Articles by "Opini"

Tampilkan postingan dengan label Opini. Tampilkan semua postingan


Inilah Sistem Kapitalis yang hanya berdasarkan azas manfaat. Semua yang dilakukan hanya menakar untung dan rugi

Hal ini yang kemudian menyengsarakan rakyat


Penulis Gyan Rindu

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Terdapat aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri ke 21 rekening bendahara partai politik atau parpol. Hal tersebut diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK mengungkap aliran dana luar negeri ke parpol sebagai bentuk kepedulian untuk menjaga demokrasi Tanah Air. (cnbc, 2023/12/01)


Pemilihan presiden akan segera dilaksanankan. Masing-masing dari calon presiden melakukan berbagai hal untuk menarik suara masyarakat. Namun, seperti yang kita tahu bahwa dari ketiga calon di belakang mereka didukung oleh partai-partai politik. Mereka memberikan dukungan tidak hanya tenaga, pikiran, tetapi juga dana. Inilah yang menjadi keresahan kita semua. Pasalnya partai-partai politik tersebut tidak mungkin hanya memberikan dukungan materi dan non materi secara cuma-cuma. Seperti yang kita tahu dukungan mereka tidaklah gratis.


Begitu juga dengan dana dari Asing. Ketika para paslon mendapat dana dari luar termasuk dari Asing, maka saat terpilih nantinya, mereka akan menuntut balas Budi atas dukungan yang telah diberikan. Bentuknya bisa berupa jabatan, kekuasaan, proyek, dan lain sebagainya. Hal ini yang kemudian membuat rakyat semakin sengsara dan nelangsa. Karena sumber daya negara untuk Asing, jabatan dan kekuasaan diduduki oleh orang-orang yang haus kekuasaan dan uang. Ketika mereka mengeluarkan uang 1 miliar, tentu mereka meminta balasan yang lebih dari itu. Sehingga kemudian hal itu berdampak kepada kebijakan-kebijakan yang nantinya menentukan nasib rakyat.


Inilah Sistem Kapitalis yang hanya berdasarkan azas manfaat. Semua yang dilakukan hanya menakar untung dan rugi. Hal ini yang kemudian menyengsarakan rakyat. Mereka tidak berpikir bagaimana nasib rakyatnya. Mereka hanya berpikir untung dan ruginya untuk diri mereka pribadi. Sehingga banyak dari kebijakan-kebijakan, hukum-hukum bersifat zalim dan tidak menyelesaikan masalah. Hukum yang ada tidak berpihak pada rakyat dan bukan berdasarkan apa kebutuhan rakyat, dan bukan pula tentang bagaimana menjaga keamanan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Sistem inilah yang berbahaya. Yang pastinya merusak tatanan negara. 


Rakyat saat ini memerlukan sistem yang berpihak kepada rakyat, yang melahirkan pemimpin yang amanah dan adil. Itu semua hanya bisa diperoleh melalui Sistem Islam. Karena Islam mengambil pemimpin yang diajukan oleh rakyat bukan yang mengajukan diri. Sistem Islam mengambil pemimpin dengan kriteria tertentu. 


1. Pemimpin di dalam Islam, haruslah yang memiliki ketakwaan kepada Allah, sehingga di hatinya memiliki iman yang kuat dan rasa takut kepada Allah. Sehingga tidak mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah.


2. Pemimpin di dalam Islam haruslah orang yang cerdas dan memahami dan menerapkan segala hukum-hukum Allah. Sehingga pengambilan keputusan dan hukum bukan berdasarkan nafsunya, atau kepentingannya. Melainkan berdasarkan keadilan dan kemasalahatan umat. Sesuai dengan  Al Qur’an, hadits, Ijma’, serta qiyas.


3. Pemimpin di dalam Islam, orang yang dipilih dan diajukan oleh masyarakat. Bukan orang tersebut yang mengajukan dirinya. Sehingga tidak ada unsur kepentingan. Dan paham bahwa rakyat adalah amanah yang harus dijaga, dilindungi, dan disejahterakan. 


Kita memerlukan Sistem Islam Kafah untuk negara kita, untuk rakyat, untuk keadilan. Sehingga rakyat mendapatkan haknya. Mendapatkan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan.


عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ


Dari Abu Musa radhiallahu'anhu mengatakan; aku menemui Nabi ﷺ bersama dua orang kaumku, lantas satu diantara kedua orang itu mengatakan, 'Jadikanlah kami pejabat ya Rasulullah?' orang kedua juga mengatakan yang sama. Secara spontan Rasulullah ﷺ bersabda, "Kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang ambisi terhadapnya." (HR. Shahih Bukhari no. 7149 Fathul Bari)


 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتْ الْفَاطِمَةُ


Dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Kalian akan rakus terhadap jabatan, padahal jabatan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat, ia adalah seenak-enak penyusuan dan segetir-getir penyapihan." (HR. Shahih Bukhari no. 7148 Fathul Bari)



Tidak hanya masalah alih fungsi lahan, kurangnya dukungan negara pada petani seakan membuat petani harus berjuang sendiri di tengah lemahnya perekonomian

Harga pupuk yang mahal, dan tidak adanya jaminan perlindungan harga hasil pertanian khususnya beras


Penulis Maya Dhita E.P, ST.

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Indonesia masih menjadi negara agraris karena mata pencaharian terbesar penduduknya adalah petani. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2023, penduduk bekerja di Indonesia mencapai 139,85 juta jiwa. Dari sini, sebanyak 39.45 juta jiwa bekerja di sektor pertanian atau setara dengan 28, 21% penduduk bekerja. Prosentase ini menempati urutan teratas berdasarkan sektor penyerapan tenaga (dataindonesia, 16/11/2023) Selain itu, sektor pertanian juga masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).


Dengan sumber daya yang ada dan juga ketersediaan lahan, nyatanya kita masih belum mampu mencapai swasembada pangan khususnya beras. Kebijakan yang dibuat untuk menangani permasalahan ini pun masih klasik saja. Impor dan impor lagi. 


Tak mungkin tidak impor beras karena produksi tidak memenuhi dan jumlah penduduk bertambah tiap tahunnya. Begitu penjelasan Presiden Jokowi (2/1) di tengah acara Pembinaan Petani Jawa Tengah, di Banyumas. (CNBCIndonesia, 2/1/2023)


Namun benarkah kita tidak bisa stop impor?


Ketahanan pangan Indonesia memang sedang terancam. Hal ini diakibatkan tingginya alih fungsi lahan sehingga kebutuhan ruang untuk menghasilkan pangan tidak terpenuhi. Banyak area pertanian yang berubah fungsi menjadi area pemukiman dan kawasan Industri. Pembangunan jalan tol pun akan mendorong pembangunan infrastruktur penunjang seperti SPBU, perumahan, dan restoran yang jelas-jelas akan menggeser fungsi lahan pertanian.


Tidak hanya masalah alih fungsi lahan, kurangnya dukungan negara pada petani seakan membuat petani harus berjuang sendiri di tengah lemahnya perekonomian. Harga pupuk yang mahal, dan tidak adanya jaminan perlindungan harga hasil pertanian khususnya beras.


Sistem kapitalis tidak serta-merta memandang bahwa ketahanan pangan adalah prioritas utama yang harus diwujudkan. Adanya celah untuk memperoleh cuan pasti akan diambil meski harus merugikan petani sendiri. Karena itulah impor jadi pilihan paling mudah dan menguntungkan.


Islam Berpihak pada Petani


Islam sebagai sistem sahih dalam kehidupan, akan menjamin ketahanan pangan karena merupakan kebutuhan dasar hidup yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pangan menjadi prioritas utama dalam pemenuhannya.


Negara akan mengkondisikan lahan-lahan umum untuk area pertanian. Negara juga akan menghidupkan tanah-tanah mati untuk segera dikelola atau diberikan kepada mereka yang sanggup dan bersedia mengelolanya. 


Negara akan memberikan subsidi pupuk berkualitas. Selain itu negara juga mendukung penelitian untuk mendapatkan bibit unggul dan juga mendapatkan formula pupuk yang aman dan lebih tahan hama. Hasil pertanian akan meningkat secara signifikan.


Para ahli-ahli pertanian juga akan didanai untuk menemukan teknik-teknik terbaik dalam bercocok tanam. Para ahli juga akan menentukan cara yang tepat untuk ekstensifikasi maupun intensifikasi lahan pertanian.


Mesin-mesin pertanian akan dibuat dan didistribusikan secara merata sehingga akan mempermudah kerja petani sekaligus melipatgandakan hasilnya.


Negara juga bertanggungjawab atas distribusi hasil pertanian, memotong rantai penjualan, serta melindungi harga. Sehingga petani juga mendapat keuntungan yang sebanding dengan kerja kerasnya.


Dengan hasil yang melimpah dan harga yang bagus, maka akan meningkatkan taraf hidup petani. Hal ini juga akan meningkatkan minat generasi muda untuk bertani karena memandang petani adalah pekerjaan yang menjanjikan kesejahteraan.


Maka bukan lagi hal mustahil mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Bahkan produksi pangan terutama beras akan semakin berlimpah dan bisa melakukan ekspor dan memberi bantuan pangan kepada negara-negara yang membutuhkan.


Berbagai cara yang dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di atas adalah bentuk tanggungjawab dan periayahan pemimpin dalam Islam kepada rakyatnya. Hal tersebut juga sebagai wujud rasa takut pemimpin kepada Allah Swt. atas amanah yang diemban. Begitulah Islam, penerapannya akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wallahualam bissawab. []


Jika kenaikan harga terjadi karena distribusinya, pemerintah harus memudahkan proses distribusi tersebut

Rantai distribusi kebutuhan pokok yang sangat panjang membuat barang harus melewati beberapa pedagang sebelum sampai ke konsumen


Penulis Bunda Hanif

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Para ibu pasti tahu bagaimana rasanya kalau harga kebutuhan pokok mulai naik. Mereka harus berusaha keras mengatur keuangan agar cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sayangnya, kondisi ini selalu terjadi setiap tahunnya. 


Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), kenaikan harga terjadi pada beberapa kebutuhan pokok. Pada 2 Januari 2024 harga bawang merah Rp41.450 per kg naik Rp2.200 dari sebelumnya, bawang putih Rp41.450 per kg naik Rp1.250. Cabai merah besar naik Rp1.800 menjadi Rp70.400 per kg, cabai merah keriting naik Rp2.000 menjadi Rp66.500 per kg, cabai rawit hijau juga naik Rp1.050 menjadi Rp58.850 per kg. Kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam ras segar, naik Rp 100 menjadi Rp29.450 per kg. Harga minyak goreng curah naik Rp100 menjadi Rp15.450 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I juga naik Rp50 menjadi Rp20.700 per kg. Sedangkan harga minyak goreng kemasan bermerek II anjlok Rp650 menjadi Rp19.350 per kg. Harga beras masih stabil. Beras kualitas bawah I stabil di Rp13.650 per kg, beras kualitas medium I tetap Rp14.750 per kg, beras kualitas super I Rp16.050 per kg. Namun, beras kualitas super II naik Rp50 menjadi Rp15.600 per kg. (CNN Indonesia, 2/1/2024)


Kenaikan harga tersebut diduga akibat perubahan cuaca yang terjadi akhir-akhir ini. Menurunnya hasil panen akibat kondisi cuaca ekstrem, yang sering berubah-ubah. Selain itu karena naiknya permintaan menyebabkan harga bahan pangan ikut naik. (Republik, 6/1/2024)


Kenaikan harga kebutuhan pokok tentu saja sangat menyusahkan masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah. Pengeluaran mereka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga perlu membayar pajak, listrik, air, sekolah anak, ke dokter jika sakit, dan lain-lain.  


Tidak hanya konsumen, pedagang juga mengeluh dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga menyebabkan menurunnya jumlah pembeli. Apalagi saat harga naik, tidak ada panenan, pasar menjadi sepi. Kadang dalam sehari, barang tidak bisa habis, padahal kulakannya sudah mahal. 


Kenaikan harga yang selalu terjadi setiap tahunnya, seharusnya dianalisis dan dicarikan solusinya. Sayangnya, solusi yang diambil selalu impor barang dari negara lain untuk memperbanyak stok. Padahal dengan adanya impor secara besar-besaran mematikan petani lokal. Harga barang impor jauh lebih murah dari barang lokal. Akhirnya masyarakat memilih barang yang harganya jauh lebih murah. Akibatnya produk sendiri kalah bersaing dengan produk impor. 


Untuk beberapa barang, kenaikan harga mungkin terjadi karena perubahan cuaca. Pemerintah seyogianya dapat melakukan riset untuk menghadapi perubahan cuaca. Dari penelitian itu, pemerintah dapat menemukan benih dengan kualitas unggul yang tahan cuaca. Memanfaatkan teknologi canggih dalam proses penanaman dan menyediakan pupuk yang baik agar tanaman tersebut subur. 


Jika kenaikan harga terjadi karena distribusinya, pemerintah harus memudahkan proses distribusi tersebut. Rantai distribusi kebutuhan pokok yang sangat panjang membuat barang harus melewati beberapa pedagang sebelum sampai ke konsumen. 


Masalah lainnya adalah adanya pengusaha swasta yang memanfaatkan kondisi ini. Mereka membeli padi dengan harga miring dari petani. Lalu, mereka mengolah dan memasarkan dengan harga berkali-kali lipat. Pengusaha dengan modal besar mampu mengalahkan pengusaha yang modalnya kecil. Pemerintah harus punya kebijakan khusus mengatur pengusaha besar itu untuk tidak memonopoli pasar dan meninggikan harga berlebihan. 


Namun di negara yang menerapkan sistem kapitalisme, para pengusahalah penguasa yang sesungguhnya. Regulasi yang dibuat harus sesuai dengan keinginannya. Ini karena tujuan dari kapitalisme itu sendiri adalah mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. 


Impor bahan pokok harus dilakukan selama penguasa muslim mengikuti kebijakan pasar bebas. Langka atau tidaknya barang di dalam negeri, impor harus tetap dilaksanakan karena terikat dengan perjanjian perdagangan bebas. Mustahil bisa menyejahterakan rakyat kalua negara tidak memiliki kedaulatan sendiri. Negara tidak akan bisa tegas mengambil keputusan yang terkait urusan luar negeri. 


Islam Solusi Hakiki


Berbeda halnya jika kita menerapkan sistem Islam. Di dalam Islam, seorang pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Mereka menjalankan amanah sesuai pandangan syarak. Pengambilan keputusan bukan berdasarkan alasan kerja sama, keuntungan materi, dalam pengaruh oligarki atau demi keuntungan sendiri. 


Di dalam sistem ekonomi Islam, pengelolaan keuangan secara baitulmal, akan mampu membiayai riset. Riset tersebut guna menghasilkan produk unggul sesuai kebutuhan sehingga petani tidak perlu membeli mahal, karena negara menjual dengan harga terjangkau. 


Islam juga menerapkan sanksi yang tegas. Bagi pengusaha yang melanggar kebijakan negara, akan ditindak tegas. Oligarki tidak dibiarkan tumbuh subur dan pada akhirnya mencekik rakyat dengan harga yang melambung tinggi. 


Islam juga memiliki kebijakan untuk membantu orang yang tidak mampu. Selain itu negara juga memberikan modal atau membuka lapangan kerja. Itulah beberapa kebijakan Islam terkait pemenuhan kebutuhan pokok. Tidak ada lagi harga yang melangit sehingga rakyat tercekik. Namun, semua itu hanya dapat terwujud jika pemimpin muslim mau menjadikan Islam sebagai landasan dalam bernegara. 

Wallahualam bissawab. []

 


Jika dicermati lebih mendalam, sejatinya permasalahan sengketa lahan ini erat kaitannya dengan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN)

Nyatanya pembangunan tersebut telah merampas lahan dan ruang hidup masyarakat


Oleh Sriyanti

Ibu Rumah Tangga 


Matacompas.com, OPINI -- Presiden Jokowi menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, pada tanggal 27 Desember 2023 di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut ia mengungkapkan bahwa, di tahun 2015-2016 ketika  melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, banyak masyarakat yang meminta dirinya untuk segera menyelesaikan masalah sengketa lahan. 


Presiden menyebutkan bahwa pada tahun tersebut, baru ada 46 juta dari 126 juta bidang lahan yang telah bersertifikat. Hal demikian telah memicu maraknya kasus sengketa lahan, baik antara warga dengan warga, warga dengan pemerintahan ataupun dengan perusahaan. Badan Pertanahan Negara (BPN) sendiri saat itu,  hanya mampu mengeluarkan 500.000 sertifikat per tahun. Namun dengan kerja keras BPN saat ini hanya tersisa 6 juta bidang lahan yang belum tersertifikatkan, sisanya akan diperkirakan selesai tahun depan. (detik, 28/12/2023)


Konflik Pertanahan Merugikan Rakyat


Konflik agraria di negeri ini masih tinggi, padahal permasalahan tersebut sangat merugikan rakyat dan harus segera diselesaikan. Teranyar adalah kasus Rempang di Kepulauan Riau. Sebagaimana fakta di atas pemerintahan sendiri selalu mengeklaim, bahwa faktor penyebab terjadinya konflik lahan adalah terkait masalah legalitas kepemilikan atau sertifikat. Sehingga sebagai penyelesaiannya, pemerintahan melalui BPN tengah menggenjot penerbitan sertifikat.


Beberapa pihak menilai kebijakan pemerintah dalam menangani konflik lahan ini. Ketua Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bidang advokasi dan jaringan Zainal Arifin mengatakan, kebijakan ini tidak nyambung dan tidak akan menjadi solusi konflik agraria. Penerbitan dan pemberian sertifikat menurutnya memang sudah merupakan kewajiban pemerintah, sebagai legalitas bagi masyarakat yang memiliki tanah. Sertifikat yang jor-joran dibuat pemerintahan saat ini, bukanlah untuk tanah yang bermasalah. Melainkan bagi lahan masyarakat yang memang belum memiliki legalitas karena berbagai hal, termasuk yang terkendala dengan biaya untuk mengurusnya. 


Regulasi Mempermudah Perampasan Lahan Rakyat


Jika dicermati lebih mendalam, sejatinya permasalahan sengketa lahan ini erat kaitannya dengan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN). Nyatanya pembangunan tersebut telah merampas lahan dan ruang hidup masyarakat. Bagaimana tidak, pemerintahan sendiri justru telah membuat aturan yang mempermudah proses tersebut. Di penghujung tahun lalu  Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 78 Tahun 2023, tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.


Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebutkan, secara historis Perpres tersebut memang dikhususkan bagi kelancaran PSN. Ini bermula dari penerbitan Perpres No 56 Tahun 2017 kemudian direvisi melalui Perpres No 62 Tahun 2018, perkembangan terakhir direvisi  kembali melalui Perpres No 78 Tahun 2023. Jika Perpres No 56 Tahun 2017 spesifik ditujukan untuk PSN, maka dalam Perpres No 78 Tahun 2023 ini diperluas demi kepentingan proyek-proyek selain PSN.


Menanggapi kebijakan tersebut WALHI menilai dengan beberapa catatan. Pertama, gagal pahamnya presiden terhadap makna Hak Menguasai Negara (HMN). Kedua, presiden menganggap rakyat tidak memiliki hak atas tanah yang dimilikinya. Ketiga, “santunan” dalam kebijakan ini mengaburkan posisi keberadaan dan hak masyarakat yang seharusnya mendapat jaminan perlindungan dari negara dalam menguasai dan mengelola tanah.


Keempat, simplifikasi solusi yang disebut dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional melalui uang dan/atau pemukiman kembali telah menjadikan konflik yang berkepanjangan. Kelima, Perpres  No 78 Tahun 2023 telah menjadikan masyarakat yang mengelola tanah dapat diusir dari tanah tersebut dengan santunan. 


Jelas sekali, Perpres tersebut bukan dibuat untuk kemaslahatan rakyat, tetapi diperuntukkan bagi kepentingan oligarki. Sehingga lahan milik rakyat bisa mereka kuasai dengan mudah. Walhasil alih-alih konflik agraria  terselesaikan, regulasi ini justru akan membuka peluang bertambahnya konflik lahan yang semakin parah ke depannya.


Demokrasi Kapitalis Akar Masalah Sengketa Lahan


Tidak dimungkiri, berbagai permasalahan termasuk konflik agraria mudah terjadi dalam sistem kapitalisme demokrasi yang melahirkan politik oligarki. Dalam sistem ini, kekuatan korporat akan menuntut para penguasa untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan banyak melakukan pembangunan. Namun, pembangunan tersebut dilakukan untuk melayani kepentingan para pemilik modal, yang telah membantu penguasa menduduki kursi kekuasaannya, bukan untuk kebutuhan masyarakat. Terjadilah hubungan yang saling menguntungkan antara penguasa dan pengusaha, yang satu butuh modal, yang satu lagi butuh kemudahan regulasi untuk memperbesar bisnisnya. Demi melancarkan ambisinya, mereka pun bekerja sama dengan menghalalkan segala cara, hingga lahan milik rakyat pun dirampas.


