Articles by "Opini"

Tampilkan postingan dengan label Opini. Tampilkan semua postingan

Arus polarisasi politik bukan menjadi dilematis

Generasi yang akan meneruskan estafet kepemimpinan Indonesia mendatang harus memiliki prinsip agar tidak mudah terombang-ambing


Penulis Intifada Birul Umaroh Aktivis Back to Muslim Identity

 

Matacompas.com, OPINI -- Menghitung hari menuju PEMILU pada 14 Februari, suasana panas di tahun politik 2024 semakin terasa. Riuh kampanye dari hari ke hari, tumpah ruah informasi, saling tebar gimmick, hingga fenomena jatuh menjatuhkan semakin kentara. 


Tentu perihal seperti ini sudah menjadi rahasia publik setiap lima tahun sekali di kancah pesta demokrasi. Terlebih hari ini, ada suara dominan dari kalangan muda yang harus diperebutkan. Karena di pemilihan kali ini, anak muda menentukan suara hampir dua kali lipat dibandingkan pemilihan sebelumnya di 2014. Di mana jatah daftar pemilih tetap (DPT) 2014, anak muda hanya mendapat ruang 30% dari total 180 juta DPT. Sedangkan dilansir dari website resmi Komisi Pemilihan Umum telah ditetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih dari total rekapitulasi nasional pemilih dalam dan luar negeri. Dengan mayoritas pemilih didominasi dari kelompok generasi Z dan millenials mencapai 56,45% setara 113,6 juta suara. Sehingga, kecenderungan anak muda menjadi representasi yang akan menentukan masa depan negara ini. Wajar saja jika hari ini para paslon Capres-Cawapres dan calon wakil rakyat berlomba merebut hati kalangan muda.


Di tengah suara muda yang akan menjadi penentu negara ini akan dibawa ke mana, terdapat kondisi terbalik. Berdasarkan data survei Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Consulting, generasi Z yang mengisi 27% dari penduduk Indonesia ternyata ada sebanyak 44, 26% Gen Z tidak tertarik politik; 29,05% illfel terhadap politik; dan 23,28% dari Gen Z yang tertarik pada politik. Menurut Pakar politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) Mada Sukmajati, karakter pemilih muda (generasi millenials dan zillenials) ini masih moody dalam menentukan pilihan sehingga lebih cenderung mudah mengubah pilihannya. eduhistoria, (01/12/2023).

 

Dilema yang dialami kalangan muda ini, tentu perlu mendapat perhatian khusus agar mampu membawa Indonesia pada kegemilangan bukannya jatuh pada lubang yang sama. Butuh mendalami sebab-sebab mengapa kalangan muda lebih dikenal apolitis, jika fakta yang selalu mereka indera adalah permainan politik kotor. Ada yang mulai tertarik pada perpolitikan kemudian dikecewakan dengan ingkar janji politik. Atau ketika sudah mengumpulkan keberanian untuk kritis dan mengungkapkan kebenaran, justru dijegal dengan undang undang tidak pro rakyat juga intimidasi. Ini menjadi kekhawatiran bersama, harus berapa kali lagi rakyat menjadi korban janji manis penguasa yang suaranya hanya didengar setiap lima tahun sekali, kemudian dilupakan dan diwakili pula kesejahteraannya. 


Bosan rasanya berharap di balik jargon dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, jika pelajaran yang selalu didapat semua hanya berpihak pada rakyat berdasi lagi bercuan. Masih terekam jelas bagaimana peristiwa demonstrasi besar-besaran 2020 lalu tentang Omnibus Law, penolakan revisi UU KPK, gelombang demo tolak kenaikan BBM, protes hasil putusan MK yang memuluskan dinasti politik, dan berbagai macam suara rakyat yang berlalu bak angin.


Belum lagi, ramai kabar orang gila diberikan hak suara, artinya suara satu profesor sama dengan satu suara mahasiawa sama dengan suara satu orang gila. Hal tersebut makin menambah jengah untuk berharap pada sistem yang meniscayakan manusia berdusta, melupakan janji demi penuhi nafsunya. 


Namun demikianlah nasib hidup dalam tanah demokrasi yang menyuburkan politik kekuasaan dengan asas kepentingan. Di mana syarat penerima kursi kekuasaan butuh mahar politik yang sangat mahal, sehingga saat menduduki kursi wajib balik modal. Menempatkan kedaulatan di tangan manusia, membuat dampak hidup dalam sistem ini semakin karut marut. Benar kata Plato, jika demokrasi ini adalah sistem cacat bawaan yang melahirkan anarki, merangsang, dan menyebabkan terciptanya tirani. Maka masuk untuk melakukan perbaikan dalam sistem permainan rusak, adalah ilusi. Dan pemuda sebagai pengisi dominan di ruang hidup saat ini, tidak boleh mengulang kesalahan yang sama apalagi pasrah. Mereka harus mencari sistem sahih anti cacat sebagai pengganti. 


Arus polarisasi politik bukan menjadi dilematis. Generasi yang akan meneruskan estafet kepemimpinan Indonesia mendatang harus memiliki prinsip agar tidak mudah terombang-ambing. Oleh karenanya, pemuda harus memastikan beberapa hal, di antaranya:


pertama, pemuda tidak boleh illfel melainkan harus memahami politik. Sebagaimana pernyataan seorang penyair Jerman Bertolt Brecht, bahwa buta terburuk adalah buta politik. Katanya, orang yang buta politik tidak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semua itu bergantung pada keputusan politik. Benci dan tidak mau tahunya dia terhadap politik akan membawa petaka yang mengakibatkan banyaknya pelacuran, anak terlantar, perampokan, serta yang terburuk, korupsi dan perusahaan multinasional yang mengurus kekayaan negara. 


Karena begitu vital peranan politik dalam kehidupan, maka Islam pun punya cara pandang yang komprehensif terhadap politik. Dalam Islam, politik (siyasah) dimaknai sebagai ri’ayah syu’unil ummah, bagaimana mengatur urusan umat. Luar biasanya politik Islam bukan fokus pada aktivitas musiman rebutan suara rakyat, melainkan pada penerapan aturan-aturan Allah Swt. secara sempurna juga terhadap pelayanan urusan rakyat. Pemimpin yang tercetak dalam Islam pun akan memiliki ketahanan iman, yang menjadikan siap bertanggungjawab menjaga amanah rakyat di mata Allah. Sehingga, cara paling tepat agar anak muda memahami politik yang benar adalah dengan mengkaji Islam politik secara intensif dan menyeluruh.


Kedua, pemuda harus memiliki agenda perjuangan politik yang jelas serta terarah. Anak muda jangan mau di-framing seolah-olah suara mereka sudah terwakili oleh suasana keruh perpolitikan saat ini. Apalagi sebagai seorang muslim, di mana di dalam Islam sudah lengkap konsep sampai cara praktis penerapannya. Karena itu, seharusnya agenda yang disongsong para pemuda adalah Islam politik. Islam merupakan satu-satunya agama yang diridai dan agama yang telah Allah sempurnakan, dengan meliputi berbagai pengaturan dari hubungan manusia dengan Penciptanya (akidah, ibadah), hubungan manusia dengan dirinya sendiri (makanan, minuman, akhlak, pakaian), dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (sistem pendidikan, ekonomi, politik, pemerintahan, dan lain sebagainya). Demikianlah kesempurnaan Islam, hal ini menjadi kewajiban untuk menjadikan Islam sebagai jalan perubahan yang ditempuh oleh umat muslim, terkhusus pemuda sang motor perubahan.


Ketiga, pemuda harus konsisten menyuarakan kebenaran. Walaupun tidak bisa dimungkiri bagaimana kondisi hari ini yang sesak dengan tawaran hingga kekhawatiran menghantui orang-orang yang kritis. Pembungkaman, deskriminasi, juga intimidasi seperti menjadi alur pasti bagi mereka. Karenanya, pemuda muslim wajib memiliki keyakinan yang menghujam dan senantiasa berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Al-Hadis. 


Dengan demikian, janji Allah dalam QS. An-Nur ayat 55 bahwa Islam akan kembali berkuasa di muka bumi bukan hanya menjadi dongeng atau ramalan masa depan, tetapi janji itu adalah kepastian yang siap disongsong oleh para generasi muda. Allahu Akbar![]


Adanya aliran dana ini perlu diwaspadai. Sebab, sangat berbahaya bagi kedaulatan negara 

Kasus yang terus terjadi adalah banyaknya sumber daya alam yang diserahkan secara mudah pada pihak asing. Para wakil rakyat atau pejabat lebih loyal bahkan melayani sepenuh hati pada pemilik modal


Penulis Saadatunnisa

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Pemilu disebut juga sebagai pesta rakyat. Rakyat Indonesia berpesta untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi pemimpin negeri ini. Perhelatan besar ini juga menjadi ajang pertarungan politik para kontestan. Mereka beradu strategi dan juga kampanye untuk meraih suara terbanyak agar terpilih.


Tidak tanggung-tanggung dana yang dibutuhkan untuk Pemilu pun sangatlah besar. Menguras APBN juga menguras kantong para kontestan. Data dari laman kemenkeu[dot]go[dot]id, mengungkapkan bahwa untuk biaya alokasi dana Pemilu 2024 sebesar Rp71,3 triliun. Naik sekitar 57,3% dari tahun 2019. Dana ini untuk pelaksanaan Pemilu dan juga untuk dialirkan ke partai peserta Pemilu.


Sedangkan dana yang harus dikeluarkan oleh para kontestan sendiri jumlahnya sangat fantastis. Ratusan juta hingga miliaran. Dilansir media cnbcindonesia (24/08/2023) Prajna Research Indonesia juga pernah melakukan penelitian soal modal menjadi caleg. Berikut rincisannya: Calon anggota DPR RI: Rp1 miliar-Rp2 miliar. Calon anggota DPRD Provinsi: Rp500 juta-Rp1 miliar. Calon anggota DPRD kabupaten/kota: Rp250 juta-Rp300 juta


Ini baru mereka yang akan menjadi wakil rakyat. Tentu untuk menjadi presiden alias orang nomor satu tentu membutuhkan dana yang jauh lebih besar.


Demokrasi adalah sistem politik yang berbiaya mahal bahkan sangat mahal. Besarnya dana yang dibutuhkan tentu sangat sulit jika harus dari kantong sendiri. Kecuali bagi mereka yang memiliki background pengusaha. Untuk itu biasanya, mereka mencari dukungan dana dari orang-orang yang berduit (pengusaha) hingga ke luar negeri.


Baru-baru ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya penerimaan dana ratusan miliar dari luar negeri oleh bendahara 21 partai politik sepanjang 2022-2023. "Ini bendahara bukan umum kali ya, ada bendahara di wilayah segala macam, dari 21 partai politik kita temukan," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavanda di kantornya, Rabu (10/1).


Adanya aliran dana ini perlu diwaspadai. Sebab, sangat berbahaya bagi kedaulatan negara. Kasus yang terus terjadi adalah banyaknya sumber daya alam yang diserahkan secara mudah pada pihak asing. Para wakil rakyat atau pejabat lebih loyal bahkan  melayani sepenuh hati pada pemilik modal. Seperti akses dan kemudahan dalam menjalankan bisnis dan aturan yang sesuai dengan yang mereka inginkan.


