Articles by "Opini"

Tampilkan postingan dengan label Opini. Tampilkan semua postingan

 


Islam memiliki sistem ekonomi Islam yang menjamin kemudahan berusaha termasuk dalam penyediaan dana

Tentu saja tanpa riba karena Islam mengharamkan riba


Oleh Leihana

Ibu Pemerhati Umat


Matacompas.com, OPINI -- Ramadan adalah bulan suci yang sangat dirindukan umat Islam di seluruh dunia. Selain bertabur banyaknya pahala, beberapa muslim juga didesak banyak kebutuhan dan tingginya harga kebutuhan pokok.


Sudah sepantasnya ibadah puasa di bulan Ramadan mendidik pribadi umat Islam lebih bersahaja dengan pelatihan melawan hawa nafsu yang dijalani di siang hari. 


Namun, tidak bisa dimungkiri umat Islam di negeri ini terbiasa dengan tradisi meningkatkan bujet belanja untuk sekadar memasak makanan yang mengundang selera anak akan semangat sahur hingga ingin memberikan yang terbaik untuk di hari raya. 


Besarnya permintaan dan juga ada oknum yang mencurangi harga, membuat harga-harga kebutuhan pokok selalu melambung sejak menjelang awal Ramadan hingga hari raya. Meski sebagian masyarakat terbantu oleh adanya tunjangan hari raya (THR) bagi yang bekerja, tetapi kenaikan harga baru-baru ini membuat uang THR pun diduga tidak akan mencukupi kebutuhan tersebut. 


Mirisnya, ada banyak kalangan masyarakat terpaksa harus terlibat dengan pinjaman online agar tetap bisa bertahan di tengah kenaikan harga yang ugal-ugalan. Hal ini sudah diprediksi oleh Ketua Umum AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) Entjik S. Djafar memprediksi bahwa penyaluran dana pinjaman online akan meningkat di Ramadan 2024 hingga 12%. Hal ini juga diduga akan memicu inflasi dan kredit macet. (bisnis.com,3 Maret 2024)


Hal tersebut juga senada dengan proyeksi Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) penyaluran pinjaman online akan naik 11–13% sejak Ramadan 2024 hingga menjelang Lebaran selain desakan kebutuhan sehari-hari juga untuk kebutuhan mudik. (tirto[dot]id, 5 maret 2024)


Selain pinjaman untuk kebutuhan individu atau pribadi, ada juga pinjaman yang ditujukan untuk kebutuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ternyata OJK pun tengah menyoroti agar pinjaman bisa dialokasikan lebih besar untuk kebutuhan UMKM. Meskipun menurut data pinjaman untuk UMKM pun alami kenaikan di rentang tahun 2018–2023.(bisnis[dot]com,10 Maret 2024)


Ternyata kenaikan pinjaman online yang cukup signifikan di tahun 2023 itu juga salah satunya didominasi oleh UMKM. Menurut Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, Aman Santosa sebesar 38,39% nilai pinjaman online yang meningkat itu merupakan pembiayaan kepada pelaku UMKM. (cnbcindonesia, 10 juli 2023)


Pertumbuhan utang melalui pinjol bukan sesuatu yang baik, terlebih lagi diprediksi pinjol akan mengalami kenaikan pada bulan Ramadan. Pasalnya UMKM butuh modal untuk meningkatkan produksi akibat permintaan meningkat. Pinjol menjadi pilihan karena prosedur lebih mudah dibandingkan perbankan dan perusahaan pembiayaan. Mirisnya, pinjol juga berbunga, sesuatu yang diharamkan dalam Islam dan pada akhirnya akan merugikan dan membuat peminjam terlibat utang tak berkesudahan. 


Pada kondisi ideal memang secara alami harga naik karena banyaknya permintaan, tetapi kenaikan masih dalam jangkauan kemampuan daya beli masyarakat. Lain halnya dengan kondisi pasar menjelang Ramadan tahun ini yang bersamaan dengan pasca pemilu di mana harga kebutuhan pokok seakan beralih, bukan lagi naik, tetapi berganti harga. Terutama beras yang menjadi kebutuhan pokok utama rakyat Indonesia yang naik ugal-ugalan. 


Akan tetapi, tentunya faktor kenaikan harga itu bukan sekadar karena banyaknya permintaan menjelang Ramadan. Selain ada oknum spekulan yang menimbun, jelas kurangnya kontrol pemerintah dalam mengawasi dan mengatur distribusi yang tepat membuat mafia pasar berani menimbun jutaan ton beras untuk mengambil keuntungan besar di tengah kenaikan harga. 


Berutang, baik dalam ajaran Islam dan sistem saat ini memang diperbolehkan, bahkan menjadi solusi ketika kesulitan menutupi kebutuhan pokok. Hanya saja dalam ajaran Islam berutang dengan mekanisme riba seperti pinjaman perbankan dan online pada umumnya saat ini yang menerapkan bunga dalam pengembalian utangnya. Dosa riba termasuk dosa besar yang harus dihindari sekuat mungkin oleh kaum muslimin.


Namun, di sistem saat ini justru pemerintah mendorong rakyatnya berutang terutama bagi kalangan UMKM. Bahkan ketika angka pinjaman utang menurun justru disoroti untuk ditingkatkan. Sedangkan dalam ajaran Islam menjadikan negara sebagai raa’in (penanggung jawab), termasuk dalam menyediakan dana untuk UMKM. 


Negara berperan dalam mengembangkan usaha rakyat, sebagai salah satu sumber mata pencaharian rakyat.  Islam juga  memiliki sistem ekonomi Islam yang menjamin kemudahan berusaha termasuk dalam penyediaan dana. Tentu saja tanpa riba karena Islam mengharamkan riba. 


Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an;

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (TQS. Ali Imran [3]: 130)


Kontrol negara tentu saja benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok.

 

Negara juga seharusnya bertanggung jawab agar masyarakatnya tidak terjebak dalam utang yang menjerumuskan dan mengandung praktik haram ribawi. Akar permasalahannya tentu adalah karena sistem yang diterapkan saat ini adalah sistem sekuler yang menjauhkan Islam dari aturan kehidupan. Sistem pemerintahan juga mengadopsi sistem kapitalisme yang menjunjung tinggi kebebasan individu terutama bagi para pemilik modal. Sehingga tradisi meminjam uang dengan sistem ribawi justru dipelihara dan didorong untuk terus dilakukan oleh masyarakat dan pada akhirnya kembali masyarakat yang akan makin sulit hidupnya dan terbebani.


Tentu saja tidak ada jalan lain untuk memecahkan persoalan ini selain dengan menerapkan sistem Islam kafah agar terwujud tata kehidupan yang sejahtera dengan pengaturan negara yang bertanggung jawab untuk setiap kebutuhan individu masyarakat secara menyeluruh tanpa kecuali. 

Wallahualam bissawab. []

Peran agama dikerdilkan supaya masyarakat kehilangan rasa takutnya kepada Allah Swt.

Merasa bebas melakukan kemaksiatan sebab ketakwaanya sudah terkikis


Penulis Heni Ruslaeni

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Maraknya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan begitu memprihatinkan. Baru-baru ini ramai diberitakan, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh beberapa oknum guru di SMPN 3 Baleendah Kabupaten Bandung Jawa Barat pelaku dilaporkan ke kepolisian, karena diduga telah melakukan kekerasan seksual yang mana korbannya adalah anak di bawah umur. Pelaku merupakan Wakil Kepala Sekolah dan ternyata korbannya lebih dari 10 orang. (Bantenone, 8/3/2024)


Sangat mengiris hati setiap orang tua, apabila mengetahui anak perempuannya mengalami sebuah kekerasan seksual di tempat dia belajar oleh gurunya sendiri. Tak habis pikir, guru sosok yang semestinya menjadi pelindung anak didiknya, malah menjadi pelaku untuk memenuhi hasrat nafsu seksualnya. Bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi kasus kekerasan seksual terhadap anak tentu menyisakan trauma yang mendalam bagi korban. Mental dan psikologisnya dirusak oleh para pelaku yang mengintai di mana pun dan kapan pun.


Kasus kekerasan seksual yang terjadi ini adalah satu dari sekian banyak kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Kekerasan seksual bisa terjadi terhadap seorang murid oleh guru, murid oleh murid yang lain ataupun kekerasan seksual yang terjadi di luar wilayah sekolah. Hal ini terjadi secara berulang dan kasusnya  terus meningkat. 


Kejadian ini tentunya menjadi tanya bagi kita, ada apa dengan dunia pendidikan hari ini? Generasi penerus kita terancam dan sosok guru tidak lagi menjadi panutan. Selain itu hukum yang diterapkan seakan mati rasa, para penegak hukum yang tidak lagi menegakan hukumnya, seakan menutup mata akan keadilan, juga mengabaikan segala yang terjadi walaupun disertai bukti, ruang aman untuk korban kekerasan seksual seolah dianggap hal sepele. Sehingga membuat korban merasa bahwa sudah tidak ada lagi payung keadilan dalam negara. Seharusnya, ada sebuah pengkajian dari kasus ini, terlebih melihat akar masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.


Kasus ini adalah buah dari kehidupan di sistem saat ini. Kebebasan yang lahir dari akidah sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan rentan melakukan perilaku menyimpang dan tidak merasa bahwa perbuatannya dosa. Karena dengan cara pandang sekulerisme ini telah meminggirkan peran agama dari aturan dan kehidupan manusia termasuk dalam aspek sosial. Agama seakan dimandulkan dan hanya diizinkan mengatur ranah ibadah ritual saja. Peran agama dikerdilkan supaya masyarakat kehilangan rasa takutnya kepada Allah Swt. sehingga bebas melakukan kemaksiatan sebab ketakwaanya sudah terkikis.


Sementara, peran negara abai sebagai pengatur urusan dan pelindung utama bagi masyarakatnya termasuk anak. Sekalipun perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan bagian dari HAM (hak asasi manusia) yaitu hak atas keselamatan individu, keamanan pribadi dan perlindungan diri atas kehormatan dan martabat seseorang yang harusnya dijamin oleh negara, tetapi realitanya hak itu tidak ada. Bahkan negara membebaskan dan membiarkan konten asusila bertebaran di sosial media, mengundang para pelaku untuk melampiaskan syahwatnya melalui pemerkosaan, pelecehan seksual, dan sejenisnya. Tayangan dan pemberitaan di media benar-benar telah merusak generasi serta menodai aspek sosial masyarakat.


