentuk generasi pada masa mendatang. Ketiadaan ayah dalam pengasuhan akan menimbulkan dampak, misalnya anak laki-laki yang tidak memahami sosok ayah sebagai pemimpin sehingga tidak bisa menjalankan perannya di masa depan  sebagai seorang pemimpin. 


Bagi anak perempuan, hilangnya peran ini akan menimbulkan rasa kurang percaya diri dan memengaruhi kondisi emosional sehingga mengidolakan sosok lain yang menjerumuskan misalnya terjebak pada hubungan haram.


Beberapa penelitian juga menyatakan salah satu yang menjadi penyebab adanya LGBT karena tidak ada memori yang baik mengenai ayah. Ingatan tentang ayah hanyalah sebagai sosok buruk tak bertanggung jawab atau bahkan ayah yang melakukan kekerasan.


Menjalani kehidupan dalam sistem kapitalis sekuler menempatkan ayah pada kondisi sulit. Kondisi upah minimum yang didapatkan dari hasil bekerja tidak sebanding dengan biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Belum lagi hal-hal yang seharusnya menjadi hak warga negara seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan dibebankan pada tiap individu. 


Keadaan menempatkan seorang ayah agar mencari kerja ke sana kemari dan perlu memutar otak untuk memenuhi kebutuhan. Ayah kehabisan waktu dan energi untuk mendidik anak dan membuat ayah harus mengabaikan fungsinya dalam peran mendidik generasi menempatkan anak pada kondisi yatim, tetapi berayah.


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan rancangan undang-undang baru sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) mengusulkan mengenai adanya cuti bagi ayah selama 40 hari untuk mendampingi istri yang melahirkan, dan cuti maksimal 7 hari untuk mendampingi istri yang mengalami keguguran. 


Hal ini bukan sesuatu yang baru bagi negara-negara lain seperti lain Jepang, Lituania, Swedia, Irlandia, Estonia dan spanyol telah lebih dulu menerapkan peraturan cuti ayah. (Tempo, 19/03/2024)


Namun, upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas apakah akan menjadi jalan paling efektif untuk membentuk generasi terbaik masa mendatang? Sejatinya kualitas generasi dipengaruhi banyak faktor, yang mengiringi perjalan hidup seorang anak.  


Oleh karena itu, pembentukan generasi yang berkualitas membutuhkan supporting system yang kuat dan berkualitas sepanjang hidup anak, termasuk ayah berkualitas yang memahami peran dan fungsinya.


Islam memandang bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama, meskipun ayah mencari nafkah, tetapi tidak meniadakan kewajiban sebagai pendidik anak. Terlebih setiap kepala keluarga adalah pemimpin yang mana akan dimintai pertanggungjawaban setiap urusannya, salah satunya tentang bagaimana keluarga mengasuh dan mendidik anak.


Cuti untuk ayah memang dibutuhkan, tetapi tidak menjadi solusi tuntas yang akan menyelesaikan permasalahan yang hadir akibat penerapan sistem yang salah. Menciptakan generasi yang berkualitas diperlukan integrasi dari berbagai aspek secara sistemis misalnya pengaturan dalam sistem pergaulan, pendidikan, dan tatanan masyarakat. Sebab, mendidik generasi bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga tanggungjawab negara.


Negara harus memiliki regulasi yang dapat memastikan bahwa setiap pasangan yang akan menikah sudah memiliki kesiapan ilmu bagaimana menjalankan fungsi dalam keluarga serta memastikan kestabilan ekonomi dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selain itu, negara harus memenuhi kewajibannya sebagai penyedia layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan sehingga tidak lagi menjadi beban kepala keluarga.

Wallahualam bissawab. []

Akses terhadap pelayanan kesehatan sebenarnya adalah hak bagi setiap individu

Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab negara, tanpa memandang status sosial ekonomi

  

Penulis Ratih Fitriandani

Aktivis Muslimah 


Matacompas.com, OPINI -- Seperti tidak ada ujung dan solusinya, lagi dan lagi kasus DBD di negeri ini tak pernah tuntas. Pemberitaan yang ramai di setiap daerah tentang kasus DBD kembali marak. 


Salah satunya seperti kasus yang terjadi di Bogor, dilansir dari Liputan6, Jakarta - Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) gencar dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat usai empat warganya meninggal dunia karena terinfeksi demam berdarah dengue (DBD).


Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Bogor Adang Mulyana mengatakan, upaya yang dilakukan untuk memberantas sarang nyamuk juga mencakup penyuluhan, larvasida, dan fogging. Adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah penyuluhan, PSN, larvasida, fogging focus," ujar Adang di Bogor, Sabtu, dilansir Antara.


Dalam menghadapi situasi ini, tentu penting bagi kita sebagai masyarakat untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan penyebaran kasus ini. Faktor-faktor seperti kepadatan populasi, mobilitas, lingkungan, dan perilaku masyarakat dapat memengaruhi penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD). Selain itu, peran manusia sebagai inang dan nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Pemahaman akan semua faktor ini dapat membantu dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD. 


Ketika kita merujuk kembali ke prinsip-prinsip dasar, dapat kita lihat bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan sebenarnya adalah hak bagi setiap individu dan seharusnya menjadi tanggung jawab negara, tanpa memandang status sosial ekonomi.  


Namun, dalam konteks paradigma kapitalisme neoliberal yang sekuler, kekuasaan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang lumrah bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan apa pun yang mereka inginkan, bahkan jika itu berarti membebankan masyarakat dengan tanggung jawab yang bukan seharusnya menjadi beban mereka.


Dalam sistem yang menganut kapitalisme liberal sekuler ini, ketidakadilan seringkali muncul sebagai hasilnya. Negara dalam konteks ini tidak lagi dianggap sebagai pemangku kepentingan masyarakat, melainkan hanya sebagai pengatur. Terlebih lagi, dalam sistem ini, hubungan antara negara dan masyarakat cenderung hanya terbatas pada aspek komersial, termasuk dalam penyediaan layanan publik.


Fenomena ini memang terjadi di seluruh dunia dan sesuai dengan dominasi sistem kapitalis neoliberal sekuler yang diterapkan oleh negara-negara adidaya, termasuk Indonesia.


Islam Solusi Tuntas 


Adapun solusi terbaik yang bisa menuntaskan semua persoalan kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang kesehatan adalah dengan sistem pemerintahan Islam. Di mana sistem Islam yang akan bertanggung jawab untuk seluruh kebutuhan hajat manusia, mulai dari pencegahannya sampai pengobatan. Dalam sistem Islam tentunya tidak akan dibiarkan adanya wabah penyakit yang berlangsung lama. 


Dan untuk pembiayaan yang dibutuhkan semua didapatkan dari baitulmal. Pemasukan yang ada di baitulmal merupakan milik negara yang diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat. pemerintah Islam hanya sebagai pengelola. Karena dalam Islam sistem kepemilikan dibagi menjadi 3 yaitu, harta milik negara, milik individu dan milik umum. Harta milik negara meliputi semua SDA, seperti salah satu nya tambang baik itu tambang batu bara, nikel, emas dan semua tambang yang diambil dari alam adalah milik negara yang harus dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh negara dan kemudian hasilnya untuk kebutuhan dan keperluan rakyat yang akan dihimpun dalam baitulmal.


Harta umum seperti air bersih dan jalan tidak boleh dimonetisasi dalam sistem Islam, berbeda dengan sistem kapitalis di mana beberapa harta umum bisa dimonopoli untuk kepentingan swasta. Baitulmal di dalam Islam tidak hanya mengumpulkan dana untuk pencegahan, tetapi juga untuk pengobatan tanpa biaya atau syarat bagi semua orang, serta memberikan gaji kepada tenaga medis dan biaya obat-obatan. Ini menunjukkan betapa pentingnya baitulmal dalam memenuhi kebutuhan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 


Sudah selayaknya penegakan Khilafah menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk kepentingan semua anggota masyarakat, baik muslim maupun non-muslim di seluruh dunia. Kehancuran dan kebobrokan sistem kapitalis-demokrasi telah nampak terbukti dengan jelas. Demokrasi, adalah sistem yang batil di mana dengan sistem pemungutan suara, dianggap tidak sah karena kebenaran bukanlah standar, tetapi sekadar suara terbanyak yang menjadi penentu.


Akhirnya inilah yang menjadikan demokrasi pastinya akan dimanfaatkan oleh segelintir orang yang haus dengan kekuasaan sehingga akan melakukan berbagai macam cara agar dapat memenangkan hasil voting, karena parameternya bukanlah kebenaran. Sudah saatnya kembali kepada sistem Islam kafah di mana hukum syarak yang akan menjadi patokan dan mengatur seluruh kehidupan manusia, dengan seperti inilah maka akan terwujud Islam sebagai rahmatan lil’alamin. 