Sesungguhnya hal tersebut sudah nyata berlangsung. Saat ini kita bisa menyaksikan berbagai pembangunan. Seperti  pembangunan Rempang City, KEK Lido, pembangunan kereta cepat dan lain sebagainya. Pun dengan undang-undang yang dibuat, semuanya memihak pemilik modal seperti UU Omnibus Law.


Berbeda dengan proses pemilihan pemimpin dalam Islam. Dilakukan dengan cara yang mudah dan murah. Hal ini dilandasi bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah kewajiban dan keniscayaan. Sebab dengan adanya pemimpin inilah umat Islam akan mampu menerapkan Islam secara sempurna. Maka ketika memilih pemimpin harus diserahkan pada seorang yang mampu mengemban kepemimpinan tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt., 


"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisaa’: 58)


Adapun secara teknis cara memilih pemimpin dalam Islam itu ada tiga cara. Pertama, dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Seperti penetapan kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shidiq. Beliau diangkat oleh tokoh-tokoh umat Islam kemudian setelah ditetapkan beliau dibaiat oleh kaum muslimin.


Kedua, ditetapkan oleh Khalifah sebelumnya, seperti penetapan Umar bin Khattab yang ditetapkan oleh Abu Bakar. Kemudian umat Islam menyetujuinya dengan cara membaiatnya.


Cara yang ketiga yaitu dengan kekuatan dan kemenangan. Hal ini seperti yang terjadi pada masa kekhilafahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan sesudahnya. Sebenarnya ini cara yang tidak sesuai dengan syariat. Akan tetapi karena besarnya pengaruh keberadaan penguasa tersebut, tetap harus ditaati. Selama mereka menerapkan aturan Islam.


Demikianlah cara Islam dalam memilih pemimpin. Dilakukan dengan mudah dan murah. Lebih dari itu, pemimpin dalam Islam bertujuan untuk menerapkan hukum Islam. Pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah kelak. 

Wallahualam bissawab. []

 


Edukasi dan persiapan pra bencana hanya merupakan solusi parsial yang tidak berefek besar jika kebebasan untuk para kapital mengalihfungsikan lahan tak dihentikan

Karena aktivitas ini selain menimbulkan bencana alam juga menyebabkan hilangnya rumah dan mata pencaharian masyarakat


Penulis Ummu Aidzul

Tenaga Pendidik


Matacompas.com, OPINI -- Banyaknya bencana yang tak terduga akhir-akhir ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat yang terdampak. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung melakukan beberapa persiapan di antaranya pelatihan pemasangan tenda, mempersiapkan kendaraan, mengecek inventarisasi peralatan yang dibutuhkan serta mempersiapkan keamanan dalam menghadapi pemilu. (Koran Gala, 5/01/24)


Jika melihat kondisi negeri ini yang beberapa kali mengalami bencana, seperti gempa di Cianjur yang menimbulkan banyak korban berjatuhan, maka melakukan edukasi dan persiapan menghadapi bencana merupakan salah satu langkah antisipasi yang patut dilakukan.


Selain itu yang paling mendasar adalah kebijakan negara yang bersifat sistemik. Kebijakan ini berkaitan dengan regulasi atas pengalihfungsian lahan menjadi industri atau perkebunan. Hutan yang mestinya menjadi penopang resapan air tanah kian habis dibabat dan disulap menjadi tempat wisata dan proyek tanaman industri. 


Edukasi dan persiapan pra bencana hanya merupakan solusi parsial yang tidak berefek besar jika kebebasan untuk para kapital mengalihfungsikan lahan tak dihentikan. Karena aktivitas ini selain menimbulkan bencana alam juga menyebabkan hilangnya rumah dan mata pencaharian masyarakat.


Negara maju seperti Jepang sudah mampu membuat bangunan anti gempa tetapi tetap saja banyak korban berjatuhan ketika gempa berkekuatan tinggi terjadi. Apalagi kontur tanah di sana yang memang rawan gempa.


Sistem kapitalistik yang diterapkan saat ini menjadikan tanah serapan yang seharusnya peruntukannya menyerap air hujan, justru dibuat menjadi pemukiman warga. Sehingga ketika hujan turun, tidak ada yang menyerap maka terjadilah banjir. Selain itu kurangnya saluran air di wilayah perkotaan menambah parah kondisi ini. Kita lihat sekarang jumlah wilayah yang terdampak banjir semakin meluas.


Sedangkan di wilayah Kalimantan, banjir yang terjadi justru akibat dari limbah pengerukan usaha batu bara. Timbul sebuah kolam genangan besar yang berwarna kehijauan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap akibat pengerukan batu bara. Dan oknum pengusaha nakal yang tidak menanggulangi dampak ini menjadikan wilayah Kalimantan mengalami banjir yang hampir sepanjang tahun pada periode 2021. 


Selain itu proyek pemerintah yakni food estate juga menjadi salah satu faktor penyebabnya, hutan-hutan ditebangi dan berganti ditanami singkong. Menyebabkan banjir semakin meluas. Ditambah proyek yang dibanggakan pemerintah yakni perpindahan Ibu Kota Negara juga mengakibatkan rusaknya lingkungan di wilayah Kalimantan. Kondisi yang sama yakni penebangan hutan secara luas dilakukan sehingga berdampak banjir di daerah tersebut.


Inilah hasil dari penerapan sistem kapitalisme yang bertujuan menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan pada alam. Selain itu, aturan yang dibuat adalah aturan yang berasal dari akal manusia yang terbatas maka wajar menimbulkan kerusakan di mana-mana.


Berbeda dengan sistem Islam yang dasar hukumnya yakni aturan Allah Swt. Di mana di dalamnya terdapat aturan yang komprehensif. Pembangunan akan dibuat untuk kepentingan rakyat tetap tetap memperhatikan keseimbangan alam. Karena di dalam al-Quran telah tercantum bahwasanya salah satu alasan penciptaan manusia adalah menjadi Khalifah fil Ardli atau pemimpin di muka bumi.


Di masa keemasan kekhilafahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, ibu kota tersebut merupakan kota yang indah dan paling bersih. Tidak hanya memikirkan tentang pembangunan kota namun juga saluran air yang memadai. Di masa Khalifah Harun Al-Rasyid kota ini menjadi pusat peradaban dan sangat maju dalam bidang pendidikan. Dan keindahan kota Baghdad ini masih bisa disaksikan hingga saat ini.


Maka sudah saatnya kita mencampakkan sistem rusak kapitalis sekuler dan menggantinya dengan sistem yang sahih. Jika diterapkan akan mendatangkan kehidupan  yang penuh berkah dan aman sentosa. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 96 yang terjemahannya sebagai berikut:

"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan  kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi...

Wallahualam bissawab. []


Penataan kota secara keseluruhan dalam berbagai bentuk, seperti alih fungsi lahan, pembangunan wilayah perkotaan, daerah tujuan wisata dan sebagainya turut menyumbang terjadinya bencana banjir

Ini dikarenakan, negara hanya bertindak sebagai regulator yang pro terhadap oligarki


Penulis Normah Rosman

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Bencana alam tidak hanya disebabkan oleh sifat alami alam, melainkan sifat rakus dan tamak manusialah yang lebih banyak menyebabkan kerusakan pada lingkungannya.


Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNBP) mencatat 4.940 bencana yang terjadi sepanjang tahun 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Menurut Kepala BNBP Letjen Suharyanto, Indonesia merupakan satu dari 35 negara di dunia yang potensi resiko bencananya paling tinggi. Kejadian bencana alam didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir serta cuaca ekstrim. Dari ribuan bencana itu terdapat 267 orang meninggal dunia, 33 orang hilang, 5.785 orang luka-luka, dan sekitar 9.002.975 orang yang menderita dan mengungsi. (cnnindonesia, 12/1/2024)


Dilansir dari beritasatu (14/1/2024), banjir yang merendam ribuan rumah warga Kampung Bojongasih, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, pada Minggu (14/1/2024) pagi perlahan surut. Penyebab banjir karena jebolnya tanggul anak Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum. Meski demikian, masih ribuan rumah warga di 7 RW dari total 14 RW di Desa Dayeuhkolot, yang masih terendam banjir. Ketinggian air berada di 70 cm, sehingga membuat aktivitas warga terganggu.


Banjir, Langganan Tiap Tahun


Banjir terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Tiap tahun ketika memasuki musim penghujan, sejumlah daerah di Indonesia selalu mengalami banjir. Tentu saja kondisi ini sangat memprihatikan. Apalagi penyebab banjir itu sendiri akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Daerah yang terdampak banjir tiap tahunnya bertambah luas. Semua ini erat kaitannya dengan pembangunan wilayah yang tidak direncanakan secara komprehensif dan mendalam. Akibat dari banyaknya pembukaan lahan baru, baik itu untuk pembangunan perkebunan, industri, pemukiman, tambang dan lain-lain. Hal ini memang mendatangkan keuntungan, tapi hanya segelintir orang saja yang menikmatinya. Namun, dampak yang ditimbulkan sangat merusak dan merugikan banyak orang. 


Adapun penyebab banjir di antaranya, yaitu naiknya debit air ke permukaan. Debit air ini ditentukan oleh empat faktor, tingginya curah hujan, adanya limpahan atau kiriman air dari wilayah sekitar, air yang diserap tanah dan ditampung oleh penampung air, dan air yang dapat dibuang atau dilimpahkan ke luar. Dari keempat faktor penyebab ini, hanya curah hujan yang tak bisa dikendalikan oleh manusia. Sedangkan tiga faktor lainnya dipengaruhi oleh aktivitas manusia termasuk kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa. 


Karena model pembangunan yang hanya mengutamakan asas manfaat kepada segelintir orang, yakni pemilik modal. Tak heran hal ini terjadi dan terkesan terjadi pembiaran, karena asas negara ini adalah kapitalisme. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia seakan tak tampak, dan mencari penyebab banjir dan bencana lainnya hanya pada dasarnya saja. Sehingga setiap tahun bencana yang sama, yakni banjir akan terulang lagi dan akan semakin meluas, karena bukan akar masalahnya yang dituntaskan. Banyaknya yang menjadi korban akibat bencana banjir ini, tetapi belum bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam menanggulangi bencana. Sehingga tiap tahun akan terulang lagi. 


Pembangunan yang dibangun atas dasar kapitalisme, hanya mengutamakan keuntungan dan abai terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Penataan kota secara keseluruhan dalam berbagai bentuk, seperti alih fungsi lahan, pembangunan wilayah perkotaan, daerah tujuan wisata dan sebagainya turut menyumbang terjadinya bencana banjir. Ini dikarenakan, negara hanya bertindak sebagai regulator yang pro terhadap oligarki. Berbagai regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah hanya memihak kepada oligarki, seperti UU Minerba, Omnibus Law dan UU Cipta Kerja. Regulasi itu hanya merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.


Menyikapi Banjir dan Bencana Lainnya dalam Islam


Musibah yang menimpa manusia merupakan qadha’ dari Allah Swt.. Namun di balik qadha’ tersebut ada beberapa fenomena alam yang bisa dicerna. Termasuk, ikhtiar dalam menghindarinya, sebelum terjadi. Keridaan dan keikhlasan menjadi dua sikap yang harus dipilih dalam menghadapi musibah ini. Sikap yang demikian akan menjadi penghapus dosa. Selain itu bencana banjir juga merupakan pengingat bagi orang-orang beriman, betapa lemahnya manusia di dunia ini, dan tak punya kemampuan dalam menolak ketentuan-Nya. Dan betapa manusia sangat membutuhkan pertolongan Allah Swt. kapanpun dan di manapun. 