Pengaturan Lahan Menurut Syariat Islam 


Konflik agraria tidak akan terjadi dalam sistem pemerintahan Islam, yang berasaskan akidah Islam. Syariat telah memberi konsep yang jelas tentang kepemilikan lahan. Tak seperti dalam sistem kapitalisme sekuler yang tidak mempunyai aturan yang jelas dalam persoalan kepemilikannya. Prinsip kebebasan dalam sistem kapitalis, telah menyebabkan ketimpangan di tengah masyarakat, siapa saja yang bermodal kuat maka ia bisa memiliki apapun termasuk lahan ruang hidup rakyat. Islam telah mengatur secara rinci terkait kepemilikan menjadi  tiga yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara.


Kepemilikan individu, bagi masyarakat yang memiliki lahan akan dilindungi dan dijamin keamanannya, dari segala bentuk perampasan oleh siapapun atau pihak mana pun. Masyarakat yang memiliki tanah wajib menghidupkannya dengan mengolah lahan dan haram menelantarkannya. 


Sementara kepemilikan umum, seperti padang rumput, hutan, lahan tambang, dan sebagainnya tidak boleh dikuasai individu dan swasta. Hanya negara yang berhak mengelolanya, khusus untuk tambang dan sumber daya yang butuh untuk dieksplorasi menggunakan peralatan berat dan sumber daya manusia yang tidak sedikit, maka negaralah yang mengolahnya, untuk kemudian hasilnya dikembalikan bagi kesejahteraan rakyat.


Sedangkan kepemilikan negara digunakan untuk keperluan negara agar fokus dalam mengurus rakyat.


Terkait dengan pembangunan, negara dalam sistem Islam akan  menjadikan proyek pembangunan untuk memenuhi kepentingan rakyat, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, bukan untuk kepentingan segelintir orang terlebih para pemilik modal. Tidak akan ada istilah deal-dealan politik, yang akan merampas hak-hak rakyat.


Sistem yang sahih akan melahirkan sosok  pemimpin adil yang akan menjadi pengurus dan pelindung bagi rakyat, kebijakan yang dikeluarkan akan melindungi rakyat dari berbagai konflik. Karena hakikat dari seorang pemimpin adalah sebagai pengurus rakyat, sebagaimana sabda Rasulullah saw..

"Seorang imam/pemimpin adalah penggembala bagi rakyatnya, ia akan dimintai pertanggung jawaban atasnya." (HR. Bukhari)

Wallahualam bissawab.


Jika tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka mengapa harus mengorbankan hak-hak rakyat? 

Sedangkan berbagai proyek nasional yang digenjot pemerintah ujung-ujungnya hanya memuluskan langkah investor untuk mengeruk keuntungan. Pemerintah pun puas dengan prosentase ala kadarnya. Sedangkan rakyat hanya menikmati remahanannya


Penulis Maya Dhita E.P., ST

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Kebutuhan pokok manusia meliputi pangan, sandang, dan papan. Ketiganya bukan merupakan tingkatan prioritas, melainkan kesatuan yang harus terpenuhi secara mutlak. Manusia tidak akan hidup secara normal tanpa ada salah satunya. Begitu juga dengan papan, tempat tinggal, atau ruang hidup. Tanpa ruang hidup, bagaimana seseorang mampu menjalankan aktivitas hidupnya?


Kebutuhan akan ruang hidup ini jelas menjadi tanggungjawab negara sebagai pelindung rakyat. Namun terkadang rakyat harus dihadapkan pada permasalahan di mana negara justru memberikan karpet merah pada mereka yang hendak mengambil dan memanfaatkan tanah-tanah rakyat (investor). Sebut saja Rempang dan Seruyan. Ya, konflik agraria seakan tidak pernah putus dan terus bereplika.


Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi dalih legalnya perampasan tanah warga. Warga dipaksa menyerahkan tanah dengan uang ganti yang tidak sesuai yaitu di bawah harga pasaran. Bahkan sebuah aturan diterbitkan untuk mempercepat proses alih lahan ini. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Perpres 78/2023). Aturan ini menjadikan status kepemilikan atas tanah menjadi tidak jelas. Konflik agraria yang telah ada pun semakin parah.


Jika tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka mengapa harus mengorbankan hak-hak rakyat? Sedangkan berbagai proyek nasional yang digenjot pemerintah ujung-ujungnya hanya memuluskan langkah investor untuk mengeruk keuntungan. Pemerintah pun puas dengan prosentase ala kadarnya. Sedangkan rakyat hanya menikmati remahanannya. 


Begitulah cara kerja pembangunan di sistem kapitalisme demokrasi. Konflik agraria adalah sebuah keniscayaan. Jangan pernah berharap rakyat akan bisa sejahtera dengan sistem kufur ini, yang ada malah diperas hingga jadi sepah.


Lain halnya jika kehidupan ini diatur dengan sistem Islam. Pemimpin atau penguasa adalah pelindung sekaligus pengurus rakyat. Termasuk di dalamnya masalah perlindungan atas kepemilikan tanah. Penguasa akan menjamin hal ini karena di dalam Islam terdapat konsep yang jelas atas kepemilikan tanah.


Di dalam Islam terdapat tiga jenis kepemilikan tanah. Pertama kepemilikan individu, yang kedua adalah kepemilikan umum dan ketiga adalah kepemilikan negara.


Dalam kepemilikan individu, setiap orang berhak memiliki tanah baik itu dari transaksi jual beli, hibah, maupun warisan, untuk digunakan dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, lahan untuk perikanan dan sebagainya. 


Sedangkan lahan yang di dalamnya terdapat harta milik umum misalnya hutan, sumber mata air, juga lahan yang di dalamnya terdapat bahan tambang, jalan laut dan sebagainya, tidak boleh dimiliki oleh individu. Negaralah yang berhak mengelolanya dan nantinya akan dimanfaatkan dan diambil hasilnya untuk kemaslahatan umat. Berdasarkan konsep ini, tidak diperbolehkan memberikan kewenangan kepada pihak swasta atau individu dalam hal pengelolaan lahan tersebut.


Sedangkan tanah milik negara atau kepemilikan negara meliputi tanah yang tidak digunakan selama tiga tahun, atau disebut juga dengan tanah terlantar dan juga tanah yang tidak berpemilik. Tanah-tanah ini akan dikelola dan dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan negara. Negara pun berhak untuk memberikan tanah ini untuk dikelola oleh orang lain yang mampu mengelolanya.


Dengan adanya konsep kepemilikan tanah yang jelas maka permasalahan pertanahan yang ada di negeri ini akan teratasi. Tidak akan ada rakyat yang dirugikan karena negara menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pengurus rakyat dengan menjamin kepemilikan tanahnya.


Dalam Islam, negara juga akan memprioritaskan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, maka tidak akan mungkin mengambil alih tanah rakyat sebab kepemilikan individu. Negara juga hanya akan mengandalkan Baitul mal sebagai sumber dana pembangunan. Negara tidak akan melibatkan investor asing karena akan membahayakan negara. 


Begitulah Islam dengan seperangkat aturan yang tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan tetapi juga mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wallahualam bissawab.


Penyelenggaraan sistem transportasi yang baik membutuhkan kombinasi dari motivasi ekonomi dan tanggung jawab sosial

Mendorong regulasi yang bijaksana, transparansi, dan insentif untuk meningkatkan keselamatan dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi pengguna transportasi publik


Penulis Imas Rahayu S.Pd.

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Transportasi publik, yang seharusnya menjadi sarana yang aman dan nyaman bagi masyarakat, seringkali dihantui oleh ketidakpastian keselamatan yang membuat cemas. Fakta-fakta terbaru dari dua kejadian tragis di Indonesia, yaitu tabrakan maut mobil vs kereta feeder dan kecelakaan bus PO Handoyo di Tol Cipali, menunjukkan bahwa kekhawatiran ini bukanlah sekadar isapan jempol. (CNN Indonesia, Selasa 26/12)


Tabrakan Maut Mobil vs Kereta Feeder

Pada 15 Desember 2023, terjadi tabrakan maut antara mobil dan kereta feeder di perlintasan kereta di Cakung, Jakarta. Beberapa fakta yang dapat diambil dari kejadian ini mencakup:

Enam orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Meskipun telah terdapat palang pintu perlintasan, terdapat kegagalan dalam sistem palang pintu tersebut yang menyebabkan mobil dapat melintas dan bertabrakan dengan kereta.


Kejadian ini mencerminkan kekurangan dalam pemeliharaan dan pengawasan sistem perlintasan kereta api.


Kecelakaan Bus PO Handoyo di Tol Cipali


Pada waktu yang hampir bersamaan, sebuah bus PO Handoyo mengalami kecelakaan di Tol Cipali, Jawa Barat. Beberapa fakta yang dapat diambil dari kecelakaan ini melibatkan:


Dua belas orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka serius. Bus tersebut terguling di jalan tol, menyebabkan korban yang signifikan. Faktor penyebab kecelakaan tersebut belum sepenuhnya jelas, tetapi kondisi jalan tol dan kemungkinan kelalaian pengemudi menjadi fokus penyelidikan.


Dari dua kejadian tragis ini, dapat kita lihat bahwa tidak ada jaminan keselamatan yang mutlak dalam transportasi publik. Meskipun telah ada regulasi dan sistem pengamanan, faktor-faktor seperti kegagalan teknis, kurangnya pemeliharaan, dan mungkin kelalaian manusia dapat mengakibatkan konsekuensi yang fatal.


Apa Penyebab Banyak Terjadinya Kecelakaan pada Transportasi Publik?


Indonesia yang saat ini mengadopsi sistem kapitalisme, dengan segala dinamikanya, seringkali menjadi pusat perdebatan dalam konteks ekonomi dan pelayanan publik. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sistem ini mungkin tidak selalu menjamin keselamatan dalam transportasi publik. Dalam artikel ini, kita akan mengidentifikasi beberapa aspek kritis yang menunjukkan keterbatasan sistem kapitalisme dalam memastikan keselamatan transportasi publik.


1. Fokus pada Profitabilitas daripada Keselamatan

Salah satu kritik terhadap sistem kapitalisme adalah orientasinya yang kuat pada mencari Bu keuntungan. Dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, operator transportasi mungkin cenderung memprioritaskan efisiensi biaya dan profitabilitas daripada investasi dalam sistem dan infrastruktur yang dapat meningkatkan keselamatan.


2. Kurangnya Investasi dalam Infrastruktur dan Pemeliharaan

Dalam sistem kapitalis, di mana keputusan bisnis sering diambil berdasarkan pertimbangan keuangan jangka pendek, investasi dalam infrastruktur dan pemeliharaan mungkin sering terabaikan. Infrastruktur yang tua dan rusak serta kurangnya perawatan rutin dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan dalam transportasi publik.