Wallahualam bissawab. []

Kasus KDRT masih terus berulang dengan tingkat keparahan yang mengkhawatirkan

Ini menunjukkan fungsi perlindungan keluarga oleh pemerintah belum optimal


Penulis Nur Saleha, S.Pd

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang terus menghantui masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Di Depok, istri mantan petugas Brimob mengalami KDRT sejak 2020. Kekerasan yang dilakukan suami sudah berulang kali hingga kejadian terakhir pada 3 Juli 2023 menjadi yang paling signifikan.​​


Akibat KDRT ini, korban mengalami luka fisik dan psikis.​ Luka yang diderita oleh korban meliputi lecet pada kepala dan tangan serta memar pada wajah, dada, dan punggung. Selain itu, korban juga mengalami keguguran dan perdarahan akibat tindakan suaminya.​​​ (Kompas, 22-03-2024)


Selain itu, kasus KDRT terjadi di Deli Serdang, Sumatera Selatan. Seorang laki-laki tega membacok ibu mertuanya karena kesal saat sang ibu mertua menegurnya, karena ia melakukan KDRT kepada istrinya. (Kumparan, 22-03-2024)


Menurut data terbaru yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), kasus KDRT di Indonesia masih cukup tinggi. Pada tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah laporan kasus KDRT sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan belum mampu mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga secara signifikan.


Faktor Penyebab KDRT


Faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya angka KDRT di Indonesia sangatlah kompleks. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati dan melindungi anggota keluarga. Budaya patriarki yang masih kental juga menjadi salah satu pemicu terjadinya KDRT, di mana dominasi pria dalam keluarga seringkali menjadi alasan untuk menggunakan kekerasan terhadap pasangan atau anak-anak. Adapun, faktor ekonomi juga turut berperan dalam meningkatnya KDRT, di mana ketidakmampuan ekonomi seringkali menjadi pemicu pertengkaran dan kekerasan dalam keluarga.


Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya sanksi yang tegas bagi pelaku KDRT juga turut memperburuk situasi ini. Banyak korban KDRT yang tidak mendapatkan keadilan karena ketidakmampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai. Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada keluarga masih belum optimal.


Meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga, tetapi kasus KDRT masih terus berulang dengan tingkat keparahan yang mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi perlindungan keluarga oleh pemerintah belum sepenuhnya optimal.


Masalah KDRT tidak terlepas dari sistem yang diterapkan dari negeri yakni sistem sekularisme. Dalam sistem ini telah menjadi lahan subur bagi masyarakat untuk berbuat tanpa terikat aturan Allah Taala. Ini tidak perlu dibantah lagi.  Sekularisme memiliki cara pandang kehidupan yang dapat berpengaruh terhadap sikap dan pandangan setiap individu termasuk dalam hubungan keluarga, yang harusnya penuh kasih sayang dan memberi jaminan perlindungan. Samara tidak terwujud dalam keluarga. 


Solusi dalam Islam


Lain halnya dengan sistem Islam. Islam memiliki aturan paripurna yang datang langsung dari Sang Pencipta, terkait kehidupan berumah tangga sekaligus solusi terhadap berbagai masalah yang menimpa. 


Dalam Islam perlindungan terhadap keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting. Islam mengajarkan bahwa keluarga adalah pondasi masyarakat yang harus dijaga dan dilindungi. Rasulullah Muhammad saw. bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku."(HR. Tirmidzi). 


Selain itu, sebagai solusi terhadap masalah KDRT, tidak terlepas dari peran negara dan juga butuh kontrol dari masyarakat karena penerapan hukum Islam dalam keluarga tidak bisa hanya oleh individu-individu keluarga muslim.


Peranan negara dalam Islam penting, pemimpin dalam hal ini menerapkan syariat Islam secara menyeluruh ke setiap aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aturan keluarga. Sistem hukum Islam memiliki sistem sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan, termasuk KDRT. 


Ketika terjadi tindakan kekerasan di dalam rumah tangga seperti kekerasan suami terhadap istri yang mengancam keselamatan ini merupakan perlanggaran syariat ini merupakan tindakan kejahatan maka di sinilah peran negara. Negara menerapakan sistem sanksi Islam yang akan menghukum para pelaku sehingga jera, dan saksi dalam Islam mencegah siapa pun yang ingin melakukan hal yang sama. Selain itu, negara akan menjamin penuh semua kebutuhan hidup mereka.


Adapun, kontrol masyarakat akan terwujud dengan cara mendakwahkan Islam kepada keluarga keluarga muslim yang ada di sekitar kita agar mereka paham dan mau menjalankan aturan tersebut. Jika terjadi pertengkaran, saudara atau masyarakat bisa menasihati pasangan (suami-istri) agar menjadikan Islam sebagai acuan dalam menyelesaikan semua problem rumah tangga.


Dalam sistem Islam untuk mengatasi masalah KDRT, tidak hanya dengan kerjasama yang kuat, kita dapat mewujudkan keluarga yang harmonis dan terhindar dari kekerasan, sehingga fungsi perlindungan keluarga dapat terpenuhi dengan baik. Hal itu dapat dicapai dengan menerapkan hukum Islam secara menyeluruh yang diterapkan dalam sebuah negara karena keimanan yang akan mampu menyelesaikan persoalan KDRT. Wallahualam bissawab. []

Meski bertabur lembaga pendidikan Islam, yang bertujuan sebagai solusi alternatif untuk mencetak generasi bertakwa, tetapi bukan jaminan generasi tidak berperilaku negatif

Hal ini menunjukan kegagalan dalam mentransfer nilai nilai moral yang sudah diberikan


Penulis Tinie Andryani

Ibu rumah tangga


Matacompas.com, OPINI -- Beberapa waktu lalu, belasan remaja telah diamankan oleh Polisi setelah diduga akan terlibat tawuran di wilayah Kampung Muara Ciwidey, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung Pada Minggu (17/3/2024)dini hari.


Dikutip dari sebuah media online OKENEWS, Setelah Mendapatkan laporan dari warga sekitar, Polisi langsung dengan cepat mendatangi lokasi dan mendapati dua kelompok remaja yang hendak tawuran. Polisi langsung menangkap 12 remaja tersebut  sekitar pukul 00.15 WIB. Setelah penangkapan dilakukan, belasan remaja tersebut digiring ke Polsek untuk dimintai keterangan.


Ironisnya Tawuran dikalangan remaja semakin hari semakin merebak, aksi brutal dan tindak kriminal di kalangan remaja bukan hanya sekali ini saja tetapi sudah berulang kali terjadi. Artinya solusi preventif dan kuratif tidak efektif. Apalagi selama sistem yang diterapkan masih mendominasi kehidupan saat ini.


Pada aspek pendidikan, pola penyusunan kurikulum dipengaruhi oleh sistem yang yang diterapkan saat ini yaitu sistem sekuler. Sistem ini menafikkan aturan agama, tentunya itu akan mempengaruhi pola pengajaran di sekolah. Oleh sebab itu, output pendidikan dan tujuan pendidikan menjadi tidak sinkron. Salah satu contoh point yang tertulis dalam UU Sisdiknas disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berilmu, akan tetapi pada realitasnya UU tersebut hanya sebatas wacana belaka.


Jelas bahwa, kurikulum sekularisme tak mampu mencetak generasi bermartabat, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sementara porsi pendidikan Islam dalam struktur kurikulum pendidikan sekularisme begitu minim. Meski bertabur lembaga pendidikan Islam, yang bertujuan sebagai solusi alternatif untuk mencetak generasi bertakwa, akan tetapi hal ini bukan jaminan untuk generasi agar tidak berperilaku negatif. Hal ini menunjukan kegagalan dalam mentransfer nilai nilai moral yang sudah diberikan.


Jika generasi rusak peradaban manusia hari ini pun ikut rusak. Oleh karena itu generasi unggul hanya bisa terwujud jika sistem pendidikannya bertujuan membentuk manusia cerdas iptek sekaligus kaya imtak (iman dan takwa).


Hal ini hanya bisa diwujudkan dengan sistem pendidikan berbasis akidah Islam. Sistem akidah Islam terbukti sukses membangun manusia unggul dari pola pikir dan pola sikap. 


Terkait hal ini, Islam memiliki sejumlah mekanisme menyeluruh untuk mewujudkan generasi berkepribadian mulia. Dengan menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah Islam, yang dengannya seluruh mata pelajaran akan berkesinambungan dengan peningkatan keimanan seorang hamba kepada Allah taala.


Negara dalam sistem Islam mendukung penuh aspek pendidikan dengan memberikan akses pendidikan untuk seluruh rakyat secara gratis, dan menjadi kewajiban bagi negara untuk memfasilitasinya tanpa memungut biaya apapun alias gratis. Didukung juga oleh suasana lingkungan dan masyarakat yang kondusif. Negara tidak menoleransi segala bentuk pemikiran dan pemahaman asing yang rusak dan merusak.