Tidak ada yang layak disombongkan oleh manusia di dunia ini. Namun sikap sabar dan rida atas ketetapan Allah Swt., harus dibarengi dengan tindakan dan aksi ke depannya dalam membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Termasuk mengurangi potensi terjadinya bencana dan meminimalkan atau mengurangi dampaknya. Allah Swt. berfirman dalam surah Asy-Syurah, ayat 30, “Musibah apa saja yang menimpa kalian, itu adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Allah memaafkan sebagian besar (dosa-dosa kalian).” 


Mengatasi Akar Masalah Banjir


Penerapan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan hanya akan terwujud dalam Khilafah Islamiyyah. Khilafah akan melakukan pengelolaan lahan atau tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan syariat Islam. Khilafah dalam Islam berfungsi sebagai junnah (pelindung). Sehingga Khilafah akan melakukan upaya prefentif dalam mengatasi bencana banjir. Begitu juga dengan upaya kuratif dan rahabilitatif terbaik jika masih banjir terjadi. Adapun upaya prefentif yang akan dilakukan oleh Khilafah adalah menetapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Khilafah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam mencegah bencana, seperti bendungan, kanal, pemecah ombak, tanggul dan reboisasi. 


Pemanfaatan SDA dalam Khilafah tidak akan diserahkan kepada korporasi, tapi negara akan mengelolahnya sendiri demi kemaslahatan umat manusia. Khilafah akan menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai cagar alam, hutan lindung dan kawasan himmah. Kawasan himmah tidak boleh dimanfaatkan oleh siapa pun, baik pengelolaan tanah atau lahan. Islam juga mendorong kaum muslimin untuk menghidupkan tanah mati. Khilafah juga akan memberlakukan sistem sanksi yang tegas bagi siapapun yang mencemari dan berupaya merusak lingkungan. Penerapan sistem Islam Kaffah adalah solusi terbaik dalam mencegah terjadinya bencana, akibat dari penerapan sistem kapitalisme sekuler. Wallahualam bissawab. []


Mimpi akan lahirnya aturan-aturan yang pro rakyat, tampaknya juga hanya pemanis bibir masa kampanye

Siapa pun orangnya yang terpilih, berarti dia siap untuk membalas budi para pengusungnya, terutama para pemilik modal yang telah membiayai mereka pada masa kampanye


Oleh Riani Andriyantih, A.Md.Kom

Aktivis Muslimah


Matacompas.com, OPINI -- Loe punya uang, loe punya kuasa.
Tampak nyata hal inilah yang sedang dipertontonkan dalam kontestasi pesta demokrasi hari ini.


Diinformasikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengungkap adanya penemuan aliran dana dari luar negeri ke 21 bendahara partai politik dengan aliran dana sebesar 195 miliar. (cnbcindonesia, 12/01/2024)


Selain itu, Dikutip juga dari liputan6, (11/01/2024), Ivan Yustiavandana ketua PPATK menyampaikan. Ditemukan adanya transaksi mencurigakan di Pemilu 2024. Trend peningkatan pembuatan rekening baru jelang pemilu dan adanya kenaikan transaksi yang masif dari partai politik hingga 400 persen dari biasa yang dilakukan. Beliau menduga kegiatan ini berkaitan dengan kontestasi politik.


Adanya aliran dana pemilu dari berbagai pihak termasuk asing menunjukkan bahwa, pemilu hari ini berpotensi syarat akan kepentingan bagi segelintir orang, intervensi asing bahkan hanyalah konflik kepentingan semata.


Mahalnya harga yang harus dikeluarkan oleh para partai politik saat mengusung kadernya dalam pesta demokrasi menjadi sebab untuk terus mencari aliran dana demi memenangkan para kadernya dalam kontestasi ini.


Jika fakta yang tergambar sudah seperti ini, maka mimpi akan berdaulat di kaki dan negeri sendiri sama halnya mimpi di siang bolong, mustahil akan terwujud. Justru sebaliknya, kedaulatan negara seolah tergadai dengan berbagai kepentingan dan pesanan para pemiliki cuan.


Ironis, kelak aturan dan Undang-Undang yang dibuat pun akan sejalan dengan kepentingan para pemilik modal. Sebab, para penguasa yang nantinya menjabat adalah hasil tukar tambah kepentingan para pengusaha. Sehingga politik balas budi akan tetap menjadi tradisi yang berulang dalam setiap pesta demokrasi. Para penguasa dan pengusaha akan berwenang penuh dalam melahirkan berbagai aturan yang menguntungkan para oligarki tanpa memikirkan lagi kepentingan rakyat.


Tidak ada lagi idealisme dalam partai politik. Yang ada kini, hanyalah pemangku kuasa menjadi pelayan dan pemberi legalitas sesuai apa yang diinginkan tuannya. Lagi dan lagi, rakyat yang terkena dampak dan menjadi korban tukar tambah para penguasa.


Mimpi akan lahirnya aturan-aturan yang pro rakyat, tampaknya juga hanya pemanis bibir masa kampanye. Siapa pun orangnya yang terpilih, berarti dia siap untuk membalas budi para pengusungnya, terutama para pemilik modal yang telah membiayai mereka pada masa kampanye.


Inilah wajah sistem demokrasi hari ini. Kekuasaan bisa diraih dengan harga yang mahal asal sejalan dengan kepentingan pemilik modal. Menghabiskan banyak uang dan waktu untuk beradu gagasan. Tetapi rakyatnya terabaikan.


Pemilu dalam sistem demokrasi sesungguhnya hanyalah demi memenuhi syahwat politik yang mengedepankan asas untung dan rugi. Bukan lagi bicara soal kemaslahatan rakyat. Karena di dalam sistem demokrasi aturan bisa diubah sesuai kepentingan dan keinginan yang berkuasa. Laksana boneka yang bisa dimainkan dan dikendalikan tuannya.


Berbeda dengan mekanisme pemilihan pemimpin di dalam sistem Islam. Setiap prosesnya begitu sederhana, efektif, efisien dan hemat biaya.


Syekh Taqiyyudin An-Nabhani di dalam kitabnya Ad-Daulah Al-Islamiah, menyatakan seorang calon Khalifah/pemimpin harus memenuhi 7 syarat In'iqad (syarat legal). Yaitu,  harus Muslim, laki-laki, balig, berakal, adil, merdeka, mampu melaksanakan amanat jabatannya sesuai tuntunan Allah dan RasulNya. Jika kurang satu syarat saja maka akadnya tidak sah.


Seorang pemimpin di dalam Islam adalah seorang wakil umat dalam masalah kekuasaan dan pemerintahan. Dia adalah pelaksana hukum syariat dan perisai (penjaga akidah). Sehingga kebijakan yang lahir akan senantiasa berpegang teguh pada hukum syarak dan mengedepankan kemaslahatan rakyat.


Demikianlah sosok pemimpin di dalam Islam, hadirnya selalu dirindu, membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Ucapan dan perbuatannya senantiasa sejalan dengan perintah dan larangan Allah. Karena menyadari kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban tidak hanya di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Allah.


Sungguh, hanya dengan sistem Islamlah sebuah negara dapat berdiri kokoh di bawah kepemimpinan yang membawa kemaslahatan bagi umat.

Wallahualam bissawab.


Dapat kita simpulkan bahwa menurut hukum syarak, khilafah adalah ajaran Islam dan wajib diterapkan

Khilafah bukanlah sebuah ancaman melainkan membawa rahmat bagi seluruh alam, lantas apa yang sebenarnya menjadi ancaman bagi umat ini?


Penulis Lailatul Hidayah

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI --Akademisi dari Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada Mohammad Iqbal Ahnaf berusaha mengingatkan pemerintah dan masyarakat bahwa perlu mewaspadai narasi-narasi kebangkitan khilafah. Menurutnya tepat 100 tahun runtuhnya kekhilafahan Utsmaniyah akan membuat narasi-narasi terkait khilafah akan dapat kembali menemukan momentumnya pada 2024. Potensi ancaman dari ideologi transnasional itu akan selalu ada, gagasan khilafah yang ditawarkan menjadi semacam panacea atau obat segala penyakit dan mampu menyembuhkan kekecewaan, ketidakadilan dan emosi negatif lainnya, jelas itu menggiurkan bagi beberapa masyarakat, “Kata dia dalam siaran resmi pusat media Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Jakarta, Rabu 10 Januari 2024. Namun, menurutnya masyarakat Indonesia juga tidak terlalu berpihak pada kepemimpinan atau model pemerintahan seperti khilafah. Selain menganggap bahwa khilafah hanyalah panacea, Ia juga mengatakan bahwa narasi kebangkitan khilafah sejauh ini hanyalah pada ranah gagasan atau teoritis. (AntaraNews, 10/01/2024)


Benarkah pendapat yang diungkap oleh Akademisi dari Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada Mohammad Iqbal Ahnaf tersebut bahwa khilafah hanyalah panacea dan narasi kebangkitan khilafah hanyalah gagasan atau teoritis?


Sebagai seorang Muslim, wajib terikat dengan hukum syarak dalam setiap amalnya, kaidah syarak menyatakan “Hukum asal perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum Allah”. Kaidah ini dijelaskan oleh imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Syakhsiyah Islamiyah juz 3, halaman 19, Imam as-Suyuthi dan Syaikh Dr. Mahmud Al-Khalidi juga berpendapat demikian, sehingga ketika seseorang itu berpendapat tentu yang dia berikan seharusnya terikat dengan hukum syariat terkait berpendapat tentang khilafah. 

 

Khilafah Menurut Sumber Hukum Syarak dan Imam Mazhab

 

1. Secara dalil Al-Qur’an, kewajiban Khilafah hukumnya jelas dan terang benderang yakni fardlu kifayah. Dalil Al-Qur’an terkait khilafah dapat kita lihat melalui tafsir surah Al-Baqarah ayat 30. Surah An-Nur ayat 55 dan surah an-nisa’ ayat 59 serta ayat-ayat terkait sanksi (uqubat) seperti qishash, rajam, cambuk, potong tangan dan lain sebagainya. Ayat-ayat tentang ekonomi dan ayat-ayat lainnya. Artinya, khilafah wajib ditegakkan, maka fardlu ain untuk memperjuangkannya, sebab tidaklah kewajiban itu selesai, kecuali kewajiban tersebut tuntas secara sempurna.


2. Dalil kewajiban khilafah dari as-sunnah juga jelas dan terang benderang, salah satu diantaranya Rasulullah saw. pernah bersabda: Dahulu Bani Israil dipimpin dan diurus oleh para Nabi. Jika para Nabi itu telah wafat, mereka digantikan oleh Nabi yang baru. Sungguh, setelah aku tidak ada lagi seorang Nabi, tetapi akan ada para Khalifah yang banyak. (HR. Bukhari dan Muslim). Seorang khalifah tidak akan ada kecuali di sistem Khilafah. 


3. Dalil Ijmak sahabat tentang khilafah terlihat saat para sahabat menunda pemakaman Rasulullah disebabkan kesibukan mereka dalam masalah baiat dengan khalifah hingga akhirnya suasana kembali terkendali dengan terpilihnya Abu Bakar Ash-Siddiq, hal ini dinyatakan oleh Az-Zarqani Rahimahullah di dalam Syarh Al-Muwatho, 2/94, padahal bersegera menguburkan jenazah setelah wafatnya seseorang adalah wajib, tetapi mereka lebih menyibukkan diri mencari dan mengangkat seorang khalifah. Para sahabat ikut serta dalam penundaan tersebut hingga dua malam dan di-bai’at-lah Abu Bakar terlebih dahulu, kemudian penguburan jenazah Rasulullah.


