Articles by "Opini"

Tampilkan postingan dengan label Opini. Tampilkan semua postingan


Saat ini rumah tak lagi menjadi tempat yang ramah bagi anggota keluarga. Keluarga tak lagi menjadi tempat ternyaman bagi anggota keluarga, khususnya anak-anak

 Betapa banyak kasus kriminal justru terjadi di lingkungan keluarga dan dilakukan oleh orang terdekat 


Oleh Bunda Hanif

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Kisah tragis menimpa keluarga di Dusun Borobugis, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada Selasa (12/12/2023), tiga anggota keluarga ditemukan tidak bernyawa di rumah mereka dan menyisakan satu anak. Dugaan sementara, para korban meninggal lantaran mengakhiri hidupnya sendiri. (Muslimahnews, 18/12/2023)


Kisah di atas bukanlah kali pertama. Publik masih terhenyak dengan kisah pembunuhan yang dilakukan Panca pada Ahad, 3/12/2023, seorang ayah yang tega membekap empat anaknya selama 15 menit hingga tewas. Ia melakukan hal tersebut setelah menganiaya istrinya, Devnisa Putri (27) sehari sebelumnya. Akibat perbuatan pelaku, Devnisa sampai dirawat di RSUD Pasar Minggu. (Kompas, 9/12/1/2023)


Kasus rumah tangga yang berujung tragedi makin marak akhir-akhir ini. Tentu saja menyisakan banyak tanya, ada apa dengan kondisi rumah tangga hari ini? Apakah kasus-kasus tersebut disebabkan oleh faktor individu semata? Atau ada faktor lain yang menjadi pemicunya?


Rumah Tak Lagi Ramah 


Keluarga adalah institusi terkecil dari suatu peradaban. Seharusnya keluarga merupakan tempat yang melahirkan kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian. Kebahagiaan ini, seharusnya bisa dirasakan oleh suami istri sampai anak keturunan mereka.


Masing-masing anggota keluarga harus saling memahami hak dan kewajibannya agar tercipta ketentraman di lingkungan keluarga. Suami melaksanakan peran dan kewajibannya dengan baik. Memenuhi hak istri dan anak-anaknya. Seorang istri pun demikian, berbakti kepada suaminya dan menjalankan perannya sebagai ibu dengan sebaik-baiknya. Anak-anak pun wajib memiliki adab dan berbakti kepada kedua orang tua. 


Di dalam keluarga, ayah sebagai pemimpin keluarga harus memastikan semua kebutuhan anggota keluarganya tercukupi. Selain itu, pemimpin keluarga juga memberikan dukungan emosional, mendidik, melindungi dan mencari nafkah. Sedangkan seorang istri, ia senantiasa menjadi penenang kala suami menemui kendala dalam menjalankan kewajibannya dan mampu memberikan solusi bagi permasalahan suaminya. 


Sayangnya, realitas ini sulit terwujud saat ini. Rumah tak lagi menjadi tempat yang ramah bagi anggota keluarga. Keluarga tak lagi menjadi tempat ternyaman bagi anggota keluarga, khususnya anak-anak. Betapa banyak kasus kriminal justru terjadi di lingkungan keluarga dan dilakukan oleh orang terdekat. 


Agar anggota keluarga dapat menjalankan perannya masing-masing, dibutuhkan ketakwaan masing-masing individu. Ketakwaan inilah yang mampu menyatukan pemahaman anggota keluarga dan mencetak generasi yang hanya takut pada Allah Taala.


Individu yang bertakwa akan senantiasa ikhlas dan rida tatkala cobaan mendera rumah tangga. Seorang suami, istri, maupun anak sama-sama menciptakan atmosfer keimanan di tengah keluarga. Mereka senantiasa mengintegrasikan keimanannya dalam menjalankan perannya di tengah keluarga. 


Individu bertakwa tidak lahir begitu saja melainkan ada proses edukasi dan dakwah yang terlaksana di tengah masyarakat. Keluarga pun memiliki peran yang penting dalam membentuk individu yang bertakwa. 


Namun di tengah sistem sekuler hari ini, sulit mewujudkan individu-individu yang bertakwa. Jikapun ada, di luar ada banyak badai yang bisa menerjang rumah tangga. Entah karena aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya. Karenanya, penting untuk menghadirkan Islam sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi semua permasalahan yang diakibatkan oleh sistem sekuler hari ini. 


Islam sebagai Satu-satunya Sistem yang Kondusif


Di dalam Islam, negara berupaya untuk mewujudklan iklim kondusif bagi rumah tangga melalui seperangkat mekanisme yang sesuai dengan aturan Islam. Keluarga tidak hanya sejahtera, tetapi harus terbebas dari perilaku negatif. Mekanisme yang diterapkan di antaranya :


Pertama, memberikan edukasi secara bertahap. Untuk menyiapkan individu bertakwa yang siap mengarusngi rumah tangga  harus dimulai sejak usia prabalig, balig, hingga siap memasuki jenjang pernikahan. 


Kedua, menciptakan mekanisme pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga yang kondusif. Salah satu problem rumah tangga yang mendominasi hari ini adalah problem ekonomi. Alhasil, negara wajib membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya agar para wali atau kepala rumah tangga dapat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Negara selalu berupaya menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya rumah tangga produktif dan berkualitas. 


Ketiga, mewujudkan masyarakat yang terikat dengan pemikiran, perasaan dan aturan yang sama agar tercipta kepedulian antar sesama. Terdapat aktivitas amar makruf nahi munkar dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. 


Dengan ketiga mekanisme tersebut, niscaya kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan kondusif. Rumah akan selalu ramah bagi setiap anggota keluarga khususnya anak-anak. Kita seharusnya memahami bahwa problem mendasar hari ini bersifat sistemis. Tidak perlu mencari siapa yang salah, karena sejatinya semua kerusakan rumah tangga terjadi karena sistem yang salah. Islamlah satu-satunya sistem dan solusi yang tepat untuk mengakhirinya. Tentunya dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

Wallahualam bissawab. []

Penerapan HAM dalam kehidupan menjadi sia-sia, HAM hanyalah kata pelindung yang dijadikan tameng untuk membebaskan diri dalam melakukan apapun semaunya. Makna HAM tidak pernah benar-benar diterapkan dalam negara

Kebebasan berpendapat telah direnggut paksa, kebebasan hidup pun tak ada yang menjamin haknya


Oleh Fajrina Laeli S.M

Aktivis Muslimah


Matacompas.com, OPINI -- 10 Desember 2023, tidak banyak yang tahu bahwa pada tanggal tersebut selalu diperingati sebagai Hari HAM Sedunia. Tentunya, di negeri kita juga merayakan hal yang sama. Peringatan hari HAM sedunia ke-75 dengan tema “Harmoni dalam Keberagaman” dilaksanakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.


Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra mengatakan, pelaksanaan puncak hari HAM tahun ini berlangsung dengan spesial. Pasalnya, untuk kali pertama Kemenkumham dan Komnas HAM berkolaborasi menggelar puncak acara. Acara digelar dengan melibatkan khalayak umum, mulai dari lomba mewarnai, lomba melukis, hingga kompetisi pembuatan komik HAM digital.


Selain itu, Kenkumham juga memberikan penghargaan kepada lima kabupaten/kota atas capaian terbaik dalam program Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM) dan penghargaan pada lima pelaku bisnis. Panitia juga menghadirkan Farel Prayoga sebagai bintang sehingga acara makin meriah.


Sayangnya, semarak pesta peringatan Hari HAM Sedunia seolah berbanding terbalik dengan realita yang ada. Kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan penegak hukum dinilai masih jauh dari kata sempurna. Buktinya, kasus kejahatan HAM di masa lalu tetap tak bersua, tak diusut apalagi diselesaikan oleh negara.


Peneliti di Ruang Arsip dan Sejarah (RUAS), Ita Fatia Nadia, dalam diskusi di Jakarta, Jumat (8/12) menekankan seharusnya setelah reformasi, negara mengusut dan mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat di masa lalu, yang menurutnya tidak pernah dilakukan. (VOAIndonesia, 10/12/2023).


Sebutlah seperti peristiwa G30S/PKI yang membuat lebih dari dua juta orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) diburu, ditangkap secara sewenang-wenang, ditahan tanpa proses hukum, disiksa, diperkosa, dihilangkan paksa, dikenai keharusan wajib lapor hingga dibunuh.


Pemerintah memilih menangani kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara nonyudisia dengan solusi yaitu seluruh korban dari pelanggaran HAM berat tersebut, dipastikan mendapatkan pemulihan dari negara atau kompensasi seperti pengobatan gratis, pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), beasiswa, dan dukungan dana wirausaha.


Solusi yang ditawarkan membuat dahi mengerut keheranan. Sebab sejatinya, jaminan seperti pengobatan gratis dan dukungan dana dari negara adalah hak rakyat tanpa perlu menjadi korban. Maka tak heran, daftar panjang pelanggaran HAM terus saja terjadi hingga sekarang, bukan hanya sekadar kenangan masa lalu.


Parahnya, pelanggaran HAM hari ini justru diprakasai oleh negara itu sendiri. Lihatlah apa yang terjadi di Pulau Rempang, aparat menggunakan kekuatan yang berlebihan dengan menembakkan meriam air dan gas air mata ke arah masyarakat yang menolak proyek Eco City di Rempang. Hal ini makin melemahkan keberadaan HAM di tengah negara.


Anehnya, padahal ide terkait HAM yang menjadi standar dalam menyelasaikan berbagai persoalan di dunia adalah ciri khas dalam sistem hari ini. Namun, pada saat yang bersamaan mereka juga yang melanggar atas ide yang mereka emban.


Setara Institute bersama International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kinerja paling buruk dalam melindungi dan memenuhi hak warga atas tanah dan kebebasan berpendapat. (cnnindonesia, 10/12/2023).


Penerapan HAM dalam kehidupan menjadi sia-sia, HAM hanyalah kata pelindung yang dijadikan tameng untuk membebaskan diri dalam melakukan apapun semaunya. Makna HAM tidak pernah benar-benar diterapkan dalam negara. Kebebasan berpendapat telah direnggut paksa, kebebasan hidup pun tak ada yang menjamin haknya.


HAM sebagai kebebasan hanyalah ide dasar yang menyimpang, alih-alih memberi kebebasan dalam menyuarakan pendapat. Kebebasan yang dianut hanyalah kebebasan yang bablas dalam hidup tanpa aturan, seperti bebas memiliki harta umum, bebas dalam bergaul, serta bentuk kebebasan lain yang tentunya membahayakan.


Tetap saja, kebebasan tersebut hanyalah dimiliki oleh manusia yang berkuasa, bukan rakyat kecil seperti kita. Adanya HAM membuat manusia lupa bahwa fitrah dirinya adalah lemah dan butuh aturan atas sikapnya. Aturan yang sifatnya tetap dan layak tentunya adalah aturan dari sang Pencipta manusia, yaitu Allah Swt..