Dan jika terbukti ada tindak kejahatan maka, negara akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan. Sanksi yang diberikan adalah tindakan kuratif yang bisa memberikan efek nyata dan membuat pelaku jera sehingga ia tidak akan pernah berfikir untuk mengulangi kejahatannya. Setiap pelaku kejahatan yang sudah terkategori balig (dewasa) dan mukalaf (orang sudah terbebani oleh hukum syarak) maka sanksi itu akan diterapkan sesuai aturan syarak.


Maka dari itu, untuk mewujudkan generasi unggul dibutuhkan sistem yang mendukung. Tanpa sistem yang betul-betul memadai, segala upaya untuk menciptakan generasi yang berkualitas akan terhambat. Oleh karena itu, menyelamatkan dan melindungi generasi dari kerusakan hanya bisa dilakukan dengan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh, dalam sebuah institusi negara yaitu sistem pemerintahan Islam.

Wallahualam bissawab. []

Negara tampaknya belum mampu untuk mengelola ketersediaan bahan pangan

Sebab, dalam sistem kapitalisme ini negara hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pengurus rakyat, apalagi penanggungjawab


Penulis Diah Maelani

Pemerhati Kebijakan Publik


Matacompas.com, OPINI -- Indonesia negeri gemah ripah loh jinawi. Tongkat kayu dan batu pun dapat menjadi tanaman. Namun, faktanya impor kebutuhan pokok masyarakat terus mengalir deras. Bahkan setiap tahun menjelang lebaran selalu saja pemerintah membuka lebar keran impor. Padahal seharusnya pemerintah dapat memprediksi dan mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran.


Ya, ketergantungan negara kita akan impor tampaknya sudah menjadi kebiasaan. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa impor daging sapi yang sudah disetujui sebanyak 145.250,60 ton hampir tiba. Arief juga mengungkapkan bahwa tidak hanya daging sapi saja, tetapi ada juga beberapa ratus sapi yang hidup.


Bapanas sudah menetapkan besarnya stok pangan yang harus dimiliki pemerintah sampai akhir tahun 2024. Stok pangan tersebut ada 13 komoditas diantaranya beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur ayam, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabe, serta ikan kembung. (CNBCIndonesia, 19/03/24). Lantas apakah dengan impor dapat menutup kebutuhan pokok masyarakat?


Ketergantungan impor sejatinya mengancam kedaulatan negara. Pemerintah seharusnya lebih fokus memperdayakan pertanian dan peternakan negara. Fokus memberikan akses mudah untuk pupuk serta pangan untuk ternak sehingga dapat menjaga dan menjamin ketersediaan pangan untuk masyarakat. Impor bukan solusi, andaipun impor dilakukan hanya untuk keadaan yang sangat terpaksa.


Negara tampaknya belum mampu untuk mengelola ketersediaan bahan pangan. Sebab, dalam sistem kapitalisme ini negara hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pengurus rakyat, apalagi penanggung jawab. Kepengurusan rakyat diserahkan kepada segelintir orang yang mencari keuntungan. Akibatnya, harga bahan pangan impor yang beredar di pasaran pun tidak begitu ramah di kantong.


Penerapan sistem kapitalisme yang nyata menghalangi terwujudnya negara mandiri, termasuk dalam aspek pertanian dan peternakan. Tata kelola pertanian dan peternakan diselenggarakan dengan asas untung-rugi demi kepentingan para pemilik modal. Tidak heran, kemandiri pangan merupakan utopia belaka.


Keadaan ini sangat kontras andai sistem Islam diterapkan secara komprehensif. Sebab, sistem Islam mewajibkan negara berdaulat dan mandiri termasuk dalam masalah pangan. Dalam Islam, ketersediaan pangan adalah tanggung jawab penguasa. Sebab penguasa adalah pengurus urusan rakyat, sebabagaimana Rasulullah saw. bersabda, "Imam (khalifah) itu laksana gembala (raa'in), dan dialah yang bertanggung jawab atas gembalaannya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Dalam naungan Islam, negara akan menetapkan kebijakan di sektor hulu berupa peningkatan pertanian. Negara akan memberikan subsidi kepada rakyat yang membutuhkan, seperti petani yang kurang modal, serta mempermudah petani mendapatkan pupuk.


Di sisi lain, negara akan memaksimalkan pengolahan lahan agar seluruh lahan yang ada menjadi produktif. Negara juga mendorong inovasi dalam upaya meningkatkan teknologi tepat guna, serta berkemampuan tinggi untuk membangun infrastruktur pertanian, seperti jalan dan jalur komunikasi sehingga distribusi kepada masyarakat berjalan lancar dan terkendali.


Dalam sistem ekonomi Islam, negara benar benar menjadi penanggung jawab rakyat sehingga sumber pangan pun dijamin oleh negara. Agar pangan terdistribusikan dengan benar, negara akan melarang timbun-menimbun barang sehingga perekonomian berputar agar kekayaan tidak tertuju pada segelintir orang. Semua harga pun diawasi sehingga harga di pasaran tidak terlalu tinggi.


Negara Islam mampu menyokong rakyatnya karena memiliki sumber dana yang banyak dan beragam serta terjamin keamanannya. Sumber dana ini berasal dari sumber-sumber pemasukkan negara seperti pengelolaan harta kepemilikan umum, jizyah, fai, dsb. Alhasil, negara mampu berdaulat dan mandiri.


Jelas, hanya dalam naungan sistem Islam, kekayaan negeri ini dapat diatur dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan perintah Allah, "Jikalau kiranya penduduk negeri negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat ayat kami) itu, maka kami siksa mereka berdasarkan perbuatannya." (QS. Al-A'raaf: 96)


Dalam naungan sistem Islam, niscaya rakyat sejahtera. Negara bebas impor. Hasil pertanian dan peternakan melimpah ruah. Sebab, seluruh sumber daya alam yang ada di negeri ini dikelola secara adil semata-mata demi kemaslahatan rakyat. Wallahualam bissawab. []


 


Dalam naungan Islam, negara menjamin terwujudnya fungsi keluarga yang berlandaskan akidah Islam

Keluarga menjadi pondasi utama dari lahirnya generasi Islam untuk masa depan


Penulis Diah Maelani

Pemerhati Ibu dan Anak


Matacompas.com, OPINI -- KDRT lagi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seolah menjadi lagu lama yang terus berulang. Kita kerap mendengar berita seorang ibu atau anak di bawah umur yang menjadi korban KDRT. Mirisnya, yang menjadi pelaku KDRT adalah ayah atau suami, seorang lelaki yang seharusnya menjadi pelindung berubah menjadi seorang yang penuh emosi dan ringan tangan.


Terbaru, kasus KDRT yang dialami seorang ibu berinisial RFB di Depok. Korban berulang kali dianiaya oleh suaminya yang mantan perwira Brimob. Korban menderita memar di badan hingga mengalami pendarahan dan keguguran ketika usia janin empat bulan. (kompas, 22/03/24).


Kasus KDRT lainnya pun tak kalah miris. Dikutip dari kumparan.com, 22/03/24,seorang kakek di Sumatra Utara tega dengan sengaja mencabuli keponakan perempuannya sendiri yang berumur 11 tahun. Tidak hanya dicabuli, ternyata korban juga pernah disetubuhi. Sementara itu di Deli Serdang, seorang menantu dengan tega membacok mertuanya akibat tidak terima dinasehati, sebab tersangka sering melakukan kekerasan pada istrinya. (kumparan, 22/03/24).


Maraknya kasus KDRT memunculkan pertanyaan di benak kita. Bagaimana perlindungan negara yang dibungkus undang undang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta dalam UU No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat 1? Faktanya, kasus KDRT alih-alih berkurang, kasusnya justru makin sering kita dengar.


Maraknya kasus KDRT jelas membuat prihatin dan menjadi perhatian bagi kita. Di sisi lain, terlihat bahwa masyarakat kita tidak sedang baik-baik saja. Bukti, bahwa sistem kehidupan yang berjalan saat ini bagaikan racun yang mematikan akal dan naluri.


Jika kita telaah, tingginya kasus KDRT serta pelecehan terhadap anak tidak lepas dari rapuhnya ketahanan keluarga yang salah satunya karena fungsi perlindungan dalam keluarga tidak terwujud. Peran ayah yang seharusnya jadi tempat perlindungan dan tempat berkasih sayang jadi salah kaprah akibat tuntutan ekonomi.


Nyata bahwa dalam naungan sistem sekularisme-kapitalisme, menjadikan seorang ayah hanya berorientasi tentang materi saja. Dituntut kerja banting tulang. Meletakkan standar kebahagiaan pada materi sehingga melupakan bahwa peran ayah pun sangat dibutuhkan di dalam keluarga samara. Alhasil, hilangnya kesadaran terhadap perannya masing-masing inilah yang kerap menghilangkan fungsi perlindungan keluarga yang memicu banyak problematika, termasuk kasus KDRT.