3. Persaingan yang Berlebihan Menekan Standar Keselamatan

Persaingan yang ketat antara operator transportasi dalam sistem kapitalis dapat menghasilkan tekanan untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Hal ini dapat membawa dampak pada penurunan standar keselamatan karena operator mungkin mencari cara untuk menghemat biaya tanpa mengorbankan profitabilitas mereka.


4. Minimnya Regulasi dan Pengawasan

Dalam sistem kapitalis yang lebih liberal, pemerintah mungkin cenderung meminimalkan regulasi dan pengawasan terhadap industri transportasi. Kurangnya pengawasan ini dapat membuka celah bagi pelanggaran aturan keselamatan oleh operator yang mungkin lebih fokus pada keuntungan daripada keamanan.


5. Tidak Adanya Insentif untuk Keberlanjutan dan Inovasi Keselamatan

Dalam usaha untuk mempertahankan atau meningkatkan laba, operator transportasi mungkin tidak merasa terdorong untuk mengadopsi teknologi dan inovasi keselamatan yang mungkin memerlukan investasi besar. Ketika tidak ada insentif yang cukup, implementasi teknologi keselamatan terbaru mungkin terhambat.


6. Kesenjangan Akses dan Pelayanan Keselamatan

Dalam sistem kapitalis, akses ke transportasi yang aman dan layanan keselamatan mungkin tidak merata. Operator transportasi dapat cenderung memberikan pelayanan keselamatan lebih baik kepada pelanggan yang mampu membayar lebih, meninggalkan kelompok yang lebih rentan dan tidak mampu dengan akses yang terbatas.


Penyelenggaraan sistem transportasi yang baik membutuhkan kombinasi dari motivasi ekonomi dan tanggung jawab sosial. Mendorong regulasi yang bijaksana, transparansi, dan insentif untuk meningkatkan keselamatan dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi pengguna transportasi publik.


Solusi Secara Islam untuk Menjamin Keselamatan Transportasi Publik


Transportasi publik adalah sarana yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat perkotaan, namun masalah keselamatan yang seringkali muncul menimbulkan kekhawatiran dan risiko bagi para pengguna. Dalam perspektif Islam, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama. Bagaimana Islam menawarkan solusi untuk mengatasi masalah jaminan keselamatan dalam transportasi publik? Mari kita eksplorasi beberapa prinsip utama yang dapat diadopsi.


1. Prinsip Tanggung Jawab Bersama (Ta'awun)

Dalam Islam, konsep ta'awun atau tanggung jawab bersama sangat ditekankan. Pemerintah, operator transportasi, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan keselamatan dalam transportasi publik. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang ketat, operator transportasi berkewajiban untuk menjaga kendaraan dan infrastruktur, sementara masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keselamatan dengan mematuhi aturan dan memberikan masukan.


2. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Etika

Islam mendorong pendidikan yang holistik, termasuk pendidikan etika. Solusi untuk meningkatkan kesadaran keselamatan transportasi adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada etika berkendara. Para pengemudi transportasi publik perlu memahami nilai-nilai moral Islam terkait dengan keselamatan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nyawa manusia.


3. Keadilan dan Penegakan Hukum yang Adil

Prinsip keadilan dalam Islam menekankan perlunya penegakan hukum yang adil. Pelanggaran terhadap aturan keselamatan harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan dapat mendorong kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan keselamatan.


4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Shura (Musyawarah)

Konsep musyawarah atau diskusi bersama dalam Islam dapat diterapkan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait transportasi publik. Dengan melibatkan masyarakat, solusi-solusi yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan lokal dapat ditemukan.


5. Dana Filantropi untuk Keselamatan Transportasi

Dana dari zakat dan sedekah dapat diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan transportasi. Filantropi Islam dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang aman, menyelenggarakan pelatihan keselamatan, dan memberikan dukungan sosial bagi korban kecelakaan.


6. Pembangunan Infrastruktur yang Aman dan Ramah Lingkungan

Dalam Islam, kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab umat manusia. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi publik harus memperhatikan prinsip kelestarian alam. Masyarakat Muslim diharapkan untuk merawat ciptaan Allah, termasuk dalam pembangunan sarana transportasi.


Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti tanggung jawab bersama, pendidikan etika, keadilan, partisipasi masyarakat, filantropi, dan keberlanjutan lingkungan, diharapkan bahwa keselamatan transportasi publik dapat meningkat. Solusi-solusi ini bukan hanya menciptakan keamanan fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Wallahualam bissawab. []


Sungguh, utang merupakan jebakan dahsyat yang mengancam negara debitur

Sangatlah keliru, jika utang dengan jumlah fantastis seperti Indonesia disebut aman dan terkendali


Oleh Ine Wulansari

Pendidik Generasi


Matacompas.com, OPINI -- Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktoral Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Dian Lestari menyatakan pinjaman pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri masih dalam posisi wajar dan aman. Ia menjelaskan, posisi utang pemerintah secara keseluruhan per November 2023 adalah Rp8.041,01 triliun. Khusus utang melalui pinjaman luar negeri sebesar Rp886,07 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp29,97 triliun. 


Dian menyebutkan bahwa pinjaman tesebut diperlukan untuk memenuhi pembiayaan defisit APBN. Sekaligus membiayai proyek-proyek prioritas secara langsung. Sejauh ini, sudah banyak proyek prioritas nasional yang dibiayai melalui pinjaman. Di antaranya, pembiayaan pembangunan infrastruktur tol Cisumdawu, jalan tol Medan-Kualanamu, jalan tol Solo-Kertoso, pembangunan Pelabuhan Patimban, dan MRT Jakarta. Kemudian proyek-proyek untuk institusi pendidikan, seperti pembangunan ITB, pembangunan UGM, dan pembangunan UIN Sunan Ampel. Begitu juga dengan pembangunan sejumlah Rumah Sakit, Universitas, dan pengembangan fasilitas kelistrikan. Semua proyek yang dibiayai melalui pinjaman telah memberi dampak positif pada masyarakat, terutama dalam menggerakan perekonomian daerah. (gatra, 31 Desember 2023)


Sejalan dengan apa yang diungkapkan Dian, bahwa utang pemerintah masih aman. Hal tersebut dinyatakan oleh Hendi Subandi Ekonom Universitas Brawijaya Malang, menurutnya rasio utang luar negeri Indonesia masih tergolong aman. Pinjaman pemerintah terkategori utang yang produktif. Karena digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak positif jangka panjang. Hendi menuturkan, sangat wajar ketika sebuah negara berhutang karena kebutuhan domestik, dan hal tersebut ditopang oleh utang. (viva[dot]co[dot]id, 30 Desember 2023)


Utang Merupakan Jebakan


Meskipun diklaim bahwa utang pemerintah telah banyak memberi dampak yang positif bagi masyarakat, juga pemanfaatan utang untuk pembiayaan proyek adalah karena cenderung memiliki output yang lebih baik melalui teknologi dan bertukar pengalaman. Khususnya dalam hal transfer teknologi bagi industri dalam negeri. Akan tetapi, benarkah hal tersebut adanya demikian? Patut kita ketahui, bahwa utang adalah alat kendali terhadap satu negara. Dengan utang kedaulatan negara dapat tergadai. Dampak paling ringan yakni terjualnya aset-aset negara yang berharga. Dilansir dari detik (26 Juli 2022) terkait fakta negara yang menjual aset negara karena jebakan utang yakni Sri Lanka, di mana negara ini telah kehilangan pelabuhan dan bandara miliknya dikelola China. Infrastuktur itu diketahui mendapat pembiayaan dari China melalui bantuan utang sebesar US$ 1,5 milliar yang diberikan pada tahun 2010. Karena gagal membayar, pada tahun 2017 Sri Lanka harus merelakan asetnya kepada China.


Namun anehnya, kebijakan menambah utang masih menjadi pilihan yang dianggap aman untuk ekonomi Indonesia. Padahal, ada ancaman serius yang mengintai dan mampu menghilangkan kedaulatan negara. Utang luar negeri, jelas menjadi alat penjajahan ekonomi. Kebijakan negara berpotensi memihak oligarki daripada memenuhi kebutuhan rakyat. Sebab negara cenderung mempererat kendali hegemoni asing.


Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto utang pemerintah yang telah mencapai Rp8,041 triliun masih terkendali. Jika melihat rasio, utang Indonesia di bawah 40 persen, terendah dibandingkan negara maju yang bahkan utangnya di atas 100 persen. Pernyataan yang disampaikan pejabat publik tersebut terkait utang pemerintah Indonesia yang dipakai untuk membiayai sejumlah proyek, meskipun sudah di angka yang fantastis tetapi tetap dikatakan terkendali. Sungguh sangat berbahaya. Padahal utang merupakan wujud penjajahan negara adidaya kepada negara lain yang lebih lemah secara politik dan ekonomi. Akibatnya, negara lemah tersebut terus-menerus berada dalam cengkeraman kapitalis global yang keberadaannya di sisi penguasa.


Melalui utang pula, negara besar akan membuat berbagai kebijakan agar dapat memaksakan proyek-proyeknya dengan syarat tertentu. Lebih dari itu, utang tidak diberikan secara cuma-cuma, ada timbal balik yang harus dibayar kapada negara pemberi utang selain riba. Sungguh, utang merupakan jebakan dahsyat yang mengancam negara debitur. Sangatlah keliru, jika utang dengan jumlah fantastis seperti Indonesia disebut aman dan terkendali. 


Inilah cara kapitalisme menekan dan melakukan intervensi, bahkan menduduki wilayah negeri-negeri muslim tersebut. Statmen utang berdampak positif dan terkendali, sejatinya membuat negara debitur bergantung sepenuhnya pada asing. Sehingga sangat mudah dikendalikan.


NEGARA MANDIRI 


Islam, sejatinya memiliki aturan terkait utang negara. Berhutangnya negara sesungguhnya tidak perlu dilakukan, kecuali dalam kondisi darurat dan apabila ditangguhkan akan membawa dampak kerusakan dan kebinasaan. Terlebih utang yang mengandung riba dalam Islam jelas dilarang. Jika bukan perkara penting, maka negara akan menangguhkan sampai negara memliki pemasukan/harta. Usaha lain ketika mengatasi krisis ekonomi semisal penarikan pajak, hal ini akan dibebankan pada orang-orang kaya saja. 


Sistem Islam juga akan fokus untuk menyejahterakan seluruh rakyat tanpa terkecuali. Indikator kesejahteraan dalam Islam yakni terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok baik sandang, pangan, dan papan, individu per individu dalam jumlah cukup. Dalam sistem Islam, sumber APBN diperoleh dari beberapa sumber. Salah satunya dari pengelolaan sumber kekayaan alam. Sehingga APBN aman dan bisa meminimalkan terjadinya utang luar negeri. Dengan stabilnya kondisi keuangan negara, sangat memungkinan kebutuhan-kebutuhan publik seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, keamanan, dan transportasi, bisa gratis. Sebab ini adalah bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya. Demikianlah profil negara mandiri, baik secara politik maupun ekonomi dengan tidak bergantung pada negara lain. Sehingga, tidak akan ada intervensi yang melahirkan kebijakan menyengsarakan rakyat dan menjual aset bangsa. 