Penerapan sistem kehidupan sekuler liberal memungkinkan keimanan seseorang gampang memudar. Ini karena agama Islam tidak menjadi pedoman kehidupan. Alhasil, para pelaku kejahatan tidak merasa takut dan terikat dengan beratnya hisab di akhirat 


Sementara sistem Islam merupakan agama yang paripurna sekaligus memiliki serangkaian pengaturan sistemik dalam mengatasi persoalan kekerasan seksual terhadap masyarakat. Sistem Islam menerapkan paradigma yaitu dengan aspek pencegahan (prefentif) yang menetapkan sejumlah aturan hukum syara tentang pergaulan laki- laki dan perempuan. Di antaranya, menutup aurat secara sempurna, saat beraktifitas di area publik atau saat berhadapan dengan laki- laki yang bukan mahramnya, menundukan pandangan bagi laki-laki dan perempuan, larangan ber-khalwat, larangan perempuan untuk tabarruj, larangan laki- laki dan perempuan mendekati zina (pacaran), memerintahkan perempuan didampingi mahramnya saat berpergian lebih dari sehari semalam, memerintahkan untuk memisahkan tempat tidur anak jika telah berusia 10 tahun dan sebagainya.


Selain itu juga sistem Islam menerapkan aspek penanganan (kuratif) yaitu berupa penegakan sistem sanksi Islam oleh pihak negara. Terdapat dua fungsi hukum dan sanksi dalam Islam yakni zawajir (memberikan efek jera) dan jawabir (penebus dosa) bagi pelaku tindak kejahatan, jika dia ridho terhadap pelaksanaan sanksi tersebut dan benar-benar bertaubat pada Rabb-nya, sanksi Islam adil tanpa pandang bulu.


Begitupun dari aspek pendidikan dan pembinaan (edukatif) dilakukannya oleh negara yaitu melalui pemberlakuan sistem pendidikan dan kurikulum berbasis akidah Islam. Individu dan masyarakat akan terbina dengan Islam sehingga menjadikan syariat Islam sebagai standar perbuatan bukan liberal, ketika individu bertakwa masyarakat aktif berdakwah dan amar makruf nahi mungkar maka kejahatan dan kriminalitas bisa terminimalisasi dengan baik. Aturan dalam semua aspek tersebut tidak akan berjalan tanpa peran negara karena Negara pihak yang paling bertanggung jawab melaksanakan dan mewujudkan perlindungan dan keamanan bagi rakyatnya, termasuk anak, sistem pendidikan dan tata pergaulan Islam pun tidak bisa terlaksana tanpa kehadiran negara sebagai penerap syariat secara kafah. Wallahualam bissawab. []


Hanya Islam solusi tuntas terhadap problem kekerasan seksual ketika semua pihak perlindungan, pencegahan, penanganan edukasi dan sanksi dijalankan secara utuh oleh negara sehingga akan mencegah dari segala bentuk kekerasan. 

Wallahualam bissawab. []


Kenaikan PPN ini adalah suatu keniscayaan dalam sistem ekonomi kapitalis

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis


Penulis Normah Rosman

(Pemerhati Masalah Umat) 


Matacompas.com, OPINI -- "Hancurnya suatu negara ditandai dengan pajak yang semakin tinggi"

(Ibnu Khaldun) 


Pernyataan di atas patut untuk direnungi bersama demi kelangsungan negeri kita tercinta. Pasalnya, Dilansir dari tirto[dot]id (8/3/2024), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membeberkan seluruh kebijakan pemerintahan Joko Widodo akan kembali dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Hal ini juga termasuk kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan dipastikan naik pada 2025 sebesar 12%. Kenaikan ini mengacu pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% dinaikkan menjadi 11% dan mulai berlaku pada 1 April 2022. Lalu akan dinaikkan Kembali sebesar 12% selambat-lambatnya pada 1 Januari 2025 mendatang. 


Airlangga Hartato selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, memastikan jika kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada 2025 mendatang dipastikan tidak ada penundaan. Airlangga juga mengatakan jika kenaikan pajak ini sudah menjadi keputusan masyarakat yang memilih pemerintahan baru dengan program-program keberlanjutan dari Presiden Joko Widodo. Keputusan ini berdasarkan pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP. Pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan tarif PPN mulai dari 5% hingga 15%, melalui penerbitan peraturan pemerintah (PP) setelah mengadakan pembahasan dengan DPR, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat 3 UU PPN (cnbcindonesia, 8/3/2024).


PPN Naik Lagi


Kenaikan pajak yang digadangkan akan dilakukan pada tahun 2025 mendatang, tentu sangat memberatkan masyarakat. Tak pelak, baru-baru ini kenaikan tarif listrik, BBM, tarif tol dan lainnya sudah sangat memberatkan masyarakat. Apalagi dengan adanya kenaikan pajak pada tahun 2025 nanti, tentunya akan membuat harga makin melambung. Mengingat konsumenlah yang akan menanggung imbas dari kenaikan pajak itu. Berbicara tentang konsumen di Indonesia, kebanyakkan berasal dari ekonomi menengah ke bawah, sehingga kita sudah bisa menebak arahnya ke mana? Ya, yang membiayai negara ini adalah mereka.


Kenaikan PPN ini adalah suatu keniscayaan dalam sistem ekonomi kapitalis. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Di Indonesia, pajak mengcover 80% APBN, yang berarti negara ini dijalankan dengan uang dari rakyat. Sehingga jika terjadi devisit anggaran maka, jalan satu-satunya adalah dengan menaikkan pajak itu sendiri. Mirisnya lagi, pendapatan negara yang bersumber dari pajak terhadap rakyat, rawan dikorupsi. Dengan adanya korupsi ini tentu target pajak tidak akan tercapai, dan imbasnya kenaikan pajak akan diberlakukan lagi demi menutupi biaya operasional negara. 


Pajak sebagai sumber pendapatan utama negara adalah kebijakan yang salah. Karena Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Sehingga dengan mengelolah seluruh kekayaan alamnya, mampu untuk mengcover semua APBN dan memberikan pelayanan kesehatan serta pendidikan gratis bagi seluruh penduduk Indonesia. Namun, kenyataannya sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh korporasi. Menurut data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga (8/2022), dari 53 juta hektar penguasaan lahan yang diberikan oleh pemerintah, hanya 2,7 juta hektar yang diperuntukkan bagi rakyat sedangkan sisanya 94,8% diberikan kepada korporasi. 


Pajak Dalam Islam


Islam adalah agama yang sempurna sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3, “Telah kusempurnakan agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku, dan telah kuridhai Islam itu menjadi agama bagimu.” Islam bukan hanya sekedar agama yang mengatur tentang ibadah, tetapi juga sebagai pedoman hidup manusia di dunia ini. Mulai dari individu hingga negara. Islam memiliki sistem ekonomi sendiri yang mampu membuat masyarakatnya sejahtera tanpa terkecuali dan negaranya kuat tanpa tersandera utang dan oligarki.


Istilah pajak dalam fiqih Islam, dikenal dengan djaribah. Syaikh ‘Abdul Qadim Zallum, mendefinisikan pajak sebagai harta yang diwajibkan Allah kepada kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos yang diwajibkan kepada mereka dalam kondisi ketika tidak ada harta di baitul maal kaum Muslimin untuk membiayainya (Al-Amwal fi Daulati al-khilafah). Namun kekosongan baitulmal sangat jarang terjadi karena Khilafah mempunyai sumber pendapatan tetap yang berlimpah tanpa harus memungut pajak pada rakyatnya.


Adapun sumber pendapatan tetap khilafah untuk mengisi baitu maal, yakni: (1) Fai’ (Anfal, Ghanimah, Khumus);  (2) Jizyah; (3) Kharaj; (4) ‘Usyur; (5) Harta milik umum yang dilindungi negara; (6) Harta haram pejabat dan pegawai negara; (7) Khumuz Rikaz dan tambang; (8) Harta orang yang tidak punya ahli waris; (9) Harta orang murtad. Semua ini merupakan pendapatan tetap negara, yang akan digunakan untuk membayai operasional negara, mensejahterahkan rakyat dan melindungi rakyat dan negara. 


Pajak hanya diberlakukan jika baitulmal kehabisan dana. Namun hanya bersifat insidental, sampai kewajiban dan pos tersebut bisa dibiayai atau bailtulmal telah mampu untuk mencover biaya yang dibutuhkan. Meskipun beban tersebut menjadi kewajiban kaum muslim, tapi tidak semua kaum Muslim menjadi wajib pajak, apalagi non-Muslim. Pajak hanya berlaku bagi kaum Muslim yang mampu. Mampu yang dimaksud adalah kelebihan setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya yang proporsional, atau sesuai dengan standar hidup mereka di wilayah tersebut. Namun jika tidak mempunyai kelebihan maka tidak wajib pajak. 


Pajak dalam Islam bukan untuk menekan pertumbuhan, menghalangi orang kaya, atau menambah pendapatan negara, kecuali diambil semata untuk membiayai kebutuhan yang ditetapkan oleh syarak. Negara Khilafah juga tidak akan menetapkan pajak langsung seperti PPN, pajak barang mewah, pajak jual beli dan pajak lainnya. Khilafah juga tidak menetapkan biaya dalam pelayanan publik seperti, biaya kesehatan, pendidikan dan keamanan. Semuanya diberikan gratis dan yang terbaik. Negara juga tidak akan memungut biaya administrasi, termasuk denda layanan publik seperti PLN, PAM dan lainnya. 


Dengan adanya pendapatan tetap negara, dan baitul maal memiliki dana, maka sepanjang itu juga, pajak tidak diberlakukan oleh khalifah. Pajak hanya berlaku jika keadaan baitulmal kosong, dan ada pengeluaran darurat yang sesuai syarak. Dengan begini maka rakyat tidak akan terbebani oleh pajak. Wallahualam bissawab. []


Maka untuk mengatasi kekerasan seksual ini kita harus menerapkan seluruh syariat Islam secara kafah

Tidak bisa secara parsial karena seluruh aturan yang berlaku itu saling mendukung


Penulis Ummu Aidzul

Tenaga Pendidik

 

Matacompas.com, OPINI -- Bak tersambar petir di siang bolong. Dunia pendidikan kembali tercoreng akibat kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Beberapa oknum guru SMPN 3 Baleendah telah dilaporkan kepada pihak kepolisian karena melakukan kekerasan seksual kepada anak dibawah umur. Salah satu pelaku dikabarkan adalah seorang wakil kepala sekolah. Jumlah korban diperkirakan mencapai 10 orang. Namun pihak sekolah justru menutupi, selain itu korban dan keluarga justru mendapat tekanan dan tidak memperoleh pengayoman dari pihak sekolah. (Hayoo.id, 29/02/2024)


Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah telah terjadi berulangkali. Berdasarkan data yang tercantum di laman kompas.id 16 Desember 2023, di sepanjang tahun 2023 saja terjadi 136 kasus kekerasan seksual di sekolah yang terhimpun media massa. Jumlah ini bisa jadi lebih banyak karena tidak semua korban mau melaporkan kejadian mengerikan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu justru menjadi tempat predator mencari mangsa.


