Articles by "Opini"

Tampilkan postingan dengan label Opini. Tampilkan semua postingan

 


Kehidupan pergaulan remaja yang bebas tanpa memperhatikan rambu-rambu aturan agama, ditambah dengan pengaruh tontonan dan permainan game yang penuh kekerasan, mengakibatkan perilaku remaja menjadi tidak terkendali

Mereka mudah sekali melakukan tindak kekerasan, seperti tindak kekerasan seksual, pembulian, sampai melakukan pembunuhan


Penulis Siti Supatmiati

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Sungguh memprihatinkan kondisi masyarakat saat ini. Banyak sekali terjadi kejahatan salah satunya pembunuhan. Di mana nyawa seorang manusia seperti sudah tidak memiliki nilai apapun. Hanya karena persoalan kecil, seseorang dapat melakukan kekerasan bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Semua itu dilakukan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya.


Seperti halnya yang terjadi baru-baru ini di Kalimantan Timur, di mana terjadi pembunuhan yang dilakukan terhadap satu keluarga. Sebagaimana yang diberitakan oleh, Republika, bahwa "Kepolisian Resor Penajam Paser Utara (PPU) Kalimatan timur, mengungkapkan kasus pembunuhan oleh seorang remaja berinisial J (16 tahun) terhadap satu keluarga berjumlah lima orang. Diduga motif pembunuhan yang terjadi di Desa Babulu Laut, kecamatan Babulu karena persoalan asmara dan dendam pelaku terhadap korban. Dimana pelaku dan korban saling bertetangga". Remaja berinisial J ini masih duduk dibangku SMK, dimana 20 hari lagi usianya 17 tahun. Adapun yang melatar belakangi pembunuhan ini adalah adanya masalah ayam, kemudian juga korban meminjam helm lebih dari tiga hari, dan hubungan asmara pelaku dengan anak pertama korban yang tidak direstui, karena sudah  memiliki calon pasangan. Setelah membunuh, pelaku juga memperkosa ibu beserta anak pertamanya, ungkap Kapolres PPU AKBP Supriyanto, saat dikonfirmasi. (Kamis, 8 Februari 2024).


Masih banyak kasus-kasus kekerasan lain yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Kementrian dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tahun 2023, ada 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar pelaku dan korbannya dari kalangan remaja.


Banyaknya remaja yang menjadi pelaku serta korban kejahatan, dikarenakan pergaulan remaja sekarang begitu bebas, mereka tidak mau terikat dengan aturan yang membatasi pergaulannya. Seperti campur baur dalam bergaul antara laki-laki  maupun perempuan. Mereka juga tidak memperhatikan pakaian yang dipakainya apakah sudah menutupi auratnya dengan baik atau tidak. Mereka berpakaian mengikuti gaya trend saat ini meskipun itu harus mengumbar auratnya. Sikap dan pemikiran remaja sekarang cenderung mengikuti gaya asing yang bersifat libralisme. Seperti meniru gaya remaja Korea, Amerika, dan sebagainya. Dengan Pengaruh sistem Kapitalisme liberalisme ini membuat sikap remaja sekarang semakin jauh dari aturan agama (sekuler). Mereka hidup bebas sebagaimana paham Demokrasi yang dianut oleh sistem ini dengan empat pilar kebebasan di antaranya kebebasan pergaulan.

 

Selain itu menurut Sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida mengatakan bahwa timbulnya sikap perilaku agresif hingga melakuan tindak kekerasan dikalangan remaja mengindikasi adanya patologi sosial. Patologi sosial merupakan perilaku yag bertentangan dengan norma kebaikan, norma agama, stabiliitas lokal. Perilaku ini timbul karena banyak anak remaja yang bermain game kekerasan atau film. Dan adanya rasa terasing atau tersisihkan di masyarakat, serta tingkat ketakwaan yang masih rendah pada para remaja. Hal ini terjadi pada remaja yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, terutama dalam hal pendidikan agama dalam upaya membangun ketakwaan yang tinggi pada setiap remaja.


Kehidupan pergaulan remaja yang bebas tanpa memperhatikan rambu-rambu aturan agama, ditambah dengan pengaruh tontonan dan permainan game yang penuh kekerasan, mengakibatkan perilaku remaja menjadi tidak terkendali, sehingga mudah sekali melakukan tindak kekerasan, seperti tindak kekerasan seksual, pembulian, sampai melakukan  pembunuhan. Bahkan sikap dan perbuatannya seringkali kurang beradab sekalipun pada orang tua. 