Oleh karena itu, dapat dipastikan dengan penerapan ekonomi kapitalis negeri ini dan negeri muslim lainnya, terus-menerus berada dalam lilitan utang yang mencengkeram. Ekonomi terus terguncang, utang kian melambung tinggi, sementara kemiskinan dan kesejahteraan rakyat terlupakan. Dengan menambah utang, artinya menambah beban bagi rakyat. Hal itu juga dapat dipastikan akan membuat kedaulatan negara tergadai.

Wallahualam bissawab. []


Pemerintah dalam sistem Islam harus turun tangan langsung menyediakan lapangan kerja, bukan sekadar membuat regulasi atau mempertemukan angkatan kerja dengan pengusaha

Selain itu, penguasa dalam sistem Islam akan mengelola kepemilikan umum yang selama ini dikuasai asing


Penulis Nur Saleha, S.Pd

Praktisi pendidikan


Matacompas.com, OPINI -- Pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia merupakan isu yang senantiasa menarik perhatian, terutama dalam konteks dinamika ekonomi dan ketenagakerjaan. Pada tahun-tahun terakhir, PHK menjadi sorotan utama. 


Menurut Perusahaan survei Resume Builder, PHK massal diprediksi terjadi pada tahun 2024. Dari 400 perusahaan yang disurvei, mayoritas merencanakan PHK sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan resesi, sementara sebagian ingin menggantikan tenaga kerja dengan kecerdasan buatan (AI). Sekitar 42% perusahaan menengah, 39% perusahaan besar, dan 28% perusahaan kecil diperkirakan akan melakukan PHK pada tahun 2024 (CNBC Indonesia, 29-12-2023).


Selain itu, Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), sejak awal tahun 2023, sekitar 7.200 buruh telah menjadi korban PHK, termasuk 700-an orang yang terkena PHK karena pabrik tutup. Namun, jika ditotal sejak tahun 2020, jumlah PHK di pabrik-pabrik tempat anggota KSPN sudah mencapai 56.976 orang. PHK terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Banten. Adapun pabrik tersebut merupakan pabrik tekstil, garmen, ekspedisi, kulit, mebel, ritel, sepatu, dan sparepart


Sejumlah alasan dapat diidentifikasi sebagai pemicu gelombang PHK ini. Pertama, efek domino dari perlambatan ekspor global di pasar-pasar utama menyebabkan penurunan kinerja industri Tekstil dan Pakaian (TPT) di dalam negeri. Hal ini mengakibatkan penumpukan stok dan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). 


Selain itu, adopsi teknologi dan otomatisasi dalam beberapa industri turut berkontribusi pada jumlah PHK. Perusahaan yang beralih ke sistem otomatis cenderung mengurangi tenaga kerja manusia, menciptakan tekanan pada pekerja tradisional.


Dalam persoalan seperti ini, perusahaan seringkali melakukan PHK sebagai strategi untuk mengoptimalkan biaya operasional, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Dengan kata lain, perusahaan melakukan PHK untuk meminimalkan kerugian. Sebagaimana kita ketahui, tujuan berdirinya perusahaan adalah memperoleh untung. Namun, sayangnya, pekerja menjadi korban dari transformasi ini.


PHK untuk mengantisipasi resesi, menjaga pengusaha tidak merugi. Semua itu adalah dampak dari sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di dunia yang menggunakan paradigma yang kuat dialah yang menang. Juga egoisme pengusaha yang lebih mengutamakan keselamatan perusahaannya dan tidak peduli dengan nasib pekerja. Walhasil, pengangguran semakin bertambah. Pekerja yang kehilangan pekerjaan harus menghadapi tantangan serius dalam mencari penghidupan baru.


Di sisi lain, dalam sistem ekonomi kapitalis peranan negara dalam mengatasi permasalahan ini  minim. Negara  mencari solusi instan seperti membuka investasi asing/swasta, sembako ini semua adalah solusi tambal sulam hanya meredakan sementara, menangani masalah tanpa menyentuh pokok  permasalahan.


Ditambah lagi dengan, privatisasi SDA terus berlanjut, merampok harta milik rakyat dan memperkuat kepentingan kapitalis. Negara, sebagai regulator, kehilangan peran dalam memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, sehingga kekayaan SDA menjadi tidak efektif dalam memajukan kesejahteraan.


Dalam menghadapi tantangan PHK, diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Islam adalah agama yang paripurna memiliki aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan cara untuk memenuhi kesejahteraan rakyat.


Adapun peran pemerintah dalam sistem Islam sebagai pelaksana bukan sekedar pengatur. Negara bertanggung jawab langsung dan menjamin kebutuhan dasar individu, seperti sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan, dan pendidikan, melalui konsep pelayanan umum (riayah asy-syuun al-ummah). 


Dalam hal penyelesaian masalah pengangguran, pemerintah dalam sistem Islam harus turun tangan langsung menyediakan lapangan kerja, bukan sekadar membuat regulasi atau mempertemukan angkatan kerja dengan pengusaha.


Selain itu, penguasa dalam sistem Islam akan mengelola kepemilikan umum yang selama ini dikuasai asing. Dengan cara ini, akan ada banyak peluang pekerjaan karena tambang dan sejenisnya termasuk dalam sektor primer yang paling banyak mempekerjakan tenaga kerja.


Dalam kerangka sistem ekonomi Islam, kesejahteraan rakyat dijamin melalui berbagai mekanisme. Salah satunya adalah menyediakan lapangan kerja dan kemampuan mengantispasi kemajuan teknologi sehingga tetap tersedia lapangan kerja bagi rakyat. Inilah solusi menyelesaikan semua problem ekonomi pada saat ini. Namun, konsep ini hanya didukung oleh sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah. Wallahualam. []


Pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar, sehingga negara berkewajiban untuk memenuhinya

Negara wajib menyediakan rumah sakit, klinik, dokter, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan lainnya yang diperlukan untuk melayani masyarakat dengan baik dan maksimal


Penulis Normah Rosman

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- “Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggungjawab terhadap urusan rakyat yang ia urus.HR. Al-Bukhari.


Program vaksinasi Covid-19 dipastikan tidak ada lagi untuk masyarakat umum mulai 1 Januari 2024. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan jika pemerintah tidak akan menentukan biaya vaksin Covid-19 berbayar. Menurut Nadia lagi, program imunisasi rutin hanya pada kelompok tertentu selain itu menjadi imunisasi pilihan bagi masyarakat yang di luar kelompok sasaran. Nadia juga menegaskan jika harga vaksin Covid-19 berbayar akan ditentukan oleh masing-masing fasilitas Kesehatan, dan mereka bebas menentukan harga sendiri (nasional[dot]kompas, 31/12/2023).


Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan jika kebijakan vaksin Covid-19 berbayar yang akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2024 belum tepat untuk dilakukan. Karena peningkatan kasus Covid-19 pada akhir tahun ini ada 318 kasus baru dan 1 kasus kematian. Kurniasih juga menambahkan jika covid-19 adalah penyakit pandemi yang beralih menjadi endemi. Persebaran penyakit ini masih nyata. Apalagi jumlah penduduk Indonesia yang besar, sehingga memungkinkan masih ada penduduk yang belum mendapatkan cakupan vaksin. Kurniasih juga berharap agar vaksin anak bangsa bisa membantu masyarakat dan justru tidak memberatkan dengan kebijakan berbayar (antaranews, 31/12/2024).


Kasus Covid-19 Melonjak Lagi


Pada penghujung tahun 2023, kasus Covid-19 dinyatakan melonjak lagi. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 6 Desember 2023, kasus harian Covid-19, rata-rata bertambah sebanyak 35-40 kasus. Sementara itu, pasien Covid-19 yang tercatat dirawat di rumah sakit sebanyak 60-131 pasien. Dengan tingkat keterisian rumah sakit sebesar 0,06%, sedangkan angka kematian 0-3 kasus per hari. Kenaikan kasus ini didominasi oleh subvarian Omicron XBB 1.5 yang turut menjadi penyebab gelombang inveksi Covid-19  di Amerika dan Eropa. Selain varian XBB, Indonesia juga telah mendeteksi adanya subvarian EG2 dan EG5. 


Regulasi Vaksin Covid-19 Berbayar


Di tengah naiknya kasus Covid-19, pemerintah membuat regulasi vaksin Covid-19 berbayar dan mulai berlaku per 1 Januari 2024. Meskipun negara tetap menyediakan vaksin gratis untuk masyarakat yang sama sekali belum pernah mendapatkan vaksin gratis dan kelompok yang dinilai rentan. Vaksin Covid-19 yang berbayar tidak tepat dilakukan, mengingat Covid-19 adalah penyakit yang menular. Sehingga siapa saja dapat tertular oleh penyakit ini. Di sisi lain, istilah untuk kelompok rentan seolah menjadi alat untuk membungkam bagi siapa saja yang menghalangi pemberian vaksin pada kelompok yang tidak rentan. Padahal sejatinya semua rakyat rentan terhadap virus Covid-19, sehingga peningkatan kekebalan tubuh penting untuk semua lapisan masyarakat.


Penetapan vaksin berbayar ini menggambarkan potret negara kapitalis, yang tidak meriayah rakyat dengan baik, malah justru berdagang terhadap rakyatnya. Penentuan harga vaksin juga diserahkan sepenuhnya kepada fasilitas kesehatan yang menyiapkan vaksin tersebut. Lagi-lagi kebutuhan utama rakyat dikapitalisasi. Negara seakan tidak berdaya jika berhadapan dengan oligarki. Vaksin anak bangsa juga tidak dilirik oleh negara untuk dijadikan vaksin nasional. 


Pelayanan Kesehatan Dalam Sistem Islam


Dalam Daulah Islamiyyah, pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar, sehingga negara berkewajiban untuk memenuhinya. Negara wajib menyediakan rumah sakit, klinik, dokter, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan lainnya yang diperlukan untuk melayani masyarakat dengan baik dan maksimal. Negara/Khilafah adalah pengurus segala urusan dan kepentingan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggungjawab terhadap urusan rakyat yang ia urus.” HR. Al-Bukhari


Jaminan kesehatan dalam Islam memiliki tiga sifat dasar: Pertama, berlaku umum dan tidak ada diskriminasi, yaitu tidak ada perbedaan pelayanan antara muslim maupun non-muslim, kaya ataupun miskin. Kedua, bebas biaya atau gratis, rakyat tidak boleh dipungut biaya sepeserpun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh negara. Ketiga, seluruh rakyat harus diberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan oleh negara.