Pemerintah sudah melakukan beragam upaya untuk mengatasi kasus kekerasan seksual ini. Dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ancaman pelakunya dapat dikenakan pidana penjara paling lama selama 4 tahun dan atau denda Rp50 juta. Sementara yang paling berat adalah hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun dan atau denda Rp300 juta. Sungguh tidak setimpal dengan trauma yang akan dirasakan korban selama seumur hidupnya. Pantaslah tindak kejahatan ini terus berulang. Karena sanksi yang diberlakukan negara terhadap pelaku tidak berefek jera, bahkan bisa terjadi jual beli hukum jika pelaku adalah orang berduit dan terpandang di tengah masyarakat.


Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum pendidik atau orang terdekat korban adalah akibat  sistem sekuler kapitalisme yang diterapkan saat ini. Sistem yang memisahkan aturan agama dari tatanan kehidupan, baik dalam keluarga, lingkungan masyarakat, lembaga pendidikan atau pemerintahan. Agama hanya dilakukan sebatas ibadah ritual semata seperti salat, puasa, zakat dan hanya mengatur aspek individu saja. Sedangkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara menggunakan aturan buatan manusia berasal dari akalnya yang terbatas. Sistem ini juga mengakibatkan rendahnya keimanan seseorang, menjadikan individu bertindak semaunya sendiri tanpa takut untuk melanggar norma agama (syariat).


Di negara pengusung kapitalisme sendiri seperti Amerika, pelaku kekerasan seksual pada anak tidak mendapatkan hukuman mati tetapi justru dilakukan hukuman kebiri. Bahkan Indonesia pernah mewacanakan hukuman ini karena persoalan kekerasan seksual tak pernah teratasi. Hukuman kebiri sendiri menjadi kontroversi karena sesungguhnya tidaklah manusiawi karena akan menghalangi hasrat biologis yang ada pada diri manusia itu sendiri.


Berbeda dengan sistem Islam yang memiliki langkah preventif dan kuratif dalam mengatasi kasus kekerasan seksual ini. Langkah preventifnya yaitu: Pertama, sistem Islam akan menanamkan akidah yang kuat sehingga setiap individu akan merasa diawasi oleh Allah Swt. dan menyadarkan bahwa setiap amal perbuatannya akan mendapatkan balasan. Hal ini akan menghasilkan sikap hati-hati dalam diri individu.


Kedua, masyarakat yang senantiasa melakukan amar makruf nahi mungkar dengan keadaan di sekitarnya. Sehingga individu akan merasa takut melakukan hal yang melanggar norma.


Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman." (HR Muslim)


Ketiga, negara Islam akan menerapkan syariat termasuk dalam aturan ijtima'i atau pergaulan. Di mana kehidupan laki-laki dan perempuan akan terpisah. Adanya kewajiban ditemani mahram jika seorang perempuan bepergian. Kemudian ada kewajiban menutup aurat bagi perempuan dan laki-laki dan perintah untuk menundukkan pandangan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS An-Nur ayat 30 dan 31: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."


"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) ..."


Di samping itu, negara juga akan menerapkan sistem pendidikan Islam yang akan menghasilkan individu yang bersyaksiyah Islam, baik pola pikir atau pola sikapnya. Sementara dalam regulasi media, negara akan melarang konten yang membangkitkan syahwat atau naluri berketurunan.


Selanjutnya adalah langkah kuratif berupa penerapan sanksi yang sangat tegas bagi pelaku kekerasan seksual. Sanksinya sama dengan pelaku zina yakni dicambuk 100x jika belum menikah dan dirajam sampai mati jika sudah menikah (QS. An-Nur ayat 2). Tujuannya untuk mencegah berulangnya kasus yang serupa dan menjadi penebus dosa bagi pelakunya (efek jawazir dan jawabir).


Maka untuk mengatasi kekerasan seksual ini kita harus menerapkan seluruh syariat Islam secara kafah. Tidak bisa secara parsial karena seluruh aturan yang berlaku itu saling mendukung. Aturan dalam bidang pendidikan dan pergaulan terkait dengan bidang ekonomi dan politik. Jika seluruhnya diterapkan bisa dipastikan kasus kriminal seperti kekerasan seksual akan bisa diminimalisir bahkan tidak ada. Bahkan keberkahan akan Allah limpahkan dari langit dan bumi. Allah Swt. telah berfirman dalam QS. Al A'raf ayat 96:  "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan Melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi..."

Wallahualam bissawab. []

Negara yang menerapkan aturan Islam secara sempurna akan melarang dengan tegas pengurusan masalah pangan oleh korporasi atau pihak swasta

Sehingga, kestabilan harga akan tercipta


Penulis Fitria Rahmah, S.Pd.

Pendidik Generasi dan Aktivis Muslimah


Matacompas.com, OPINI -- Melonjaknya harga beras sebetulnya bukanlah hal yang baru. Berulangnya inflasi harga pangan seperti ini membuat masyarakat tak lagi aneh dengan fenomena yang ada. Terlebih jika menghadapi momentum tertentu, misalnya saat-saat menjelang Pemilu, di mana terdapat suatu tradisi bagi-bagi sembako oleh para calon legislatif (caleg). Momentum lainnya adalah ketika akan memasuki puasa Ramadan dan Lebaran. Atau pun karena kondisi tertentu seperti gagal panen yang disebabkan oleh iklim, ataupun panjangnya rantai distribusi, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya permainan para tengkulak dengan menyimpan stok demi meraup keuntungan lebih besar.


Melansir dari media online idxchannel, Senin, 19 Februari 2024, Stok beras di beberapa agen beras dan mini market belakangan terjadi kelangkaan. Agen beras menduga kelangkaan tersebut karena musim kampanye Pilpres dan Pileg yang memborong beras untuk bantuan sosial (bansos).


Tak hanya terjadi di Jakarta, di daerah lain pun diketahui terjadi kelangkaan dan kalaupun tersedia harganya lebih tinggi dari biasanya. Seperti di Kabupaten Bandung, Rizal salah seorang agen beras mengatakan banyak faktor, salah satunya jumlah pasokan dari produsen yang berkurang.


Rizal menyebutkan, saat ini memang bukan waktunya panen raya dan kesulitan para pedagang untuk mendapatkan pasokan beras pun sempat tersendat sejak Januari 2024. Rizal pemasok beras di daerah Banjaran Kabupaten Bandung tersebut mendatangkan beras dari para petani beras di Garut, Jawa Barat.


Kejadian berulang ini menunjukkan ketidaksigapan pemerintah mengatasi semua persoalan, terutama masalah pangan. Kebijakan yang diambil bukan solusi yang solutif. Meskipun banyak program yang diambil sebagai upaya untuk menstabilkan harga pangan terutama beras. Namun nyatanya, program-program tersebut tidak mampu membuat harga beras stabil. Yang ada adalah harga beras makin mengganas.  


Salah satu program yang dibuat pemerintah sebagai upaya untuk menstabilkan harga beras adalah dengan melakukan impor beras. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat bahwa sepanjang 2023, pemerintah melakukan impor beras sebanyak 3,06 juta ton, meningkat 613,61% dibandingkan 2022. Pada 2024 ini, Presiden Jokowi meminta Badan Pangan Nasional untuk menugaskan Bulog melakukan importasi sebesar dua juta ton untuk pemenuhan cadangan beras pemerintah (CBP). Selama Januari 2024, sudah dilakukan impor yang nilainya mencapai USD279,2 juta.  Angka tersebut melonjak sebesar 135,12% secara tahunan (yoy) dibandingkan Januari 2023 yang sebesar USD118,7 juta.


Namun pada kenyataannya, impor besar secara besar-besaran ini tidak mampu mereda harga beras yang semakin mengganas. Data dari panel harga Bapan Pangan Nasional (BPN) hingga 07 Maret 2024 menunjukkan rata-rata harga beras premium dari berbagai provinsi mencapai Rp16.490/kg, dengan harga paling mahal di Provinsi Papua Tengah senilai Rp24.000/kg. Sedangkan beras medium rata-rata harganya Rp14.320/Kg.


Inilah wajah sesungguhnya dari tata kelola ekonomi kapitalisme, di mana kebijakan yang diambil tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Bahkan, tidak menutup kemungkinan malah menimbulkan permasalahan baru. Hal ini dikarenakan solusi dalam sistem ini sarat akan kepentingan. Kepentingan akan para penguasa dan pemilik modal. Sebab, penguasa dalam sistem ini hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator, bukan penanggung jawab urusan rakyat. 


Sehingga tidak heran jika fenomena ini terus berulang. Sebab, kebijakan yang dibuat selalu disesuaikan agar dapat menguntungkan para importir ataupun pemilik modal. Bahkan tak jarang dari penguasa yang berperan sebagai pengusaha sekaligus. Oleh karena itu, mustahil akan tercipta kestabilan pangan. Maka, keadilan bagi seluruh rakyat adalah hal yang utopis dalam sistem kapitalis. Karena hanya para penguasa dan pengusahalah yang akan hidup sejahtera.


Padahal pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan negara harus menetapkan kebijakan yang strategis, bukan sebaliknya kebutuhan rakyat dipolitisasi seperti pembagian beras bansos. Fenomena yang sedang berlangsung di tengah impitan ekonomi yang begitu besar hanya akan membuat rakyat makin menderita dan tertindas.


Selama sistem ini masih eksis, maka selama itu pulalah fenomena ini akan terulang dan terulang lagi. Oleh karena itu, untuk mengakhiri penderitaan dan tidak terus menerus tertindas adalah dengan menghentikan fenomena ini secara tuntas. Hal yang harus dilakukan adalah dengan keluar dari sistem kapitalis dan masuk ke dalam sistem Islam secara menyeluruh.


Sebab, hanya sistem Islam yang mampu menciptakan kestabilan pangan. Islam akan mengatur sedemikian rupa distribusi pangan agar terjangkau semua masyarakat. Selain itu, penguasa dalam paradigma Islam adalah sebagai penanggung jawab urusan rakyat bukan sebagai regulator ataupun fasilitator. Maka, kebijakan yang dibuat akan berorientasi pada kepentingan rakyat.


Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.: “Imam (khalifah) adalah rain (pengurus rakyat) dan Dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” 


Maka negara yang menerapkan aturan Islam secara sempurna akan melarang dengan tegas pengurusan masalah pangan oleh korporasi atau pihak swasta. Sehingga, kestabilan harga akan tercipta. Selain itu, untuk menstabilkan harga dan pasokan beras tetap aman, negara akan menerapkan kebijakan yang tidak membuat petani atau rakyat merugi. 


Negara akan mengawasi secara langsung produksi beras yang dilakukan oleh petani. Data yang akurat akan dimiliki oleh negara terkait kebutuhan pangan dalam negeri dan kemampuan lahan pertanian dalam memproduksi beras untuk menjaga pasokan pangan tetap aman. Kebijakan impor akan dilakukan apabila pasokan pangan dalam negeri tidak mencukupi dan akan segera dihentikan aktivitasnya ketika pasokan pangan sudah kembali pulih.


Kebijakan pertanian dilakukan dengan mekanisme intensifikasi dan ekstensifikasi. Hukum pertanahan akan diterapkan agar pemanfaatan lahan dapat optimal. Dan para petani akan mudah dalam memiliki lahan yang bisa digunakan untuk memproduksi kebutuhan pangan.


Untuk menjaga harga agar dapat dijangkau oleh seluruh rakyat, negara akan mengawasi secara langsung proses pendistribusiannya. Sehingga, para penjual tidak akan menimbun beras demi keuntungan yang lebih besar. Para tengkulak akan dilarang keberadaannya dan praktik ribawi akan dihapuskan, sehingga para petani, penjual akan mendapatkan modal tanpa unsur riba. Jika ada pelanggaran yang terjadi akan diberlakukan sanksi Islam secara tegas tanpa pandang bulu, berlaku sama untuk seluruh rakyat. 


Keseriusan negara dalam mengawasi pasokan pangan, proses produksi dan distribusi akan mewujudkan kedaulatan pangan. Sebab, penguasa berperan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai pengurus dan penanggung jawab urusan rakyat. Disaat inilah akan tercipta keadilan bagi seluruh rakyat dan kesejahteraan akan tercipta secara nyata.

Wallahualam bissawab. []

Keadaan ini tentu membuat banyak masyarakat makin terbebani di tengah keadaan ekonomi yang kian hari kian sulit

Karena sebelumnya pun harga-harga kebutuhan pokok lainnya melambung tinggi


Penulis Mariah

Pendidik Generasi


Matacompas.com, OPINI -- Belakangan ini masyarakat kembali dipusingkan dengan harga beras yang melambung tinggi. Selain itu, kelangkaan beras pun terjadi di beberapa wilayah. Sebagaimana dilansir media online IDXChannel - Stok beras di beberapa agen beras dan mini market belakangan terjadi kelangkaan. Mereka menduga hal ini karena adanya musim kampanye Pilpres dan Pileg yang memborong beras untuk bantuan sosial (bansos).


Tak hanya di Jakarta, daerah lain pun mengalami kelangkaan beras. Kalaupun ada pasti harganya lebih tinggi dari biasanya. Seperti di Kabupaten Bandung, Rizal, salah seorang agen beras mengatakan banyak faktor yang menyebabkan kelangkaan beras, salah satunya jumlah pasokan dari produsen yang berkurang.


Beras merupakan bahan pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Lantas bagaimana jadinya jika bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat sulit didapat atau jikapun ada harganya mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, tentu hal tersebut menambah beban berat pada rakyat. 


Permasalahan kenaikan harga beras berikut kelangkaannya di Indonesia, seringkali disangkutpautkan dengan perubahan iklim, seperti akibat dari el nino yang mengakibatkan produksi beras menurun, kelangkaan beras terjadi, dan harga beras pun melambung tinggi. Padahal permasalahan beras juga sangat erat kaitannya dengan kebijakan negara terhadap aspek produksi beras berikut pendistribusiannya. Selain itu, musim kampanye pilpres dan pileg yang memborong beras untuk bantuan sosial (bansos) pun menambah masalah kelangkaan dan kenaikan harga beras ini. Keadaan ini tentu membuat banyak masyarakat makin terbebani di tengah keadaan ekonomi yang kian hari kian sulit. Karena sebelumnya pun harga-harga kebutuhan pokok lainnya melambung tinggi. 


Untuk mengatasi masalah ini, sebenarnya pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, Pertama, Mengadakan operasi pasar. Pada operasi pasar, pemerintah biasanya menambah stok beras agar cukup untuk masyarakat sehingga harga jual beras tidak naik. Namun, terkadang masih dijumpai oknum distributor nakal yang menimbun stok beras agar harga jual tetap naik. 


Kedua, Pasar murah. Ini adalah program pemerintah. Misalnya kegiatan yang dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) yang menjual bahan pangan kepada masyarakat secara langsung dengan harga di bawah harga pasar atau dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Sayangnya, kegiatan ini tak selalu efektif karena kurangnya informasi ke masyarakat, jumlahnya yang tak sepadan dengan kebutuhan masyarakat, atau ada oknum pedagang yang menyamar menjadi konsumen untuk membeli barang murah yang kemudian dijual kembali.


Ketiga, Pemberian Bantuan Sosial (Bansos). Ini adalah salah satu upaya yang juga rutin diberikan pemerintah setiap tahunnya. Bantuan ini diberikan kepada sebagian kecil masyarakat dengan harapan mampu mengurangi beban hidupnya. Faktanya, bantuan yang diberikan hanya mengurangi beban pada bulan itu saja dan rakyat tetap mendapatkan kesulitan hidup pada bulan selanjutnya.


Kebijakan-kebijakan tersebut rupanya tidak menjadi solusi bagi permasalahan yang ada, karena siklus dari kenaikan harga sering terjadi kembali. Hal ini menunjukkan bahwa negara gagal dalam menjamin kebutuhan pangan yang murah dan terjangkau untuk masyarakat. Persoalan apapun yang dihadapi negara seharusnya tidak menjadikan alasan bagi negara untuk tetap melakukan berbagai macam upaya dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan. Negara seharusnya mampu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan dengan berbagai cara sehingga masyarakat selalu terpenuhi kebutuhan akan bahan pangan dengan mudah dan terjangkau.


Namun hal tersebut mustahil terwujud dalam sistem ekonomi kapitalis pada saat ini. Kapitalisme memberikan kebebasan mutlak bagi setiap individu untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Sehingga tak jarang negara mendahulukan orang-orang yang memiliki kepentingan demi keuntungan dan mengabaikan kepentingan rakyatnya. Kemampuan negara dalam mengelola pangan dan harga pangan dalam hal ini beras sebagai makanan pokok harus dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Tersedianya pangan sangat terkait dengan kebijakan masalah pertanian berikut faktor pendukungnya. 


Dalam sistem ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat diupayakan pengelolaannya dengan maksimal. Seperti dalam segi lahan produksi bahan pangan yaitu tanah. Tanah tidaklah dibiarkan menganggur, jika ada tanah mati dan dihidupkan oleh seseorang, maka akan menjadi miliknya. Kemudian jika seseorang memiliki lahan kosong namun tidak dikelola selama 3 tahun berturut-turut, maka lahan tersebut dapat diambil alih oleh negara untuk kemudian dikelola yang kemudian hasilnya untuk kepentingan rakyat.


Adapun terkait penyediaan faktor yang mendukung pertanian, maka negara akan menyediakannya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang. Bahkan negara akan membuat kebijakan, yang dapat menjamin terciptanya harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Negara juga akan mencegah tindakan penimbunan produk-produk pertanian dan kebutuhan pokok lainnya serta menindak secara tegas bagi semua pihak yang melanggar aturan tersebut.


Begitulah solusi Islam dalam mengatasi kenaikan harga beras. Semua solusi kembali kepada penerapan syariat Islam secara keseluruhan. Akan sulit rasanya masyarakat mendapatkan solusi tuntas atas semua permasalahan selama Islam tidak menjadi pedoman hidup.


Wallahualam bissawab. []


Berbeda dalam sistem Islam. Penguasa hadir untuk mengurus urusan umat

Sebab mereka diamanahi untuk mengatur segala keperluan masyarakat termasuk bahan makanan pokok

 

Penulis Verawati

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- "Mahal banget!" atau "Mahal ya?" Kata-kata sepert itu atau semisalnya nyaris terus dilontarkan oleh para ibu saat belanja di setiap toko atau pusat perbelanjaan kebutuhan pokok. Bagaimana tidak? Semua harga-harga terus naik. Apalagi menjelang Ramadan ini, semua naik.


Ya, seakan sudah menjadi tradisi. Setiap menjelang Ramadan dan saat bulan ramadan harga-harga kebutuhan pokok terus naik. Terutama beras, tahun ini mengalami kenaikkan yang sangat besar. Sepanjang awal tahun ini, harga beras sendiri sudah mengalami kenaikan yang tinggi. BPS menyebut tingkat inflasi secara umum pada Februari 2024 mencapai 2,75% year on year dan 0,37% month-to-month. Secara bulanan, beras mengalami inflasi sebanyak 5,32% dengan andil 0,21% terhadap inflasi umum. Sementara secara tahunan, beras berkontribusi terhadap inflasi sebesar 0,67%. (CNBC,01/03/2024).


Pertanyaannya adalah bagaimana bisa menjalankan puasa dengan khusyuk, kalau untuk makan sahur atau berbuka saja tidak ada yang dimakan? Atau sulit didapatkan? Padahal bulan ramadan kita diminta untuk optimal dalam ibadah. Berlomba-lomba untuk beramal sholeh dan lain sebagainya. Ya kenaikan harga-harga ini jelas akan mengganggu kekhusyukan dalam ibadah di bulan mulia ini.


Ada banyak faktor kenapa harga-harga kebutuhan pokok naik di bulan ramadan. Misalnya beras, dikarenakan belum panen raya. Kalaupun ada beberapa yang panen tetapi hasilnya sedikit. Juga faktor cuaca, dan lain sebagainya. Selain itu, adanya permainan di pasar komoditi (saham) yang akhirnya menimbulkan lonjakan harga. Hal lain adalah adanya perilaku konsumtif saat puasa dan juga adanya semangat sedekah dan berbagi di bulan Ramdan.


Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Ramadan. Salah satunya adalah hadis tentang sedekah atau memberi makan. "Barangsiapa memberi perbukaan (makanan atau minuman) kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang yang berpuasa tersebut." (HR. Ahmad)


Tentu untuk mendapatkan kekhusyukan dalam ibadah puasa tidak bisa dilakukan secara individu saja, perlu adanya peran negara. Untuk gagal panen, pengawasan harga-harga di pasar, adanya distorsi pasar seperti kecurangan, penimbunan, dan adanya permainan di pasar komoditi. Sangatlah membutuhkan peran negara secara langsung. Karena hanya negara yang mampu mengatasinya. Begitu pun dengan perilaku dan sikap individu masyarakatnya. Bisa dididik oleh pendidikan dari pemerintah. Bagaimana menjadikan individu yang berkepribadian islam.


Hanya saja, peran negara dalam sistem demokrasi-kapitalisme dikerdilkan. Negara tidak bisa secara leluasa menangani berbagai masalah terutama ekonomi. Sebab semuanya sudah diserahkan kepada pihak pemodal (kapital). Para tengkulak dan cukonglah yang berkuasa dalam perberasan, dan permainan harga di pasar komoditas dimainkan oleh para broker atau mafia. Individu pun tidak dididik untuk berkepribadian Islam secara benar.


Berbeda dalam sistem Islam. Penguasa hadir untuk mengurus urusan umat. Sebab mereka diamanahi untuk mengatur segala keperluan masyarakat termasuk bahan makanan pokok. Negara Islam akan menyiapkan kebutuhan pokok pada bulan-bulan yang membutuhkan jumlah banyak. Mengatur pertanian, agar saat-saat dibutukan dengan jumlah banyak komoditasnya tetap ada dan memenuhi  permintaan. Mengawasi pasar dari berbagai kecurangan, penimbunan, licik dalam jual beli, dan lain sebagainya.


Negara juga hadir untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap masyarakat. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang benar-benar diminta untuk fokus beribadah. Gaya hidup yang konsumtif hanya akan membawa pada permintaan tinggi sehingga harga pun naik. Masyarakat dididik untuk memiliki pola hidup yang sewajarnya dan tidak konsumtif.


Pada akhirnya ibadah apapun termasuk ibadah mahdhoh perindividu pun membutuhkan kehadiran negara Islam. Tanpanya sulit sekali mendapatkan kekhusyukan dalam menjalankannya. Justru sebaliknya kesulitan, ketidaksenangan, penderitaan, dan lain sebagainya terus menggelayuti umat. 

Wallahualam bissawab. []


Ini bisa dilihat dari fenomena caleg yang rela kehilangan harta demi mencalonkan diri

Segala sesuatu di dalam pemilu butuh biaya besar, tidak ada yang gratis, terutama dukungan atau suara rakyat


Penulis Iin Indrawati

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Belum lama ini, pemilihan umum (pemilu) 2024 telah diselenggarakan di Indonesia. Dari hasil pemungutan suara, sudah tentu tidak semuanya sesuai dengan harapan para calon legislator (caleg) yang mengikuti pemilihan legislatif. Ada calon yang bahagia karena telah berhasil memperoleh banyak suara, sehingga lolos menjadi wakil rakyat. Namun ada juga yang kecewa karena gagal.


Beberapa caleg dan tim suksesnya (timses) yang gagal tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ada yang mengalami depresi bahkan berujung bunuh diri. Ada juga yang menarik kembali pemberian yang telah diberikannya kepada masyarakat sebelum pemilu dilaksanakan. 


Seperti yang terjadi di Subang. Seorang calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat, beserta timsesnya, membongkar jalan dan gorong-gorong yang sebelumnya ia bangun. Padahal untuk pembangunannya, mereka menggunakan anggaran pemerintah, bukan dana pribadi. Hal ini dilakukan karena ia mengalami kekalahan. (Okenews, 25/2/2024).


Selain membongkar jalan, caleg yang bernama Ahmad Rizal itu menyalakan petasan di menara masjid di Tegalkoneng, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Subang. Aksi teror petasan ini dilakukannya siang dan malam bersama pendukungnya di sejumlah titik yang perolehan suaranya anjlok. Akibat aksinya tersebut, seorang warga bernama Dayeh (60) meninggal dunia terkena serangan jantung.


Kemudian ada pula peristiwa lain di mana seorang tim sukses calon anggota legislatif (caleg) WG alias Wagino alias Gundul, 56, warga Desa Sidomukti, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di pohon rambutan di kebun karet miliknya, pukul 11.00 WIB, hari Kamis 15 Februari. Sesaat sebelum gantung diri, dia dibantu dua pekerjanya, membagikan mesin air bantuan dari salah seorang caleg untuk warga di sekitar rumahnya. Tetapi ia diduga depresi setelah mengetahui caleg yang diusungnya kalah (Media Indonesia, 19/2/2024).


Selain itu, di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dua orang timses mengambil kembali “amplop” yang telah dibagikan kepada warga. Dan di Lombok Tengah, NTB, oknum timses salah satu caleg melempar rumah timses caleg lain karena diduga melakukan kecurangan (TVOne News, 18/2/2024).

 

Beberapa peristiwa tersebut menggambarkan betapa lemahnya kondisi mental para caleg atau tim suksesnya, yang hanya siap menang dan tidak siap kalah. Fenomena ini juga menggambarkan betapa jabatan menjadi sesuatu yang sangat diharapkan mengingat keuntungan yang akan didapatkan, sehingga rela “membeli suara” rakyat dengan modal yang besar, dengan pamrih mendapatkan suara mereka. Di sisi lain hal ini juga menggambarkan betapa model pemilu ini adalah pemilu yang berbiaya tinggi.


Ini bisa dilihat dari fenomena caleg yang rela kehilangan harta demi mencalonkan diri. Segala sesuatu di dalam pemilu butuh biaya besar, tidak ada yang gratis, terutama dukungan atau suara rakyat. Rakyat menganggap wajar jika mereka berhak mendapatkan uang atas suara yang diberikannya. Meski sebenarnya jumlah “amplop” yang diterimanya sangat kecil jika dibandingkan dengan kenaikan harta pejabat yang drastis.


Demikianlah, kesalahan pandangan mengenai jabatan telah mengakar di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena prinsip sekularisme yang telah menancap pada pola pikir mereka. Prinsip Islam tentang jabatan pun ditinggalkan.


Inilah hasil penerapan sistem politik demokrasi kapitalisme, di mana manusia berebut kekuasan untuk mendapat keuntungan. Sementara legalitas kekuasannya hanya dilihat dari suara mayoritas. Umat harus sadar untuk tidak membiarkan fenomena yang rusak ini sebagai sesuatu yang wajar. 


Islam memiliki prinsip bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Itu sebabnya ketakwaan mutlak dimiliki para pejabat di dalam sistem Islam. Kekuasaan dalam Islam digunakan untuk menerapkan syariat Allah, bukan untuk memperkaya diri sendiri dan golongannya.


Islam menetapkan bahwa cara yang ditempuh untuk meraih kekuasaan harus sesuai dengan hukum syara’. Metode baku dalam pengangkatan pemimpin negara/khalifah adalah dengan bai’at. Kekuasaan seorang khalifah tidak sah tanpa bai’at. Sedangkan pemilu (intikhabat) hanya cara (uslub) saja, untuk memilih calon pemimpin negara.


Adapun batas kekosongan kepemimpinan hanya 3 hari. Majelis umat dan mahkamah madzalim akan bekerja siang dan malam untuk menyeleksi calon para khalifah yang sesuai dengan syarat in’iqad. Setelah calon terseleksi, umat boleh melakukan pemilu untuk memilih khalifah.


Mekanisne ini pernah dijalankan saat pemilihan Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Hasil dari pemilu itu menghasilkan Keputusan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Setelah itu Utsman dibai’at kaum muslimin untuk mengemban amanah pemerintahan.


Demikianlah pemilihan pemimpin dalam Islam. Pemilu hanyalah cara mencari pemimpin. Mekanismenya sederhana, praktis, dan tidak berbiaya tinggi. Tidak ada tipuan atau janji-janji politik yang penuh pencitraan dan kepalsuan sebagaimana saat ini. Oleh karenanya, tidak ada praktik politik uang dalam pemilu di sistem Islam. Pemilihan berlangsung secara adil, sesuai syariat, karena calonnya yang jujur serta berkepribadian Islam dan hanya mengharap ridha Allah semata.


Seperti inilah politik yang sahih, di mana individu yang terpilih adalah yang bermental kuat dan amanah terhadap kekuasaan. Semua ini bisa dijalankan, asalkan kaum muslimin mengambil kembali Islam sebagai ideologi, yang diterapkan dalam negara khilafah. Wallahualam bissawab. []


Namun, hingga saat ini gerakan perlawanan yang ada hanya berasal dari beberapa kelompok pejuang yang memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut membela, bukan dari militer berskala negara

Mengapa para pemimpin Muslim itu diam saja?


Penulis apt. Siti Nur Fadillah, S.Farm.

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Muslim Palestina yang Terlunta


Lima bulan sudah agresi Israel ke Jalur Gaza, ribuan nyawa tidak bersalah melayang sia-sia. Kebrutalan zionis seolah belum sampai pada ujungnya, kezaliman terus menerus terjadi dan semakin menjadi-jadi. Setidaknya 30.320 orang terbunuh dan 71.533 terluka dalam serangan Israel sejak 7 Oktober. Lebih dari 1,4 juta warga Palestina mengungsi akibat serangan Israel, mereka berkumpul di Rafah mencari perlindungan dari ganasnya serangan. Jutaan warga tidak punya tempat berlindung, sementara jumlah truk bantuan yang masuk berkurang drastis. Tempat penampungan yang melebihi kapasitas, makanan dan air bersih habis, serta meningkatnya resiko kelaparan. Namun, kondisi yang begitu miris ini nyatanya tidak mampu menahan kebiadaban zionis. Pada Kamis (29/02/2024), ratusan warga Palestina yang sedang menunggu bantuan di dekat Dowar al-Nablusi ditembaki secara brutal. Selain itu, tenda-tenda warga di Rafah juga dibom, menewaskan 11 orang dan melukai 50 orang termasuk anak-anak. (Antaranews, 3/3/2024)


Lebih parahnya lagi, di tengah kekacauan ini apa saja yang dilakukan pemimpin negara-negara muslim? Tidak lebih dari sekedar mengecam, tanpa melakukan tindakan berarti yang dapat menghentikan kebengisan Israel. Mereka hanya mampu mengirim bantuan seadanya. Bahkan ‘bantuan’ yang dikirim pun justru membuat pilu, bagaimana tidak negara-negara Arab malah mengirimkan dua kontainer kain kafan. Innalillahi, sebegitu tidak pedulikah mereka pada Palestina. Bantuan yang sejatinya dibutuhkan Palestina adalah militer untuk mengusir penjajah. Namun, hingga saat ini gerakan perlawanan yang ada hanya berasal dari beberapa kelompok pejuang yang memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut membela, bukan dari militer berskala negara. Mengapa para pemimpin Muslim itu diam saja?