Dalam hal ini, para sahabat tidak ada yang mengingkarinya, bahwa pengangkatan khalifah adalah wajib dan diutamakan daripada penguburan jenazah. 


4. Imam an-Nawawi dalam Syarh sahih Muslim, 12/205 menyatakan mereka para imam mazhab telah bersepakat bahwa wajib atas kaum Muslim mengangkat seorang Khalifah. Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jami’ li ahkamul Qur’an, 1/264 menegaskan “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban tersebut (mengangkat khalifah) dikalangan umat dan para imam madzhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan oleh al-‘Asham (yang tuli terhadap syariat) dan siapa saja yang berkata dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazabnya”. Maka telah jelas khilafah adalah syariat Islam yang wajib hukumnya, khilafah bukanlah gagasan teoritis semata, namun khilafah itu nyata dicontohkan oleh Rasulullah dan para khalifah setelahnya ketika memimpin suatu Negara, hingga khilafah Utsmaniyah diruntuhkan oleh antek Inggris Musthafa Kemal laknatullah pada 4 maret 1924 melalui konspirasi keji dan licik.

 

Khilafah bukan sekedar panacea, sebab penerapan syariat benar-benar akan menjadikan alam semesta merasakan keramatan Islam (Qs. Al-Anbiya’: 107) serta mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi untuk penduduk Negeri (Qs. Al-A’raf: 96). Dapat kita simpulkan bahwa menurut hukum syarak, khilafah adalah ajaran Islam dan wajib diterapkan. Khilafah bukanlah sebuah ancaman melainkan membawa rahmat bagi seluruh alam, lantas apa yang sebenarnya menjadi ancaman bagi umat ini?


Khilafah vs Kapitalisme, mana yang mengancam?


Justru yang seharusnya dianggap sebagai ancaman bagi umat dan negeri ini serta dienyahkan adalah sekulerisme Kapitalisme yang ditancapkan melalui sistem demokrasi. Sistem ini adalah sistem buatan manusia yang berasal dari hasil berpikir orang-orang Eropa setelah mengalami penindasan oleh kerajaan yang bekerjasama dengan pihak gereja. Sistem ini memisahkan agama dari kehidupan dan menjadikan manusia berdaulat atas hukum, padahal Allah telah memberi peringatan dalam surah Thaha ayat 124 yang artinya “Siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah maka mereka akan mendapat kehidupan yang sempit."


Terbukti dari penerapan sistem Kapitalisme Demokrasi umat hanya merasakan kerusakan nyata diberbagai bidang kezaliman oligarki di mana-mana, kebatilan tersebar luas atas nama kebebasan. Negara lepas tanggungjawab terhadap urusan rakyat dan para Kapitalis berkuasa atas segala sesuatu, maka sangat aneh ketika seorang Muslim menolak Khilafah, membuat narasi yang menyesatkan pemikiran terkait Khilafah tapi di saat yang sama membela mati-matian Sekulerisme Kapitalisme Demokrasi. Padahal sistem tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, tidak ada dalam syariat Islam dan bertolak belakang dengan akidah Islam dan hanya membawa kerusakan. Khilafah tidak boleh dianggap sebagai ancaman, tetapi sebuah kewajiban yang harus diperjuangkan, umat harus menyadari bahwa khilafah adalah mahkota kewajiban. 


Inilah yang dikatakan oleh syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam Al-Ghazali serta Imam Al-Qurthubi pun menyebut khilafah sebagai a’dzamul wajibat yaitu kewajiban yang paling agung, sebab tanpa adanya institusi khilafah, hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan sistem politik, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem pergaulan dan sistem sanksi tidak akan pernah terwujud, mengingat saat ini khilafah belum ada, maka umat harus berjuang untuk mewujudkannya dengan berjuang bersama partai Islam ideologis yang ingin melangsungkan kembali kehidpan Islam, melalui tegaknya khilafah. Wallahualam bissawab. []

Dalam sistem Islam semua perencanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah keamanan dan kebutuhan rakyat, bukan berdasarkan ambisius pemerintah semata

Islam akan melakukan mitigasi bencana dengan serius dan menindak lanjuti setiap bencana, membuat pencegahan lebih dini


Penulis Nadia Salma

Pelajar


Matacompas.com, OPINI -- Musim hujan telah tiba. Beberapa bulan terakhir hujan terus-menerus mengguyur kota Bandung. Akibatnya banjir bandang disertai angin kencang merusak 102 unit rumah yang ada di Bandung. Dari kejadian itu, mengakibatkan 2 rumah rusak sedang, 62 rusak ringan, dan 14 rumah rusak berat.


"Sementara enam rumah mengalami rusak ringan akibat banjir bandang," Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, memberikan keterangannya secara tertulis, pada hari Selasa (26/12).


Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut rumah yang rusak akibat angin kencang ini rata-rata mengalami kerusakan di bagian atap. Selain itu terdapat juga bangunan yang roboh hingga rata dengan tanah.  Rumah rusak tersebut berada di bantaran sungai rata-rata rusak di bagian dinding belakang akibat banjir bandang.


Bukan hanya rumah dan bangunan saja yang rusak, bencana ini juga mengakibatkan sebagian warga mengalami luka ringan karena tertimpa material bangunan.


Selain itu, kejadian ini juga berdampak terhadap 312 jiwa atau 82 kepala keluarga yang tinggal di wilayah Kecamatan Baleendah, Ciparay dan Anjarsari terdampak bencana angin kencang. Adapun di Kecamatan Dayeuhkolot juga mengalami banjir bandang yang berdampak pada 303 unit rumah. Di kutip dari cnnindonesia (Selasa, 26/12/2023).


Bukan hal baru jika setiap musim penghujan tiba, terjadi beberapa bencana alam di negeri ini. Mulai dari banjir bandang sampai pada tanah longsor. Faktanya, bencana banjir ini bukan perkara baru. Minimnya mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah menyebabkan bencana alam seperti ini selalu terjadi. Masyarakat dipaksa menerima keadaan, dengan dalih semua terjadi lantaran faktor alam dan faktor musim. Padahal, penyebab banjir tidak semata faktor alam. Seharusnya pemerintah harus mengevaluasi banyak hal, bukan hanya dari perilaku manusia, tapi utamanya pada kebijakan struktural dalam pembangunan. Curah hujan yang tinggi tidak akan menjadi masalah jika hutan-hutan tidak ditebangi, tanah resapan tidak dibeton, daerah aliran sungai tidak mengalami abrasi. 


Hal ini terjadi karena sistem kapitalisme masih diterapkan di negara ini. Sistem kapitalis yang mengutamakan keuntungan tanpa melihat apakah hal tersebut memiliki dampak buruk atau tidak. Pembangunan yang dianggap menguntungkan meskipun akan berdampak pada bencana alam dikemudian hari bagi masyarakat tetap dilaksanakan jika hal tersebut memberikan keuntungan bagi para kapitalis. Mitigasi bencana pun seakan hanya basa-basi semata. Negara seakan tidak serius menangani hal ini dengan tetap melaksanakan pembangunan tanpa melihat dampak lingkungan serta apakah tempat yang gunakan adalah kawasan rawan bencana. Efeknya yang menjadi korban adalah rakyat. 


Hal seperti ini tentu tidak akan terjadi dalam sistem kepemimpinan Islam. Dalam sistem Islam semua perencanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah keamanan dan kebutuhan rakyat, bukan berdasarkan ambisius pemerintah semata. Islam akan melakukan mitigasi bencana dengan serius dan menindak lanjuti setiap bencana, membuat pencegahan lebih dini. Apalagi untuk hal-hal yang sudah bisa diprediksi seperti musim hujan. 


Hanya Islam yang mampu menyelesaikan problem kebencanaan dengan solusi yang mendasar dan tuntas. Mulai dari fondasi negara dan kepemimpinan yang lurus, yakni berlandaskan tauhid, kemudian melalui topangan penerapan syariat Islam kaffah. Inilah yang akan menjadi pintu pembuka bagi datangnya rida Allah Swt. sekaligus kebaikan hidup yang dirasakan oleh semua. Wallahualam bissawab. []


Namun hal ini menjadi utopis bagi umat karena umat tak tergambar Khilafah yang seperti apa. Dari lahir sistem kapitalisme sekularisme sudah mengakar di dalam tubuh-tubuh umat

Apalagi pengaburan dan penguburan sejarah Islam yang dilakukan para penjajah. Sehingga umat butuh pemahaman yang benar tentang Khilafah dan kewajiban untuk menegakkan Khilafah


Penulis Sri Yana, Spd.I. 

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Menjelang pemilu 2024 isu-isu mulai berseliweran di medsos. Mulai dari narasi-narasi kebangkitan Khilafah yang tepat 100 tahun runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Justru hal tersebut merupakan bukti semakin banyak diketahui umat saat ini tentang Khilafah. Bahwa akan ada suatu zaman yang dinamakan Khilafah Islamiyah. Sabda Rasulullah itu adalah:

Masa kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa waktu, kemudian Allah mengambilnya. Setelah itu datang Masa Khilafah aala minhaj nubuwwah (Kekhilafahan sesuai manhaj kenabian), selama beberapa masa hingga Allah ta’ala mengambilnya. Kemudian datang masa mulkan aadhdhan (penguasa-penguasa yang menggigit) selama beberapa waktu. Selanjutnya datang Masa Mulkan Jabbriyyan (penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak) dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan Allah ta’ala. Setelah itu akan ada lagi masa Khilafah ‘ala minhaj nubuwwah. Kemudian Nabi Muhammad saw. diam.(HR Ahmad, Shahih)


Janji Allah atas tegaknya Khilafah pasti akan terjadi. Baik banyak yang memperjuangkan atau pun sedikit. Walaupun ada pihak-pihak terutama dari pemerintahan yang menganggapnya hanya teoritis semata. Namun pihak-pihak tersebut juga mewaspadai. Sebagaimana dilansir Akademisi dari Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada, Mohammad Iqbal Ahnaf, mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk tetap mewaspadai narasi-narasi kebangkitan khilafah. Ia mengatakan bahwa potensi ancaman dari ideologi transnasional itu akan selalu ada. Ide Khilafah yang diberikan menjadi semacam solusi atau obat semua penyakit dan dapat mengobati kekecewaan, ketidakadilan, dan emosi negatif lainnya, jelas (itu) menarik perhatian bagi beberapa masyarakat. (beritasatu, 12/1/2024)


Berarti Khilafah semakin meluas di kalangan masyarakat. Sehingga pemerintah mulai waspada akan narasi-narasi khilafah yang mencuat di masyarakat. Karena framing-framing buruk yang digelontorkan akan memberikan pemahaman yang salah tentang khilafah. Umat sengaja dijauhkan dari Islam. Paham Islamofobia inilah yang akhirnya ada dalam benak-benak umat. Ideologi transnasional pun merupakan ancaman bagi demokrasi. Namun Akademi dari CRCS berpendapat bahwa masyarakat masih percaya dengan pemerintahan dan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sehingga beliaupun tak terlalu mengkhawatirkan tetapi terus mewaspadai. Beliau percaya bahwa demokrasi mempunyai kelemahan tetapi Khilafah bukan pilihan alternatif. Sejatinya Khilafah adalah pilihan yang benar. Namun karena saking nasionalismenya dengan sistem demokrasi yang nyata-nyata rusak masih terus diagung-agungkan.