Dalam menghadapi pergaulan remaja yang penuh dengan kekerasan, Islam sebagai agama yang sempurna memberi solusi terbaik bagi permasalahan remaja ini.


Islam senantiasa menjaga kehidupan laki-laki maupun perempuan, baik usia muda maupun tua. Sebagaimana diatur dalam surat An-Nur ayat 30 untuk laki-laki dan ayat 31 untuk perempuan yang artinya "Katakanlah pada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sungguh Alloh Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." (An-Nur: 30).


Dan An-Nur ayat 31 yang artinya "Dan katakanlah pada perempuan yang beriman agar menjaga pandangan, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakan perhiasan (auratnya), kecuali yang biasa terlihat…". 


Begitulah Islam mengatur bagaimana pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Islam melarang adanya campur baur dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat terhindar dari perbuatan fahsya (seperti perzinahan, LGBT, dan sebagainya). 


Islam juga mengatur bagaimana berakhlak mulia sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, dan perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., baik sikap pada orang tua, maupun pada sesama manusia. Seperti dalam surat Al Isra ayat 23 yang artinya:

"Dan TuhanMu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang diantara keduanya  atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan " ah " dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik". Alloh Swt. memerintahkan untuk bersikap dan berkata dengan baik pada orang tua, sehingga tidak akan terjadi anak berbuat kasar pada orang tuanya apalagi sampai membunuh. Begitu juga perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti sikap jujur, amanah, fathonah (cerdas) dan tablig (menyampaikan).


Dalam Islam nyawa seorang muslim itu begitu terjaga, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang sebagian artinya: "Membunuh seorang manusia seakan-akan membunuh seluruh manusia. An-Nisa ayat 93 yang artinya "Allah akan memasukan pembunuh orang beriman dengan sengaja ke neraka Jahanam dan kekal didalamnya. Allah murka dan melaknat, dan menyediakan siksa yang besar padanya."


Sungguh Islam begitu menjaga kehidupan setiap  manusia, sehingga apabila setiap manusia memahami dan mengamalkan  setiap apa yang menjadi perintah Alloh Swt., pasti kehidupan setiap manusia lebih terjaga. Termasuk para remaja apabila dalam pergaulannya mengikuti semua aturan yang diperintahkan Allah Swt. dan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., tidak akan terjadi banyak kekerasan bahkan pembunuhan di masyarakat. 

Wallahualam bissawab. []


Upaya menjadi generasi khoiru ummah pun harus diselaraskan dengan keinginan generasi ini untuk belajar dan mengkaji tsaqofah Islam agar paham dengan penerapan-penerapannya

Sehingga ketika generasi ini paham dengan Islam akan dapat menjalankan syariat Allah dengan benar


Penulis Sri Yana S.Pd.I.

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Lagi-lagi kini berita pembunuhan banyak berseliweran di media sosial. Namun kali ini beritanya pembunuhan yang dilakukan remaja berumur 16 tahun. Sebagaimana yang dilansir news.republika.co.id, 8/2/2024  bahwa Kepolisian Resor Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, mengungkap kasus pembunuhan oleh seorang remaja berinisial J (16 tahun) terhadap satu keluarga berjumlah lima orang. Diduga motif pembunuhan yang terjadi di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu karena persoalan asmara dan dendam pelaku terhadap korban. Antara pelaku dengan korban saling bertetangga.


Astagfirullah, miris sekali mendengar beritanya, apalagi orang-orang terdekat disekitarnya. Karena memang tidak dimungkiri iman seseorang akan terus merosot apabila sering bermaksiat. Memang kejadiannya remaja tersebut sedang dalam keadaan mabuk. Pertanyaannya kenapa generasi saat ini bisa separah ini, yaitu menghabisi satu keluarga sekaligus? Ini menunjukkan keprihatinan yang sangat darurat terhadap generasi sekarang. Di mana generasi saat ini saat rentan sekali yang lebih dikenal dengan generasi strawberry. Generasi yang mudah gabut, mudah futur, mudah putus asa, lebih banyak bersama elektronik atau handphone. Sebagaimana media sosial menyebutnya generasi Z. Gen Z adalah generasi yang berada pada tahun 1995-2012, yaitu sekitar umur 29-12 tahun. 