Sejatinya, kasih sayang antara suami dan istri, serta antara ayah dan anak adalah fitrah di dalam keluarga. Lantas bagaiamana cara Islam merealisasikannya dalam tatanan keluarga?


Dalam naungan Islam, negara menjamin terwujudnya fungsi keluarga yang berlandaskan akidah Islam. Sebab, keluarga menjadi pondasi utama dari lahirnya generasi Islam untuk masa depan, yakni generasi yang bertakwa kepada Allah Swt. dan takut dengan hukum Allah Swt. sehingga segan untuk menyakiti satu sama lain.


Selain itu, negara sebagai pengurus urusan rakyatnya, niscaya akan bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, seperti sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan pokok publik seperti pendidikan dan kesehatan. Maka menjadi kewajiban negara membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi kaum laki-lagi agar mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga masalah ekonomi yang kerap menjadi pemicu KDRT tidak lagi ada. 


Syariat pun secara jelas akan memberikan sanksi yang tegas dan membuat jera bagi siapa saja pelaku kejahatan. Hukuman yang diberikan pada pelaku setimpal dengan apa yang dilakukan, seperti ketika membunuh berlaku hukum qisas, hingga yang terberat hukuman membunuh adalah dihukum mati.


Inilah cara Islam menguatkan bangunan keluarga. Keluarga menjadi kokoh sebab peran setiap anggota keluarga berjalan secara ideal. Peran ayah akan lebih maksimal dalam menghidupi keluarganya secara makruf, serta  mampu melindungi anggota keluarganya. Sebab, negara telah menjamin kesejahteraan rakyatnya. Inilah sistem yang dirindukan umat hari ini, yakni sistem Islam yang diterapkan secara menyeluruh dalam bingkai negara. Wallahualam bissawab. []

Paham liberal yang telah banyak bercokol di benak masyarakat sungguh telah menjauhkan peran agama dari kehidupan

Dari itu akhirnya menghasilkan kebebasan bertingkah laku


Penulis Fitri Suryani, S. Pd

Freelance Writer


Matacompas.com, OPINI -- Germo Dimas Tri Putra (27) mampu menghasilkan uang hingga Rp300 juta dari menjalankan bisnis prostitusi online di Kota Bogor, Jawa Barat. Dia menjual 20 perempuan dengan tarif mulai dari Rp1 juta hingga Rp30 juta di pria hidung belang di berbagai wilayah di Indonesia.


Ternyata bisnis haram tersebut telah ia jalani sejak 2019. Mereka datang dari profesi yang beragam, mulai dari caddy golf, selebgram, mantan pramugari, hingga putri kebudayaan (Tribunnews, 14-03-2024). 


Tak jauh beda dengan kasus di atas, sebanyak 10 laki-laki dan 22 wanita terjaring razia yang dilakukan Satpol PP, Polisi, dan TNI di hotel dan wisma di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka diamankan usai diduga terlibat prostitusi online. Mereka kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan (Detik, 17-03-2024). 


Fakta tersebut tentu hanya secuil kasus dari banyaknya bisnis prostitusi baik online maupun offline yang ada dan keberadaannya pun disebabkan oleh banyak hal. Apalagi jika ada yang mencari dan membutuhkan, maka jasa peyedianya pun akan ada. Karenanya prostitusi merupakan bisnis yang tak pernah padam.


Selain itu, jelas banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang terjun dalam dunia prostitusi, faktor tersebut di antaranya: Pertama, faktor ekonomi. Alasan ini tentu tidak sedikit menjadikan seseorang untuk terjun dalam bisnis prostitusi. Apalagi jika kebutuhan tersebut merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, karena merupakan kebutuhan pokok, terlebih jika menyangkut kebutuhan perut. 


Kedua, tuntutan gaya hidup. Salah satu pendorong sebagian perempuan melacur, yakni disebabkan oleh tuntutan gaya hidup yang serba wah, sehingga semua barang-barang yang dimilikinya harus yang branded dan keluaran terbaru.


Ketiga, permisif yaitu menganggap boleh perilaku dan bisnis apapun tanpa memperhatikan lagi halal dan haram. Hal itu tak sedikit dianggap sebagai sesuatu yang biasa, apalagi jika tujuan tertinggi atau tolok ukur kebahagian hanyalah kepuasan materi atau jasadiah semata. 


Di samping itu, minimnya sanksi dalam masalah pelacuran. Hal itu karena banyak dari para tunasusila yang tertangkap hanya diberi peringatan, dibina lalu dilepaskan kembali. Apalagi lelaki hidung belang, mereka minim bahkan tak memperoleh sanksi. Para muncikari yang telah nyata menjalankan prostitusi pun  hanya diberi sanksi yang tidak seberapa.


Padahal prostitusi adalah perilaku terlarang menurut pandangan agama dan norma manapun dan siapa pun yang masih memiliki akal yang sehat pastinya melaknat tindakan pelacuran. Karena sudah jelas perbuatan tersebut diharamkan dan pastinya mengancam keutuhan keluarga, merusak generasi bangsa, moral masyarakat dan beresiko menularkan penyakit kelamin. 


Tak hanya itu, perbuatan zina dalam sistem yang meminimalkan peran agama dalam kehidupan sulit diberantas hingga tuntas, karena perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Sehingga sulit pelakunya dikenai sanksi. 


Lebih dari itu, paham liberal yang telah banyak bercokol di benak masyarakat sungguh telah menjauhkan peran agama dari kehidupan. Dari itu akhirnya menghasilkan kebebasan bertingkah laku. Sehingga dengan pandangan seperti itu seseorang bebas melakukan sesuatu dengan dalih hak asasi manusia. 


Sementara dalam Islam telah sangat jelas bahwa perzinaan baik dalam bentuk pelacuran atau perzinaan non komersil adalah dosa besar dan merupakan perbuatan keji serta tidak dibenarkan dalam agama dan norma manapun. Perbuatan tersebut juga merupakan tindakan kriminal. 


Seperti layaknya seorang kriminal, maka pelakunya mesti dihukum. Dalam hal ini, Islam menetapkan hukuman yang keras bagi pelakunya. Jika pelaku berstatus belum menikah maka dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Sedangkan jika telah menikah, maka akan dirajam. 


Sistem Islam juga memiliki tanggung jawab dalam mengurusi masalah rakyatnya. Adapun tindakan dalam hal meminimalisasi bahkan memberantas maraknya pelacuran diantarnya penegakan sanksi yang tegas kepada semua pelaku prostitusi/zina.  Tidak hanya mucikari, pekerja seks komersial (PSK) dan pemakai jasanya yang merupakan subyek dalam lingkaran prostitusi harus mendapatkan sanksi tegas. Karena dalam Islam tujuan diterapkan sanksi, yakni untuk menimbulkan efek jera sehingga mencegah orang lain melakukan hal serupa dan sebagai penebus dosa di akhirat kelak bagi pelakunya.


Dalam rangka meminimalisasi hal tersebut dapat juga melalui jalur politik. Penyelesaian prostitusi membutuhkan diterapkannya kebijakan yang didasari syariat Islam. Pun terkait kesejahteraan rakyat mesti diperhatikana, agar tak ada alasan melakukan pelacuran dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pokok. 


Tak kalah penting bahwasanya terdapat tiga pilar dalam sistem Islam yang mana akan menjadi pondasi dasar bagi keberlangsungan masyarakat yang beradab. Tiga pilar tersebut, yakni: Pertama, ketakwaan individu. Dengan adanya ketakwaan individu, maka seseorang akan terdorong untuk melakukan segala perbuatan yang berstandarkan hukum syara. 


Kedua, adanya kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat merupakan hal penting, karena sebagai manusia terkadang tidak lepas dari khilaf, sehingga perlu adanya amar makruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat.


Ketiga, peran negara. Peran negara tentu tak kalah penting, sebab negara dapat membuat kebijakan yang dapat mengatur rakyatnya agar senantiasa terkondisikan dengan suasana ketaatan. Selain itu negara pun memiliki peran dalam memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan.


Oleh karena itu, tidak mudah menghilangkan bisnis haram seperti prostitusi, jika kondisi yang ada masih memberikan peluang hal itu terjadi. Olehnya itu, perlu adanya kerja sama antara individu, masyarakat dan negara dalam membabat tuntas bisnis tersebut dan hal itu hanya mungkin, jika aturan-Nya diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan yang membawa maslahat bagi semua umat. Wallahualam bissawab. []

Islam memiliki sistem pendidikan yang kuat berasas akidah Islam 

Ukuran kesuksesan tidak lagi berdasarkan materi, tetapi keinginan memperoleh rida Allah Swt. 