Nasionalisme yang Merenggut Persatuan Umat


Jawaban paling tepat adalah negara-negara muslim diam saja karena mereka tidak bersatu dan terbagi dalam nation state buatan musuh Islam, sehingga tidak muncul kesepakatan konkrit untuk membantu Palestina. Kesepakatan yang dihasilkan hanya sebatas solusi dua negara atau gencatan senjata yang dangkal dan tidak solutif. Nasionalisme benar-benar menjebak mereka dalam sekat-sekat identitas negeri, hingga abai dengan saudara seiman mereka sendiri. Mereka memiliki kekuatan, tapi lebih memilih untuk disimpan demi kepentingan negeri sendiri. Mereka memiliki kekayaan, tapi negeri merekalah yang lebih diutamakan. Tak cukup sampai di sini, pemimpin negara Arab juga terang-terangan bermesraan dengan para musuh islam. Melalui lobi-lobi Amerika, negara Arab seperti Maroko, Bahrain, UEA, Sudan, Turki, Jordania, dan Mesir telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan mengkhianati Palestina. Nafsu untuk mengenyangkan perut sendiri telah membutakan mereka bahwa ada jutaan saudara mereka yang menunggu giliran untuk dibunuh. 


Maka dari itu, nasionalisme merupakan salah satu tindakan paling keji yang dilakukan Barat untuk menghancurkan Islam. Khilafah Islam yang tegak berdiri selama 1400  tahun dan menguasai ⅔ dunia hancur karena ide buruk ini. Paham yang menimbulkan jurang pemisah di antara umat islam, hingga tidak ada lagi jembatan yang dapat menghubungkan. Loyalitas umat bergeser dari akidah islam menjadi loyal pada nasionalisme semata. Karena itu, nasionalisme merupakan perkara yang paling berbahaya, yang memecah belah umat, serta menimbulkan rasa permusuhan, kebencian, dan peperangan di kalangan mereka, hingga pada satu titik ingin memisahkan diri dari Khilafah. Maka cukuplah dengan gerakan untuk memisahkan diri tersebut, kekuatan umat akan terkotak-kotak. Akhirnya islam akan melemah, terputus jaringannya, dan hancur.


Menolong Palestina dengan Persatuan Umat


Jika selama ini kita selalu diarahkan mengirimkan donasi dan memboikot produk Israel, memang benar hal tersebut membantu. Namun, tidak untuk jangka panjang. Solusi yang dibutuhkan Palestina saat ini adalah persatuan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Persatuan umat untuk berjihad melawan zionis laknatullah, persatuan umat untuk mengusir Israel dari tanah suci umat Islam. Dan persatuan umat yang hakiki hanya dapat terwujud dalam naungan Khilafah Islamiyah. Khilafah seperti yang dicontohkan Rasulullah, Khilafah yang akan berperan sebagai jembatan penghubung yang memusnahkan jurang pemisah antara umat Islam. Tidak ada lagi identitas negeri-negeri buatan Barat, tidak ada lagi nation state yang berlandaskan fanatisme belaka, tidak ada lagi intervensi negara kafir yang mendominasi. Seluruh potensi umat akan berpadu dalam satu panji Islam, dengan bernafaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan begitu kejayaan Islam yang pernah berdiri 100 tahun silam akan kembali tegak dan mendominasi dunia.


Salah satu bukti betapa berpengaruhnya Khilafah dalam mengusir zionis adalah pada masa Khalifah Abdul Hamid II (1901). Meski Khilafah pada saat itu sudah mengalami kemerosotan, namun wibawa Khilafah masih terjaga. Saat itu Dr. Herzl datang untuk meminta sepetak tanah Palestina dengan membawa penawaran 50 juta Pound (setara dengan minimal 305 triliun rupiah). Berikut bonus membangun Universitas Utsmani dan kapal perang. Tidak tergiur tawaran tersebut, jawaban Khalifah Abdul Hamid II sungguh mencerminkan pemimpin yang bijak. “Nasihati Dr. Herzl, agar jangan sekali-kali lagi meneruskan proyek ini. Aku tak bisa berikan tanah itu, tanah itu bukan milikku, Tanah itu milik umat, yang telah berjihad dan telah menyiraminya dengan darah mereka, Yahudi silakan simpan uang mereka. Jika Khilafah Islam dimusnahkan pada suatu hari, maka mereka boleh mengambil tanah Palestina tanpa membayar. Akan tetapi, sementara aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku, daripada tanah itu dikhianati dan dipisahkan dari Khilafah Islam. Aku tidak akan memulai pemisahan tubuh kami selagi kami masih hidup."


Meski dalam keadaan terendahnya, Khilafah terbukti tetap mampu mengusir penjajah terlaknat itu. Namun, kini ketika Khilafah tidak lagi ada, umat Islam kehilangan naungannya, umat Islam kehilangan perisainya, tidak ada lagi pemimpin yang melindungi marwah Islam. Maka hal utama yang harus kita lakukan adalah berdakwah dan bersuara tentang urgensi Khilafah sebagai wujud pertolongan untuk Palestina. Sebab diam dan meratapi kondisi saudara kita tidak akan merubah apapun. Bahkan dijelaskan, dalam sebuah tindak kejahatan, selalu dibutuhkan kerjasama dua pihak. Pertama adalah pelaku kejahatan, kedua, mereka yang mendiamkannya. Sebab sejak awal manusia mengenal tindak kejahatan, “diam” selalu dinobatkan sebagai mitra paling setia. Diam adalah sumber energi kejahatan. Hingga para ulama' mengatakan, “mendiamkan kejahatan laksana setan bisu”. Jika diam adalah mitra kejahatan, lantas bersuara adalah musuh kejahatan paling ditakuti. Maka sudah menjadi keharusan, sebagai umat dari pemimpin para nabi, umat yang memiliki banyak keutamaan, untuk senantiasa menyuarakan yang hak dan menumpas kebatilan. Terlebih untuk membela saudara sesama Muslim yang hidup dengan naungan akidah yang sama. Wallahualam bissawab. []



Ketidak seriusan negara tampak dalam mengatasi kesulitan para petani untuk mendapatkan sarana produksi padi (saprodi) seperti pupuk, benih, dan sebagainya dengan harga murah

Yang terjadi justru anggaran untuk subsidi pupuk makin dikurangi


Penulis Heni Ruslaeni

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Di tengah kondisi masyarakat yang makin sulit akibat kenaikan harga bahan pokok, terutama harga beras yang makin melangit. Sedih bukan kepalang nasib masyarakat saat ini sangat malang, terutama perdapuran ibu-ibu saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bagaimanakah nasib masyarakat saat ini?


Kemiskinan dan kelaparan seolah tidak henti-hentinya menimpa negara ini. Padahal Ramadan belum tiba akan tetapi beberapa kebutuhan pokok sudah melompat harga. Sebelumnya masyarakat mengeluh karena harga minyak goreng, cabai, bawang terus merangkak, kini giliran komoditas beras premium secara rata-rata mengalami kenaikan harga menjadi Rp16.900/kg dan beras medium Rp 14.000/kg.


Kenaikan harga pokok ini terjadi di setiap wilayah termasuk di wilayah Kabupaten Bandung. Disinyalir naiknya gabah di semua sentra produksi menjadi salah satu pemicu mahalnya harga beras dan kelangkaan di sejumlah ritel modern yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Setahun terakhir harga beras terus naik, bahkan kenaikan beras pada tahun 2023 mencapai 20% dibandingkan harga sebelumnya. Penyebab mahal dan kelangkaan beras disebabkan adanya ketidaksesuaian antara permintaan dengan ketersediaan alias faktor (supply-demand). (Sumber IDXChannel, 19/02/2024)


Krisis pangan dunia seakan kian nyata, lonjakan harga beras adalah pertanda kegagalan politik pangan dan pertanian. saat ini memang kesulitan untuk mendapatkan pasokan beras. Sebenarnya ini terjadi karena efek kemarau yang ekstrem akibat Elnino. Ketidak seriusan negara tampak dalam mengatasi kesulitan para petani untuk mendapatkan sarana produksi padi (saprodi) seperti pupuk, benih, dan sebagainya dengan harga murah. Yang terjadi justru anggaran untuk subsidi pupuk makin dikurangi. Begitu pula pemerintah gagal memitigasi perubahan cuaca yang berakibat gagal panen di mana-mana.


Seharusnya, negara yang kaya akan SDA bisa mandiri dalam mengelola pangannya, tidak tergantung pada impor. Sayangnya, Negara atau Pemerintahan sendiri tampaknya selalu gagap menghadapi situasi yang berulang terjadi, tentunya tidak bisa dianggap remeh. Jika ditelaah lebih dalam, kita akan menemukan bahwa penyebab karut-marut yang terjadi saat ini adalah bukti penerapan sistem kapitalisme neoliberalisme. Pemerintah hadir hanya sebagai regulator dan fasilitator bagi para korporator bukan penanggungjawab dan pengurus masyarakat. Dari sistem kapitalisme inilah lahir pemimpin yang lemah, abai, dan gagal mengurusi masyarakat.


Dalam sistem Islam, pangan merupakan masalah yang benar-benar sangat diperhatikan, karena merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Islam mewajibkan seorang pemimpin negara (khalifah) untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya terutama pangan. Dalam Islam politik pangan memiliki paradigma yang berbeda dalam mengatur pangan. Islam mampu mewujudkan pemenuhan pangan bagi seluruh masyarakat yang jaminan stabilitas negara dan pelaksanaanya berada di pundak negara. Begitupun dalam pengelolaan tanah, Islam mempunyai aturan terhadapnya, jika keadaan tanah itu subur maka akan ditanami dan yang tandus dibuat perumahan untuk masyarakat. Adapun untuk menstabilkan harga, politik pangan Islam akan menekankan pada aspek produksi. Dan kemampuan negara dalam mengendalikan harga ditentukan penguasaanya terkait pasokan tidak melibatkan pengusaha, Oleh karena itu pemimpin Islam wajib hadir untuk melihat langsung mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Selain untuk menyelesaikan harga pokok yang senantiasa melompat. Oleh karena itu, hanya Islam yang mampu memberikan solusi pada ketidakstabilan harga, dan semua itu hanya akan terwujud dengan penerapan hukum Islam di muka bumi ini. 