Dalam Islam, tanpa perlu repot-repot dengan gagasan HAM, hak manusia untuk hidup dan berpendapat sudah pasti terjamin. Semua manusia bernilai sama, tanpa perlu melihat harta dan kuasa. Maka kebebasan yang didapatkan pun akan sejalan dengan koridor syarak, tidak akan kebablasan dan membahayakan.


Tanpa adanya HAM, manusia dalam naungan Islam akan menyadari dirinya sebagai hamba yang lemah. Ia menyadari betul semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan, maka ia akan menghormati manusia lain sebagaimana tuntunan syarak.


Diceritakan dahulu Dalam riwayat Amir As Sya'bi, Khalifah Ali ra. berjalan ke pasar dan melihat baju besinya dijual oleh seorang Nasrani. Khalifah Ali ra. lalu berkata bahwa baju itu adalah miliknya hingga kasus ini sampai ke pengadilan. Namun, saat itu Khalifah tidak dapat membuktikan bahwa baju besi tersebut miliknya, maka Khalifah tetaplah kalah dalam sidang. Karena keadilan yang dialami oleh orang Nasrani tersebut, akhirnya ia masuk Islam dan Khalifah Ali ra. memberikan baju besi tersebut.


Inilah bukti bahwa setiap manusia bernilai sama, baik Muslim maupun Nasrani. Islam memberi kebebasan bersuara kepada umat, dapat membela dirinya jika benar. Penerapan Islam secara kafah mampu memenuhi hak dasar manusia, termasuk di dalamnya akan terpenuhi maqasid syariah untuk menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta sehingga manusia mendapatkan ketenangan yang hakiki.


Sejarah memberi bukti ketentraman hidup dalam naungan sistem Islam, bagaimana Islam dapat berjaya selama 13 abad lamanya adalah suatu pencapaian besar. Maka sudah jelas bahwa sistem Islam adalah penawar bagi ide-ide yang beracun. Hanya Islam yang mampu menjamin kebebasan manusia secara hakiki. Wallahualam bissawab. []


Maka tak heran situs pornografi dan judi online, apalagi dengan kecanggihan teknologi tetap dibiarkan. Karena dianggap tidak memberikan dampak sosial secara nyata

Kejahatan ini tetap dibiarkan hanya dibatasi sana sini. Bahkan mendapat ijin operasi karena menguntungkan yakni adanya pajak yang disetorkan

 

Penulis Verawati S.Pd

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Laporan PPATK mengatakan bahwa ada 2,7 juta orang Indonesia terlibat judi online. Sebanyak 2,1 juta diantaranya adalah ibu rumah tangga dan pelajar. Mulai dari tingkat mahasiswa hingga anak SD (voaislam, 10/12/2023)


Berita ini menambah panjang deretan masalah yang dihadapi oleh masyarakat khususnya para pelajar. Tidak terbayang jika anak SD yang belum berpenghasilan sendiri sudah doyan judi online bahkan hingga kecanduan. Menurut Komisioner KPAI Sub kluster Anak Korban Cybercrime Kawiyan, mengatakan ada beberapa akibat di antaranya yaitu cenderung tidak mau berhenti, boros uang hingga melakukan apa pun untuk mendapatkan uang  serta mengalami masalah psikologi seperti cemas, gelisah hingga depresi. (cnnindonesia, 21/09/2023)


Menurut pengakuan salah seorang Youtuber, mereka sengaja men-streaming acara judi online. Di sana di sebutlah situs judi tersebut dan digambarkan bahwa pemain mendapatkan banyak keuntungan. Padahal itu kondisinya adalah sedang iklan jadi pasti akan digambarkan bahwa sang pemain mudah untuk menang dalam judi tersebut. Hal ini disampaikan oleh salah seorang pengiklan judi tersebut. Dia mendapatkan banyak bayaran atas iklan tersebut meski dia mengatakan bahwa tidak akan jadi kaya dengan judi tetap saja iklan tersebut menarik perhatian anak-anak.


Sejatinya bahwa judi itu sesuatu yang merusak individu dan juga masyarakat. Mereka yang sudah kecanduan judi akan menghabiskan uangnya untuk berjudi. Tidak hanya itu, keluarga pun bisa hancur akibat tidak jalannya nafkah dari seorang suami yang terlibat judi. Hal ini bisa berujung pada perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lain sebagainya. Apalagi pada anak di bawah usia.


Menurut Prof. Dr, Ing.  Fahmi Amhar seorang peneliti, kerusakan pada masyarakat ini diakibatkan oleh sistem kapitalisme. Sistem ini mendoktrin untuk bersifat liberalisme dan  pluralisme. Liberalisme yaitu sikap bebas untuk berbicara, berkeyakinan, berperilaku dan memiliki sesuatu selama tidak mengganggu orang lain. Sedangkan pluralisme adalah doktrin bahwa ruang publik tidak boleh dikuasai oleh satu kelompok saja.


Doktrin tersebut membiarkan kerusakan yang terjadi di masyarakat. Maka tak heran situs pornografi dan judi online, apalagi dengan kecanggihan teknologi tetap dibiarkan. Karena dianggap tidak memberikan dampak sosial secara nyata. Kejahatan ini tetap dibiarkan hanya dibatasi sana sini. Bahkan mendapat ijin operasi karena menguntungkan yakni adanya pajak yang disetorkan.


Tak hanya itu untuk kejahatan judi online ini mereka menggunakan para artis untuk mengiklankan. Sebut saja artis Wulan Guritno dan Amanda Manopo yang dipanggil polisi karena kasus iklan judi online. Namun, ibarat panggang jauh dari arang, hukum tak berlaku pada mereka. Kenapa? Biasanya tidak jauh dari uang. Kasus Sambo yang viral sekalipun bisa lolos bukan? 


Nah! Beginilah sistem kapitalisme. Siapa yang punya uang dia bisa berkuasa dan bisa bebas melakukan apa saja, termasuk hukuman. Hukum rimba pun tak terelakkan. Sehingga merusak masyarakat dan juga lingkungan.


Berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam jelas judi termasuk dosa dan pelakunya akan dikenai sanksi berat. Sebab Allah pun telah menyejajarkan judi dengan perbuatan keji seperti minum khamar dan berkurban untuk  berhala. Selain itu Allah menyebut semua perbuatan tersebut adalah perbuatan setan. Jadi bisa disebut orang yang bermain judi adalah  setan. Padahal sesungguhnya setan adalah musuh manusia.


Karena buruknya perbuatan tersebut Islam melarang keras adanya perjudian baik online maupun offline. Negara akan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku maupun penyelenggara judi. Hukumannya diserahkan pada ijtihad Kholifah. Bisa kurungan ataupun yang lainnya yang akan memberikan efek jera.


Secara preventif sistem Islam akan menjauhkan perjudian ini di tengah masyarakat. Pertama, individu dan keluarga akan dipupuk keimanan dan ketakwaannya. Sehingga mereka yakin bahwa Allah maha melihat perbuatan mereka meski tersembunyi dan balasan di akhirat sangat nyata. Sehingga meski mereka menyendiri di kamar atau tempat sunyi lainnya akan menjauhi kemaksiatan, dalam hal ini judi.


Kedua peran masyarakat. Dalam  masyarakat Islam akan terbentuk kebiasaan saling menasihati satu sama lain. Jika mereka melihat kemungkaran akan segera dinasihati atau dilaporkan pada pihak yang berwajib. Terkadang sanksi sosial lebih mengerikan sehingga masyarakat Islam akan jauh dari kemaksiatan.


Ketiga adalah negara. Negara akan memberlakukan pendidikan yang terbaik bagi seluruh warganya. Dengan murah bahkan gratis dan dengan pendidikan yang memberikan keimanan yang kuat serta kemampuan sains dan teknologi juga skil. Sehingga muncul ilmuan-ilmuan yang handal dalam bidangnya.


Demikianlah sistem Islam, mampu menjaga akal manusia dan mengarahkan hingga berjalan sesuai fitrahnya. Jauh dari kerusakan dan kesengsaraan dan membawa berkah untuk alam. Manusia mulia dengan akal yang dibimbing dengan wahyu Ilahi.


Wallahualam bissawab.


Pemerintah selalu berusaha merealisasikan program-programnya berupa PSN, meskipun masyarakat bersikeras mempertahankan wilayah atau ruang hidup mereka. Mereka berjuang mempertahankan lahan mereka karena tidak ada pengganti yang layak ketika pindah dari sana

Alhasil, terjadilah kekerasan dari pihak pemangku kebijakan terhadap rakyat kecil yang tidak berdaya


Lailatul Hidayah

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Adanya PSN (Proyek Strategis Nasional) tak lain memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah merupakan tujuannya. Dalam peraturan Mentri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan PSN, terdapat 208 proyek dan 10 program PSN ditahun 2020-2024. Sektor-sektor tersebut antara lain:  sektor jalan dan jembatan, pelabuhan, bandar udara, kereta, kawasan dan lain sebagainya, adapun program-programnya terdiri atas program ketenagalistrikan, pemerataan ekonomi, pariwisata, pembangunan smelter, food estate dan lain sebagainya. Meskipun seakan tujuan PSN mensejahterakan, tetapi berbeda dengan fakta yang ada dilapang, yang justru banyak menimbulkan konflik. 


Mengutip dari law-justice (18/10/2023) Sekretaris Jendral KPA, Dewi Kartika menyatakan bahwa telah terdapat 660 konflik agraria  di Indonesia sejak tahun 2020-2023, dari total kasus tersebut, 105 konflik terjadi akibat PSN. Ia juga menjelaskan bahwa banyak lahan yang tsebelumnya telah ditinggali oleh warga secara turun temurun, tetapi harus diambil demi terlaksananya proyek PSN, hal ini ini sulit dihentikan karena adanya undang-undang dibaliknya seperti Undang-undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Hal ini karena untuk menjalankan PSN, pemerintah memerlukan lahan yang luas dan banyak. Adapun yang selama ini menjadi target pelaksanaan PSN meliputi tempat tinggal masyarakat, dan tempat dimana masyarakat mencari penghidupannya seperti lahan pertanian, perkebunan, pantai, dan perairan. Saat terjadi proses pembebasan lahan, tidak semua unsur masyarakat setuju sehingga tidak jarang ada perlawanan dari mereka. 