Padahal Sistem Khilafah merupakan sistem yang memberikan jaminan kesejahteraan bagi umat. Sistem Khilafah menerapkan hukum-hukum Islam sesuai aturan Allah. Jadi tak diragukan lagi bahwa Khilafah adalah satu-satunya sistem Islam yang terbaik. Namun hal ini menjadi utopis bagi umat karena umat tak tergambar Khilafah yang seperti apa. Dari lahir sistem kapitalisme sekularisme sudah mengakar di dalam tubuh-tubuh umat. Apalagi pengaburan dan penguburan sejarah Islam yang dilakukan para penjajah. Sehingga umat butuh pemahaman yang benar tentang Khilafah dan kewajiban untuk menegakkan Khilafah.


Khilafah wajib adanya dan dalil-dalinya sudah cukup jelas. Sejarah panjang Khilafah Islam penuh dengan kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia. Saat ini menegakkan Khilafah menjadi mahkota kewajiban bagi kaum muslim. Umat harus berjuang untuk mewujudkan dengan berjuang bersama partai Ideologis yang ingin melangsungkan kembali kehidupan Islam melaui tegaknya Khilafah.

Wallahualam bissawab. []


Kebijakan deforestrasi yang boleh dilakukan pihak korporasi secara masif telah menjadi masalah utama resapan air yang berdampak mudahnya terdampak banjir saat musim hujan

Kebijakan yang hanya menguntungkan pemilik modal dan merugikan rakyat tersebut adalah buah dari penerapan sistem Kapitalisme-sekuler di negeri ini


Penulis Lailatul Hidayah

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mengungkapkan terdapat 6000 orang dari sejumlah daerah diprovinsi tersebut mengungsi akibat tempat tinggal mereka terdampak banjir, hingga mengakibatkan 4 warga meninggal dunia. Pengungsi tersebut berasal dari kabupatem Rokan Hilir, Kepulauan Meranti dan kota Dumai dan warga Kabupaten Rokan Hilir termasuk pengungsi terbanyak yaitu sebanyak 3.992 orang, disebakan rumah mereka terendam banjir. Banjir menggenangi ribuan rumah dan fasilitas umum seperti jalan, masjid dan sekolah, hingga mencapai 29 SMA sederajat di Riau telah meliburkan siswanya, karena terendamnya ruang-ruang kelas, begitupula melanda dibeberapa sekolah dasar. (AntaraNews, 13/01/2024) 


Banjir memang selalu menjadi langganan bukan hanya di daerah Riau saja, namun juga beberapa daerah di Indonesia, namun adanya banjir tersebut butuh kita ketahui penyebabnya, agar tidak selalu berulang setiap tahunnya yang menyebabkan keresahan masyarakat dan terhambatnya berbagai aktivitas ditengah masyarakat. Lantas apa sebenarnya penyebab banjir?


Apa Penyebab Banjir?


Banjir di Riau bukan pertamakalinya terjadi, namun hampir disetiap tahun banjir melanda provinsi ini, sejak lama Wahana lingkungan Hidup (Walhi) telah memperingatkan terkait bencana banjir yang berulang dan berkepanjangan ini (Temp.co 24/03/2017) Walhi Riau menilai bahwa banjir yang terjadi secara berkepanjangan di Riau diakibatkan maraknya alih fungsi lahan dibagian hulu aliran sungai Kampar dan 50 kota Sumatera Barat. 


Walhi mencatat pulau Sumatera telah memberlakukan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit seluas 2.326.417 hektar dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 2.434.661 hektar serta izin di sektor kehutanan seluas 5.670.700 hektar. Eksploitasi pulau Sumatera seluas 119.626 hektar telah mengakibatkan deforestasi hutan dan setidaknya seluas 141.522 hektar hutan dan lahan gambut di Sumatera terbakar di sepanjang tahun 2023. Bukan hanya karhutla, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), konflik agraria, bencana ekologis, proyek-proyek strategis nasional serta kriminalisasi rakyat, juga menjadi bukti gagalnya Negara dalam melindungi rakyat dan lingkungan di Sumatera. (Walhi[dot]or[dot]id, 15/01/2024)


Mengapa masalah ini tidak juga tersolusi? Apa akar masalah sebenarnya yang membuat Penguasa atau Negara tak mampu menghentikan izin penguasaan lahan kepada swasta yang jelas telah merugikan rakyat? 


Apa Akar Masalah Makin Eksisnya Alih Fungsi Lahan?


Bencana banjir yang terus terjadi di Negeri ini seharusnya menjadi peringatan keras bahwa ada salah tata kelola lingkungan dan alam yang dilakukan manusia. Hujan diturunkan oleh Allah sebagai anugerah bukan sebagai musibah atau bencana. Di saat yang sama orang beriman akan memandang banjir sebagai bagian dari qada Allah, yang tidak dapat ditolak. Kesabaran dan keridaan pun menjadi dua sikap yang harus dipilih dalam menghadapi masalah ini, karena sikap yang demikian akan mengantarkan pada terhapusnya dosa. Selain itu bagi orang yang beriman, bencana banjir tentu akan menyadarkan mereka bahwa betapa lemahnya manusia di dunia yang tidak mampu menolak ketetapannya dan betapa manusia butuh terhadap pertolongan Allah kapanpun dan di mana pun mereka berada, tidak ada yang layak untuk disombongkan oleh manusia di dunia ini. Namun sikap sabar dan rida haruslah dibarengi dengan tindakan dan aksi kedepan demi membagun kehidupan yang lebih baik termasuk mengurangi potensi terjadinya bencana dan meminimalkan serta meringankan dampaknya. Allah Swt berfirman : 

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

 “Musibah apa saja yang menimpa kalian itu akibat perbuatan kalian sendiri. Allah memaafkan sebagian besar (dosa-dosa kalian)”. (Qs. Asy-Syura (30)


Hal itu terlihat jelas dalam kasus musibah banjir. Banjir disebabkan oleh naiknya neraca air permukaan. Neraca air ditentukan 4 faktor, yaitu curah hujan, air limpahan dari wilayah sekitar, air yang diserap tanah dan ditampung oleh penampung air, dan air yang dapat dibuang atau dilimpahkan keluar. Dari keempat itu hanya curah hujan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Namun tiga faktor lainnya sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia, termasuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa, sebagaimana yang disampaikan Walhi kebijakan deforestrasi yang boleh dilakukan pihak korporasi secara masif telah menjadi masalah utama resapan air yang berdampak mudahnya terdampak banjir saat musim hujan. Kebijakan yang hanya menguntungkan pemilik modal dan merugikan rakyat tersebut adalah buah dari penerapan sistem Kapitalisme-sekuler di negeri ini. 


Negara dalam sistem ini hanya bertindak sebagai regulator yang prooligarki, bukan pengurus dan pelindung rakyat. Berbagai produk regulasi yang dihasilkan seperti Undang-undang minerba dan Omnibus Law Cipta kerja misalnya telah nyata merusak alam dan merampas ruang hidup masyarakat. 


Bagaimana Sistem Islam Mampu Menghentikan Banjir Berulang?


Oleh karena itu, kunci untuk mengakhiri segala musibah, termasuk banjir, tidak lain dengan beralih dari ideologi atau sistem sekulerisme-kapitalisme menuju ke sistem Islam. Penerapan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan hanya akan terwujud dalam institusi khilafah Islamiyah, berikut cara khilafah dalam menangani masalah banjir agar tidak terus berulang: 


1. Pengelolaan kepemilikan tanah atau lahan, sesuai syariat Islam. 

2. Pemimpin dalam Islam berfungsi sebagai junnah atau pelindung

3. Pemberlakuan upaya preventif dalam mengatasi bencana banjir, demikian pula upaya kuratif dan rehabilitatif terbaik jika musibah banjir terjadi. Upaya preventif Khilafah dengan melakukan penetapan pembangunan yang ramah lingkungan 

4. Mempioritaskan pembangunan infrstruktur dalam mencegah bencana seperti bendungan, kanal, pemecah ombak, tanggul dan reboisasi atau penanaman kembali

5. Pemanfaatan sumberdaya alam dalam khilafah tidak akan diserahkan kepada korporasi, tetapi dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat.

6. Khilafah juga akan menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai cagar alam, hutan lindung dan kawasan himmah, kawasan himmah tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun dalam pengelolaan tanah atau lahan, selain itu Islam juga mendorong kaum Muslimin untuk menghidupkan tanah mati. 

7. Khilafah juga akan memberlakukan sistem sanksi yang tegas pada siapapun yang mencemari dan berupaya merusak lingkungan. 


Penerapan aturan Islam kafah adalah solusi terbaik mencegah terjadinya banjir buah dari penerapan sistem kapitalisme sekuler yang mustahil akan membawa kesejahteraan pada rakyat kecil, karena penguasa di sistem kapitalisme hanya tunduk pada para pemilik modal, sehingga bencana dan krisis lingkungan lainnya akan sulit ditangani oleh Negara. Hanya Islam yang memiliki sistem konprehensif dan bersungguh-sungguh mengedepankan kepentingan rakyat. Wallahualam bissawab.


Inilah Sistem Kapitalis yang hanya berdasarkan azas manfaat. Semua yang dilakukan hanya menakar untung dan rugi

Hal ini yang kemudian menyengsarakan rakyat


Penulis Gyan Rindu

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Terdapat aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri ke 21 rekening bendahara partai politik atau parpol. Hal tersebut diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK mengungkap aliran dana luar negeri ke parpol sebagai bentuk kepedulian untuk menjaga demokrasi Tanah Air. (cnbc, 2023/12/01)


Pemilihan presiden akan segera dilaksanankan. Masing-masing dari calon presiden melakukan berbagai hal untuk menarik suara masyarakat. Namun, seperti yang kita tahu bahwa dari ketiga calon di belakang mereka didukung oleh partai-partai politik. Mereka memberikan dukungan tidak hanya tenaga, pikiran, tetapi juga dana. Inilah yang menjadi keresahan kita semua. Pasalnya partai-partai politik tersebut tidak mungkin hanya memberikan dukungan materi dan non materi secara cuma-cuma. Seperti yang kita tahu dukungan mereka tidaklah gratis.


Begitu juga dengan dana dari Asing. Ketika para paslon mendapat dana dari luar termasuk dari Asing, maka saat terpilih nantinya, mereka akan menuntut balas Budi atas dukungan yang telah diberikan. Bentuknya bisa berupa jabatan, kekuasaan, proyek, dan lain sebagainya. Hal ini yang kemudian membuat rakyat semakin sengsara dan nelangsa. Karena sumber daya negara untuk Asing, jabatan dan kekuasaan diduduki oleh orang-orang yang haus kekuasaan dan uang. Ketika mereka mengeluarkan uang 1 miliar, tentu mereka meminta balasan yang lebih dari itu. Sehingga kemudian hal itu berdampak kepada kebijakan-kebijakan yang nantinya menentukan nasib rakyat.