Pengadaan layanan sarana dan prasarana kesehatan wajib senantiasa diupayakan oleh Daulah bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Jika pelayanan kesehatan tidak ada maka akan dapat menyebabkan terjadinya bahaya yang mengancam ljiwa, karena pelayanan kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak boleh menimbulkan mudharat (bahaya) bagi diri sendiri dan juga mudharat (bahaya) bagi orang lain di dalam Islam.” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad. Islam telah menetapkan Daulah tak hanya sebagai raa’in (pengurus) tapi juga sebagai junnah (pelindung). Termasuk daulah wajib membentengi masyarakat dalam menghadapai serangan penyakit menular. Karena kesehatan rakyat merupakan kebutuhan pokok yang menjadi tanggungjawab negara.


Dalam hal penyakit menular, Khilafah akan memfasilitasi para ilmuan untuk melakukan pengembangan teknologi sendiri sehingga mampu mencukupi kebutuan vaksin secara gratis bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Daulah juga akan menerapkan lockdown atau menutup wilayah sumber penyakit unruk memberantas wabah. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan bagi rakyat, daulah wajib senantiasa mengalokasikan anggaran belanjanya untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan seluruh rakyatnya. Daulah tidak boleh melimpahkan tanggungjawabnya kepada pihak lain, baik itu pihak swasta maupun kepada individu. 


Pemberian jaminan kesehatan terhadap seluruh rakyat, tentu akan membutuhkan dana yang besar. Kebutuhan akan dana tersebut bisa terpenuhi dari sumber-pendapatan negara yang sumber telah ditentukan oleh syariat. Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum, seperti hutan, pertambangan minyak, gas, nikel, emas dan sebagainya. Dari sumber lainnya seperti kharaj, jizyah, ghanimah, fai’, ‘usyur dan masih banyak lainnya. Semua itu akan lebih dari cukup untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai dan gratis untuk seluruh rakyat. Tentu saja dengan kualitas terbaik, tanpa harus membebani rakyat soal dana. 

Wallahualam bissawab. []


Pemerintah juga harus memperhitungkan mana wilayah prioritas yang diberikan vaksin, seperti wilayah yang terkena sebaran virus Covid-19 mesti lebih diutamakan dibanding wilayah yang tidak terkena

Bahkan seharusnya vaksin yang diberikan itu gratis dan tidak tebang pilih antara yang rentan dan tidak untuk pemberian vaksin, sehingga tidak menambah beban pengeluaran masyarakat


Penulis Hasriyana, S. Pd.

Pemerhati Sosial Asal Konawe


Matacompas.com, OPINI -- Lagi dan lagi masyarakat dibebankan dengan kebijakan vaksin Covid-19 berbayar. Di tengah beban hidup yang berat, bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja sebagian masyarakat harus berkerja keras banting tulang. Lalu mengapa pemerintah masih akan membuat beban baru bagi masyarakat? Padahal jika ditelaah lebih jauh, pemerintah seharusnya sudah bisa lebih awal mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 ini, bukan justru lebih fokus mengobati. 


Sebagaimana yang dikutip dari antaranews (31/12/2023), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dengan vaksin COVID-19 berbayar rencananya akan dimulai per 1 Januari 2024 masih belum tepat untuk diberlakukan. "Pada akhir tahun ini justru akan ada peningkatan kasus COVID-19, ada 318 kasus baru dan satu kematian. Maka, kebijakan yang diberlakukan ini (vaksin COVID berbayar) dirasa masih kurang tepat waktunya," imbuhnya dalam keterangan tertulis di Jakarta.


Bahkan masih menurut dia, meski pemerintah mengatur batas terakhir pemberian vaksin COVID gratis hingga 31 Desember 2023, tetapi seharusnya pemerintah masih bisa mengkaji ulang kebijakan tersebut. Mengingat kebijakan menerapkan vaksin COVID berbayar tersebut bisa ditunda hingga waktunya dilihat pas. Kurniasih menambahkan bahwa COVID-19 yang awalnya adalah penyakit pandemi kemudian beralih menuju endemi. Persebaran penyakitnya ini tentu akan masih ada dan nyata terjadi. Sementara dengan melihat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang begitu besar, amat mungkin penduduk masih akan banyak yang belum mendapatkan cakupan vaksin.


"Jika masih dibebani anggaran vaksin COVID, entah dosis ke berapa, tentu akan semakin memberatkan. Kita punya vaksin anak bangsa yang seharusnya bisa melayani kebutuhan anak bangsa," jelasnya.


Meski faktanya penyebaran virus Covid-19 bukan seperti awal mulanya ketika pandemi, tetapi tetap saja pemerintah seharusnya lebih jeli untuk mengatasi kasus penyebaran tersebut. Mengingat sebelumnya sudah bisa belajar dari pengalaman yang terjadi. Sehingga berbagai upaya mesti dilakukan termasuk lebih memperketat masuknya warga asing yang bisa jadi sumber adanya penyebaran baru.


Pun, jika penyebarannya tetap terjadi, maka pemerintah bisa lebih menekan kepada masyarakat yang wilayahnya terindikasi virus untuk lebih waspada terhadap penyebarannya hingga kembali memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Dan juga melarang masyarakat yang wilayahnya terindikasi untuk tidak keluar daerah, agar penyebarannya tidak lebih meluas ke daerah yang lainnya, selain tempat tinggalnya.


Pemerintah juga harus memperhitungkan mana wilayah prioritas yang diberikan vaksin, seperti wilayah yang terkena sebaran virus Covid-19 mesti lebih diutamakan dibanding wilayah yang tidak terkena. Bahkan seharusnya vaksin yang diberikan itu gratis dan tidak tebang pilih antara yang rentan dan tidak untuk pemberian vaksin, sehingga tidak menambah beban pengeluaran masyarakat.


Hal ini justru berbeda jauh dengan sistem Islam, jika terjadi epidemi virus maka negara akan meng-lockdown wilayah yang terindikasi virus, sehingga penyebarannya tidak tertular ke wilayah lain. Selain itu, negara juga akan memberikan vaksin yang bisa membentuk kekebalan tubuh menjadi kuat dan tentunya vaksin yang diberikan kepada masyarakat tak berbayar atau gratis.


Selain itu, dengan melakukan lockdown wilayah, maka negara juga akan menanggung beban seluruh kebutuhan pokok masyarakat yang tertutup akses ekonomi dan sosialnya. Sehingga masyarakat tidak akan merasa takut untuk tidak makan jika mengisolasi diri di dalam rumahnya, karena semua dijamin oleh negara. Untuk itu kita tidak akan dapatkan masyarakat yang mati kelaparan ataupun orang yang nekat untuk tetap berjualan guna menyambung hidup, padahal kondisinya terkena virus.


Oleh karena itu, sulit jika kita berharap pada sistem saat ini yang notabene masih memperhitungkan untung dan ruginya, manfaat atau tidak dalam mengurus rakyat, karena semua dilihat dengan kacamata materi. Dari itu, kita hanya bisa berharap pada sistem yang berasal dari pencipta yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebab yang mengetahui mana yang terbaik untuk hamba, jelas yang menciptakan hamba, yaitu Allah Swt.. Wallahualam bissawab. []



Inilah realitas pengaturan hidup di bawah penerapan sistem kapitalisme

Infrastruktur terus dibangun, sementara kehidupan masyarakat semakin sulit. Kekayaan alam yang melimpah dikelola oleh swasta, sehingga masyarakat tidak dapat menikmatinya. 

____________________________________


Oleh Narti Hs.

Pegiat Dakwah


Matacompas.com, Opini - Warga masyarakat dari 28 Desa di Kabupaten Bandung akan segera memperoleh uang pembebasan lahan tol Getaci. Megaproyek jalan bebas hambatan Gedebage, Tasikmalaya, Cilacap, akan kembali dimulai. Pembangunan sepanjang 206,65 kilometer ini akan menjadi yang terpanjang di Indonesia. Dan pelaksanaannya sudah dalam tahap pembebasan tanah dari titik nol Gedebage dan sudah sampai Garut. 

Setidaknya ada 6 Kecamatan yang akan tergusur, yakni Cicalengka, Paseh, Bojongsoang, Solokan Jeruk, Cikancung, dan Rancaekek. (Ayobandung[dot]com, 21-12-23)

Selain tol Getaci, pembangunan stasiun kereta cepat Bandung Jakarta juga harus mengorbankan 16 ribu meter persegi 100 hektare lahan sawah di Kecamatan Cileunyi. Itu pun belum dinilai cukup  karena masih memerlukan perluasan, dan sekitar dua rukun warga (RW) Dusun Tiga akan terkena perluasan ini. Mereka  tidak memiliki pilihan lain mengingat pembangunan Proyek Strategis Nasional ini dinaungi regulasi pusat, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) nomor 26 tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Infrastruktur dan Fasilitas Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Warga dusun Tiga pun telah mengetahui bahwa lahan mereka akan dibeli untuk pembangunan Stasiun Tegalluar. Mereka hanya bisa berharap bahwa pembangunan kereta cepat berdampak positif bagi masyarakat, salah satu tuntutannya adalah perbaikan infrastruktur desa seperti jalan kampung yang sudah lama rusak. Sampai saat ini mereka masih menunggu janji dari pengembang, yakni akses lalu lintas di sebelah barat stasiun yang belum diperbaiki dan kondisinya sangat  memprihatinkan, berlumpur jika hujan dan gersang jika musim kemarau. 

Jika kita telaah lebih jauh, muncul pertanyaan, apakah pembangunan jalan tol dan kereta cepat ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum? Ataukah sekedar demi pemasukan negara semata? Pasalnya ketika megaproyek tersebut dikelola swasta atas nama kerjasama, tentu saja orientasinya adalah keuntungan. Keberpihakan penguasa kepada para kapital nampak jelas. Menterengnya stasiun dan kendaraan roda besi berteknologi tinggi dipastikan bukan untuk rakyat, tapi demi memuluskan jalan oligarki.

Pemerintah oligarki pasti akan pro terhadap pengusaha. Kepentingan mereka begitu dilayani meskipun harus mengorbankan masyarakat kecil yang sering merasa dirugikan. Hal ini terlihat dari proses ganti rugi beberapa desa yang belum diselesaikan. Rencana pembangunan jalan tol dan stasiun, serta kereta canggih juga dirasa hanya akan menghamburkan anggaran saja, padahal rakyat tengah berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, masih banyak kebutuhan  mendesak yang belum terpenuhi. 