Pemerintah selalu berusaha merealisasikan program-programnya berupa PSN, meskipun masyarakat bersikeras mempertahankan wilayah atau ruang hidup mereka. Mereka berjuang mempertahankan lahan mereka karena tidak ada pengganti yang layak ketika pindah dari sana. Alhasil, terjadilah kekerasan dari pihak pemangku kebijakan terhadap rakyat kecil yang tidak berdaya. Fakta yang terjadi di Pulau Rempang, terdapat upaya pemerintah untuk melakukan pengosongan dipulau tersebut untuk proyek Eco-City, karena warga menolak proyek tersebut, akhirnya Polisi menembakkan gas air mata ke berbagai arah hingga asapnya sampai ke sekolah yang mengakibatkan belasan anak dilarikan ke rumah sakit, selain itu juga terjadi penangkapan warga oleh aparat, akibat penolakan tersebut. misalnya pula yang terjadi di Air Bangis Sumatera Barat. Warga Desa Air Bangis menolak pembangunan kawasan industri kilang minyak kelapa sawit seluas 30 ribu hektare di Teluk Tapang. sebagian lahan merupakan area yang sudah digunakan untuk perkebunan dan dihuni 45 ribu warga sejak tahun 1970-an. Pihak pelaksana PSN itupun akan menggusur rumah penduduk dengan alasan lahan yang ditempati masyarakat setempat selama bertahun-tahun itu adalah milik negara. Alhasil pada 31 Juli 2023, warga setempat melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Barat. 


Konflik agraria yang diakibatkan modus PSN tersebut juga banyak terjadi di daerah lainnya, hal ini dapat disadari bahwa dengan adanya PSN, ternyata tak sesuai dengan tujuannya, namun justru merampas hak rakyat dan menyuburkan konflik dengan warga setempat. Untuk menuntaskan persoalan ini, maka perlu diketahui terlebih dahulu siapakah yang berada dibalik konflik ini dan menjadikannya tumbuh subur? bagaimana sistem Islam dapat menuntas problem ini hingga ke akarnya? 


Oligarki dalam sistem kapitalisme dibalik konflik perampasan lahan


Faktanya konflik-konflik yang terjadi dimasyarakat karena perampasan lahan milik warga terus berulang dengan modus PSN (Proyek Strategis Nasional) yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah, agar tidak terkesan pemerintah melakukan perampasan lahan tanpa sebab, namun ada tujuan besar didalamnya, adapun siapa yang berada dibaliknya, lagi-lagi pelakunya adalah negara bekerjasama dengan pemilik modal atau oligarki. Negaralah yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan demi memuluskan tujuan para pemilik modal untuk menguasai lahan-lahan warga setempat. Pemimpin negeri ini jauh dari tugas pemimpin sebenarnya yaitu sebagai pelayan umat. Jangankan untuk menjadi pelayan umat dan mengurus umat, negara dan penguasa justru menjadi kaki tangan para pemilik modal, bahkan banyak dari pengusaha berperan ganda sebagai penguasa, sehingga wajar jika terjadi konflik-konflik lahan, pemerintah justru tidak menunjukkan keberpihakannya pada rakyat, bahkan berlaku represif terhadap rakyat demi memenuhi kepentingan para pemilik modal. 


Ujung kasus dari konflik lahan, pengusaha akan tetap menang, sedangkan rakyat harus pasrah dengan keputusan yang diberikan penguasa, kesejahteraan hanyalah menjadi mimpi belaka, karena oligarki lebih berkuasa daripada rakyat biasa. Kepercayaan rakyatpun terhadap penguasa menjadi musnah, karena mata para penguasa telah disilaukan dengan dunia. Kebjakan-kebijakan seperti ini wajar terjadi, karena negeri ini menerapkan sistem kapitalisme neoliberal yang berasaskan sekulerisme, sehingga tidak mengenal halal dan haram serta tugas pemimpin sebenarnya sebagai pelayan umat. Sistem atau ideologi kapitalisme inilah habitat sebenarnya bagi para oligarki, karena sistem perekonomiannya memiliki konsep pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada investasi bukan pelayanan penguasa. Pertumbuhan ekonomi ini mengharuskam adanya konsep liberalisme kepemilikan, industrialisasi dalam skala besar, hutang luar negri dan investasi. 


Liberalisme kepemilikan menghalalkan individu dan sekelompok orang dapat menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam. Melakukan industrialisasi dalam skala besar hutang luar negri dan investasi. Hal tersebut membutuhkan legal formal berupa regulasi yang dapat memberi ruang investasi, sedangkan dalam kapitalisme, meniscayakan uang dapat memenangkan pesta demokrasi, yang akhirnya terjadi kesepakatan antara penguasa dengan pengusaha yang dimenangkannya tersebut. relasi antara keduanyalah yang akan terus menguntungkan para pemilik modal dan sangat merugikan kehidupan rakyat. 


Oligarki punah hanya dengan sistem Islam


Sistem kapitalisme yang diterapkan hari ini sangat berbeda dengan sistem Islam. Sistem pemerintahan Islam (Khilafah) menjadikan akidah Islam sebagai asas bernegara. Khalifah merupakan kepala negara akan membuat kebijakan berdasarkan hukum syara’. Tugas khalifah adalah mengurusi urusan rakyat. Maka, ketika merencanakan sebuah program strategis, tujuannya tidak lainnya adalah untuk memenuhi hajat hidup rakyatnya dapat terpenuhi secara keseluruhan.


Perihal pembangunan, misalnya, negara akan mempertimbangkan banyak hal, seperti subur ataukah tandus, berpenghuni ataukah tidak, wilayah hutan, ataupun yang memiliki kekayaan alam besar. Islam juga mengatur perihal kepemilikan, yakni terdiri atas lahan yang boleh dimiliki individu, milik rakyat (umum), dan milik negara, sehingga tidaka akan ada liberalisme kepemilikan seperti pada sistem kapitalisme.


Semuanya akan diatur sebagaimana aturan dalam syariat Islam. Ketika ada proyek strategis, khalifah wajib mengkaji proyek itu sampai detail, bahkan hingga dampak lingkungan dan sosial yang akan ditimbulkan. Negara pun tidak akan menyerahkan proyek tersebut kepada swasta untuk mengelolanya, melainkan membangun di bawah departemen perindustrian dengan pengawasan ketat. Adapun biayanya berasal dari baitulmal, seperti harta yang diperoleh dari pengelolaan SDA, jizyah, fai, kharaj, ganimah, dan sebagainya. Tidak akan ada lagi oligarki yang akan merampas hak rakyat, karena khalifah tidak akan berkompromi dengan oligarki dan mengorbankan rakyatnya. Dengan demikian, tidak akan ada pihak yang menzalimi ataupun terzalimi. Hanya dengan sistem Islam semua itu mampu terwujud dan kesejahteraan bukanlah mimpi belaka. Wallahualam.


Maka sudah seharusnya kita sebagai umat muslim berlepas diri dari demokrasi, dan kembali menegakkan hukum Allah secara kaffah di muka bumi ini

Sebab menetapkan hukum adalah hak prerogatif Allah


Penulis apt. Siti Nur Fadillah, S.Farm

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- “Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju”, sebatas slogan yang mustahil terealisasi dalam sistem yang korup ini. Pada HAKORDIA kemarin, melalui laman resminya KPK mengatakan ingin mengikutsertakan peran masyarakat untuk berpartisipasi, untuk meningkatkan kesadaran dalam memberantas korupsi yang ada, khususnya di Indonesia.


Namun, apakah partisipasi masyarakat benar efektif dalam memberantas korupsi, sedangkan dalam internal KPK sendiri juga korup. Lembaga yang seharusnya paling proaktif mencegah dan memberantas korupsi, justru ikut tersandung kasus korupsi. 


Tentu kita masih ingat dengan kasus korupsi yang menjerat Ketua KPK, Firli Bahuri, baru-baru ini. Polda Metro Jaya resmi menetapkan Firli Bahuri, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 22 November kemarin. Dan kasus ini bukan kali pertama Firli berjibaku dengan persoalan korupsi. Sebelumnya, Firli juga pernah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran etik dan kepolisian atas dugaan menerima gratifikasi (BBC, 23/11/2023). 


Tak hanya KPK, lembaga-lembaga lain nyatanya memiliki kasus korupsi yang memprihatinkan. Lembaga legislatif misalnya, baik DPR dan DPRD, KPK mencatat hingga Juli tahun ini sejumlah 344 anggota legislatif telah menjadi pelaku korupsi (Disway, 20/07/2023). Bahkan DPR disebut sebagai lembaga paling korup di Indonesia. Lalu dimana sinergi berantas korupsi yang dimakasud dalam slogan diatas?


Korupsi Merupakan Keniscayaan dalam Demokrasi


Akar masalah korupsi sesungguhnya ada pada sistem negara ini, yaitu demokrasi. Demokrasi adalah sistem menyimpang di mana kedaulatan yang seharusnya ada pada Allah beralih di tangan rakyat. Rakyat kemudian memilih satu pemimpin untuk membuat aturan, di mana aturan tersebut hanya berdasar pemikiran manusia yang lemah, jauh dari sempurna, dan rentan bias. Allah tidak lagi dianggap dalam penentuan hukum dan aturan, Allah tidak boleh ikut campur dalam urusan negara, Allah tidak lagi dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Allah hanya boleh dianggap ketika di dalam masjid atau salat, sedangkan di luar itu Allah tidak lagi melihat. Tolok ukur hidup manusia bukan lagi Al-Qur'an dan Hadis, maka tak ayal perkara haram pun diterobos. Fashluddin ‘anil hayat, memisahkan peran agama dalam kehidupan. 


Akibatnya, masalah-masalah sistematis pun bermunculan. Hilangnya integritas dan kejujuran, merebaknya keserakahan, ambisi kekuasaan, rekayasa aturan yang hanya menguntungkan satu pihak. Sebagai contoh, korupsi yang dilakukan anggota DPR. Seperti yang kita ketahui, agar dapat terpilih menjadi DPR para calon anggota membujuk rayu rakyat melalui kampanye yang sangat mahal. Dilansir dari CNBC (24/08/2023), biaya kampanye calon anggota DPR RI berkisar Rp1,15-4,6 miliar. Biaya kampanye yang besar inilah yang menjadi masalah. Untuk mencapai dana fantastis itu tak jarang para calon mengemis dana dari konglomerat atau pengusaha. Maka tidak heran ketika menjabat, mereka lebih sibuk mengembalikan modal lewat korupsi, membuat aturan yang berpihak pada konglomerat sebagai balas budi, dibanding mensejahterakan rakyat. 


Solusi Tuntas Korupsi dengan Islam Kaffah


Setelah kita memahami bahwa akar masalah korupsi adalah terampasnya kedaulatan Allah dalam menetapkan hukum. Maka sudah seharusnya kita sebagai umat muslim berlepas diri dari demokrasi, dan kembali menegakkan hukum Allah secara kaffah di muka bumi ini. Sebab menetapkan hukum adalah hak prerogatif Allah, seperti yang difirmankan Allah dalam Surat Yusuf ayat 40:


إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ


Menetapkan hukum itu hanyalah milik Allah”


Lalu bagaimana Islam kaffah dapat mengatasi masalah korupsi? Islam adalah agama yang diturunkan Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir, yang Maha Tahu segala problema hidup manusia sejak lahir hingga mati, baik secara preventif maupun kuratif. Dan islam tegak di atas tiga pilar hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sesama manusia. 