Generasi Z inilah yang saat ini merupakan populasi terbanyak pertama dari generasi-generasi lainnya, dan yang kedua adalah generasi milenial. Oleh karenanya Gen Z ini yang akan banyak berperan dalam kehidupan masyarakat karena jumlahnya yang teramat banyak. Namun sangat disayangkan gen Z ini harus banyak dibimbing dan diarahkan agar menjadi generasi unggulan. Karena tanpa disadari generasi saat ini sudah dicengkram oleh sistem kapitalis sekuler. Sekuler telah merasuki jiwa-jiwa umat terutama Gen Z mulai dari rendahnya taraf berpikirnya, hingga kenekatan yang mereka lakukan. Rendahnya taraf berpikirnya sampai bisa gara-gara handphone saja rela bunuh diri. Begitu pula kenekatan terjadi dengan bisa menghabisi satu keluarga karena asmara dan dendam. 


Dari kejadian tersebut dapat dipastikan remaja bisa berbuat seperti itu karena kurangnya iman dan takwa kepada Allah Swt.. Keluarga, lingkungan, masyarakat, serta negara yang menjadi media pembelajarannya tidak menjadikannya individu yang baik akhlaknya bahkan menjadikannya individu yang rusak. Tidak dapat diterima nalar bahkan anak yang baru remaja bisa sekejam dan sebiadab itu.


Oleh karenanya mari campakkan sistem sekularisme. Sistem yang telah merusak generasi ini menjadi generasi lemah, malas, serta mudah marah. Karena sejatinya generasi adalah tonggak peradaban yang menjadikan generasi khoiru ummah. Sebagaimana firman Allah Swt.:

Kamu (umat Islam) merupakan umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. (QS. Ali Imran: 110)


Sungguh istimewanya generasi saat ini yang diberikan gelar khoiru ummah dengan diperintahkan berbuat yang makruf dan mencegah kemungkaran. Ketika hal-hal tersebut dijalankan insya Allah generasi sekarang akan menjadi generasi khoiru ummah. Namun upaya menjadi generasi khoiru ummah pun harus diselaraskan dengan keinginan generasi ini untuk belajar dan mengkaji tsaqofah Islam agar paham dengan penerapan-penerapannya. Sehingga ketika generasi ini paham dengan Islam akan dapat menjalankan syariat Allah dengan benar. Yuk, mari bergabung dalam jamaah dakwah Islam bersama Islam kafah agar generasi tak menjadi potret buram Gen Z yang hanya bisa hura-hura saja. Namun menjadi generasi emas seperti yang dicontohkan pada masa Islam berjaya, seperti Muhammad Al Fatih yang menaklukkan konstantinopel pada umur 21 tahun.

Wallahualam bissawab.

Islam mengharuskan negara menjalankan fungsinya sebagai pengurus rakyat termasuk dalam mengedukasi bahaya plastik

Negara juga akan mengembangkan riset terpadu untuk menemukan teknologi mutakhir, baik dalam menyediakan kemasan alternatif yang ramah lingkungan, maupun dalam menghasilkan terknologi pengolah sampah yang mumpuni


Penulis Melta Vatmala Sari

Mahasiswa Universitas Jambi


Matacompas.com, OPINI -- Persoalan sampah plastik telah menjadi isu global. Penggunaan produk sampah plastik secara tidak ramah lingkungan menyebabkan berbagai masalah lingkungan hidup yang serius. Sampah plastik tidak hanya menimbulkan masalah di perkotaan, tetapi juga sungai dan lautan. 


Tumpukan sampah adalah bukti kelalaian negara dan rendahnya kesadaran rakyatnya akan bahaya plastik. Rakyat dengan mudah menggunakan bahan/wadah plastik yang harganya lebih murah. Selain itu, fakta tersebut menunjukkan lemahnya inovasi di negeri ini.


Dalam daulah Islam sampah itu didaur ulang atau pemerintah menyediakan tempat dalam pembuangan sampah. Pemerintah juga memberikan ketegasan kepada ummat agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan agar sampah tidak bertumpukan di mana-mana seperti di kolong jembatan, tepi jalan, tidak membuang sampah di sungai dan di laut. Sistem Islam sangat memperhatikan hal-hal kecil karena Islam ingin ummat manusia merasa nyaman dalam beribadah juga menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari.


Gejala akibat adanya penumpukan sampah


Tumpukan sampah yang terlalu banyak bisa menimbulkan penyakit seperti sakit tenggorokan karena saluran pernapasan terganggu, dengan bau sampah yang tidak sedap, akibat tumpukan sampah terlalu banyak membuat lingkungan menjadi kumuh, jadi menimbulkan banyak binatang yang menjijikan contoh cacing, kalajengking dan lipan yang menggigit tubuh manusia.