Inilah Sistem Kapitalis yang hanya berdasarkan azas manfaat. Semua yang dilakukan hanya menakar untung dan rugi. Hal ini yang kemudian menyengsarakan rakyat. Mereka tidak berpikir bagaimana nasib rakyatnya. Mereka hanya berpikir untung dan ruginya untuk diri mereka pribadi. Sehingga banyak dari kebijakan-kebijakan, hukum-hukum bersifat zalim dan tidak menyelesaikan masalah. Hukum yang ada tidak berpihak pada rakyat dan bukan berdasarkan apa kebutuhan rakyat, dan bukan pula tentang bagaimana menjaga keamanan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Sistem inilah yang berbahaya. Yang pastinya merusak tatanan negara. 


Rakyat saat ini memerlukan sistem yang berpihak kepada rakyat, yang melahirkan pemimpin yang amanah dan adil. Itu semua hanya bisa diperoleh melalui Sistem Islam. Karena Islam mengambil pemimpin yang diajukan oleh rakyat bukan yang mengajukan diri. Sistem Islam mengambil pemimpin dengan kriteria tertentu. 


1. Pemimpin di dalam Islam, haruslah yang memiliki ketakwaan kepada Allah, sehingga di hatinya memiliki iman yang kuat dan rasa takut kepada Allah. Sehingga tidak mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah.


2. Pemimpin di dalam Islam haruslah orang yang cerdas dan memahami dan menerapkan segala hukum-hukum Allah. Sehingga pengambilan keputusan dan hukum bukan berdasarkan nafsunya, atau kepentingannya. Melainkan berdasarkan keadilan dan kemasalahatan umat. Sesuai dengan  Al Qur’an, hadits, Ijma’, serta qiyas.


3. Pemimpin di dalam Islam, orang yang dipilih dan diajukan oleh masyarakat. Bukan orang tersebut yang mengajukan dirinya. Sehingga tidak ada unsur kepentingan. Dan paham bahwa rakyat adalah amanah yang harus dijaga, dilindungi, dan disejahterakan. 


Kita memerlukan Sistem Islam Kafah untuk negara kita, untuk rakyat, untuk keadilan. Sehingga rakyat mendapatkan haknya. Mendapatkan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan.


عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ


Dari Abu Musa radhiallahu'anhu mengatakan; aku menemui Nabi ﷺ bersama dua orang kaumku, lantas satu diantara kedua orang itu mengatakan, 'Jadikanlah kami pejabat ya Rasulullah?' orang kedua juga mengatakan yang sama. Secara spontan Rasulullah ﷺ bersabda, "Kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang ambisi terhadapnya." (HR. Shahih Bukhari no. 7149 Fathul Bari)


 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتْ الْفَاطِمَةُ


Dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Kalian akan rakus terhadap jabatan, padahal jabatan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat, ia adalah seenak-enak penyusuan dan segetir-getir penyapihan." (HR. Shahih Bukhari no. 7148 Fathul Bari)



Tidak hanya masalah alih fungsi lahan, kurangnya dukungan negara pada petani seakan membuat petani harus berjuang sendiri di tengah lemahnya perekonomian

Harga pupuk yang mahal, dan tidak adanya jaminan perlindungan harga hasil pertanian khususnya beras


Penulis Maya Dhita E.P, ST.

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Indonesia masih menjadi negara agraris karena mata pencaharian terbesar penduduknya adalah petani. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2023, penduduk bekerja di Indonesia mencapai 139,85 juta jiwa. Dari sini, sebanyak 39.45 juta jiwa bekerja di sektor pertanian atau setara dengan 28, 21% penduduk bekerja. Prosentase ini menempati urutan teratas berdasarkan sektor penyerapan tenaga (dataindonesia, 16/11/2023) Selain itu, sektor pertanian juga masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).


Dengan sumber daya yang ada dan juga ketersediaan lahan, nyatanya kita masih belum mampu mencapai swasembada pangan khususnya beras. Kebijakan yang dibuat untuk menangani permasalahan ini pun masih klasik saja. Impor dan impor lagi. 


Tak mungkin tidak impor beras karena produksi tidak memenuhi dan jumlah penduduk bertambah tiap tahunnya. Begitu penjelasan Presiden Jokowi (2/1) di tengah acara Pembinaan Petani Jawa Tengah, di Banyumas. (CNBCIndonesia, 2/1/2023)


Namun benarkah kita tidak bisa stop impor?


Ketahanan pangan Indonesia memang sedang terancam. Hal ini diakibatkan tingginya alih fungsi lahan sehingga kebutuhan ruang untuk menghasilkan pangan tidak terpenuhi. Banyak area pertanian yang berubah fungsi menjadi area pemukiman dan kawasan Industri. Pembangunan jalan tol pun akan mendorong pembangunan infrastruktur penunjang seperti SPBU, perumahan, dan restoran yang jelas-jelas akan menggeser fungsi lahan pertanian.


Tidak hanya masalah alih fungsi lahan, kurangnya dukungan negara pada petani seakan membuat petani harus berjuang sendiri di tengah lemahnya perekonomian. Harga pupuk yang mahal, dan tidak adanya jaminan perlindungan harga hasil pertanian khususnya beras.


Sistem kapitalis tidak serta-merta memandang bahwa ketahanan pangan adalah prioritas utama yang harus diwujudkan. Adanya celah untuk memperoleh cuan pasti akan diambil meski harus merugikan petani sendiri. Karena itulah impor jadi pilihan paling mudah dan menguntungkan.


Islam Berpihak pada Petani


Islam sebagai sistem sahih dalam kehidupan, akan menjamin ketahanan pangan karena merupakan kebutuhan dasar hidup yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pangan menjadi prioritas utama dalam pemenuhannya.


Negara akan mengkondisikan lahan-lahan umum untuk area pertanian. Negara juga akan menghidupkan tanah-tanah mati untuk segera dikelola atau diberikan kepada mereka yang sanggup dan bersedia mengelolanya. 


Negara akan memberikan subsidi pupuk berkualitas. Selain itu negara juga mendukung penelitian untuk mendapatkan bibit unggul dan juga mendapatkan formula pupuk yang aman dan lebih tahan hama. Hasil pertanian akan meningkat secara signifikan.


Para ahli-ahli pertanian juga akan didanai untuk menemukan teknik-teknik terbaik dalam bercocok tanam. Para ahli juga akan menentukan cara yang tepat untuk ekstensifikasi maupun intensifikasi lahan pertanian.


Mesin-mesin pertanian akan dibuat dan didistribusikan secara merata sehingga akan mempermudah kerja petani sekaligus melipatgandakan hasilnya.


Negara juga bertanggungjawab atas distribusi hasil pertanian, memotong rantai penjualan, serta melindungi harga. Sehingga petani juga mendapat keuntungan yang sebanding dengan kerja kerasnya.


Dengan hasil yang melimpah dan harga yang bagus, maka akan meningkatkan taraf hidup petani. Hal ini juga akan meningkatkan minat generasi muda untuk bertani karena memandang petani adalah pekerjaan yang menjanjikan kesejahteraan.


Maka bukan lagi hal mustahil mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Bahkan produksi pangan terutama beras akan semakin berlimpah dan bisa melakukan ekspor dan memberi bantuan pangan kepada negara-negara yang membutuhkan.


Berbagai cara yang dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di atas adalah bentuk tanggungjawab dan periayahan pemimpin dalam Islam kepada rakyatnya. Hal tersebut juga sebagai wujud rasa takut pemimpin kepada Allah Swt. atas amanah yang diemban. Begitulah Islam, penerapannya akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wallahualam bissawab. []


Jika kenaikan harga terjadi karena distribusinya, pemerintah harus memudahkan proses distribusi tersebut

Rantai distribusi kebutuhan pokok yang sangat panjang membuat barang harus melewati beberapa pedagang sebelum sampai ke konsumen


Penulis Bunda Hanif

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Para ibu pasti tahu bagaimana rasanya kalau harga kebutuhan pokok mulai naik. Mereka harus berusaha keras mengatur keuangan agar cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sayangnya, kondisi ini selalu terjadi setiap tahunnya. 


Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), kenaikan harga terjadi pada beberapa kebutuhan pokok. Pada 2 Januari 2024 harga bawang merah Rp41.450 per kg naik Rp2.200 dari sebelumnya, bawang putih Rp41.450 per kg naik Rp1.250. Cabai merah besar naik Rp1.800 menjadi Rp70.400 per kg, cabai merah keriting naik Rp2.000 menjadi Rp66.500 per kg, cabai rawit hijau juga naik Rp1.050 menjadi Rp58.850 per kg. Kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam ras segar, naik Rp 100 menjadi Rp29.450 per kg. Harga minyak goreng curah naik Rp100 menjadi Rp15.450 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I juga naik Rp50 menjadi Rp20.700 per kg. Sedangkan harga minyak goreng kemasan bermerek II anjlok Rp650 menjadi Rp19.350 per kg. Harga beras masih stabil. Beras kualitas bawah I stabil di Rp13.650 per kg, beras kualitas medium I tetap Rp14.750 per kg, beras kualitas super I Rp16.050 per kg. Namun, beras kualitas super II naik Rp50 menjadi Rp15.600 per kg. (CNN Indonesia, 2/1/2024)


Kenaikan harga tersebut diduga akibat perubahan cuaca yang terjadi akhir-akhir ini. Menurunnya hasil panen akibat kondisi cuaca ekstrem, yang sering berubah-ubah. Selain itu karena naiknya permintaan menyebabkan harga bahan pangan ikut naik. (Republik, 6/1/2024)


Kenaikan harga kebutuhan pokok tentu saja sangat menyusahkan masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah. Pengeluaran mereka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga perlu membayar pajak, listrik, air, sekolah anak, ke dokter jika sakit, dan lain-lain.  


Tidak hanya konsumen, pedagang juga mengeluh dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga menyebabkan menurunnya jumlah pembeli. Apalagi saat harga naik, tidak ada panenan, pasar menjadi sepi. Kadang dalam sehari, barang tidak bisa habis, padahal kulakannya sudah mahal. 


Kenaikan harga yang selalu terjadi setiap tahunnya, seharusnya dianalisis dan dicarikan solusinya. Sayangnya, solusi yang diambil selalu impor barang dari negara lain untuk memperbanyak stok. Padahal dengan adanya impor secara besar-besaran mematikan petani lokal. Harga barang impor jauh lebih murah dari barang lokal. Akhirnya masyarakat memilih barang yang harganya jauh lebih murah. Akibatnya produk sendiri kalah bersaing dengan produk impor. 


Untuk beberapa barang, kenaikan harga mungkin terjadi karena perubahan cuaca. Pemerintah seyogianya dapat melakukan riset untuk menghadapi perubahan cuaca. Dari penelitian itu, pemerintah dapat menemukan benih dengan kualitas unggul yang tahan cuaca. Memanfaatkan teknologi canggih dalam proses penanaman dan menyediakan pupuk yang baik agar tanaman tersebut subur. 


Jika kenaikan harga terjadi karena distribusinya, pemerintah harus memudahkan proses distribusi tersebut. Rantai distribusi kebutuhan pokok yang sangat panjang membuat barang harus melewati beberapa pedagang sebelum sampai ke konsumen. 


Masalah lainnya adalah adanya pengusaha swasta yang memanfaatkan kondisi ini. Mereka membeli padi dengan harga miring dari petani. Lalu, mereka mengolah dan memasarkan dengan harga berkali-kali lipat. Pengusaha dengan modal besar mampu mengalahkan pengusaha yang modalnya kecil. Pemerintah harus punya kebijakan khusus mengatur pengusaha besar itu untuk tidak memonopoli pasar dan meninggikan harga berlebihan. 