Pertama, dalam hubungan manusia dengan Allah. Seorang muslim yang memahami akidah islam pasti tahu bahwa setiap tindak tanduknya selalu diawasi oleh Allah. Ia sadar seluruh harta dan kekuasaan yang ada di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul hisab kelak. Maka ia akan senantiasa berjalan diatas koridor halal haram Islam. Idrak sillah billah, menghadirkan Allah dalam setiap helaan nafasnya, setiap denyut nadi, dan setiap alur pemikirannya. Oleh sebab itu, seorang muslim sejati tidak akan berani mendekati korupsi yang tidak hanya mendzalimi diri sendiri, tetapi juga orang lain. 


Kedua, dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Meliputi hukum pakaian, makanan, minuman, dan akhlak. Apakah pantas jika seorang muslim membelanjakan harta hasil korupsi untuk pakaian, makanan, dan minuman? Yang jelas-jelas haram asalnya. 


Ketiga, dalam hubungan manusia dengan sesamanya. Meliputi hukum muamalah bernegara seperti politik, ekonomi, peradilan, pendidikan, dan pergaulan. Dalam peradilan misalnya, Islam akan dengan tegas menindak para pelaku korupsi. Sebab peradilan dalam islam bukan hanya untuk membuat jera, tetapi juga sebagai penebus dosa. Peradilan dalam islam juga jelas berbeda dengan peradilan dalam demokrasi yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. 


Seluruh pilar ini hanya dapat terwujud dalam Khilafah ‘ala Minjahin Nubuwwah. Yaitu peradaban sesuai tuntunan nabi dengan asas penyatuan agama dengan seluruh aspek kehidupan, berstandar halal dan haram, dan hukum yang bersumber dari firman Allah Swt.. Maka dalam Khilafah, tidak akan lagi terlihat kasus korupsi karena manusia sudah terjaga dengan tiga pilar islam. Seluruh masyarakat termasuk penguasa akan benar-benar wara’, berhati-hati dalam segala perkara karena semua tahu tujuan hidup ini hanyalah untuk meraih ridha Allah Swt.. Wallahualam bissawab.


Dalam sistem kapitalisme, harga rumah memang sengaja digelembungkan agar menciptakan sebuah lapangan usaha bagi dunia perbankan dan pengusaha perumahan

Sehingga untuk mendapatkan sebuah hunian yang layak dengan ekonomi rendah hanya dua pilihan, antara mengontrak ataupun melalui KPR dengan sistem riba


Penulis Normah Rosman

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Harga hunian terus merangkak naik dari waktu ke waktu. Masyarakat yang memerlukan tempat tinggal harus merogoh kocek yang dalam karena budget yang dibutuhkan bisa menembus miliaran rupiah untuk perunit rumah. Menurut data dari Leads Property, untuk rumah komersial harga rata-rata perunit rumah di Jabodetabek sudah mencapai Rp2,5 miliar. Sedangkan wilayah dengan persebaran rumah subsidi di antaranya di pinggiran Depok, Tangerang serta Bogor, Namun harga di wilayah ini sudah tinggi, berkisar Rp0,9 miliar hingga Rp3,1 miliar (cnbcindonesia, 1/12/2023).


Kenaikan harga rumah di Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, kenaikan harga rumah ini diakui oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Dedy Syarif Usman. Ia mengatakan, kekhawatiran akan kenaikan harga rumah itu memunculkan istilah Milenial Generation Homeless. Istilah yang merujuk pada fenomena anak muda tak mampu membeli rumah gara-gara harganya selangit (cnbcindonesia, 4/9/2023). 


Harga Rumah makin Tak Terjangkau


Salah satu penyebab harga rumah mahal adalah dampak pembangunan perkotaan, sehingga mengurangi lahan ruang hidup. Harga tanah yang yang terus meroket dan lahan yang makin sempit di perkotaan membuat harga rumah menjadi gila-gilaan. Bahkan beberapa pinggiran kota kini berubah menjadi tengah kota sehingga harga tanah akan melonjak tajam. Terlebih lagi permintaan akan rumah sangat tinggi di perkotaan. Belum lagi pengembang yang terkadang menahan harga rumah agar bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.


Pembangunan di perkotaan terus digenjot demi memenuhi permintaan pasar akan kebutuhan tempat tinggal. Namun di sisi lain harga yang ditawarkan juga sangat fantantis, hingga mencapai miliaran rupiah. Kenyataan ini menghempas mimpi bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memiliki rumah sendiri. Hunian yang terjual kebanyakan hanya dibeli oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Sedangkan untuk ekonomi ke bawah yang membeli rumah biasanya mengajukan KPR dengan tenor hingga 25 tahun. Bayangkan, seseorang harus menghabiskan 25 tahun hanya untuk menyicil sebuah rumah. Bahkan Gen Z terancam tak mampu untuk membeli rumah jika melihat kenaikan harga rumah saat ini tak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan.


Subsidi Pemerintah


Pemerintah bahkan turun tangan dalam mengatasi kesulitan rakyat untuk memiliki rumah sendiri. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan subsidi sebesar Rp4 juta, kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk membeli rumah. Subsidi ini di berikan dalam bentuk biaya administrasi, dan berlaku selama 14 bulan. Bukan hanya itu, pemerintah juga menggratiskan PPN atas pembelian rumah berharga dibawah Rp2 miliar. Bantuan tersebut diberikan untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari guncangan ketidakpastian ekonomi global. Tentu ini menjadi angin segar bagi sebagian masyarakat. Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang ekonomi lemah?


Subsidi ini tentu saja sangat membantu, tapi hanya menyasar masyarakat yang kaya. Mengapa hanya untuk masyarakat yang kaya? Itu dikerenakan melihat harga rumah yang saat ini sangat fantastis, tentu tidak sebanding dengan subsidi yang diterima. Sehingga bisa dikatakan jika penghasilan UMR tak akan pernah mampu untuk membeli rumah di perkotaan, apalagi jika ia telah berkeluarga. Sejatinya masyarakat lebih berharap akan mendapatkan harga rumah yang terjangkau sehingga setiap lapisan masyarakat mampu untuk membeli dan menempati rumah sendiri tanpa harus disubsidi. Tapi kenyataannya bagai si pungguk merindukan bulan. 


Solusi yang Ditawarkan oleh Islam, agar Bisa Memiliki Rumah


Keinginan akan mendapatkan jaminan ekonomi merupakan salah satu fitrah manusia. Masalah tempat tinggal merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perekonomian yang mengikat seluruh masyarakat. Semua orang memerlukan rumah untuk berlindung, istirahat, dan melakukan aktifitas harian lainnya. Dalam sistem kapitalisme, harga rumah memang sengaja digelembungkan agar menciptakan sebuah lapangan usaha bagi dunia perbankan dan pengusaha perumahan. Sehingga untuk mendapatkan sebuah hunian yang layak dengan ekonomi rendah hanya dua pilihan, antara mengontrak ataupun melalui KPR dengan sistem riba.


Dalam negara Khilafah, setiap individu berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Tiada hak bagi seorang anak Adam dalam hal ini selain rumah tempat tinggal, baju yang menutupi auratnya, dan roti kering serta air.(HR. Tirmidzi)


Oleh karena itu, negara bertanggungjawab dalam memberikan jaminan jika setiap warga negara mempunyai rumah. Jika ada masyarakat yang tidak mampu mengusahakan tempat tinggal dan makanan untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, maka negaralah yang akan bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan tersebut, hingga ia mampu melakukannya sendiri.


Negara Khilafah mempunyai beberapa cara agar setiap warga negaranya mampu memiliki rumah yang layak huni. Dengan menyediakan rumah yang murah dan membangun perumahan secara besar-besaran, baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta yakni pengembang. Negara mempunyai beberapa pertimbangan yang matang dalam memenuhi tanggungjawabnya untuk mewujudkan setiap warganegaranya memiliki rumah. Adapun yang jadi bahan pertimbangan adalah keadaan, kebutuhan dan kemampuan tiap-tiap warganegara, sebelum menetapkan bantuan apa yang akan diberikan kepada mereka. Sistem perekonomian Islam telah menyiapkan berbagai mekanisme dalam mewujudkan keinginan warganegaranya akan memiliki rumah, yakni:


Pertama, hadiah dari negara, baik berupa tanah, tanah dan rumah, maupun tanah dan bantuan keuangan. Diberikan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Kedua, Pinjaman tanpa bunga dari negara, diberikan kepada masyarakat yang mampu dan mempunyai pekerjaan, maka negara menyediakan layanan pinjaman tanpa bunga ini untuk membeli rumah. Ketiga, embayaran secara bertahap, merupakan alternatif dari pinjaman tanpa bunga. Negara menyediakan tempat tinggal untuk masyarakat, dan dibayar secara bertahap sesuai kemampuan.


Ketiga mekanisme di atas bukan hanya berlaku untuk warganegara Muslim, tapi juga bagi non-Muslim. Khalifah juga akan mendorong sektor swasta untuk turut menjadi sumber pendanaan untuk membeli rumah. Adapun caranya, berupa : Pinjaman tanpa bunga dari masyarakat, pembayaran yang ditangguhkan serta wakaf.


Dengan semua solusi yang ditawarkan oleh Khilafah, maka tak ada lagi warganegara yang tak memiliki rumah yang layak huni, baik itu Muslim maupun non-Muslim. Wallahualam bissawab. []

Gagasan hari anti kekerasan terhadap perempuan bukanlah solusi yang hakiki, karena akar permasalahannya adalah efek domino dari penerapan sistem yang problematik, serta hukum yang tidak memberi efek jera

Ini tentu saja dihasilkan dalam sistem yang rusak, yaitu sekulerisme. Dapat dipastikan, kasus serupa akan tumbuh subur di tahun-tahun berikutnya


Penulis Eva Agustina

Mubalighoh


Matacompas.com, OPINI -- Sejarah lahirnya kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Kampanye ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. 


Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antar kekerasan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Keterlibatan Komnas Perempuan dalam rangka kampanye 16 hari Anti kekerasan terhadap perempuan (HAKTP) telah dimulai sejak tahun 2001. 


Dalam hal ini, para feminis dan pemerintah global dengan paradigma kesetaraan gender telah lama merespons fakta kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan dengan upaya yang diyakini dapat mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan, yakni kampanye global 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP). 


LSM perempuan maupun pemerintah di Indonesia telah menjadi bagian dari arus perjuangan feminisme dalam mengkampanyekan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Namun faktanya, paradigma feminisme ini tidak sama sekali berpengaruh, malah justru  kasus kekerasan terhadap perempuan kian masif dari tahun ke tahun.


Kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan merupakan kasus yang cukup kompleks karena faktornya bukan hanya di satu titik, tetapi memiliki banyak cabang, seperti krisis ekonomi sulitnya mencari pekerjaan, faktor percintaan, eksploitasi perempuan, maraknya pornografi, alkohol, konsumsi obat-obat terlarang, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang mengikis akal pikiran sehingga memicu tindak kekerasan. Lantas, mengapa ini bisa terjadi?