Penulis Widya Amidyas Senja Pendidik Generasi


Matacompas.com, OPINI -- “Mengapa dunia ini begini penuh iga manusia busuk? Hanya karena mau hidup lebih sejahtera dari yang lain? Apakah kesejahteraan hidup sama dengan kebusukan? Alangkah sia-sia pendidikan orang tua kalau demikian. Alangkah sia-sia pendidikan agama. Alangkah sia-sia guru dan sekolah-sekolah” - Pramoedya Ananta Toer


Kesejahteraan hidup, dengan standar ukuran kesuksesan berdasarkan materi menjadikan manusia sanggup menempuh cara apapun demi meraih kesuksesan dan kesejahteraan hidup. Mulai dari cara sesuai jalur dan norma yang berlaku di masyarakat, hingga mereka melupakan nya. Dari cara yang halal, hingga cara-cara haram yang tidak diridai Allah Swt.. Tak jarang perilaku menyimpang dari kebenaran terjadi di dunia ini, tak terkecuali kaum remaja yang masih berstatus pelajar.


Di lingkungan pendidikan, begitu beragam dengan berbagai perbedaan status sosial dan finansial. Di era sekuler kapitalis sekarang ini, kesenjangan kerap terjadi yang pada akhirnya memunculkan arogansi bagi pelajar dengan status sosial dan finansial tinggi, sehingga memandang rendah temannya yang berstatus sosial dan finansial di bawahnya dan merasa lebih baik dan lebih terhormat dibandingkan yang lainnya. Di sisi lain, mereka yang memiliki status sosial dan finansial menegah ke bawah, merasa rendah diri, tetapi memiliki keinginan menggebu untuk mengejar status sosial dan finansial yang sesuai dengan keinginannya. Sehingga hal ini berpotensi baginya untuk menhalalkan segala cara, termasuk menjadi pelaku beragam kejahatan.


Seperti yang marak terjadi para remaja usia sekolah belakangan ini. Telah terjadi pelecehan seksual terhadap siswi SMP oleh 10 orang pelaku yang 3 orang diantaranya adalah pelaku yang masih di bawah umur di Lampung utara (Sumber media online bangka[dot]trubunnews). Telah terjadi juga kejadian ‘perang sarung’ atau aksi tawuran yang terjadi di tiga tempat, Pangkal Pinang, dan di Bekasi sampai memakan korban tewas sebanyak 1 orang (Sumber media cnnindonesia dan bangka.tribunnews). Aksi perundungan dan perkelahian siswa SMP di Malang (Sumber media online sindonews).


Maraknya aksi kejahatan yang dilakukan pelajar, mencerminkan gagalnya sistem pendidikan dan kurikulum di dalamnya dalam mendidik generasi yang berkualitas. Selain itu, lingkungan yang rusak juga berpengaruh dalam membentuk kepribadian generasi dan tentu saja karena maraknya tayangan dengan konten hedonisme, kekerasan dan seksual. Berbagai kurikulum pendidikan yang digulirkan dengan berbagai perbedaan sistem di dalamnya. Namun, belum ada satupun kurikulum yang berhasil mencetak generasi unggul dalam akhlak, kepribadian dan karakter. Hal ini dikarenakan asas yang menjadi pijakan adalah asas yang berlandaskan sekulerisme dan kapitalisme. Sehingga generasi yang terbentuk adalah generasi yang lemah iman, yang menggapai asa dengan pandangan materi belaka.


Berbeda dengan sistem pendidikan berlandaskan Islam. Islam memiliki sistem pendidikan yang kuat. Karena berasas akidah Islam dengan metode talkiyan fikriyan yang mampu mencetak generasi yang beriman dan bertakwa. Ukuran kesuksesan tidak lagi berdasarkan materi, tetapi keinginan memperoleh rida Allah Swt. atas segala perbuatan yang dilakukan. 


Sistem pendidikan Islam bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw., sehingga dalam proses pembelajarannya begitu sempurna dan bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan di dunia dan di akhirat, dengan mempelajari dan mengamalkan akan hubungan manusia dengan Allah (hablumminallah), hubungan manusia dengan manusia (hablumminannas) serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri (hablumminannafs). Setiap individu yang menerapkannya, senantiasa akan berperilaku baik, saling menyayangi antar umat manusia serta saling mengingatkan dalam ketaatan. Tidak akan ada lagi tindak kekerasan yang terjadi. 


Sistem pendidikan semacam ini hanya dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu terbentuknya negara Islam yang akan menaungi sekaligus mendidik masyarakatnya secara islami dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan, tanpa kepentingan manusiawi yang sifatnya terbatas, lemah dan rentan terjadinya kekeliruan dan menyimpang dari aturan hakiki, yaitu aturan Allah Swt..

Wallaahualam bissawaab[]

Masyarakat dibuat fobia dengan agamanya sendiri

Sehingga banyak masyarakat enggan untuk mempelajari Islam


Penulis Sri Yana, S.Pd.I.

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Media sosial tak pernah lekang dari informasi-informasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mulai dari kekerasan tak terencana sampai kekerasan berencana. Biasanya awalnya karena hal-hal sepele menjadi tingkat serius, hingga sakit hati.


Sejatinya di dunia tidak ada manusia yang sempurna. Manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Hal tersebut adalah suatu kemustahilan. Apalagi sejatinya dalam biduk rumah tangga, percekcokan adalah hal yang umum yang pasti pernah dirasakan oleh insan manusia yang pernah berumah tangga.


Hal tersebut semestinya dijadikan pelajaran dan hikmah agar ke depannya kehidupan rumah tangga berjalan lebih baik. Sehingga suami dan istri akan berhasil mengarungi bahtera rumah tangga dengan berpegang kepada hukum syarak. Tidak saling mendahulukan ego semata. Sebab, ego yang berlebihan dapat merusak fungsi keluarga seutuhnya. Sehingga menyebabkan percekcokan dalam rumah tangga.


Sayangnya, berita KDRT seolah tiada habisnya. Dikutip dari kompas, 22/03/2024, seorang perwira Brimob dilaporkan oleh istrinya, melalui kuasa hukumnya, Renna A. Zulhasril, ke Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok, karena telah menganiaya istrinya hingga keguguran.


Berita tersebut menjadi cerminan buruknya akhlak seorang suami. Tidak hanya menodai institusi tempatnya mengabdi, tetapi juga gagal menjadi perisai bagi istri dan keluarganya. Apalagi sejatinya suami adalah qawwam bagi istrinya, sebagaiman firman Allah Swt, "Laki-laki (suami) itu penjaga bagi istrinya." (TQS. An-Nisa: 34).


Nyata, bahwa dalam naungan sistem sekularisme-kapitalisme ini tatanan keluarga sudah hancur. Marwah seorang suami sudah hilang karena perilakunya. Memang banyak faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, yaitu agama yang kian hari memudar, bahkan masyarakat dibuat fobia dengan agamanya sendiri. Sehingga banyak masyarakat enggan untuk mempelajari Islam.


Islam dianggap hal yang menyeramkan dengan aturan sanksi potong tangan, rajam, dan sebagainya. Masyarakat belum mengetahui secara terperinci dan secara jelas tentang aturan Islam. Padahal Islam adalah agama yang adil, serta menjamin hak-hak umat. 


Sejatinya, Islam adalah agama yang paripurna, hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya. Dengan adanya aturan Islam berarti fungsi keluarga akan berjalan dengan baik. Sehingga kehidupan suami istri akan berjalan dengan baik karena mereka menjalankan karena iman dan takwa seseorang. Walaupun ada permasalahan dapat dibicarakan antara pihak suami dan istri dengan baik-baik. Andai masalah dalam rumah tangga tidak dapat menemui jalan keluar, suami dan istri dapat mencari pihak mediasi. Bukan menghadapi masalah dengan ego, apalagi dengan adanya KDRT.


KDRT dalam Islam akan diberikan sanksi yang tegas agar tidak terulang lagi, serta mengantisipasi munculnya KDRT-KDRT yang lain. Sebab, kerap kali yang menjadi korban KDRT sebagian besar adalah perempuan. 


Sejatinya, Islam sangat memuliakan perempuan. Ditulis dengan emas bagaimana sistem Islam melindungi perempuan. Diceritakan bahwa ada seorang Muslimah yang sedang berbelanja ke pasar. Kemudian jilbabnya disingkap oleh seorang Yahudi Bani Qainuqa. Sehingga muslimah tersebut berteriak minta tolong. Seorang sahabat pun menolongnya, tetapi kemudian dibunuh oleh sekelompok Yahudi.


Akhirnya, berita tersebut sampai kepada Rasulullah saw. dan beliau langsung mengumpulkan tentara untuk menyerbunya, kemudian mengepungnya selama 15 hari. Hal tersebut menyebabkan Yahudi menyerah dan keluar dari Madinah.