Wallahualam bissawab. []


Banyak faktor yang mempengaruhi eliminasi TB, salah satunya adalah kemiskinan yang berdampak pada kelayakan tempat tinggal, gizi buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah terhadap TB, serta sanitasi dan hygiene termasuk pula kurangnya riset pengobatan dan pencegahan yang efektif


Penulis D. Budiarti Saputri

Tenaga Kesahatan


Matacompas.com, OPINI -- TBC menjadi salah satu penyakit yang masuk program nasional pemerintah Indonesia. Namun, nyatanya kasus TBC di Indonesia makin mengkhawtirkan. Indonesia sendiri kini menempati peringkat kedua sebagai negara dengan kasus tuberkulosis atau (TB) terbanyak. Hal ini disampaikan dokter spesialis paru Erlina Burhan dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Sabtu, 17 Februari 2024.


Beliau mengatakan, "Ada tragedi di depan mata yang kita enggak sadar. 1.060.000 kasus (TB) per tahun. Kematian 140.700 yang kalau kita bagi 16 orang per jam meninggal akibat tuberkulosis."


Beliau juga menambahkan bahwa Indonesia tengah dikejar target eliminasi TB tahun 2030 dengan mengakhiri epidemi TB. Sehingga, visi untuk mencapai kurang dari satu kasus per satu juta penduduk dapat dicapai di tahun 2050. Dikutip dari Liputan6 (17/2/2024).


Menurut Elina Hal Ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak. Untuk bisa menyeselaikam target tersebut, dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama karena TB bukan hanya masalah orang-orang di sektor kesehatan tapi juga lebih banyak memicu masalah non kesehatan.


Kasus TB bukanlah kasus baru sebagaimana munculnya Covid-19. Kasus ini sudah lama terjadi di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi eliminasi TB, salah satunya adalah kemiskinan yang berdampak pada kelayakan tempat tinggal, gizi buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah terhadap TB, serta sanitasi dan hygiene termasuk pula kurangnya riset pengobatan dan pencegahan yang efektif. 


Biang masalah dari meningkatnya TB ini adalah penerapan kapitalisme. Sistem ini meniscayakan terjadinya kemiskinan yang tersistem, kemiskinan menyebabkan rendahnya pendidikan yang berdampak pada rendahnya edukasi penyakit serta pengetahuan masyaratat terkait sanitasi dan hygiene. Masyarakat miskin kesulitan menerapkan pola hidup sehat dibandingkan masyarakat menengah ke atas. Inilah yang membuat masyarakat sosial ekonomi rendah lebih rentan terhadap penyakit menular seperti TB. Kapitalisme juga menyebabkan penelitian dan riset yang dilakukan hanya berlandaskan pada keuntungan semata. Jika, riset yang dilakukan tidak menguntungkan untuk para kapitalis, maka hal tersebut tidak akan dilakukan, tidak adanya dukungan dari pemerintah untuk melakukan riset dan hanya mengandalkan bantuan swasta juga menjadi kendala ditemukannya pengobatan yang efektif. 


Hal ini akan berbeda jika Islam diterapkan secara kaffah. Dalam menangani masalah TB, Islam akan berfokus pada penyelesaian masalah intinya terlebih dahulu, yaitu kemiskinan. 


Pertama, negara akan memenuhi kebutuhan dasar rakyat, mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan secara layak. Negara akan membuka banyak lapangan kerja agar kepala keluarga dapat menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Bagi pengangguran, negara akan memberi bantuan untuk membuka usaha atau pembekalan keterampilan untuk bekerja. Negara juga akan memberi layanan pendidikan dan kesehatan secara gratis bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah menciptakan sanitasi dan lingkungan bersih serta gizi yang cukup untuk keluarganya. 


Kedua, negara akan mendukung penuh setiap riset yang hasilnya dapat meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara akan menggencarkan riset-riset yang diperlukan dan biayanya ditanggung keseluruhan oleh negara. Sehingga hal ini akan mendukung para ilmuan untuk menemukan hal-hal baru yang akan bermanfaat di masyarakat tanpa memikirkan biaya operasional riset tersebut. 


Begitulah Islam jika diterapkan. Bukan hanya akan menyejahterakan tetapi juga akan melindungi masyarakat dari epidemi dan pandemi yang sedang melanda dunia. Semuanya akan ditanggung negara sebagai kewajibannya. Maka, sudah saatnya kita kembali kepada Islam, satu-satunya aturan hakiki karena berasal dari Sang Pencipta.

Wallahualam bissawab. []


Islam sebagai ideologi memiliki seperangkat mekanisme dalam menyejahterakan rakyatnya

Mulai dari level individu sampai level negara 


Penulis Santika

Pejuang Syariah


Matacompas.com, OPINI -- Di awal tahun 2024 warga Indonesia mendapatkan kado pahit yaitu dengan naiknya sejumlah bahan pokok. Mulai dari kenaikan beras, telur, listrik dan berbagai bahan pokok lainnya. Hal ini membuat menurunnya daya beli masyarakat, akhirnya berimbas pada angka kemiskinan yang kian meningkat.   


Ibarat menanam padi tetapi tumbuh ilalang, keadaan ini justru berbanding terbalik dengan target pemerintah yang optimis akan berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0% - 1% pada tahun 2024. Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan kepada suarasurabaya.net pada senin, 24 Februari 2024 bahwasanya target yang dikeluarkan pemerintah melalui instruksi Presiden No.4 tahun 2020 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan target 0% - 1% akan sulit dicapai. Menurut Yanu (peneliti Ahli Muda Psat Riset Kependudukan, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan bahwa Bank Dunia telah merevisi garis kemiskinan ekstrem dari US$1,90 menjadi US$ 2,15 per kapita per hari. Dengan menggunakan angka US$ 2,15 per kapita per hari maka pemerintah kemungkinan hanya dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem di level 2,5% artinya semakin jauh dari target nol persen pada tahun 2024. Ini berarti ketika standar hidup mengikuti perhitungan bank dunia maka jelas sudah semakin sulit untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem. Belum lagi kendala yang dihadapi mulai dari program bansos yang tidak tepat sasaran serta lapangan kerja yang semakin sempit menambah daftar kesulitan yang makin menghimpit masyarakat. 


Kemiskinan ekstrem mau tidak mau akhirnya berdampak pada nasib generasi penerus bangsa. Anak-anak pun terkena imbasnya, akibat banyaknya problem yang dihadapi sehingga memengaruhi akan berpengaruh di masa depannya. Mulai dari gizi buruk, terpaparnya penyakit, putus sekolah, bekerja di usia dini, kriminilitas dan masih banyak hal lainnya. Semua itu dilakukan hanya untuk bertahan hidup.


Di sisi lain kebijakan sosial di negara ini hanya sebatas kebijakan tambal sulam saja, seolah-olah membuat sejahtera tetapi hanya sekejap mata. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan merupakan produk sistem kapitalisme, yang tentunya cenderung menguntungkan kepada pemilik modal dan para penguasa. Kapitalisme telah melahirkan asas kebebasan yang membuat para kapital bebas menguasai ekonomi termasuk menguasai sumber daya alam. Padahal sumber daya alam seharusnya menjadi sumber penghasilan negara demi mensejahterakan rakyatnya dalam berbagai bidang baik pangan, papan, maupun sandang, termasuk ketersediaan infrastruktur. 


Begitulah sistem kapitalisme jika diterapkan dalam kehidupan akan membuat kekacauan dan hilangnya kesejahteraan. Berbeda dengan sistem Islam. Islam sebagai ideologi memiliki seperangkat mekanisme dalam menyejahterakan rakyatnya. Mulai dari level individu sampai level negara. 


Dari segi individu, Islam mewajibkan kaum laki-laki dewasa dan sehat untuk mencari nafkah dengan cara yang halal. Negara akan menyediakan lapangan pekerjaan. Di level masyarakat, Islam akan memupuk keimanan sehingga masyarakat berlomba-lomba dalam berinfak. 


Maka, dengan dana yang terkumpul bisa menjadi subsidi silang bagi rakyat miskin yang membutuhkan. Dua level ini masih belum cukup menyelesaikan permasalahan kemiskinan ekstrem, jika negara masih bersikap hanya sebagai regulator. Namun Islam telah mengatur bagaimana seharusnya sikap seorang penguasa yang memimpin negara. 


Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepemimpinan pada seorang hamba lalu ia mati padahal ia telah menipu, melainkan Allah mengharamkan kepadanya surga." (HR Imam Ahmad)


Dengan keimanan maka para penguasa akan menjalankan amanahnya guna mensejahterakan rakyatnya dan menuntaskan problematika kemiskinan ekstrem. Negara akan mencari cara bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, dengan memperbanyak usaha sektor riil baik di bidang jasa, industri maupun pertanian. Negara juga akan mencegah praktik monopoli dan kecurangan-kecurangan ekonomi dan menghilangkan praktik ribawi, judi, penipuan dan praktik menimbun barang. Islam menyiapkan sistem sanksi bagi para penguasa yang curang dan tidak amanah. Negara akan mengelola sumber daya alam guna kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda: 

"Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, air, padang gembalaaan dan api. Menjualnya adalah haram.” (HR. Ibnu Majah)


Begitulah Islam dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Sehingga kemiskinan tidak akan lagi menjadi faktor yang akan menghancurkan generasi di masa yang akan datang.

Wallahu’alam bissawab. []


Pemerintahan dalam sistem Islam melakukan perlindungan generasi menjadi prioritas negara melalui berbagai kebijakannya

Karena generasi merupakan penerus keberlangsungan kehidupan Islam, yang taat kepada Allah Swt.


Penulis Widya Amidyas Senja

Pendidik Generasi

 

Matacompas.com, OPINI -- “Mengatasi kemiskinan bukanlah sikap amal. Ini adalah perlindungan hak asasi manusia yang mendasar, hak atas martabat dan kehidupan yang layak” – Nelson Mandela

 

Sederhananya, mengatasi dan mengakhiri kemiskinan adalah dengan cara menutup kesenjangan antara atas dan bawah, di mana ini terjadi di seluruh dunia.


Kesenjangan yang terjadi ini bukan merupakan kondisi baru. Polemik ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, yang hingga kini belum menunjukkan tanda adanya penyelesaian tuntas. Ini terjadi juga terhadap anak-anak. Mereka saat ini kehilangan sumber daya dan layanan dasar yang sangat mereka perlukan untuk dapat keluar dari kemiskinan ekstrem yang menjadi mimpi buruk. Sehingga bukan hanya perkara perut saja, tetapi lebih jauh mereka kehilangan berbagai potensi yang belum bisa terealisasi.