Tentu saja, hal ini tidak terlepas dari penerapan sistem yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Allah Swt. telah menciptakan manusia berikut satu paket dengan aturannya. Ketika Al-Qur'an tidak dijadikan sebagai sumber landasan hukum, maka kerusakan inilah yang terjadi. Manusia diberi bekal petunjuk namun mengambil petunjuk diluar yang menciptakannya, jadi wajar saja jika sekarang segala jenis kasus, terutama kekerasan dan pelecehan tidak pernah usai, bahkan setiap tahunnya semakin menjamur.


Gagasan feminisme lahir dari tuntutan perempuan Barat yang tidak mendapatkan keadilan atas hak-hak mereka. Namun sekarang, justru hal tersebut dituduhkan kepada syariat Islam yang telah memberikan ketidakadilan pada perempuan. Padahal, Islam adalah ideologi yang menolak segala bentuk kekerasan bukan hanya terhadap perempuan dan anak-anak saja, tetapi segala bentuk kekerasan terhadap manusia.


Contoh kasus di Palestina yang bisa kita saksikan bersama membuat ribuan pertanyaan muncul di benak, di mana aktivis feminis dan HAM ketika menyaksikan ribuan perempuan dan anak-anak tak berdosa dibunuh, kelaparan, kehilangan hak-hak dasar mereka? Di mana seruan mereka atas pelanggaran yang dilakukan entitas Zionis Yahudi? Kemana Deklarasi Beijing, dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) bersuara? Tetapi, satupun tidak terlihat atau terdengar seruan mereka. 


Penjagaan Perempuan di Masa Kejayaan Islam


Saat Islam memimpin dunia selama 13 abad, tidak pernah ditemukan perempuan yang dilecehkan atau mendapat perlakuan kekerasan dibiarkan begitu saja, apapun agama dan ras mereka. Dikisahkan pernah terjadi fenomena pelecehan di sebuah pasar.  Ketika seorang muslimah berbelanja di pasar tersebut, ada orang Yahudi melecehkannya dengan meminta agar perempuan tersebut membuka jilbabnya. Tentu saja wanita tersebut menolaknya. 


Kemudian orang Yahudi penjual perhiasan tersebut mengikat ujung pakaiannya tanpa ia ketahui. Sehingga, ketika ia berdiri tersingkaplah auratnya diiringi derai tawa orang-orang Yahudi di sekitarnya. Kemudian perempuan itu berteriak, sehingga datanglah salah seorang sahabat menolong dan langsung membunuh pelakunya, dan orang-orang Yahudi tersebut merasa ketakutan. 


Itu baru perkara menyingkap jilbab. Begitulah Islam memuliakan seorang perempuan. Bagaimana dengan sistem sekarang? Perempuan direnggut kehormatannya, tetapi pelakunya hanya mendapatkan hukuman penjara yang tidak memberi efek jera, sehingga kasus serupa terus berulang.


Sistem sekulerisme kapitalistik juga melahirkan cara pandang perempuan untuk keluar dari kodratnya. Tak sedikit perempuan yang sukarela merendahkan dan mengancam keselamatan mereka sendiri akibat ketidakpahaman atas tindak tanduk aktivitas yang bertentangan dengan hukum syariat. Misalnya, Islam dengan tegas mengatur batasan aurat perempuan, kriteria pakaian bagi muslimah, dan larangan tabarruj yang kesemua itu dapat membuka jalan pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan.


Pada saat yang bersamaan, Islam menghadirkan seperangkat aturan tegas bagi pelaku pelecehan, pemerkosaan, dan kekerasan dengan hukum yang tegas dan keras. Karena fungsi sanksi dalam Islam salah satunya adalah sebagai pencegah kemaksiatan tersebut terulang kembali di tengah masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.


Gagasan hari anti kekerasan terhadap perempuan bukanlah solusi yang hakiki, karena akar permasalahannya adalah efek domino dari penerapan sistem yang problematik, serta hukum yang tidak memberi efek jera. Ini tentu saja dihasilkan dalam sistem yang rusak, yaitu sekulerisme. Dapat dipastikan, kasus serupa akan tumbuh subur di tahun-tahun berikutnya.


Sudah saatnya kembali pada hukum yang memanusiakan manusia, khususnya kaum rentan, perempuan dan anak-anak. Berharap dengan gagasan dan ideologi Barat bukanlah solusi, karena terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada. Masyarakat harus sadar dan sudah saatnya mengambil sikap untuk menentukan arah perubahan yang lebih baik. Wallahualam bissawab. []

 


Pemikiran masyarakat yang kapitalis membuat mereka ingin mendapatkan sesuatu yang instan tanpa adanya kerja keras. Tidak memikirkan baik, buruk, halal, dan haram

Selain itu, dampak dari sistem kapitalis yaitu ketimpangan sosial dan buruknya ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat terjerat oleh judi online


Penulis Gyan Rindu

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Judi online menjerat semua kalangan. Tidak terkecuali dengan anak di bawah umur. Data terbaru menyebutkan marak terjadi judi online di kalangan pelajar. Laporan BBC Indonesia terbaru melaporkan bahwa PPATK menemukan 2,7 juta orang Indonesia terlibat judi online,  2,1 juta di antaranya adalah ibu rumah tangga dan pelajar dengan pendapatan di bawah Rp100.000. Pelajar yang disebut adalah pelajar mulai dari SD, SMP, SMA dan mahasiswa. (edukasi.okezone, 2023/11/28)


Judi online kini tidak hanya menjerat kalangan dewasa. Namun juga semua kalangan. Dampak dari judi online sangat meresahkan. Tidak hanya menimbulkan kecanduan bagi para pemainnya, tetapi juga membuat tindak kriminal meningkat. Akibat dari judi online, banyak yang terjerat pinjol (pinjaman online). Sehingga banyak yang melakukan bunuh diri. Bahkan mencuri, merampok untuk menutupi pinjaman online dan untuk bermain judi online kembali. 


Judi online semakin digemari karena iming-iming uang kemenangan didalamnya. Hal tersebut merupakan hanyalah semu belaka. Judi online merupakan sistem yang sengaja dibuat hanya untuk mengambil uang-uang para pemain. Memberikan umpan dan menarik uang lebih banyak dari para pemain dengan memberikan kemenangan satu kali dan kekalahan 10 kali. Memberikan rasa penasaran sehigga ingin terus mencoba yang akhirnya kehilangan semua uang yang dimiliki.


Banyak dari mereka berharap mBanyaknya pemain judi online merupakan bentuk kegagalan negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Kegagalan negara dalam memajukan ekonomi. endapatkan uang lebih dari  online. Banyak dari mereka mengharapkan uangjudi yang banyak dari pekerjaan yang susah dan tak menentu. Berharap memiliki banyak uang untuk kehidupan. Justru yang terjadi maah sebaliknya. Mereka semakin terpuruk akibat judi online.


Pemikiran masyarakat yang kapitalis membuat mereka ingin mendapatkan sesuatu yang instan tanpa adanya kerja keras. Tidak memikirkan baik, buruk, halal, dan haram. Selain itu, dampak dari sistem kapitalis yaitu ketimpangan sosial dan buruknya ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat terjerat oleh judi online. Banyaknya pajak yang ditanggung oleh rakyat, kebutuhan yang meningkat, pendidikan dan kesehatan yang mahal. Hal-hal tersebut menjadi beban-beban rakyat. Karena itu Islam menjadi satu-satunya solusi untuk seluruh umat.


Islam mengatur seluruh kehidupan. Termasuk dalam hal mencari rezeki. Jelas di dalam Islam melarang judi online dan termasuk haram. Allah Ta’ala berfirman:


إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَوَالْمَيْسِرُيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ


“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90).

Perjuadian hanya membawa kesengsaraan dan kemudharatan. Karena hal itu islam melarang keras tindak perjudian.


Namun demikian, Islam juga memberikan solusi bagi rakyat dengan memberikan bantuan bahan-bahan makanan untuk rakyat yang tidak mampu. Islam juga meniadakan pajak, memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan secara gratis. Sehingga rakyat tidak terbebani yang kemudian rakyat bisa terhindar dari perjudian akibat dari faktor ekonomi.


Islam membawa solusi untuk segala permasalahan kehidupan. Penting untuk memberikan pengetahuan islam kepada generasi muda. Agar mereka terbentuk karakter yang Islami dan terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk dari Sistem Kapitalis termasuk judi online.


إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ


“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu (lantaran meminum khamar dan berjudi itu)” (QS. Al Maidah: 91)



Program pencegahan dan penanganan stunting yang diluncurkan oleh pemerintah saat ini, hanya mampu mengatasi masalah pada saat itu saja


Ini di karenakan akar masalah bukanlah pada sulitnya mengakses makanan bergizi dan bernutrisi tapi sulitnya mendapatkan semua itu dikarenakan lemahnya ekonomi sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi pada ibu hamil dan anak balita


Penulis Normah Rosman

Pegiat Literasi


Matacompas.com, Opini -- Menurut data UNICEF dan WHO, angka prevelansi stunting di Indonesia menempati urutan tertinggi ke-27 dari 154 negara, dan berada di urutan ke-5 diantara negara-negara di Asia. Untuk itu, Rahmad Handoyo selaku anggota Komisi IX DPR RI, menyoroti  penanganan stunting di Indonesia yang belum optimal. Ia meminta agar pemerintah dapat melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam mendorong program stunting. Masyarakat perlu dilibatkan karena program stunting ini adalah pelayanan penyediaan makanan bergizi untuk anak di daerah-daerah yang di bawah standar. Rahmat juga menyinggung program makanan tambahan guna mencegah stunting di Kota Depok, Jawa Barat yang sempat menjadi sorotan karena temuan makanan yang di bawah standar (beritasatu, 01/12/2023).


Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, menyatakankan adanya potensi penyelewengan dana penanganan stunting di tingkat daerah. Bahkan Presiden Joko Widodo sebelumnya mencatat bahwa dana stunting di suatu daerah ada yang digunakan untuk keperluan rapat dan perjalanan dinas. Menurut Hasbullah, penyelewengan dana stunting terkait dengan perilaku korupsi di kalangan pejabat Indonesia, sehingga menyebabkan lambatnya penurunan prevalensi stunting. Bahkan ada daerah yang menyediakan menu yang tidak layak untuk anak dalam program penanganan stunting (beritasatu, 1/12/2023).


Lagi-lagi Stunting


Stunting adalah sebutan bagi gangguan pertumbuhan anak, karena kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Stunting adalah permasalahan serius yang harus diselesaikan karena berkaitan dengan masa depan bangsa. Anak-anak saat ini adalah generasi penerus bangsa. Ada beberapa faktor penyebab stunting, di antaranya adalah karena sang ibu tidak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi sehingga menyebabkan buah hati yang dikandungnya turut kekurangan gizi. Tak hanya itu, kurangnya asupan vitamin dan mineral yang dikonsumsi oleh ibu hamil dapat menyebabkan kondisi malnutrisi pada janin. Bukan hanya pada ibu hamil yang kekurangan gizi dan nutrisi sehingga menyebabkan sang buah hati mengalami stunting, tapi juga pada anak di usia balita yang kekurangan protein, mineral zinc, serta zat besi dapat menyebabkan terjadinya stunting pada anak.