Gejala tumpukan sampah di lautan yakni jika banyak sampah bertumpukan di lautan membuat bahaya bagi binatang di lautan sebab air laut tidak bersih sehingga binatang yang berada di lautan terganggu dalam pernapasan juga minumannya.


Hal ini karena kurangya ketegasan masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi tumpukan sampah juga dalam pengolahan sampah, hingga masyarakat banyak membuang sampah di sungai. Dengan membuang sampah di sungai mengakibatkan banjir dan tidak ada aliran air yang bersih.


Pada tahun 2023 indonesia menghasilkan 12,87 juta ton sampah plastik. Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), saat ini sampah plastik menjadi salah satu isu yang sangat serius dihadapi oleh indonesia. 


Sumber info melalui katadata, pemerintah provinsi Jawa Barat mencatat bahwa jumlah sampah plastik sebanyak 25 ribu ton sampah di Bandung raya yakni kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat masih banyak tumpukan sampah di TPS dan sejumlah lainnya akibat area utama TPA sarimukti masih terbakar. 


Dengan melihat kondisi tersebut menyebabkan penanganan sampah plastik menjadi fokus utama dalam setiap hari peduli sampah nasional (HPSN) di tahun 2024 yang diperingati setiap tanggal 21 Pebruari. Sampah plastik ada 12,87 juta ton per tahun berdasarkan perhitungan yang belum dipilah. Data dari SIPSN di tahun 2023. Karena dengan banyaknya sampah plastik di kota Bandung banyak korban jiwa seperti yang terjadi tahun lalu.


Hal ini mengajak masyarakat berpartisipasi untuk lebih peduli lagi dalam menangani sampah plastik, maka seluruh masyarakat harus kerja sama memperkuat stakeholders bagimana menangani masalah sampah plastik tapi dengan cara produktif.


Di sini sudah jelas bahwa sistem hari ini kurang tegas dalam menyikapi masalah kecil saperti sampah, dan pencurian. Tidak ada yang diharapkan lagi untuk bisa membangkitkan Indonesia dari kezaliman yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat selagi masih menganut sistem buatan manusia yang durjana. Mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan ummat.


Islam solusi tuntas


Hari ini sampah plastik menjadi perekonomian masyarakat karena dengan sampah plastik mereka menghasilkan uang, belinya sangat murah maka masyarakat juga pemerintah membiarkan sampah berserakan di mana-mana. Supaya para pemulung memilih mereka dan menjual kembali ke pabrik sampah. Mereka tidak mendaur ulang kembali sampah-sampah plastik tersebut, alhasil sampah tetap dibuang di laut, sungai, dan lain sebagainya.


Islam mengharuskan negara menjalankan fungsinya sebagai pengurus rakyat termasuk dalam mengedukasi bahaya plastik.  Negara juga akan mengembangkan riset terpadu untuk menemukan teknologi mutakhir, baik dalam menyediakan kemasan alternatif yang ramah lingkungan, maupun dalam menghasilkan terknologi pengolah sampah yang mumpuni. Negara akan memberikan bantuan khusus untuk Inovasi penyediaan alternatif plastik yang didanai oleh negara.


Islam memandang sampah plastik ini menjadi ancaman (madarat) besar terhadap kelestarian dan kesehatan lingkungan hidup harus dihilangkan. Ajaran islam sangat menganjurkan untuk menghilangkan hal-hal yang membahayakan. Maka dalam hukum Islam menyatakan bahwa hukum mencemarkan lingkungan baik udara, air, dan tanah serta keseimbangan ekosistem jika membahayakan adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat) dan kalau terdapat kerusakan maka wajib diganti oleh pelaku pencemaran.


Dalam Islam kebersihan itu sebagian dari iman jadi islam sangat menyukai kebersihan tidak suka dengan perkumuhan, kotoran, dan bau bauan. Allah sangat suka jika lingkungan menjadi bersih aman, dan tentram, lingkungan yang bersih hidup menjadi tenang, tenang dalam ibadah serta tenang dalam menghirup udara segar. 