Sungguh mulia seorang muslimahl dalam naungan sistem Islam. Niscaya tidak akan ada kasus-kasus KDRT berulang karena para  akan memperlakukan perempuan sebaik mungkin. Begitu juga para qawwam akan dibina supaya dapat menghormati dan menghargai perempuan. Wallahualam bissawab. []

Inilah dampak buruk dari kehidupan yang diatur oleh sistem kapitalisme-sekular

Masyarakat dimiskinkan, dijauhkan dari agama, hingga merusak diri, keluarga dan masyarakat


Penulis Verawati S.Pd

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Sabda Nabi Muhammad saw. bahwa kemiskinan mendekati pada kekufuran. Kekufuran bermakna bisa jadi keluar dari agama Islam, atau tetap beragama Islam tapi perilakunya sudah menyimpang dari Islam. Seperti yang hari ini menyelimuti kita yaitu muamalah yang bersifat ribawi seperti pinjaman online. Bahkan pelanggannya tambah banyak, meski di tengah bulan Ramadan.


Sebagaimana dilansir media Tirto. id (03/05/2024), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi pertumbuhan utang pada perusahaan P2P lending atau pinjaman online (pinjol) akan meningkat pada saat Ramadan sampai Lebaran 2024. Hal ini diproyeksi lantaran adanya demand atau permintaan terhadap kebutuhan masyarakat yang juga naik saat bulan suci tersebut. 


Padahal sudah sangat jelas bahwa bunga atau riba dalam Islam  hukumnya adalah haram. Pengharamannya bersifat mutlak. Tidak ada uzur bagi siapa pun. Bahkan orang-orang  yang terlibat di dalamnya termasuk pencatat dan saksi ikut adalah orang yang berdosa.


Sebagaimana sabda Nabi, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598)


Memang, tak bisa dimungkiri, kondisi hari ini sangat mudah sekali untuk meminjam secara online. Didorong oleh kebutuhan hidup yang terus meningkat, terlebih saat puasa atau Ramadan. Harga-harga barang terus meningkat terutama sembako ditambah berbagai kebutuhan  idul Fitri dan mudik lebaran.


Sisi lain, munculnya gaya hidup yang selangit. Hari ini gaya hidup glamor tidak hanya dimiliki oleh orang berduit, masyarakat secara umum yang mayoritas kelas ekonomi rendah pun didorong  hidup glamor. Misal makan dan minum di restoran yang viral akan merasa keren, nongkrong di kafe sudah dianggap kebutuhan dan lain sebagainya. Intinya food, fashion, fun dan film harus mengikuti tren jika tidak ingin dianggap kuno.


Semua ini berpangkal  pada sistem kapitalisme yang saat ini diterapkan. Sistem ini melahirkan kesenjangan yang sangat jauh. Sebab kapitalisme mengukuhkan para pemilik modal, kekayaan berkumpul hanya pada mereka saja. Sedangkan sebagian besar masyarakat hidup dalam kondisi miskin. Sebab sumber-sumber kekayaan sudah dikelola oleh modal. Sedangkan rakyat rebutan bubuknya saja.


Dengan kondisi seperti ini, banyak masyarakat yang menghalalkan segala cara. Tak heran banyak anak-anak yang bercita-cita  ingin jadi Youtuber, tiktoker, dan selebriti. Tidak hanya itu kasus kejahatan seperti banyak dilakukan demi meraih cuan, mulai dari jual diri hingga jual ginjal.


Karena kapitalisme memanjakan nafsu, memfasilitasi nafsu untuk dipuaskan. Padahal nafsu itu harusnya diatur dan ditundukkan.  Maka tak heran, meski berada dalam bulan Ramadan, puasa jalan, pinjol lancar. Sebab bukan lagi agama yang dijadikan standar, tapi sudah kenikmatan duniawi.


Apakah pinjol solusi? Banyak contoh orang yang pinjol mendapatkan teror di media sosial, diumumkan di grup-grup What's App. Selain malu, banyak juga yang hancur rumah tangganya (bercerai) hingga bunuh diri.


Salah satu contohnya yaitu aksi nekat dilakukan seorang pemuda di Kota Kediri. Ia ditemukan tewas gantung diri di dapur rumahnya. Dia diduga nekat mengakhiri hidupnya diduga gegara terjerat utang pinjaman online (pinjol) akibat game. (Detik com,14/12/2023)


Inilah dampak buruk dari kehidupan yang diatur oleh sistem kapitalisme-sekular. Masyarakat dimiskinkan, dijauhkan dari agama, hingga merusak diri, keluarga dan masyarakat. Jadi, sudah selayaknya kita meninggalkan sistem ini dan berganti dengan sistem Islam.


Sebab hanya dalam Islam, jaminan kehidupan yang benar dan baik itu bisa diwujudkan. Dalam Islam kekayaan dibagi menjadi tiga bagian. Ada kekayaan milik pribadi, milik umat dan milik negara. Barang-barang seperti air, listrik, BBM, hutan adalah milik umum. Pengelolaannya diserahkan pada pemerintah dan hasilnya akan dikembalikan pada rakyat.


Islam pun mendorong untuk saling membantu antar sesama yaitu dengan saling memberikan pinjaman (tabaru) tanpa bunga. Negara juga akan memberikan pinjaman atau harta secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Tidak diperbolehkan adanya transaksi ribawi. Sebab jelas keharamannya.  Masih banyak hukum-hukum Islam yang mampu menjamin kehidupan ini lebih baik lagi. Lebih dari itu, ketika aturan Islam diterapkan, keberkahan akan hadir.


Sebagaimana Firman-Nya "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan." (QS Al-A'raaf: 96)

Wallahualam bissawab. []

Pluralisme sangat bertentangan dengan syariat Islam

Dalam ajaran Islam, agama yang diridai Allah Swt. adalah Islam, bukan yang lain


Penulis Sumiyah Umi Hanifah

Pemerhati Kebijakan Publik


Matacompas.com, OPINI -- Akan seperti "gado-gado" yang campur aduk menjadi satu, mungkin kurang lebih seperti itulah wujud Kantor Urusan Agama (KUA) di masa mendatang, apabila wacana dari Menteri agama Republik Indonesia (RI), Yaqut Cholil Qoumas jadi direalisasikan. Beliau melontarkan pertanyaan bahwa KUA akan menjadi pusat menikah bagi semua agama. Padahal, selama ini masyarakat mengenal KUA sebagai tempat pengaturan pencatatan pernikahan umat muslim. Ada apa di balik wacana kontroversial ini?


Yaqut juga mendorong agar KUA bertransformasi, dan tidak hanya mengurus dan mencatat pernikahan umat muslim saja. Pernyataan beliau disambut pro dan kontra oleh masyarakat. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Bandung, Aam Muamar, justru mendukung ide tersebut. Kepada wartawan Beliau mengaku tidak keberatan, KUA mencatat pernikahan warga non muslim. Beliau mengatakan, "KUA memang seharusnya melayani semua warga negara, secara regulasi ide ini tidak ada masalah, akan tetapi tidak boleh memantik permasalahan sosial, sehingga perlu persetujuan masyarakat sekitar," ucapnya. (media online inilahkoran, Rabu, 18-2-2024)


Wacana bahwa KUA akan melayani semua agama, secara tidak langsung menyulut kontroversi di tengah masyarakat, terutama bagi umat Islam yang merupakan umat mayoritas di negeri ini. Bagaimana tidak? Selama ini masyarakat memahami bahwa KUA adalah identik dengan dengan tempat pencatatan pernikahan muslim. Bahkan Kemenko menjelaskan secara gamblang, bahwa KUA merupakan kantor yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kementerian Agama dalam urusan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus, dan membangun masjid, wakaf, zakat, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah, dan lain-lain. Bagi umat muslim, KUA seolah menjadi barometer peribadatan dan muamalah, khususnya yang mencakup prosesi ibadah pernikahan. 


Fakta lain, banyak kantor KUA yang didirikan di atas tanah wakaf milik umat Islam, dan keberadaannya selama ini berada di bawah Direktorat Jenderal Bimas Islam, yang menangani berbagai urusan umat.


Tidak heran wacana tak lazim yang digulirkan oleh Menang ini pun mendapat "kritik" dari berbagai pihak. Hidayat, salah seorang politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengomentari, "Menurut amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, pengaturan pembagian pencatatan nikah yang berlaku sejak Indonesia merdeka yaitu muslim di KUA, sedangkan non Muslim di Pencatatan Sipil." tuturnya.


Bahkan dari tokoh nonmuslim sendiri telah mengakui bahwa KUA adalah "milik umat Islam", sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian di Persatuan Gereja-gereja Indonesia, Pendeta Henrek Lokra, yang menyebut bahwa dalam ajaran kristen perkawinan dianggap sah jika pemberkatannya dilakukan di Gereja, adapun legalitasnya dilakukan di kantor catatan sipil.