Fakta bahwa hak dasar individu (sandang, pangan, papan), maupun keperluan pokok yang bersifat komunal (keamanan, pendidikan, kesehatan) saat ini masih sulit didapatkan oleh sebagian besar masyarakat menjadi hal yang tidak terbantahkan. Bahkan mereka harus merasakan dampak negatif dari alih fungsi lahan seperti banjir, menyusutnya lahan pertanian, kekeringan, dan lain-lain.

Inilah realitas pengaturan hidup di bawah penerapan sistem kapitalisme. Infrastruktur terus dibangun, sementara kehidupan masyarakat semakin sulit. Kekayaan alam yang melimpah dikelola oleh swasta, sehingga masyarakat tidak dapat menikmatinya. 

Pemasukan negara masih bertumpu pada pajak. Utang telah menyebabkan anggaran  semakin defisit, sehingga pembiayaan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat terus dipangkas. Pembangunan hanya dijadikan dalih untuk peningkatan ekonomi, nyatanya kemiskinan meningkat, lapangan kerja makin sempit. 

Pembangunan dalam kapitalisme sangat berbeda dengan Islam. Sistem ini menganggap infrastruktur dibangun demi menunjang kemudahan dan kesejahteraan rakyatnya, bukan demi kepentingan swasta apalagi penguasa.

Dalam buku The Great Leader of Umar bin al Khattab halaman 314-316. Menceritakan bahwa Khalifah Umar al Faruq telah menyediakan pos khusus dari Baitul Mal untuk mendanai infrastruktur, khususnya jalan dan semua hal yang terkait dengan sarana dan prasarananya. Tentu dana tersebut bukan dari utang. Hal ini guna memudahkan transportasi antar berbagai kawasan negara.  Pada tahun 19 H, berbagai proyek direalisasikan mulai dari membuat sungai, teluk, memperbaiki jalan, membangun jembatan dan bendungan hingga menghabiskan anggaran yang  besar.

Dalam sistem ekonomi Islam, infrastruktur termasuk kategori kebutuhan bagi semua orang, maka harus dikelola dan dibiayai oleh negara. Semua ditujukan untuk kepentingan rakyat, negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Misalnya dengan mendirikan sarana yang dibutuhkan masyarakat seperti: sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan-jalan umum dan sarana lainnya.

Infrastruktur itu sendiri dalam Islam dibagi menjadi dua jenis. Pertama, pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat di mana dengan menundanya akan menimbulkan bahaya atau dharar bagi umat. Misalnya, satu kampung atau komunitas tertentu belum memiliki jalan umum, sekolah, universitas, rumah sakit, saluran air minum. Dalam kondisi seperti ini, artinya bersifat mendesak dan harus segera dilakukan. Adapun pembiayaaannya akan ditanggung oleh Baitul Mal.

Kedua, infrastruktur yang dibutuhkan tetapi tidak begitu mendesak dan masih bisa ditunda pengadaannya seperti jalan alternatif, pembangunan gedung sekolah tambahan, perluasan masjid dan lain lain. Jenis yang kedua ini tidak boleh dibangun jika negara tidak memiliki dana mencukupi.

Kepemimpinan dalam sistem Islam akan betul-betul memperhatikan berbagai kebutuhan masyarakat karena kelak akan ada pertanggung jawaban di akhirat. Rasulullah saw. bersabda: "Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat), dan kelak akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari Muslim)

Walhasil, pembangunan yang efektif dan tepat sasaran ini akan terealisasi manakala sistem Islam kafah hadir sebagai pusat kepemimpinan dan menerapkan hukum Allah Swt. secara menyeluruh di setiap aspek kehidupan, agar keberkahan senantiasa hadir di tengah umat.  

Wallahualam bissawab.

Sistem pendidikan dalam kapitalisme juga turut andil. Pendidikan hanya mencetak para buruhsemata

Akidah, tsaqofah Islam, akhlak dan adab dijauhkan. Sehingga mereka tidak punya pondasi yang kuat dan akhirnya membebek barat. Menjadi generasi lembek (stroberi) dan kelakuan rusak lainnya


Oleh Verawati S.Pd

(Pegiat Literasi)


Matacompas.com, OPINI -- Entah bagaimana perasaan ibu ini, dia membawa anak gadisnya ke sebuah klinik aborsi di Apartemen Gading Nias Jakarta Utara, (rri[dot]co[dot]id, 20/12/2023). Tujuannya tentu untuk melakukan aborsi. Setalah melakukan kejahatan tersebut, mereka tertangkap polisi dan pastinya segera diproses. Sudah hilang kehormatan dan harga diri, keperawanan, uang ditambah berurusan dengan polisi. Semoga menjadi pelajaran untuk kita bersama. 

 

Miris memang, tapi kejadian seperti ini terus berulang. Aborsi merupakan perilaku Jahiliah modern yang biadab menjamur di mana-mana. Bahkan pelakunya sesuka hati, lulusan SMP, dan SMA pun berani membuka praktik biadab ini. Pun dengan wanita yang mengaborsi makin banyak dengan usia makin muda.


Dulu kita mendengar orang Jahiliah arab membunuh anak putrinya tapi itu sudah lahir dan alasannya karena khawatir anak gadisnya itu dilecehkan dan merendahkan martabat keluarga. Nah, hari ini belum juga nongol udah ditakol (aborsi).  Alasannya adalah kehamilan yang tidak diinginkan.


Bagaimana tidak? Kehamilan tersebut biasanya adalah hasil perbuatan zina. Zina diawali dengan pergaulan bebas, pacaran yang kebablasan atau sengaja menjual diri demi mendapatkan cuan. Semuanya memenuhi demi gaya hidup, bukan perut semata. Ingin tampil keren tapi kantong tidak mendukung, akhirnya ikut muncikari jadi pelacur. Naudzubillah.


Inilah fakta hari ini. Apa penyebabnya? Penyebab utamanya adalah sistem yang mengatur kehidupan saat ini adalah kapitalisme-sekular. Dalam sistem ini agama disingkirkan dan dijauhkan dari kehidupan. Sebaliknya, manusia mengikuti nafsu dan akal yang terbatas menjadi acuan. Seperti  zina, ada lantaran aturan saat ini membolehkan laki-laki dan perempuan yang belum menikah untuk melakukan hubungan badan asal suka sama suka. Tidak akan dihukum selama tidak dilaporkan oleh salah satu pihak.


Mengapa diperbolehkan? Sistem kapitalisme-sekular menjunjung kebebasan. Termasuk kebebasan berperilaku, yang di dalamnya kebebasan untuk berzina. Selama tidak merugikan orang lain, apa pun sah-sah saja. Apalagi menguntungkan, akan didukung oleh yang berkepentingan. Uang berkuasa. (ijin operasional tempat zina, karoku, kafe dll). 


Dilihat dari sisi kemanusiaannya, kapitalisme adalah pemikiran yang error. Ibarat dunia terbalik. Kucing, anjing bahkan hewan menjijikkan dipelihara, diberi makan dan tempat yang enak. Sedangkan terhadap manusia tega membunuh, termasuk janin-janin tak berdosa yang digugurkan. 


Selain pergaulan yang bebas. Sistem pendidikan dalam kapitalisme juga turut andil. Pendidikan hanya mencetak para buruhsemata. Akidah, tsaqofah Islam, akhlak dan adab dijauhkan. Sehingga mereka tidak punya pondasi yang kuat dan akhirnya membebek barat. Menjadi generasi lembek (stroberi) dan kelakuan rusak lainnya.


Jangankan preventif, kuratif pun dalam sistem kapitalisme ini tidak ada. Tidak ada hukuman bagi pezina. Sehingga kejahatan termasuk aborsi terus merajalela. Berbeda dalam sistem Islam. 


Sistem Islam memiliki aturan yang jelas. Yaitu pengaturan dalam pergaulan (sistem pergaulan). Dalam Islam dilarang berzina, bahkan mendekati pun tidak boleh seperti berduaan dengan bukan mahram (pacaran). Hubungan suami istri hanya ada dalam bingkai pernikahan yang sah.


Jika terjadi kasus perzinaan maka akan di sanksi dengan tegas. Pelaku mukhson akan dijilid hingga mati dan ghoiru mukhson akan dirajam. Dengan sanksi yang jelas dan tegas ini akan mampu mencegah terjadinya kasus perzinaan dan juga aborsi.


Pendidikan dalam Islam juga akan dipenuhi dengan pendidikan Islami. Menanamkan akidah dan tsaqofah Islam yang kuat. Sehingga menghasilkan generasi yang kuat dan tangguh. Mereka dipersiapkan bukan untuk menjadi pekerja semata melainkan disiapkan untuk menjadi pemimpin dan penakluk dunia. Menguasai ilmu dan teknologi untuk kepentingan umat.


Demikianlah sistem Islam menjaga kehormatan dan harga diri manusia. Memosisikan manusia pada kondisi yang mulia. Menjaga jiwa dan akal serta lainnya dengan penjagaan yang terbaik. Menentramkan dan menyejahterakan manusia. Aborsi akan selesai dengan sistem ini. Sungguh indah bukan? 

Wallahualam bissawab.



Rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman dan teraman rupanya tak lagi menjadi jaminan di saat ini

Kini, rumah bisa menjadi tempat meregang nyawa bagi anak dan istri


Penulis Normah Rosman

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- ”Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga (istri)nya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga (istri)ku.” (HR. Al-Hakim dan Ibnu Hibban.)


Nahas. Seorang pria bernama Jali Kartono nekat membakar hidup-hidup istrinya sendiri lantaran terbakar api cemburu usai melihat chatting dengan pria lain. Peristiwa ini terjadi di kediaman pribadinya, Kemayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023). Jali mengaku tidak mampu mengendalikan emosinya lalu spontan mengambil jerigen berisi bensin, kemudian menuangkan ke atas kepala korban. Lantas mengeluarkan korek api untuk menyulut api (kompas, 5/12/2023). 


Tak lama berselang, seorang pelaku kekerasan rumah tangga yang diketahui Yanto Herawan juga telah ditangkap. Pasalnya, Ia tega menganiaya istrinya, Rustini, 35 tahun, dengan golok. Keduanya adalah warga Kampung Cisarua, Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Kekerasan itu terjadi pada Selasa pagi, 12 Desember 2023. Yanto mengaku kalap menganiaya istrinya lantaran terbakar cemburu. Dia marah setelah melihat riwayat percakapan Rustini dengan pria lain di ponsel korban. Beruntung ada tetangga yang mendengar jeritan Rustini dan memergoki kekerasan yang sedang terjadi itu. Saksi melihat pelaku sedang memegang golok dan menyabet ke arah kaki korban (metro.tempo, 16/12/2023).