Sudah banyak program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam mencegah dan menangani stunting pada anak, tetapi tak kunjung membuahkan hasil karena tak menyentuh akar masalah. Sehingga dana besar yang digelontorkan untuk mencegah stunting habis tanpa hasil yang maksimal. Bukan hanya penyelesaian masalah yang tidak tepat sasaran tapi juga banyaknya korupsi yang terjadi dalam program pencegahan dan penanganan stunting ini. Penyediaan makanan yang tidak layak terjadi di beberapa daerah sehingga membuat program ini semakin jauh dari kata berhasil. Belum lagi sebagian pejabat yang seharusnya bertanggungjawab pada program ini, menggunakan sebagian besar dana untuk rapat dan perjalanan dinas, dan sisanya barulah digunakan untuk pencegahan dan penanganan stunting.


Program pencegahan dan penanganan stunting yang diluncurkan oleh pemerintah saat ini, hanya mampu mengatasi masalah pada saat itu saja. Ini di karenakan akar masalah bukanlah pada sulitnya mengakses makanan bergizi dan bernutrisi tapi sulitnya mendapatkan semua itu dikarenakan lemahnya ekonomi sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi pada ibu hamil dan anak balita. Pemberian Makanan Tambahan (PMT), untuk pemulihan akan diberikan sekali sehari selama 90 hari, sedangkan untuk penyuluhan diberikan setiap kali ibu membawa anaknya ke posyandu. Tentu saja ini tidak akan berefek pada mereka yang berada pada ekonomi kelas bawah. Karena begitu PMT selesai, maka pola makan mereka akan kembali seperti sebelumnya, dan stunting akan kembali mengintai mereka. Kasus stunting tidak akan benar-benar selesai jika masyarakat terus dipimpin oleh sistem kapitalisme.


Mekanisme Ekonomi Islam Dalam Menyelesaikan Stunting


Tiap individu mempunyai kebutuhan yang sama, baik itu Muslim maupun Non-Muslim, pria maupun wanita. Karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar tiap individu, sehingga wajib bagi negara untuk menanggungnya. Bahkan terpenuhi semua kebutuhan dasar ini bisa menjadi tolok ukur pada kesejahteraan hidup rakyatnya pada suatu negara. Islam mempunyai mekanisme dan sistem dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar individu. Mekanisme dan sistem ini harus diimplementasikan dengan konsisten, baik oleh individu, masyarakat dan negara. Sehinnga terwujud kesejahteraan dan kemakmuran pada rakyat.


Dalam Negara Islam, Khalifah akan bertanggungjawab penuh menjamin kebutuhan dasar tiap individu. Hal ini bisa terwujud dengan adanya dukungan dan kerjasama dari masyarakatnya karena tiap individu itu adalah pemimpin. Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan iapun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga adalah pemimpin atas harta tuannya, dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya.” (HR. Bukhari)


Jaminan akan terpenuhinya kebutuhan dasar individu ditetapkan oleh Islam sebagai kebijakan ekonomi negara Khilafah. Adapun bentuk mekanisme ekonomi maupun non-ekonomi tersebut adalah: Pertama, Negara mewajibkan setiap laki-laki, baligh, berakal dan mampu untuk bekerja. Agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya, baik itu kebutuhan pangan, sandang maupun papan. Kedua, Negara wajib menyediakan lapangan kerja pada rakyatnya jika ia termasuk orang yang wajib dan mampu untuk bekerja. Baik dengan cara memberikan mereka lahan untuk bertani, memberikan modal usaha untuk membuka usaha, atau memberikan pelatihan dan pembinaan. Sehingga mereka mampu mengelolah hartanya dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketiga, Jika kedua faktor di atas tak berjalan maka Negara Khilafah akan menempuh cara non-ekonomi. Khususnya pada anak-anak terlantar, orang cacat, orang tua renta dan perempuan yang tak mempunyai keluarga. Bisa dengan cara mmendorong orang kaya terdekat untuk menolong mereka melalui sedekah, zakat maupun infak. Jika tidak ada, maka negara akan menjamin kehidupan mereka secara rutin tiap bulan, agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder mereka dengan baik. Keempat, Faktor non-ekonomi yang lainnya adalah memberikan sanksi dalam bentuk ta’zir bagi mereka laki-laki, baligh, berakal dan mampu bekerja tapi tidak mau bekerja atau bermalas-malasan. Demikian juga bagi mereka yang berkewajiban menanggung keluarganya tetapi tidak mau melaksanakan tanggungjawabnya itu. Orang kaya yang abai untuk membantu tetangganya. Termasuk, ketika negara lalai dalam mengurus rakyatnya, maka para pemangku amanah harus diingatkan. 


Dengan menerapkan mekanisme ekonomi Islam, maka zero stunting bukan lagi ilusi, tetapi bisa terwujud nyata. Wallahualam bisshawab. [MDEP]


Ngenes-nya lagi para simpatisan yang hanya bermodal fanatisme termakan bujuk rayu dan citra buatan paslon yang belum tentu sifat aslinya demikian

Hanya karena perbedaan paslon atau parpol saja, simpatisan saling benci dan berpecah belah


Penulis Siti Nur Fadillah

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Terhitung kurang lebih dua bulan lagi, pesta demokrasi akan diadakan. Para peserta pemilu, terutama paslon presiden dan wakil presiden, kini berlomba merebut perhatian massa melalui berbagai cara. Mulai dari pencitraan, propaganda, perang opini, black campaign, hingga suap menyuap. Maka tidak heran, pada masa kampanye ini mendadak ada yang dekat dengan ulama, berlagak religius, pura-pura baik dan dermawan. Belum lagi para tim sukses fanatik yang rela melakukan cara kotor apapun agar paslon yang mereka jagokan menang. 


Pada masa kampanye inilah potensi polarisasi dan pecah belah rakyat meningkat. Fanatisme, kecintaan berlebihan pada salah satu figur, serta ambisi kekuasan yang begitu besar menyebabkan konflik antar simpatisan tak dapat terhindarkan. Merasa figur yang didukung selalu benar dan lawan selalu salah, tanpa benar-benar mau berkaca pada fakta yang sebenarnya.


Baru-baru ini, kerusuhan yang melibatkan dua partai politik di Muntilan, Magelang (15/10/2023) menjadi bukti nyata politik Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bentrok diduga melibatkan Laskar PDIP Jogja yang baru saja menghadiri acara di Mungkid dengan Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Militan. Diawali dengan adu mulut, kemudian saling lempar batu antara kedua belah pihak. Kerusuhan ini menyebabkan satu korban luka dan 6 unit motor rusak (Tirto[dot]id, 15/10/2023). Dan kejadian ini bukanlah yang pertama kali, sebab pada tahun-tahun pemilu sebelumnya juga terjadi konflik yang hampir sama. Jika begini, masih pantaskah pemilu disebut pesta demokrasi?


Tidak Ada Persatuan Hakiki dalam Demokrasi


Sejatinya tidak ada persatuan hakiki dalam demokrasi. Sekalipun ada gerakan persatuan dalam sistem ini, pastilah hanya berdasarkan kepentingan belaka. Dalam ranah parpol misalnya, bukan hal baru lagi ketika masa kampanye banyak parpol melakukan koalisi, dengan dalih persatuan dalam demokrasi. Meskipun sebelumnya partai-partai tersebut merupakan rival politik, tidak ada masalah sejauh kepentingan parpol tersebut terjamin. Namun, setelah pemilu selesai entah kemana perginya persatuan tadi.


Hal yang sama juga berlaku di kalangan para simpatisan paslon. Tentu saja keuntungan terbesar ada pada pihak paslon. Hanya dengan iming-iming uang, keuntungan, atau sekadar fanatisme belaka, tenaga dan suara simpatisan dimanfaatkan habis-habisan. Setelah mendukung setengah mati dalam kampanye, usai pemilu tidak lagi diingat. Habis manis sepah dibuang. Paslon yang didukung tidak membutuhkan mereka lagi, kepentingan mereka cukup sampai pemilu.


Ngenes-nya lagi para simpatisan yang hanya bermodal fanatisme termakan bujuk rayu dan citra buatan paslon yang belum tentu sifat aslinya demikian. Hanya karena perbedaan paslon atau parpol saja, simpatisan saling benci dan berpecah belah. Padahal ketika mereka bentrok, apakah paslon yang mereka dukung peduli. Mereka yang babak belur, tetapi tetap paslon yang diuntungkan. Maka masihkah kita berharap persatuan melalui demokrasi?


Kepemimpinan Paripurna dengan Islam


Tidak seperti demokrasi yang bersatu hanya demi keuntungan. Persatuan hakiki hanya dapat dicapai dengan landasan akidah Islam dalam bingkai khilafah islamiyyah. Yaitu persatuan ummat dalam satu kepemimpinan global atas kesamaan tujuan untuk mencapai rida Allah Swt.. Landasan dasar inilah yang kemudian melahirkan berbagai pemikiran, perilaku, aturan hidup sesuai perintah dan larangan Allah. Mulai dari ranah individu, masyarakat, dan negara, semua elemen akan bersatu untuk mewujudkan kehidupan yang ideal berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.


Termasuk dalam hal memilih penguasa. Dalam Islam, kekuasaan hakikatnya adalah amanah. Amanah bisa menjadi beban pemangkunya di dunia sekaligus menjadi siksa bagi dirinya di akhirat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw., “Kepemimpinan itu awalnya bisa mendatangkan cacian, kedua bisa berubah menjadi penyesalan dan ketiga bisa mengundang azab dari Allah pada hari kiamat, kecuali orang yang memimpin dengan kasih saya dan adil (HR. Ath-Thabarani).


Kekuasan bukan berarti haram, bahkan dalam Islam kekuasaan amatlah penting. Kekuasaan sangat dibutuhkan demi kemaslahatan agama dan umat. Hanya saja sebagai seorang muslim, jangan sampai ambisi mengejar kekuasaan membutakan kita dari misi utama di dunia. Maka dari itu, pantaskah kekuasan didapatkan dari cara memanfaatkan orang lain, politik uang, atau dengan saling menyerang? Wallahualam bissawab. [MDEP]

Berulangnya kasus yang sama seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk segera ditangani. Lampu bahaya atas pedofilia harus dinyalakan oleh pemerintah agar rakyat menjadi waspada

Tindak tegas para pelaku pedofilia dan kekerasan anak hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai proteksi akan rakyat. Ketakutan akan segala macam bahaya yang mengintai rakyat haruslah sepenuhnya dihilangkan oleh negara


Oleh Fajrina Laeli, S.M.