Wacana dari Kemenag ini sepertinya tidak lepas dari proyek moderasi Islam, yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Proyek yang bertujuan menciptakan muslim yang moderat. Adapun karakter muslim moderator yaitu muslim yang menyebarluaskan dimensi-dimensi kunci peradaban demokrasi, termasuk di dalamnya mengusung gagasan (ide) tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender, pluralisme, serta menerima sumber-sumber hukum nonsektarian. Padahal, proyek-proyek yang berasal dari Barat ini sesungguhnya merupakan proyek yang sangat berbahaya.


Perubahan atau alih fungsi KUA yang awalnya mengurus dan mencatat pernikahan warga muslim, berubah melayani semua agama, dikhawatirkan dapat mengarah kepada pernikahan beda agama. Ini akan mirip "gado-gado", ketika semua catatan pernikahan dari berbagai agama tumplek di KUA. Nanti secara otomatis KUA akan menjadi arena lintas agama. Jika hal ini terjadi, tentu akan menjadi masalah besar bagi umat, karena dapat merusak akidah mereka.


Kebijakan kontroversial ini terlahir dari penerapan sistem sekularis, yakni pemahaman yang memisahkan agama dari kehidupan. Hal ini perlu diwaspadai sebab sekularisme mendukung penuh paham "pluralisme", yaitu paham yang menganggap semua agama adalah sama. 


Pluralisme sangat bertentangan dengan syariat Islam. Dalam ajaran Islam, agama yang diridai Allah Swt. adalah Islam, bukan yang lain.


Firman Allah Swt., "Sesungguhnya agama di sisi (yang diridai) Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.” (TQS. Ali-Imran [3]:19)


Wacana KUA melayani semua agama ini berasal dari ide sekularisme yang diusung oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Proyek ini nantinya akan makin menjauhkan umat Islam dari kehidupan. Orang yang telah terpapar paham pluralisme akan mudah bergonta-ganti agama. Keimanannya rapuh, tidak kokoh, mudah berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Kehidupan akhirat terlupakan, sementara dunia dikejar mati-matian.


Sabda Rasulullah saw., "Bersegeralah beramal sebelum datangnya rangkaian fitnah seperti sepenggalan malam yang gelap gulita, seorang laki-laki di waktu pagi beriman, di waktu sore ia telah kafir, dan di waktu sore beriman di waktu pagi menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan kesenangan dunia.” (HR. Ahmad No 4894)


Sistem kapitalis-liberalis yang diterapkan di negeri ini telah melahirkan pemimpin-pemimpin yang sekuler. Kebijakan yang diambil bukan berasal dari Islam, tetapi mengekor kepada peradaban Barat yang rusak dan merusak. Oleh karena itu tidak ada lagi sistem (hukum) yang layak diterapkan, selain sistem Islam. Sebab hanya Islam yang memiliki ajaran yang mulia. Salah satunya adalah menjaga akidah umat, agar umat tetap istikamah melaksanakan syariah secara kafah.

Wallahualam bissawab. []

Peran perempuan adalah ujung tombak dalam tatanan keluarga

Mereka adalah istri yang merawat rumah tangga suaminya, ibu yang mendidik anak-anaknya, anak yang wajib berbakti pada orang tuanya, hingga sebagai bagian dari anggota masyarakat yang memiliki peran aktif di dalamnya


Penulis Sri Nurhayati, S.Pd.I

Praktisi Pendidikan


Matakompas.com, OPINI -- Setiap 8 Maret menjadi hari peringatan perempuan sedunia. Pada tahun ini dalam peringatan Hari Perempuan PBB mengangkat tema, Invest in Wowen: Accelerate Progress (Berinvestasi pada Perempuan: Mempercepat Kemajuan). Pengambilan tema ini diharapkan dapat meningkatkan peran perempuan dalam membantu mewujudkan kesejahteraan dunia.


PBB menganggap investasi pada perempuan ini dapat membawa pada perubahan dan mempercepat transisi dunia. Hal ini karena perempuan memiliki jumlah populasi yang besar di dunia. Jumlah perempuan menurut data Bank Dunia pada akhir tahun 2022 49,68% penduduk dunia atau sekitar 3,95 miliar jiwa. Banyaknya jumlah perempuan ini menjadikan mereka tulang punggung perekonomian.


Di Indonesia sendiri, menurut Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan dan Rentan Kementerian PPPA Eni Widiyanti bahwa saat ini telah banyak capaian yang diraih oleh perempuan-perempuan Indonesia. Banyak perempuan yang berperan dalam berbagai bidang.


Namun, menurut beliau data masih menunjukkan adanya kesenjangan gender yang terbuka lebar. Untuk hal itu, Kemeterian PPPA menjadikan Hari Perempuan Internasional 2024 ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi, pentaheliks dengan akedemisi, dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat sipil agar kesetaraan gender dapat terwujud.


Demi mewujudkan semua itu, segala upaya telah dilakukan demi memanfaatkan peran perempuan ini, agar dapat mempercepat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti program pengembangan UMKM merupakan salah satunya. Negara didorong untuk berinvestasi terus digalakan. Begitu pun perempuan terus didorong untuk mengambil bagian dalam bidang ekonomi.


Perempuan terus didorong dalam mengambil bagian ini dengan terus dituntut untuk berkarya yang sejatinya adalah bekerja untuk menjadi mesin pencetak uang. Mereka yang memiliki penghasilan dianggap memiliki kontribusi yang penting dalam kemajuan ekonomi sebuah negara.


Peran Perempuan yang Sesungguhnya   


Perempuan dituntut dalam memajukan perekonomian dunia sesungguhnya adalah bentuk eksploitasi perempuan yang berbalut kata kontribusi. Ibarat racun berbalut madu, eksploitasi perempuan dibalut dengan kata-kata manis, mereka dianggap berkontribusi ketika memiliki penghasilan sendiri. 


Pandangan semacam ini, sesungguhnya justru hal yang berbahaya. Ini akan mendorong perempuan lebih sibuk di luar demi mencari penghasilan alias uang daripada menjalankan peran utamanya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga yang menjadi kewajiban mereka. 


Karena sesungguhnya peran perempuan adalah ujung tombak dalam tatanan keluarga. Mereka adalah istri yang merawat rumah tangga suaminya, ibu yang mendidik anak-anaknya, anak yang wajib berbakti pada orang tuanya, hingga sebagai bagian dari anggota masyarakat yang memiliki peran aktif di dalamnya.


Islam telah menetapkan dua peran penting perempuan, yaitu sebagai ibu dan pengelola rumah. Ibu adalah pendidik utama dan pertama bagi para buah hatinya. Ibu adalah peletak dasar jiwa kepemimpinan pada anak. Ibu mempersiapkan anak menjadi generasi pejuang. 


Sebagai seorang pengurus rumah tangga, perempuan juga dimuliakan. Lihat bagaimana jawaban Rasulullah saw. saat Asma’ binti Yazid menyampaikan kebimbangannya apakah peran istri di rumah akan sama mulia dengan peran laki-laki.


Rasulullah saw. bersabda, “Pahamilah, wahai perempuan, dan ajarkanlah kepada para perempuan di belakang kamu. Sesungguhnya amal perempuan bagi suaminya, meminta keridaan suaminya dan mengikuti apa yang disetujui suaminya setara dengan amal yang dikerjakan oleh kaum lelaki seluruhnya.”


Namun, hal ini bukan berarti peran utama perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga (ummun wa rabbah al-bayt) menjadikan dirinya tidak memiliki kiprah di tengah masyarakat. Karena, peran perempuan yang lain ini terdapat dalam firman Allah Swt. surat at-Taubah ayat 71. Bahwasannya Allah Swt. telah menetapkan bahwa perempuan memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam melakukan amar makruf nahi munkar atau aktivitas saling menasihati di tengah masyarakat. Mereka tolong-menolong (ta’awun) dalam menjalankan aktivitas yang menjadi pilar kehidupan bermasyarakat, termasuk keluarga di dalamnya. 


Allah Swt. telah memerintahkan bagi kaum laki-laki dan perempuan untuk melakukan aktivitas berdakwah, mengoreksi penguasa dan mengurusi urusan umat. Bagi perempuan, aktivitas ini merupakan wajib yang harus dilakukan di samping pelaksanaan kewajiban utama dan aktivitas pokoknya sebagai ibu dan pengatur urusan rumah.


Perempuan sebagai bagian dari anggota keluarga dan masyarakat mempunyai peran penting dalam menjaga keutuhan keluarga umat dari kerusakan akibat liberalisme yang telah membawa keluarga ke ambang kehancuran. Maka dari itu sudah seharusnya kita mengoptimalkan peran ini.