 

Dilansir pada laman kumparanbisnis, kumparan.com, “Secara global, terdapat 333 juta anak yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, berjuang untuk bertahan hidup dengan pendapatan kurang dari 2,15 dolar AS (Rp. 33.565) per hari, dan hampir satu miliar anak hidup dalam kemiskinan multidimensi,” kata Direktur Global Kebijakan Sosial dan Perlindungan Sosial UNICEF, Natalia Winder Rossi, dikutip dari Antara, Kamis (15/2/2024).

 

Ia melanjutkan bahwa kondisi ini tidak dapat diterima. Pasalnya, pada tingkat kemajuan saat ini, pencapaian target kemiskinan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan masih di luar jangkauan. 

 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mangungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah masih terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia hingga mencapai 0%. Namun, target tersebut dirasa sulit dicapai karena adanya perubahan biaya kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang ditetapkan oleh bank dunia. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan eksrem tidak cukup hanya dengan memberikan tunjangan anak berupa pemberian uang tunai, kredit pajak atau perlindungan sosial yang sifatnya parsial.

 

Kemiskinan ekstrem yang terjadi secara merata di dunia, menandakan bahwa adanya persoalan sistemik yang dihadapi. Tidak ada alasan lain selain kesalahan dalam menerapkan sistem, yaitu sistem kapitalis yang semakin menajamkan kesenjangan antara atas dan bawah. Akibatnya, anak akan semakin banyak mengalami problematika kehidupan yang akan berpengaruh pada nasib dunia di masa yang akan datang. Di sisi lain, perlindungan sosial negara hari ini ibarat tambal sulam sistem ekonomi kapitalis yang tidak akan pernah dapat membuat generasi sejahtera.

 

Mengapa demikian? Sistem ini memberikan kebebasan dalam kegiatan ekonomi sehingga pengusaha dapat menguasai hajat hidup rakyat termasuk menguasai sumber daya alam secara besar-besaran yang sangat memungkinkan terjadinya kerusakan alam. Ini menegaskan bahwa dalam sistem ini memiliki karakteristik serakah. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari reinventing government (mewirausahakan birokrasi), di mana negara hanya berperan sebagai regulator, bahkan berpotensi adanya bisnis dalam pelayanan yang seharusnya adalah pelayanan gratis bagi masyarakat.

 

Sesuai karakteristik kapitalisme, reinventing government jelas akan memperhitungkan untung dan rugi dalam pelaksanaannya, sementara rakyat tetap hidup miskin. Kondisi ini menjadi ancaman terhadap keselamatan generasi dan masa depan bangsa di masa yang akan datang.

 

Islam, menerapkan berbagai aturan dan kebijakan berdasarkan kewajiban untuk taat kepada segala perintah dan larangan Allah Swt. sehingga mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi. Betapa tidak, ketika kesejahteraan rakyat terjamin, bukan hanya kebahagiaan bagi rakyat yang akan diraih, tetapi lebih dari itu, penerap aturan dan kebijakannya akan memperoleh pahala. Namun sebaliknya, ketika kesejahteraan rakyat jauh panggang dari api, maka dosa besar yang akan diraih.

 

Negara akan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya melalui berbagai mekanisme yang tentu saja sudah ditetapkan dalam sistem Islam, melalui sistem pemerintahan Islam yang di dalamnya diatur tentang sistem ekonomi Islam, sistem berpolitik baik di dalam maupun luar negeri, sistem pergaulan Islam, dan sistem yang lainnya secara paripurna. Sistem ini dikatakan sistem paripurna karena segala aturan yang ada di dalamnya merupakan sistem yang tidak ada kepentingan pribadi atau golongan. Semuanya bersumber pada rida Allah Swt..

 

Firman Allah Swt. :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamumenyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memeberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa: 58)

 

Pemerintahan dalam sistem Islam melakukan perlindungan generasi menjadi prioritas negara melalui berbagai kebijakannya. Karena generasi merupakan penerus keberlangsungan kehidupan Islam, yang taat kepada Allah Swt..

Wallahualam bissawab. []


Allah Swt. memerintahkan kita dalam mengonsumsi makanan dan minuman, harus halal dan tayib

Tentunya, bagi siapa pun termasuk para pengusaha, semestinya standarnya sama, halal dan tayib


Penulis Sumiati

Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif


Matacompas.com, OPINI -- "Laris manis tanjung kimpul, dagangan laris duit ngumpul." Demikianlah ungkapan para pedagang, terhadap dagangan yang mereka jajakan. 


Sedikit mengenang lagu dari grup Qasidah Nasidaria, yang sangat digemari pada zamannya, dan hari ini semua terbukti dan dirasakan oleh seluruh manusia. 


Tahun dua ribu kerja serba mesin

Berjalan berlari menggunakan mesin

Manusia tidur berkawan mesin

Makan dan minum dilayani mesin

Sungguh mengagumkan tahun dua ribu

Namun demikian penuh tantangan

Penduduk makin banyak sawah ladang menyempit

Mencari nafkah semakin sulit

Tenaga manusia banyak diganti mesin

Pengangguran merajalela

Sawah ditanami gedung dan gudang

Hutan ditebang jadi pemukiman

Langit suram udara panas akibat pencemaran

Wahai pemuda remaja sambutlah

Tahun 2000 penuh semangat

Dengan bekal ketrampilan serta ilmu dan iman

Tahun dua ribu kerja serba mesin

Berjalan berlari menggunakan mesin

Manusia tidur berkawan mesin

Makan dan minum dilayani mesin

Sungguh mengagumkan tahun 2000

Namun demikian penuh tantangan

Penduduk makin banyak

Sawah ladang menyempit

Mencari nafkah smakin sulit

Tenaga manusia banyak diganti mesin

Pengangguran merajalela

Sawah ditanami gedung dan gudang

Hutan ditebang jadi pemukiman

Langit suram udara panas akibat pencemaran

Ciptaan Bukhori Masruri


Kurang lebih demikian mengutip lagu tahun dua ribu. Semua yang disampaikan dalam lagu tersebut, memang benarlah saat ini terjadi, termasuk dalam hal minuman yang banyak dikonsumsi masyarakat saat ini. Dahulu, untuk minuman manis yang dijual cukup terbatas, baik yang kemasan, mau pun yang dijajakan di pinggir jalan secara alami dan sederhana. Bahkan bisa dibilang masih cukup aman, di mana anak-anak tidak terlalu banyak mengonsumsi minuman manis, sehingga terjaga kesehatan mereka. Juga para orang tua pun demikian. Namun, saat ini, tidaklah demikian. Bahkan banyak kasus anak-anak terkena diabetes karena setiap hari mengkonsumsi minuman berasa, bahkan orang tua pun sama, makin banyak yang menderita penyakit yang disebabkan oleh minuman manis. 


Terlebih, saat ini, penyediaan minuman manis makin marak, menjadi sebuah mata pencaharian masyarakat yang sangat digemari. Alhasil, dari maraknya penjual minuman manis, dari mulai pedagang kecil hingga pabrikan, menyebabkan kaum kapitalis menggeliat, bagaimana caranya agar mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Maka diterapkanlah pajak, dengan dalih untuk pemasukan uang negara. Otomatis, hal ini akan menambah biaya bagi para pengusaha kecil hingga besar. Hal ini, mendorong para pengusaha untuk berpikir keras, bagaimana agar keuntungan tetap stabil, dengan biaya produksi bertambah, ditambah lagi, bahan-bahan untuk membuat minuman manis itu makin melonjak harganya. Jika para pengusaha tidak pandai memutar otak, tentu akan banyak para pengusaha yang akhirnya gulung tikar. 


Hal ini, mendorong para penguasa mengurangi pengeluaran dari bahan-bahan produksi minuman manis. Mulai dari mengurangi gula asli diganti dengan biang, mengganti pewarna alami menjadi pewarna buatan, bahkan menaburkan bahan pengawet, agar tidak mudah basi, yang mana semua itu sangat rentan untuk kesehatan orang-orang yang mengonsumsi minuman manis tersebut. Belum lagi mengurangi ukuran timbangannya, yang tadinya besar menjadi kecil. Hal itu terus diulik oleh para pengusaha, agar tetap mendapatkan keuntungan sebesar apa yang mereka harapkan. Terkadang, situasi dan kondisi begini, tidak diperhitungkan akibat yang akan diderita para penyuka minuman manis, mereka para pengusaha fokus, pada laba yang hendak diraih. 


Lebih parahnya lagi, di saat tidak ada pengontrolan yang ketat dari penguasa. Mereka mencukupkan dengan cek awal saja, pengusaha mampu membeli logo halal, berikutnya tidak ada lagi pengecekan ulang. Sehingga perusahaan berjalan begitu saja, pajak mengalir ke penguasa, kesehatan rakyat tergadaikan. Generasi makin lemah. Orang berpenyakit akibat minuman manis makin menjamur. Sementara ekonomi masyarakat pun terus terguncang. Penanganan dari penguasa tidak tampak, solusi tambal sulam pun hanya menolong sementara, dengan adanya kartu jaminan kesehatan yang tak menjamin. Masalah demi masalah terus silih berganti. Beban hidup masyarakat terus menumpuk.


Bagaimana Islam memerintahkan umat muslim dalam mengonsumsi makanan dan minuman? Allah Swt. berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ - ١٦٨

Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata."


Demikianlah Allah Swt. memerintahkan kita dalam mengonsumsi makanan dan minuman, harus halal dan tayib. Tentunya, bagi siapa pun termasuk para pengusaha, semestinya standarnya sama, halal dan tayib. Namun, begitulah manusia, terkadang fokus pada keuntungan diri sendiri dan mengabaikan hak orang lain. Dalam hal ini, para pengusaha membutuhkan kontrol yang ketat dari penguasa, mengurus mereka sesuai ketentuan dari Allah Swt. bukannya justru malah mencari untung dari rakyatnya sendiri. Tentu saja, hal ini tidak akan terjadi dalam sistem kapitalis. Pengurusan yang tepat dan serius, hanya akan ditemukan dalam sebuah negeri yang menerapkan sistem Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk itu, mendakwahkan Islam kafah dalam seluruh aspek kehidupan, menjadi sebuah kewajiban yang tak mungkin diabaikan. Sehingga keamanan dari berbagai sisi, dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. 

Wallahualam bissawab. []

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.