Aktivis Muslimah


Matacompas.com, OPINI -- Kisah pilu dialami oleh bayi laki-laki berusia empat bulan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (23/11/2023). Bayi tersebut diculik, lalu dilecehkan oleh pria berinisial A (40), yang merupakan tetangga korban. Dikutip dari Kompas, 25/11/2023, pelaku yang berprofesi sebagai tukang pijat tersebut menculik korban dan mencabulinya di kebun pisang dekat rumah korban.


Pelaku melakukan perbuatan keji tersebut lantaran ia mengaku jatuh cinta kepada ibu bayi, tetapi cintanya tak bersambut. Sakit hati dan dendam motifnya. Setelah dilecehkan bayi empat bulan tersebut ditinggalkan begitu saja di kebun tersebut dan ditemukan pukul 04.00 WIB. Lalu, keluarga melaporkan hal ini kepada polisi sehingga dalam waktu kurang dari 24 jam pelaku tertangkap.


Dari hasil visum dinyatakan bahwa bayi mengalami kekerasan seksual, karena sang bayi mengalami luka di alat vital bagian belakang. Sungguh kejam. Fakta lainnya, menurut Kombes Pol Arif Budiman, sebelum pelaku menculik korban, A, sepanjang Rabu (22/11) malam melakukan pesta miras bersama teman-temannya. Kamis sekitar pukul 02.00 WIB, pelaku melintas rumah korban, kemudian mencongkel jendela kamar di mana bayi dan sang ibu tidur lalu menculiknya.


Peristiwa ini lantas membuat warganet geram, berbagai cacian dan kekesalan mereka lontarkan atas maraknya kasus pelecehan seksual terlebih lagi hal ini dialami oleh bayi yang baru berusia empat bulan. Bahkan kasus menjijikan dan kejam seperti ini tidak hanya sekali terdengar, sudah berulang kali terjadi di bagian daerah lainnya. Kejahatan seksual terus mengintai anak-anak hingga orang dewasa. Tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi pada laki-laki juga bisa mengalami.


Hal serupa juga terjadi di Kalimantan Utara, Pria berumur 53 tahun yang merupakan tetangga korban (balita berumur 5 tahun) tega mencabuli sebanyak 2 kali. Korban mengeluh sakit di area kelaminnya, setelah ditanya oleh orang tua akhirnya korban bercerita apa yang dialaminya. Korban diancam akan dibunuh jika ia buka mulut ataupun menceritakan kepada orang lain terutama orang tuanya. (kompas, 7/12/2023).


Dua peristiwa tersebut hanyalah secuil kasus pilu dari sekian banyak kasus miris dan nahas terkait tindak kekerasan seksual yang dialami anak. Nyatanya masih sangat banyak kejadian serupa yang terjadi, baik yang diberitakan dan viral maupun yang tak terdengar.


Bagaimana mengerikannya ancaman tersebut terjadi di sekitar anak-anak, ancaman datang bukan hanya dari orang asing, tetapi bahkan dari orang terdekat seperti kerabat keluarga ataupun tetangga. Yang lebih di luar nalar, bahkan keluarga pun sangat berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan seksual pada anak.


Berulang kasus yang sama seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk segera ditangani. Lampu bahaya atas pedofilia harus dinyalakan oleh pemerintah agar rakyat menjadi waspada akan anaknya. Tindak tegas para pelaku pedofilia dan kekerasan anak hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai proteksi akan rakyat. Ketakutan akan segala macam bahaya yang mengintai rakyat haruslah sepenuhnya dihilangkan oleh negara.


Tanggung jawab akan keamanan baik fisik maupun mental sudah sejatinya menjadi tanggungan negara tanpa ada alasan apa pun, tetapi sepertinya keamanan di negeri ini hanyalah utopia dan fiktif belaka. Nyatanya sampai sekarang pun marak kasus serupa kerap terjadi, tidak ada tanda-tanda pemerintah bertindak serius dalam menuntaskan kasus kriminalitas yang ada.


Jangankan menangani, menanggapi saja tidak. Pemerintah seolah tutup mata, malah sibuk dalam kompetisi pesta demokrasi dan pemilu. Masalah yang dirasa sepele dan tidak bernilai keuntungan tidak akan dipandang. Segunung problematika rakyat seolah dianggap kecil dan remeh. Fakta ini merupakan wujud asli kapitalisme, sistem mengerikan yang menggerogoti rasa aman rakyatnya.


Tentunya, hal ini dapat dipastikan berbeda dalam Islam. Paradigma Islam meyakini bahwasanya satu-satunya yang dapat menjamin rasa aman adalah negara. Maka dari itu, negara akan berusaha maksimal dalam perlindungan rakyatnya secara penuh.


Islam juga akan mendidik rakyat untuk menyadari dirinya sebagai hamba, menjadikan halal dan haram sebagai tolok ukur dalam berpikir dan bersikap. Dari sinilah maka akan muncul kepribadian islami yang akan menjadi benteng pertahanan rakyat untuk tidak melakukan hal yang keluar dari koridor syarak. Rasa takut hamba kepada Sang Pencipta pun akan menahan diri manusia untuk berbuat hina.


Islam juga memiliki pandangan yang jelas dan tegas akan yang benar dan yang batil. Memiliki sanksi tegas yang akan menjadi zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus) sehingga tindakan keji tidak akan terulang kembali.


Inilah yang melahirkan suasana aman sehingga anak-anak terhindar dari perbuatan yang tidak layak. Negara mengambil peran pasti sebagai perisai, tempat berlindung yang aman bagi anak-anak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab akan kepribadian rakyatnya yang tidak menyimpang.


Terbukti, suasana aman tersebut hanya bisa diciptakan oleh sistem yang sahih dan layak, yaitu sistem Islam. Sebab, sistem rusak dan merusak yang melahirkan solusi tambal sulam nyata tidak mampu memperbaiki semrawutnya dunia hari ini. Wallahualam bissawab. [MDEP]

Jika dilihat dari upaya pemerintah hingga saat ini begitu gencar melakukan edukasi untuk menekan angka stunting. Hal ini perlu diberi apresiasi oleh masyarakat

Namun nyatanya berbagi solusi yang ditawarkan tidak membuat kasus stunting di masyarakat berkurang


Penulis Hasriyana, S.Pd

Pemerhati Sosial Asal Konawe


Matacompas.com, OPINI -- Lagi dan lagi persoalan stunting belum bisa diselesaikan oleh negara. Bahkan belum lama ini calon wakil presiden dari partai sebelah membagi-bagikan susu kotak pada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah stunting terus meningkat. Namun benarkah hanya dengan bagi-bagi susu kotak bisa menurunkan angka stunting? Mengingat upaya pemerintah sejauh ini sudah banyak dilakukan, tetapi realitanya justru belum terjadi penurunan. 


Sebagaimana yang dikutip dari Beritasatu, Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, menyoroti penanganan stunting di Indonesia yang belum optimal. Ia pun meminta, agar pemerintah dapat melibatkan masyarakat untuk mendorong program stunting. Rahmad mengatakan, masyarakat perlu dilibatkan lantaran program stunting, seperti penyediaan makanan-makanan bergizi untuk anak di daerah-daerah kerap di bawah standar. Padahal, kata dia,  pemerintah telah menggelontorkan dana yang banyak untuk stunting.


Selanjutnya, Rahmad pun menyinggung program makanan tambahan untuk mencegah stunting di Kota Depok, Jawa Barat yang sempat menjadi sorotan karena temuan makanan di bawah standar (beritasatu, 01-12-2023).


Jika dilihat dari upaya pemerintah hingga saat ini begitu gencar melakukan edukasi untuk menekan angka stunting. Hal ini perlu diberi apresiasi oleh masyarakat. Namun nyatanya berbagi solusi yang ditawarkan tidak membuat kasus stunting di masyarakat berkurang. Sehingga benarkah zero stunting bisa terwujud? 


Bahkan yang tidak kalah berbahayanya tentang memberi solusi pada kasus stunting dengan mengambil bapak asuh. Bagaimana jika bapak asuh itu adalah seorang LGBT? Bisa dipastikan meski secara gizi bisa terpenuhi, tetapi tidak menutup kemungkinan bapak asuh akan mengajarkannya sesuai paradigma berpikinya. Ini jelas tidak memberi solusi yang tepat, justru membuat persoalan baru.


Pun, di tengah upaya berbagai kalangan untuk menolkan angka peningkatannya, justru ada saja yang ingin mengambil bagian dari dana tersebut. Seolah masyarakat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Ini berarti dana yang direalisasikan pada masyarakat sudah berkurang. Sepertinya kasus korupsi di negeri ini sudah hal yang biasa, meskipun sejatinya dana tersebut untuk kebutuhan mendesak masyarakat.


Seperti yang dikutip dari Beritasatu, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, mengungkapkan adanya indikasi penyelewengan dana penanganan stunting (kekurangan gizi pada anak) di tingkat daerah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sebelumnya mencatat bahwa dana stunting di suatu daerah ada yang digunakan untuk keperluan rapat dan perjalanan dinas.


Ia pun mengatakana bahwa Presiden Jokowi menyampaikan bahwa (pendanaan stunting) tidak digunakan dengan benar, menjadi salah satu tantangan di level pelaksanaan yang banyak kendala (beritasatu, 01/12/2023).


Hal ini sangat jauh berbeda dengan aturan Islam, karena persoalan stunting tidak bisa dilihat hanya sebatas kasus kesehatan, tapi juga lebih dari itu, ada persoalan ekonomi dan persoalan bagaimana negara memberikan fasilitas yang baik untuk masyarakatnya. Termasuk bagaimana kebutuhan primer mampu dinikmati oleh masyarakat secara mudah, bahkan gratis.


Dalam Islam pun kebutuhan pokok bagi masyarakat merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh negara, jikapun tidak gratis namun harganya bisa dijangkau oleh masyarakat khususnya menengah kebawah. Saat ini bagaimana mungkin rakyat bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik, kalau harga kebutuhannya saja sudah sulit dijangkau, sehingga jangan harap gizi yang baik bisa terpenuhi.


Begitu pula halnya masyarakat akan diedukasi dengan pemahaman Islam, karena dengan akidah Islam yang kokoh rakyat akan takut bermaksiat, takut mengambil yang bukan haknya. Akidah yang kuat akan menciptakan masyarakat yang baik dan sesuai aturan pencipta. 


Oleh karena itu, kita tidak bisa berharap banyak pada sistem saat ini yang notabene buatan manusia yang sifatnya lemah dan terbatas serta tak jarang menimbulkan pertentangan. Kita hanya bisa berharap pada sistem yang berasal dari pencipta, yaitu Allah Swt yang paripurna dan hal itu hanya akan terealisasi saat islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahualam bissawab. [Mdep]


Negara kapitalisme hanya mengandalkan pajak dan utang untuk operasional negara. Sehingga negara sulit untuk menanggung biaya pendidikan secara keseluruhan

Sedangkan kekayaan alam diserahkan pada swasta (pemilik moda). Padahal kekayaan alam Indonesia berlimpah ruah


Oleh Verawati S.Pd

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim mendapatkan teguran dari Presiden Jokowi saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta, Sabtu (25/11/2023). 