Peran Perempuan Sebagai Pembentuk Generasi


Pentingnya peran perempuan dalam sebuah peradaban sangat diperhatikan oleh Islam. Oleh karena itu, Islam memiliki aturan yang akan memudahkan seorang perempuan agar bisa berkontribusi dalam ranah publik tanpa meninggal fitrahnya sebagai seorang ibu dan menjalankan peran pentingnya, seperti, mewajibkan dan memerintahkan bagi seorang ayah untuk mencukupi nafkah ibu. Bahkan apabila ada seorang perempuan yang diceraikan dan pada saat yang sama ia sedang menyusui, maka wajib bagi ayah sang anak membayar upah penyusuannya (QS. Al-Baqarah ayat 234). 


Hal ini bertujuan agar ibu tidak perlu bekerja saat menyusui sehingga mengganggu hak anak mendapatkan penyusuan yang sempurna. Di sini pula menjadikan perempuan bisa mengembangkan potensinya tanpa terbebani dengan masalah mencari nafkah. Ketika dia menyusui anaknya, dia dapat melakukan aktivitas yang dia minati, seperti menuntut ilmu atau aktivitas yang ia minati. Selama hal itu tidak membuatnya melalaikan tugas utamanya.


Selain itu, untuk mengoptimalisasi peran ibu dalam menjalankan tugasnya mengasuh dan mendidik anak, ibu dibebaskan dari berbagai kewajiban seperti salat berjamaah di masjid, bekerja, berjihad, dan hukum-hukum lain yang akan menelantarkan fungsi keibuannya. Sehingga ia bisa menjalankan dan mengembangkan keahlian yang dimiliki.


Islam telah menetapkan aturan-aturan yang jelas terkait kehamilan, penyusuan, pengasuhan dan perwalian. Hal ini tak lain agar perempuan tetap dapat mengoptimalkan dan menjalankan peran utamanya dengan baik. Selain itu, Islam memiliki aturan yang sempurna dalam menjaga perempuan untuk tetap menjalankan kontibusi tanpa meninggalkan tugas utama mereka sebagai seorang ibu dan pengatur rumah tangga. Islam menjadikan Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaganya. 


Semua itu akan terwujud dalam penerapan aturan Islam kafah dalam bingkai khilafah. Peradaban kegemilang Islam yang akan kembali tegak di bumi ini. Wallahualam bissawab. []


Boikot terhadap produk fisik Israel itu perlu, tetapi boikot pemikiran yang membuat negeri-negeri muslim diam dan hanya menjadi penonton itu lebih diperlukan

Produk pemikiran yang dimaksud adalah nasionalisme, liberalisme, demokrasi, dan kapitalisme


Penulis Yuli Ummu Raihan

Aktivis Muslimah Tangerang


Matacompas.com, OPINI -- Datangnya bulan Ramadan tidak membuat zionis Israel menghentikan genosida terhadap saudara kita di Palestina khususnya Gaza. Justru zionis makin membabi buta melakukan aksinya hingga menyebabkan jumlah korban telah lebih dari 30.000 orang, kehancuran bangunan, dan Gaza darurat kelaparan.


Sebagai bentuk dukungan terhadap Gaza, muncul seruan untuk memboikot produk-produk yang terindikasi berasal atau terafiliasi dengan Israel. Pada momen Ramadan ini kurma asal Israel menjadi salah satu produk yang diboikot.


Ketua PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf menekankan bahwa aksi boikot ini tidak cukup berpengaruh pada ekonomi mereka. Perlu usaha yang lebih besar dari Indonesia dan negara-negara di dunia untuk memaksa Israel menghentikan serangannya. (TVOne.News, 9/3/2024).


Sementara Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto mengatakan, produk kurma buatan Israel hukumnya haram. Hal ini tercantum dalam Fatwa Nomor 83 Tahun 2923 tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.


Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozy (Gus Fahrur) ikut mendukung fatwa ini sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.


Israel adalah salah satu produsen kurma terbesar di dunia khususnya kurma jenis Medjool. Sepertiga dari total ekspor kurma produksi Israel dilakukan selama Ramadan. Namun sekarang mereka menghentikan iklan untuk mempromosikan kurma Medjool senilai USD 550.000. (Kumparan.com, 3/3/2024).


Boikot produk Israel sering dijadikan cara untuk mengekspresikan solidaritas terhadap Palestina. Boikot juga sebagai bentuk tekanan terhadap zionis untuk mengakhiri genosida.


Aksi boikot ini mungkin tidak bisa menghentikan kekejaman zionis, tetapi berhasil membuat mereka ketar-ketir. Setidaknya laporan Al Jazeera pada 2018 lalu mengungkapkan bahwa gerakan boikot berpotensi menimbulkan kerugian hingga US$11.5 miliar atau sekitar Rp180,48 triliun (asumsi kurs Rp15.694/US$) per tahun bagi Israel. (CNBC Indonesia, 19/11/2023).


Dalam beberapa waktu terakhir, misi prioritas diplomatik Israel adalah penanggulangan gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS). Bahkan, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah bertindak untuk melarang kelompok-kelompok yang mendukung gerakan boikot. Sebab berpotensi meningkatkan pengangguran.


Melansir dari The Jerusalem Post, Israel membantah bahwa gerakan boikot dapat merugikan mereka.  Justru mereka mengatakan hal ini akan menambah penderitaan rakyat Palestina.


Palestina Masih Berduka


Meskipun masih berada dalam kondisi memprihatinkan masyarakat Palestina tetap bersukacita menyambut bulan suci Ramadan. Tarawih pertama sekitar 35.000 jemaah memadati Masjidilaqsa.


Sayangnya zionis terus melakukan pembatasan kepada kaum muslim untuk beribadah, mereka dipukuli, dan hanya laki-laki berumur 40 tahun ke atas serta wanita yang bisa masuk masjid. (Tribunnews.com, 12/3/2024).


Kondisi masyarakat Palestina kian hari makin memprihatinkan. Mereka menunggu antrian syahid akibat serangan tiada henti dan tanpa hati dari zionis serta akibat bencana kelaparan.


Mereka telah berpuasa sejak lima bulan lalu tanpa sahur dan berbuka. Kalau pun ada bantuan tidak seimbang dengan kebutuhan mereka.


Mirisnya dunia hanya mengecam dan melakukan perundingan. Bahkan lembaga dunia PBB tidak bisa berbuat apa pun.


Boikot terhadap produk fisik Israel itu perlu, tapi boikot pemikiran yang membuat negeri-negeri muslim diam dan hanya menjadi penonton itu lebih diperlukan. Produk pemikiran yang dimaksud adalah nasionalisme, liberalisme, demokrasi, dan kapitalisme. Semua ini muncul karena adanya sekulerisme yaitu pemisahan agama dari kehidupan.


Akar masalah Palestina Israel dimulai ketika PBB yang dibidani Inggris mengizinkan entitas Yahudi  tinggal di Palestina. Sejak saat itu penderitaan rakyat Palestina terus terjadi. 


Paham nasionalisme berhasil mencerai-beraikan umat Islam. Tidak ada lagi umat Islam bagaikan satu tubuh. Sekat bangsa begitu kuat sehingga sesama muslim tidak bisa saling bantu. 


Kondisi Palestina dan umat Islam di belahan dunia mana pun tidak baik-baik saja sejak perisai mereka hilang. Umat Islam bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Menjadi rebutan penjajah dan tidak punya daya apa pun layaknya buih di lautan. Jumlahnya yang banyak tidak bisa berbuat banyak karena Allah telah cabut rasa takut dari jiwa musuh-musuh Islam. Semua ini karena umat Islam hari ini cinta dunia, dan takut mati. 


Standar perbuatan manusia adalah materi dan keuntungan. Kebahagiaan mereka adalah ketika mendapatkan kesenangan dunia sebanyak-banyaknya. Tidak peduli apakah Allah rida atau murka.


Ketika menolong saudara seiman tidak memberikan manfaat, tetapi justru mendatangkan mudharat maka tidak akan dilakukan. Padahal umat Islam wajib saling tolong menolong apalagi dengan kondisi mereka saat ini.


Tidak ada solusi lain untuk Palestina kecuali mengembalikan perisai yang telah lama hilang. Hal ini tidak akan terwujud selama kaum muslimin belum menyadari pentingnya persatuan umat di bawah panji Islam.


Untuk mewujudkan kesadaran ini dibutuhkan institusi bernama Khilafah. Dakwah syariah dan khilafah sangat dibutuhkan agar umat sadar dan terdorong untuk segera menegakkan khilafah.


Semua ini hanya bisa ditempuh dengan dakwah pemikiran yang menjadikan Islam sebagai landasan. Ketika umat bersatu, khilafah akan terwujud dan pembebasan Palestina melalui jihad akan terlaksana.

Wallahualam bissawab. []

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.