KDRT Semakin Sadis


KDRT marak terjadi, tak tanggung-tanggung anak dan istri kerap menjadi korbannya. Kekerasan yang dilakukan hingga menghilangkan nyawa korban. Suami yang sejatinya sebagai tempat berlindung bagi anak dan istri justru menjadi pemangsa. Rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman dan teraman rupanya tak lagi menjadi jaminan di saat ini. Kini, rumah bisa menjadi tempat meregang nyawa bagi anak dan istri. Tentu saja ada banyak penyebab atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Baik itu merupakan faktor eksternal seperti ekonomi, maupun faktor internal seperti hubungan yang kurang harmonis di antara anggota keluarga. 


Tak adanya aturan baku pada kehidupan sekulerisme kapitalisme dalam mengatur interaksi pergaulan dalam berumah tangga maupun dalam kehidupan umum sehingga membuat masyarakat bertindak sesuai kehendak mereka. Begitu juga dengan hukuman yang ditetapkan oleh pemangku kebijakan, sungguh tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Belum lagi dengan alasan mental terganggu sehingga membuat pelaku kejahatan dapat terbebas dari jeratan hukum. Celah ini tentu akan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam membenarkan semua tindakan kejahatannya. Dan memberikan contoh kepada yang lainnya jika, hukuman bisa dengan mudah dihindari.


Buruknya pergaulan dalam lingkungan tentu akan memicu timbulnya berbagai persoalan baru, belum lagi persoalan ekonomi yang kini semakin menghimpit. Sehingga permasalahan di luar rumah akan di bawa ke rumah. Padahal permasalahan dalam rumah saja sudah sangat kompleks. Dengan keadaan seperti inilah akan timbul rasa marah dan jenuh sehingga mampu menghilangkan nyawa orang-orang yang seharusnya di lindungi. Tak dipungkiri jika keadaan ekonomi yang lemah dan pergaulan bebas banyak menyumbang terjadinya KDRT. Nauzu billah.


Islam Memiliki Aturan Yang Sempurna


Islam memiliki aturan yang sempurna dalam mengatur interaksi dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan umum. Di mana Islam menetapkan kehidupan suami istri layaknya sebagai kehidupan persahabatan, yang mampu memberikan rasa aman, damai dan tentram antara satu sama lainnya. Kewajiban dan hak suami terhadap istri, maupun kewajiban dan hak istri terhadap suami dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga dengan adanya pemahaman akan hak dan kewajiban inilah yang akan menjadi bekal dalam membimbing pasangan suami istri mengarungi kehidupan dan menerjang berbagai masalah rumah tangga. 


Adapun bentuk pergaulan suami istri adalah pergaulan yang makruf. Allah Swt. Berfirman dalam surah An-Nisa, ayat 19, “Dan bergaullah dengan mereka secara makruf (baik).” 


Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. dalam berinteraksi kepada istri-istrinya. Rasulullah saw. bersabda, ”Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga (istri)nya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga (istri)ku.” HR. Al-Hakim dan Ibnu Hibban.


Pergaulan yang makruf ini tergambar dari ketaatan istri terhadap suaminya, sementara sikap suami kepada istri ialah ramah, toleran dan lembut dalam meminta sesuatu dari istrinya. Suami juga dilarang mencari-cari kesalahan istri, terlebih lagi jika sang istri telah melakukan semua kewajiban dan haknya. 


Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, qiadatul bait berada di tangan suami, sebagaimana dalam Surah An-Nisa, ayat 34,Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya ….” Dengan ketentuan ini, maka suami akan menjadi pemutus kebijakan dan bertindak sebagai qowwam dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Suami wajib mendidik keluarganya dengan akidah dan syariah Islam. Membimbing mereka agar taat kepada Allah Swt. dan menjauhkan mereka dari maksiat. 


Jika ada seorang istri yang membangkang atau nusyuz kepada suaminya, Allah memberikan hak kepada suami untuk mendidik istrinya. “Perempuan-perempuan (istri) yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.” QS. An-Nisa, ayat 34


Pukulan yang dimaksud adalah pukulan ringan yang tidak menyakitkan terlebih lagi membahayakan. Rasulullah saw. bersabda, “Jika mereka melakukan tindakan tersebut (nusyuz) maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan (menyakiti).” HR. Muslim.


Namun jika permasalahan suami istri tak kunjung terselesaikan dan dapat mengancam ketentraman, maka Islam mendorong mereka agar bersabar dalam memendam kebencian yang ada. Karena bisa jadi pada kebencian itu terdapat kebaikan. Tetapi jika usaha tersebut telah dilakukan dan tidak membuahkan hasil, sementara masalah kebencian dan pembangkangan telah melampaui batas. Islam memerintahkan agar ada pihak ketiga dari suami atau istri untuk membantu menyelesaikan persoalan diantara mereka. Tapi jika permasalahan tetap tak kunjung mendapatkan solusi diantara kedua belah pihak, maka Islam memperbolehkan adanya talak atau perceraian meskipun Allah Swt. sangat membencinya. Dengan aturan yang sempurna ini, niscaya KDRT bisa dicegah dan kebahagiaan antara suami istri dapat diraih. Wallahualam bissawab. []

 


Standar pengupahan dan keselamatan kerja bisa dikonsultasikan kepada para ahli (khubara)

Sehingga kedua belah pihak akan melakukan hal dan kewajibannya secara benar dan dengan keridaan


Oleh Verawati S.Pd

(Pegiat Literasi)


Matacompas.com, OPINI --  "Wes dadi Babu di negeri sendiri seh ketiban sial kecelakaan kerja... Pemerntahe...sibuk kampaye...sibuk golek bahan ngge ngoya rakyat..." Ini adalah salah satu komentar di kolom komentar berita di cnnindonesia (24/12/2023) terkait ledakkan yang terjadi di salah satu perusahaan yang beroperasi di Morowali. Ledakkan tersebut menelan korban sebanyak 12 orang meninggal dunia dan 39 lainnya mengalami luka berat. Kejadian ini bukan kali pertama, sehingga banyak respon dari berbagai pihak.


Menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal kejadian ini merupakan akibat dari diabaikannya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap pekerja lokal (cnnindonesia, 24/12/2023). Adapun Kepala Advokasi dan Kampanye Walhi Aulia Hakim meminta agar pemerintah memberhentikan dan memberi sanksi kepada PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang menaungi berbagai perusahaan di Morowali. Sebab kejadian ini sudah berulang kali dan pihak pemerintah mendiamkan saja. Beliau menyebut bahwa pekerja dijadikan tumbal (tempo, 24/12/2023)


Jika kita cermati apa yang dikatakan netizen di atas memang betul adanya. Para pekerja di sistem kapitalis bagaikan babu dan banyak hak-hak mereka yang diabaikan. Hal ini memang bukanlah hal yang aneh. Sebab dalam sistem kapitalisme pekerja diposisikan hanya sebagai salah satu komponen faktor produksi. Konsekuensinya yaitu demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya maka upah dan pelayanan termasuk jaminan keselamatan kerja ditekan serendah-rendahnya. 


Bahkan ada istilah hukum upah besi atau the iron wage's law. Yaitu upah buruh tidak bisa diturunkan dan tidak bisa dinaikkan. Para majikan atau pemilik perusahaan akan bisa semena-mena dalam pemberian upah dan pemberian keselamatan kerja. Lantaran jika pabrik itu memberhentikan pekerja atau pekerja itu keluar, maka akan banyak orang yang akan mendaftar lagi untuk bekerja di perusahaan tersebut. 


Lahan pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pekerja produktif sangatlah jauh. Sehingga pekerjaan menjadi sesuatu yang langka. Tak heran banyak pekerja kita yang bekerja di luar negeri termasuk menjadi tenaga kerja butuh atau rumah tangga. Sulitnya pekerjaan ini menjadi salah satu celah para pekerja diperlakukan dengan semena-mena


Berbeda dalam sistem Islam. Para pekerja dihargai sesuai dengan manfaat yang diberikan pada majikannya. Jika kemampuan dan manfaatnya besar maka akan diupah besar, begitu pun sebaliknya, jika manfaat yang diberikan rendah maka akan diupah rendah pula. Standar pengupahan dan keselamatan kerja bisa dikonsultasikan kepada para ahli (khubara). Sehingga kedua belah pihak akan melakukan hal dan kewajibannya secara benar dan dengan keridaan.


Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan bila ada majikan yang menzalimi pekerja dengan tidak memberikan upah maka di akhirat kelak akan menjadi musuh Allah Swt. Upah di dalam hadis tersebut bisa di-qiyaskan dengan pemberian pelayanan keselamatan kerja atau yang lainnya yang memang bagian dari hak pekerja.


Tiga orang yang aku musuhi di hari kiamat nanti...orang yang mengontrak pekerja, kemudian pekerja itu menunaikan pekerjaannya sedang orang tersebut tidak memberikan upahnya (HR. Ahmad, Bukhari, Ibnu Majah dan  Abu Hurairah)


Dari hadis di atas menjadi dalil pula bagi penguasa Islam untuk  memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku industri yang zalim. Sanksi yang diberikan bisa berupa tazir sesuai ijtihad khalifah. Sehingga akan menjamin para pekerja dalam bekerja di berbagai tempat termasuk di industri atau perusahaan mana pun.


Hal lain yang akan diperhatikan adalah kepemilikan pabrik itu sendiri. Negara akan membolehkan bagi individu mendirikan pabrik pada barang yang memang dibolehkan menjadi milik individu. Sedangkan barang milik umum seperti barang tambang akan dikelola oleh negara. Inilah yang menjadi sumber pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat. Sehingga rakyat tidak perlu sampai keluar negeri untuk bekerja.


Kemudian dalam Islam pemilik industri tidak diberikan beban yang berat seperti saat ini. Mereka harus memberikan berbagai tunjangan dan pajak yang sangat tinggi. Dalam Islam pelayanan publik atau tunjangan kebutuhan pokok hidup ditanggung oleh negara. Negara akan memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan secara gratis kepada rakyatnya. Baik kaya maupun miskin bebas menikmatinya. Pemilik industri hanya wajib memberikan upah saya dan hak keselamatan kerja.


Begitu pun dengan pajak. Pajak atau dharibah hanya akan dipungut oleh negara pada situasi tertentu saja. Kewajiban ini hanya dibebankan pada mereka yang sudah kaya dan memiliki kelebihan harta. Tidak dibebankan pada perusahaan tetapi pada individu yang kaya saja.


Demikianlah sistem Islam menjamin penghidupan yang layak bagi semunya. Pengaturan berbagai sistem kehidupan. Berlandaskan kepada perintah dan larangan dari Allah Swt. Sehingga keberkahan akan turun dari langit dan bumi. Maka sudah selayaknya kita campakkan sistem kapitalis ini.

Wallahualam bissawab.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.