Presiden mengatakan bahwa terjadi gap yang sangat jauh dari sisi infrastruktur sekolah di kota dengan di desa terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Temuan ini didapatkan saat melakukan kunjungan kerja di berbagai wilayah (detik, 25/11/2023).


Mencermati berita di atas sejatinya teguran tersebut tidak hanya untuk Pak Menteri tapi sejatinya untuk para penguasa. Sebab urusan pendidikan ini sejatinya adalah tanggung jawab penguasa. Pendidikan harus menjadi fokus utama pembangunan. Sebab baik buruknya pendidikan akan mempengaruhi kualitas bangsa. Maka sudah sepatutnya negara memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata. Termasuk yang urgen dalam pendidikan adalah pembangunan  infrastruktur baik untuk di perkotaan maupun di pedesaan. 


Infrastruktur pendidikan itu sendiri meliputi sarana pembelajaran, laboratorium, lab pelatihan, pusat penelitian, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan, ruang praktik, perpustakaan dan fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan. Ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 122 tahun 2016 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. 


Penyediaan infrastruktur tersebut tentunya sangat dibutuhkan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dengan infrastruktur yang baik siswa dan guru akan lebih banyak mendapatkan berbagai informasi serta melakukan kegiatan yang menambah wawasan. Terlebih untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mereka dituntut untuk siap kerja setelah lulus sekolah. Sehingga dengan tidak adanya berbagai fasilitas tersebut siswa sangat minim mendapatkan berbagai informasi dan juga pengalaman belajar.


Untuk mewujudkan hal tersebut memang tidaklah mudah. Butuh pendanaan yang cukup besar dan sistem politik yang mendukung. Jika hal tersebut tidak ada, maka mustahil mewujudkan infrastruktur pendidikan yang berkualitas dan merata.


Saat ini jangankan sarana dan prasarana seperti di atas. Mewujudkan gedung sekolah dan kelas yang nyaman dan aman saja sangat sulit di wujudkan secara merata. Hasil survei BPS ruang kelas banyak mengalami kerusakan. Kerusakan tertinggi yaitu 60,60% dialami oleh kelompok sekolah tingkat dasar (detik, 25/11/2023).


Semua ini adalah buah dari penerapan sistem kapitalisme. Dalam kapitalisme pendidikan menjadi sektor komoditas yang bernilai ekonomis. Negara tidak bertanggungjawab secara penuh, melainkan hanya sebagian kecil saja. Sebagian besarnya sektor pendidikan diserahkan pada swasta dan pemilik modal. Sehingga tak heran berdiri sekolah-sekolah swasta yang bertaraf nasional hingga internasional. Tentu dengan biaya yang sangat tinggi, hanya orang berduit saja yang bisa masuk 


Jika dilihat dari APBN, Pendanaan untuk pendidikan jumlahnya sangat kecil, bahkan setiap tahunnya terus berkurang. Wajar bila infrastruktur pendidikan banyak yang tidak memadai bahkan tidak ada. Namun di sisi lain pemerintah jor-joran menggelontorkan dana untuk pembangunan infrastruktur yang nirfaedah. Seperti kereta cepat Jakarta Bandung, Bandara Kualanamu di Medan dan IKN yang menyedot habis anggaran. Minimnya perencanaan yang baik juga sangat menentukan kualitas. 


Hal lain yang menjadi sulitnya negara menanggung pendidikan secara optimal adalah biaya. Negara kapitalisme hanya mengandalkan pajak dan utang untuk operasional negara. Sehingga negara sulit untuk menanggung biaya pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan kekayaan alam diserahkan pada swasta (pemilik moda). Padahal kekayaan alam Indonesia berlimpah ruah. Sehingga yang menikmati kekayaan alam ini adalah pemilik modal saja 


Berbeda dengan sistem Islam. Negara bertanggungjawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk infrastrukturnya. Penyediaan ini berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan dana. Negara wajib mewujudkan gedung sekolah yang terbaik ketimbang menyediakan jalan alternatif yang lebih cepat. Boleh saja jalan alternatif itu dibuat ketika semua yang prioritas sudah terwujud dan adanya dana.


Kehebatan sistem Islam dalam mewujudkan infrastruktur pendidikan bisa dilihat dari sejarah. Pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah banyak sekali pusat-pusat belajar didirikan. Termasuk universitas yang dilengkapi dengan perpustakaan dan laboratorium. Seperti pada masa Khalifah pada masa Khalifah Al-Muntansir Billah (1226 M - 1242 M) telah dibangun Universitas Al-Mustansiriyah di Baghdad. 


Salin infrastruktur pendidikan juga dibangun infrastruktur publik lainnya seperti rumah sakit, jalan, saluran air, listrik termasuk internet. Semuanya bisa mengakses dengan mudah dan bahkan gratis oleh orang miskin maupun kaya. Baik di kota maupun di desa pembangunan akan dilakukan sesuai kebutuhan.


Semua kebutuhan infrastruktur ini dibiayai oleh negara dari Baitul Mal. Sebab negara Islam memiliki sumber pendanaan yang bersifat tetap dan pasti seperti dari Ghanimah, Fa'i, Kharoj dan Jizyah serta kekayaan yang bersumber dari harta milik umum dan milik negara. Dengan sumber-sumber ini negara akan mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan gratis baik di kota maupun di desa.


Dengan demikian mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan infrastruktur yang baik dan gratis mustahil bisa diwujudkan dalam sistem kapitalis. Sebaliknya sistem Islam akan mampu mewujudkannya. Penerapan sistem Islam akan membawa keberkahan.


Sebagaimana firman Allah Swt. "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat kami), maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan" (TQS. Al-Araf: 96)

Wallahualam bissawab.

 


Pemikiran-pemikiran asing inilah yang menjauhkan anak-anak bangsa dari Islam

Pemikiran-pemikiran dangkal inilah yang menjadikan bunuh diri sebagai solusi atas tekanan masalah yang dihadapinya


Penulis Sri Yana

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Pemerintah mencatat, setidaknya ada 20 kasus bunuh diri anak-anak sejak Januari 2023. Hal itu disampaikan oleh Nahar selaku Deputi bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (rri[dot]co[dot]id, 11/11/2023).


Nyata, kian hari kasus bunuh diri anak makin marak saja, bukan hanya terjadi pada orang dewasa. Yang lebih mengenaskan, bagaiamana mungkin anak-anak sudah berpikir untuk bunuh diri? Padahal umumnya anak-anak masih berpikir kanak-kanak, mudah marah, mudah ngambek, mudah menangis, tetapi mudah baik kembali. Yang baru saja berkelahi dengan temannya, beberapa menit kemudian bahkan sudah akur kembali.


Masa anak-anak sejatinya dipenuhi kegembiraan. Berbeda dengan orang dewasa yang rumit memikirkan masalah hidup, ekonomi, anak-anak, bekerja, dan lain-lainnya. Namun, mengapa generasi saat ini rentan terkena mental illness bahkan nekat bunuh diri?


Sebutlah, kasus bunuh diri anak yang terjadi di Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Seorang anak SD nekat mengakhiri hidupnya karena handphone yang dipakainya diambil ibunya. Sang ibu mengambil handphone-nya karena sudah terlalu lama bermain. (detik, 23/11/2023)


Miris, hanya karena handphone diambil ibunya, lalu ngambek dan mengunci pintu di kamar. Si anak di dalam kamar nekat gantung diri. Sungguh setipis tisu mental generasi saat ini. Padahal sangat umum terjadi jika seorang ibu mengambil hp anak karena terlalu lama bermain.


Di sisi lain, pemberitaan ini menjadikan orang tua waspada dan sebagai pelajaran agar dapat bersikap lebih makruf kepada anak. Lebih dekat kepada anak agar anak bisa bercerita masalah yang dihadapinya. Meskipun mereka anak-anak, tetapi mereka adalah manusia yang memiliki perasaan. Terkadang orang tua tanpa sadar menjadikan dirinya sebagai hakim atau polisi bagi anak-anaknya. Padahal anak-anak juga ingin dimengerti dan dipahami, bukan dihakimi atau disalahkan. 


Terkadang orang tua tanpa sadar menghakimi, menyalahkan, bahkan membanding-bandingkan anak-anak yang dapat berakibat fatal bagi mentalnya. Terlebih lagi jika dilakukan berulang-ulang sehingga menghasilkan mental illnes yang menjangkiti generasi saat ini. Tanpa disadari timbul luka batin yang sering dialami si anak. Meskipun kadang anak paham yang dilakukannya salah, tetapi perlakuan yang diterimanya berlebihan akan membekas sampai dewasa.


Sejatinya, penting bagi orang tua memberikan nasihat dengan baik agar anak paham, bukan menghakimi apalagi marah-marah. Di samping itu, perlunya orang tua untuk paham ilmu parenting agar dapat memahami tumbuh kembang anak dengan baik. Dengan begitu, anak-anak menjadi generasi khoiru ummah, bukan generasi setipis tisu yang mudah putus asa.


Generasi dambaan umat seperti generasi terdahulu yang terdapat dalam firman Allah Swt.,

"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik." (TQS. Ali Imran [3]: 110).


Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa anak-anak kita merupakan generasi terbaik (khoiru ummah). Namun, sekarang label khoiru ummah makin terkikis akibat dari generasi yang memiliki mental illness. Dari anak-anak sampai tingkat mahasiswa ada banyak kasus bunuh diri. Padahal mereka merupakan generasi penerus bangsa, apalagi mahasiswa adalah orang-orang yang memiliki intelektual tinggi.


Hal tersebut dapat terjadi karena akidahnya kurang menjasad dalam dirinya. Terlebih lagi sistem kapitalisme yang sudah mengakar di dalam pemikiran umat saat ini. Generasi muda pun sudah tercekoki dengan gaya hidup yang liberal. Sehingga menghasilkan generasi setipis tisu yang mudah dirobek-robek oleh pemikiran-pemikiran Barat yang melenakan sesaat.


Pemikiran-pemikiran asing inilah yang menjauhkan anak-anak bangsa dari Islam. Pemikiran-pemikiran dangkal inilah yang menjadikan bunuh diri sebagai solusi atas tekanan masalah yang dihadapinya. Solusi yang kelak juga akan dipertanggungjawabkan orang tua di hadapan pengadilan Allah Swt.. Sebab, sejatinya anak-anak yang belum balig merupakan tanggung jawab orang tuanya. 


Sejatinya, umat harus kembali kepada Islam. Kembali menerapkan aturan Islam. Aturan yang diturunkan Allah Swt. Sebuah aturan yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunah. Sebab, Islam adalah aturan yang hakiki yang mampu menjadikan generasi terbaik, yaitu generasi-generasi Islam yang menorehkan tinta emas peradaban, seperti Muhammad Al Fatih dan Shalahuddin Al Ayyubi. Wallahualam bissawab. [MDEP]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.