Namun di negara yang menerapkan sistem kapitalisme, para pengusahalah penguasa yang sesungguhnya. Regulasi yang dibuat harus sesuai dengan keinginannya. Ini karena tujuan dari kapitalisme itu sendiri adalah mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. 


Impor bahan pokok harus dilakukan selama penguasa muslim mengikuti kebijakan pasar bebas. Langka atau tidaknya barang di dalam negeri, impor harus tetap dilaksanakan karena terikat dengan perjanjian perdagangan bebas. Mustahil bisa menyejahterakan rakyat kalua negara tidak memiliki kedaulatan sendiri. Negara tidak akan bisa tegas mengambil keputusan yang terkait urusan luar negeri. 


Islam Solusi Hakiki


Berbeda halnya jika kita menerapkan sistem Islam. Di dalam Islam, seorang pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Mereka menjalankan amanah sesuai pandangan syarak. Pengambilan keputusan bukan berdasarkan alasan kerja sama, keuntungan materi, dalam pengaruh oligarki atau demi keuntungan sendiri. 


Di dalam sistem ekonomi Islam, pengelolaan keuangan secara baitulmal, akan mampu membiayai riset. Riset tersebut guna menghasilkan produk unggul sesuai kebutuhan sehingga petani tidak perlu membeli mahal, karena negara menjual dengan harga terjangkau. 


Islam juga menerapkan sanksi yang tegas. Bagi pengusaha yang melanggar kebijakan negara, akan ditindak tegas. Oligarki tidak dibiarkan tumbuh subur dan pada akhirnya mencekik rakyat dengan harga yang melambung tinggi. 


Islam juga memiliki kebijakan untuk membantu orang yang tidak mampu. Selain itu negara juga memberikan modal atau membuka lapangan kerja. Itulah beberapa kebijakan Islam terkait pemenuhan kebutuhan pokok. Tidak ada lagi harga yang melangit sehingga rakyat tercekik. Namun, semua itu hanya dapat terwujud jika pemimpin muslim mau menjadikan Islam sebagai landasan dalam bernegara. 

Wallahualam bissawab. []

 


Jika dicermati lebih mendalam, sejatinya permasalahan sengketa lahan ini erat kaitannya dengan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN)

Nyatanya pembangunan tersebut telah merampas lahan dan ruang hidup masyarakat


Oleh Sriyanti

Ibu Rumah Tangga 


Matacompas.com, OPINI -- Presiden Jokowi menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, pada tanggal 27 Desember 2023 di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut ia mengungkapkan bahwa, di tahun 2015-2016 ketika  melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, banyak masyarakat yang meminta dirinya untuk segera menyelesaikan masalah sengketa lahan. 


Presiden menyebutkan bahwa pada tahun tersebut, baru ada 46 juta dari 126 juta bidang lahan yang telah bersertifikat. Hal demikian telah memicu maraknya kasus sengketa lahan, baik antara warga dengan warga, warga dengan pemerintahan ataupun dengan perusahaan. Badan Pertanahan Negara (BPN) sendiri saat itu,  hanya mampu mengeluarkan 500.000 sertifikat per tahun. Namun dengan kerja keras BPN saat ini hanya tersisa 6 juta bidang lahan yang belum tersertifikatkan, sisanya akan diperkirakan selesai tahun depan. (detik, 28/12/2023)


Konflik Pertanahan Merugikan Rakyat


Konflik agraria di negeri ini masih tinggi, padahal permasalahan tersebut sangat merugikan rakyat dan harus segera diselesaikan. Teranyar adalah kasus Rempang di Kepulauan Riau. Sebagaimana fakta di atas pemerintahan sendiri selalu mengeklaim, bahwa faktor penyebab terjadinya konflik lahan adalah terkait masalah legalitas kepemilikan atau sertifikat. Sehingga sebagai penyelesaiannya, pemerintahan melalui BPN tengah menggenjot penerbitan sertifikat.


Beberapa pihak menilai kebijakan pemerintah dalam menangani konflik lahan ini. Ketua Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bidang advokasi dan jaringan Zainal Arifin mengatakan, kebijakan ini tidak nyambung dan tidak akan menjadi solusi konflik agraria. Penerbitan dan pemberian sertifikat menurutnya memang sudah merupakan kewajiban pemerintah, sebagai legalitas bagi masyarakat yang memiliki tanah. Sertifikat yang jor-joran dibuat pemerintahan saat ini, bukanlah untuk tanah yang bermasalah. Melainkan bagi lahan masyarakat yang memang belum memiliki legalitas karena berbagai hal, termasuk yang terkendala dengan biaya untuk mengurusnya. 


Regulasi Mempermudah Perampasan Lahan Rakyat


Jika dicermati lebih mendalam, sejatinya permasalahan sengketa lahan ini erat kaitannya dengan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN). Nyatanya pembangunan tersebut telah merampas lahan dan ruang hidup masyarakat. Bagaimana tidak, pemerintahan sendiri justru telah membuat aturan yang mempermudah proses tersebut. Di penghujung tahun lalu  Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 78 Tahun 2023, tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.


Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebutkan, secara historis Perpres tersebut memang dikhususkan bagi kelancaran PSN. Ini bermula dari penerbitan Perpres No 56 Tahun 2017 kemudian direvisi melalui Perpres No 62 Tahun 2018, perkembangan terakhir direvisi  kembali melalui Perpres No 78 Tahun 2023. Jika Perpres No 56 Tahun 2017 spesifik ditujukan untuk PSN, maka dalam Perpres No 78 Tahun 2023 ini diperluas demi kepentingan proyek-proyek selain PSN.


Menanggapi kebijakan tersebut WALHI menilai dengan beberapa catatan. Pertama, gagal pahamnya presiden terhadap makna Hak Menguasai Negara (HMN). Kedua, presiden menganggap rakyat tidak memiliki hak atas tanah yang dimilikinya. Ketiga, “santunan” dalam kebijakan ini mengaburkan posisi keberadaan dan hak masyarakat yang seharusnya mendapat jaminan perlindungan dari negara dalam menguasai dan mengelola tanah.


Keempat, simplifikasi solusi yang disebut dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional melalui uang dan/atau pemukiman kembali telah menjadikan konflik yang berkepanjangan. Kelima, Perpres  No 78 Tahun 2023 telah menjadikan masyarakat yang mengelola tanah dapat diusir dari tanah tersebut dengan santunan. 


Jelas sekali, Perpres tersebut bukan dibuat untuk kemaslahatan rakyat, tetapi diperuntukkan bagi kepentingan oligarki. Sehingga lahan milik rakyat bisa mereka kuasai dengan mudah. Walhasil alih-alih konflik agraria  terselesaikan, regulasi ini justru akan membuka peluang bertambahnya konflik lahan yang semakin parah ke depannya.


Demokrasi Kapitalis Akar Masalah Sengketa Lahan


Tidak dimungkiri, berbagai permasalahan termasuk konflik agraria mudah terjadi dalam sistem kapitalisme demokrasi yang melahirkan politik oligarki. Dalam sistem ini, kekuatan korporat akan menuntut para penguasa untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan banyak melakukan pembangunan. Namun, pembangunan tersebut dilakukan untuk melayani kepentingan para pemilik modal, yang telah membantu penguasa menduduki kursi kekuasaannya, bukan untuk kebutuhan masyarakat. Terjadilah hubungan yang saling menguntungkan antara penguasa dan pengusaha, yang satu butuh modal, yang satu lagi butuh kemudahan regulasi untuk memperbesar bisnisnya. Demi melancarkan ambisinya, mereka pun bekerja sama dengan menghalalkan segala cara, hingga lahan milik rakyat pun dirampas.


Pengaturan Lahan Menurut Syariat Islam 


Konflik agraria tidak akan terjadi dalam sistem pemerintahan Islam, yang berasaskan akidah Islam. Syariat telah memberi konsep yang jelas tentang kepemilikan lahan. Tak seperti dalam sistem kapitalisme sekuler yang tidak mempunyai aturan yang jelas dalam persoalan kepemilikannya. Prinsip kebebasan dalam sistem kapitalis, telah menyebabkan ketimpangan di tengah masyarakat, siapa saja yang bermodal kuat maka ia bisa memiliki apapun termasuk lahan ruang hidup rakyat. Islam telah mengatur secara rinci terkait kepemilikan menjadi  tiga yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara.


Kepemilikan individu, bagi masyarakat yang memiliki lahan akan dilindungi dan dijamin keamanannya, dari segala bentuk perampasan oleh siapapun atau pihak mana pun. Masyarakat yang memiliki tanah wajib menghidupkannya dengan mengolah lahan dan haram menelantarkannya. 


Sementara kepemilikan umum, seperti padang rumput, hutan, lahan tambang, dan sebagainnya tidak boleh dikuasai individu dan swasta. Hanya negara yang berhak mengelolanya, khusus untuk tambang dan sumber daya yang butuh untuk dieksplorasi menggunakan peralatan berat dan sumber daya manusia yang tidak sedikit, maka negaralah yang mengolahnya, untuk kemudian hasilnya dikembalikan bagi kesejahteraan rakyat.


Sedangkan kepemilikan negara digunakan untuk keperluan negara agar fokus dalam mengurus rakyat.


Terkait dengan pembangunan, negara dalam sistem Islam akan  menjadikan proyek pembangunan untuk memenuhi kepentingan rakyat, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, bukan untuk kepentingan segelintir orang terlebih para pemilik modal. Tidak akan ada istilah deal-dealan politik, yang akan merampas hak-hak rakyat.


Sistem yang sahih akan melahirkan sosok  pemimpin adil yang akan menjadi pengurus dan pelindung bagi rakyat, kebijakan yang dikeluarkan akan melindungi rakyat dari berbagai konflik. Karena hakikat dari seorang pemimpin adalah sebagai pengurus rakyat, sebagaimana sabda Rasulullah saw..

"Seorang imam/pemimpin adalah penggembala bagi rakyatnya, ia akan dimintai pertanggung jawaban atasnya." (HR. Bukhari)

Wallahualam bissawab.


Jika tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka mengapa harus mengorbankan hak-hak rakyat? 

Sedangkan berbagai proyek nasional yang digenjot pemerintah ujung-ujungnya hanya memuluskan langkah investor untuk mengeruk keuntungan. Pemerintah pun puas dengan prosentase ala kadarnya. Sedangkan rakyat hanya menikmati remahanannya


Penulis Maya Dhita E.P., ST

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Kebutuhan pokok manusia meliputi pangan, sandang, dan papan. Ketiganya bukan merupakan tingkatan prioritas, melainkan kesatuan yang harus terpenuhi secara mutlak. Manusia tidak akan hidup secara normal tanpa ada salah satunya. Begitu juga dengan papan, tempat tinggal, atau ruang hidup. Tanpa ruang hidup, bagaimana seseorang mampu menjalankan aktivitas hidupnya?


Kebutuhan akan ruang hidup ini jelas menjadi tanggungjawab negara sebagai pelindung rakyat. Namun terkadang rakyat harus dihadapkan pada permasalahan di mana negara justru memberikan karpet merah pada mereka yang hendak mengambil dan memanfaatkan tanah-tanah rakyat (investor). Sebut saja Rempang dan Seruyan. Ya, konflik agraria seakan tidak pernah putus dan terus bereplika.


Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi dalih legalnya perampasan tanah warga. Warga dipaksa menyerahkan tanah dengan uang ganti yang tidak sesuai yaitu di bawah harga pasaran. Bahkan sebuah aturan diterbitkan untuk mempercepat proses alih lahan ini. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Perpres 78/2023). Aturan ini menjadikan status kepemilikan atas tanah menjadi tidak jelas. Konflik agraria yang telah ada pun semakin parah.


Jika tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka mengapa harus mengorbankan hak-hak rakyat? Sedangkan berbagai proyek nasional yang digenjot pemerintah ujung-ujungnya hanya memuluskan langkah investor untuk mengeruk keuntungan. Pemerintah pun puas dengan prosentase ala kadarnya. Sedangkan rakyat hanya menikmati remahanannya. 


Begitulah cara kerja pembangunan di sistem kapitalisme demokrasi. Konflik agraria adalah sebuah keniscayaan. Jangan pernah berharap rakyat akan bisa sejahtera dengan sistem kufur ini, yang ada malah diperas hingga jadi sepah.


Lain halnya jika kehidupan ini diatur dengan sistem Islam. Pemimpin atau penguasa adalah pelindung sekaligus pengurus rakyat. Termasuk di dalamnya masalah perlindungan atas kepemilikan tanah. Penguasa akan menjamin hal ini karena di dalam Islam terdapat konsep yang jelas atas kepemilikan tanah.


Di dalam Islam terdapat tiga jenis kepemilikan tanah. Pertama kepemilikan individu, yang kedua adalah kepemilikan umum dan ketiga adalah kepemilikan negara.


Dalam kepemilikan individu, setiap orang berhak memiliki tanah baik itu dari transaksi jual beli, hibah, maupun warisan, untuk digunakan dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, lahan untuk perikanan dan sebagainya. 


Sedangkan lahan yang di dalamnya terdapat harta milik umum misalnya hutan, sumber mata air, juga lahan yang di dalamnya terdapat bahan tambang, jalan laut dan sebagainya, tidak boleh dimiliki oleh individu. Negaralah yang berhak mengelolanya dan nantinya akan dimanfaatkan dan diambil hasilnya untuk kemaslahatan umat. Berdasarkan konsep ini, tidak diperbolehkan memberikan kewenangan kepada pihak swasta atau individu dalam hal pengelolaan lahan tersebut.


Sedangkan tanah milik negara atau kepemilikan negara meliputi tanah yang tidak digunakan selama tiga tahun, atau disebut juga dengan tanah terlantar dan juga tanah yang tidak berpemilik. Tanah-tanah ini akan dikelola dan dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan negara. Negara pun berhak untuk memberikan tanah ini untuk dikelola oleh orang lain yang mampu mengelolanya.


Dengan adanya konsep kepemilikan tanah yang jelas maka permasalahan pertanahan yang ada di negeri ini akan teratasi. Tidak akan ada rakyat yang dirugikan karena negara menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pengurus rakyat dengan menjamin kepemilikan tanahnya.


Dalam Islam, negara juga akan memprioritaskan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, maka tidak akan mungkin mengambil alih tanah rakyat sebab kepemilikan individu. Negara juga hanya akan mengandalkan Baitul mal sebagai sumber dana pembangunan. Negara tidak akan melibatkan investor asing karena akan membahayakan negara. 


Begitulah Islam dengan seperangkat aturan yang tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan tetapi juga mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wallahualam bissawab.


Penyelenggaraan sistem transportasi yang baik membutuhkan kombinasi dari motivasi ekonomi dan tanggung jawab sosial

Mendorong regulasi yang bijaksana, transparansi, dan insentif untuk meningkatkan keselamatan dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi pengguna transportasi publik


Penulis Imas Rahayu S.Pd.

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Transportasi publik, yang seharusnya menjadi sarana yang aman dan nyaman bagi masyarakat, seringkali dihantui oleh ketidakpastian keselamatan yang membuat cemas. Fakta-fakta terbaru dari dua kejadian tragis di Indonesia, yaitu tabrakan maut mobil vs kereta feeder dan kecelakaan bus PO Handoyo di Tol Cipali, menunjukkan bahwa kekhawatiran ini bukanlah sekadar isapan jempol. (CNN Indonesia, Selasa 26/12)


Tabrakan Maut Mobil vs Kereta Feeder

Pada 15 Desember 2023, terjadi tabrakan maut antara mobil dan kereta feeder di perlintasan kereta di Cakung, Jakarta. Beberapa fakta yang dapat diambil dari kejadian ini mencakup:

Enam orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Meskipun telah terdapat palang pintu perlintasan, terdapat kegagalan dalam sistem palang pintu tersebut yang menyebabkan mobil dapat melintas dan bertabrakan dengan kereta.


Kejadian ini mencerminkan kekurangan dalam pemeliharaan dan pengawasan sistem perlintasan kereta api.


Kecelakaan Bus PO Handoyo di Tol Cipali


Pada waktu yang hampir bersamaan, sebuah bus PO Handoyo mengalami kecelakaan di Tol Cipali, Jawa Barat. Beberapa fakta yang dapat diambil dari kecelakaan ini melibatkan:


Dua belas orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka serius. Bus tersebut terguling di jalan tol, menyebabkan korban yang signifikan. Faktor penyebab kecelakaan tersebut belum sepenuhnya jelas, tetapi kondisi jalan tol dan kemungkinan kelalaian pengemudi menjadi fokus penyelidikan.


Dari dua kejadian tragis ini, dapat kita lihat bahwa tidak ada jaminan keselamatan yang mutlak dalam transportasi publik. Meskipun telah ada regulasi dan sistem pengamanan, faktor-faktor seperti kegagalan teknis, kurangnya pemeliharaan, dan mungkin kelalaian manusia dapat mengakibatkan konsekuensi yang fatal.


Apa Penyebab Banyak Terjadinya Kecelakaan pada Transportasi Publik?


Indonesia yang saat ini mengadopsi sistem kapitalisme, dengan segala dinamikanya, seringkali menjadi pusat perdebatan dalam konteks ekonomi dan pelayanan publik. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sistem ini mungkin tidak selalu menjamin keselamatan dalam transportasi publik. Dalam artikel ini, kita akan mengidentifikasi beberapa aspek kritis yang menunjukkan keterbatasan sistem kapitalisme dalam memastikan keselamatan transportasi publik.


1. Fokus pada Profitabilitas daripada Keselamatan

Salah satu kritik terhadap sistem kapitalisme adalah orientasinya yang kuat pada mencari Bu keuntungan. Dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, operator transportasi mungkin cenderung memprioritaskan efisiensi biaya dan profitabilitas daripada investasi dalam sistem dan infrastruktur yang dapat meningkatkan keselamatan.


2. Kurangnya Investasi dalam Infrastruktur dan Pemeliharaan

Dalam sistem kapitalis, di mana keputusan bisnis sering diambil berdasarkan pertimbangan keuangan jangka pendek, investasi dalam infrastruktur dan pemeliharaan mungkin sering terabaikan. Infrastruktur yang tua dan rusak serta kurangnya perawatan rutin dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan dalam transportasi publik.


3. Persaingan yang Berlebihan Menekan Standar Keselamatan

Persaingan yang ketat antara operator transportasi dalam sistem kapitalis dapat menghasilkan tekanan untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Hal ini dapat membawa dampak pada penurunan standar keselamatan karena operator mungkin mencari cara untuk menghemat biaya tanpa mengorbankan profitabilitas mereka.


4. Minimnya Regulasi dan Pengawasan

Dalam sistem kapitalis yang lebih liberal, pemerintah mungkin cenderung meminimalkan regulasi dan pengawasan terhadap industri transportasi. Kurangnya pengawasan ini dapat membuka celah bagi pelanggaran aturan keselamatan oleh operator yang mungkin lebih fokus pada keuntungan daripada keamanan.


5. Tidak Adanya Insentif untuk Keberlanjutan dan Inovasi Keselamatan

Dalam usaha untuk mempertahankan atau meningkatkan laba, operator transportasi mungkin tidak merasa terdorong untuk mengadopsi teknologi dan inovasi keselamatan yang mungkin memerlukan investasi besar. Ketika tidak ada insentif yang cukup, implementasi teknologi keselamatan terbaru mungkin terhambat.


6. Kesenjangan Akses dan Pelayanan Keselamatan

Dalam sistem kapitalis, akses ke transportasi yang aman dan layanan keselamatan mungkin tidak merata. Operator transportasi dapat cenderung memberikan pelayanan keselamatan lebih baik kepada pelanggan yang mampu membayar lebih, meninggalkan kelompok yang lebih rentan dan tidak mampu dengan akses yang terbatas.


Penyelenggaraan sistem transportasi yang baik membutuhkan kombinasi dari motivasi ekonomi dan tanggung jawab sosial. Mendorong regulasi yang bijaksana, transparansi, dan insentif untuk meningkatkan keselamatan dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi pengguna transportasi publik.


Solusi Secara Islam untuk Menjamin Keselamatan Transportasi Publik


Transportasi publik adalah sarana yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat perkotaan, namun masalah keselamatan yang seringkali muncul menimbulkan kekhawatiran dan risiko bagi para pengguna. Dalam perspektif Islam, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama. Bagaimana Islam menawarkan solusi untuk mengatasi masalah jaminan keselamatan dalam transportasi publik? Mari kita eksplorasi beberapa prinsip utama yang dapat diadopsi.


1. Prinsip Tanggung Jawab Bersama (Ta'awun)

Dalam Islam, konsep ta'awun atau tanggung jawab bersama sangat ditekankan. Pemerintah, operator transportasi, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan keselamatan dalam transportasi publik. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang ketat, operator transportasi berkewajiban untuk menjaga kendaraan dan infrastruktur, sementara masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keselamatan dengan mematuhi aturan dan memberikan masukan.


2. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Etika

Islam mendorong pendidikan yang holistik, termasuk pendidikan etika. Solusi untuk meningkatkan kesadaran keselamatan transportasi adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada etika berkendara. Para pengemudi transportasi publik perlu memahami nilai-nilai moral Islam terkait dengan keselamatan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nyawa manusia.


3. Keadilan dan Penegakan Hukum yang Adil

Prinsip keadilan dalam Islam menekankan perlunya penegakan hukum yang adil. Pelanggaran terhadap aturan keselamatan harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan dapat mendorong kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan keselamatan.


4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Shura (Musyawarah)

Konsep musyawarah atau diskusi bersama dalam Islam dapat diterapkan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait transportasi publik. Dengan melibatkan masyarakat, solusi-solusi yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan lokal dapat ditemukan.


5. Dana Filantropi untuk Keselamatan Transportasi

Dana dari zakat dan sedekah dapat diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan transportasi. Filantropi Islam dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang aman, menyelenggarakan pelatihan keselamatan, dan memberikan dukungan sosial bagi korban kecelakaan.


6. Pembangunan Infrastruktur yang Aman dan Ramah Lingkungan

Dalam Islam, kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab umat manusia. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi publik harus memperhatikan prinsip kelestarian alam. Masyarakat Muslim diharapkan untuk merawat ciptaan Allah, termasuk dalam pembangunan sarana transportasi.


Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti tanggung jawab bersama, pendidikan etika, keadilan, partisipasi masyarakat, filantropi, dan keberlanjutan lingkungan, diharapkan bahwa keselamatan transportasi publik dapat meningkat. Solusi-solusi ini bukan hanya menciptakan keamanan fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Wallahualam bissawab. []

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.