Dikutip dari buku fiqih thaharah ditulis oleh ibnu Abdullah kebersihan lingkungan juga harus dijaga oleh manusia sebab islam melihat bahwa upaya dalam membersihkan lingkungan sebagai salah satu amal mulia. Sehingga allah akan berterima kasih juga memberikan ampunan kepada hamba yang menyingkirkan dahan pohon yeng berserakan. Seperti Rasulullah saw. bersabda:


Artinya: "Ada seorang lelaki yang membuang dahan pohon yang menghalangi jalan, lalu ia berkata, "Demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin," maka Allah pun memasukkannya ke surga," (HR. Muslim)


Oleh karena itu bisa dikatakan negara dengan sistem aturannya ini telah gagal untuk mengatasi dan mencegah segala bentuk kejahatan di masyarakat. Bahkan sebaliknya makin menyuburkan perilaku-perilaku kejahatan

Hal ini karena aturan yang ditegakkan negara ini bersifat sekuler, tidak didasarkan kepada landasan yang benar dan kokoh yaitu akidah Islam


Penulis Ummu Hasna

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Pemuda merupakan aset dan calon pemimpin. Idealnya, masa muda digunakan untuk menuntut ilmu dan melakukan hal-hal yang produktif serta bermanfaat untuk masa depannya. Namun di zaman yang serba rusak sekarang ini potensi para pemuda ikut tergerus dan terbajak oleh kondisi yang sistemik. Ironis, banyak remaja termasuk pelajar terjerumus ke dalam perbuatan negatif dan merugikan. Bahkan tak sedikit yang menjadi pelaku kriminalitas.


Seperti baru-baru ini masyarakat kembali digegerkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja laki-laki terhadap satu keluarga di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Pelaku berinisial JND, yang berusia 17 tahun dan berstatus pelajar SMK itu dengan sadis menghabisi nyawa 5 orang yang terdiri dari suami, istri, dan 3 orang anak dengan menggunakan parang. Saat ditanya motifnya, pelaku mengaku sakit hati karena hubungan asmaranya dengan salah satu korban yang merupakan anak tertua di dalam keluarga itu, tidak direstui oleh orangtua korban. Tak cukup itu, pelaku juga mengakui setelah para korban meninggal, ia sempat memperkosa anak perempuan yang juga kekasihnya itu serta ibunya. Selain itu, dia juga sempat minum-minuman keras sebelum melakukan pembunuhan. Sungguh biadab dan di luar akal sehat daftar kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. (Republika[dot]co[dot]id, 8/2/2024)


Peristiwa pembunuhan dengan pelaku remaja sudah sering terjadi. Motifnya beragam. Masalah percintaan, dendam, bahkan masalah sepele bisa memicu mereka untuk melakukan hal yang keji tersebut. Nyawa manusia seolah tidak ada nilainya saat ini.


Jika mencermati akar persoalan semua peristiwa tersebut, maka semuanya bermuara  kepada tiga hal. Pertama, aturan kehidupan yang tidak jelas dan serba bebas. Hal ini tercermin pada gaya hidup yang materialistik dan hedonis yang menjangkiti masyarakat saat ini. Halal haram tidak lagi menjadi standar kehidupan. Tayangan, konten-konten yang tidak layak dan merusak banyak berseliweran di media sosial yang sangat mempengaruhi perilaku masyarakat menjadi semakin bebas. Sistem pendidikan yang tidak jelas yang akhirnya hanya melahirkan para generasi yang tidak berkepribadian baik. Peredaraan miras, narkoba yang tidak terkendali semakin melengkapi rusaknya masyarakat. 


Kedua, lemahnya kontrol negara dan masyarakat. Negara sangat abai terhadap segala persoalan yang terjadi di masyarakat. Buktinya persoalan-persoalan terus datang silih berganti tanpa ada ujung solusinya bahkan semakin banyak. Masyarakat juga semakin individualistik dan kurang peduli pada persoalan yang terjadi di tengah-tengah mereka. 


Ketiga, lemahnya sistem sanksi sehingga membuat para pelaku kejahatan tidak jera bahkan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan yang lainnya.


Oleh karena itu bisa dikatakan negara dengan sistem aturannya ini telah gagal untuk mengatasi dan mencegah segala bentuk kejahatan di masyarakat. Bahkan sebaliknya makin menyuburkan perilaku-perilaku kejahatan. Hal ini karena aturan yang ditegakkan negara ini bersifat sekuler, tidak didasarkan kepada landasan yang benar dan kokoh yaitu akidah Islam. Dengan demikian, sistem ini sangat tidak layak untuk kita pertahankan karena hanya akan melahirkan berbagai persoalan dan penderitaan.


Bagaimana dengan Islam? Sangat berbanding terbalik. Islam sebagai sistem kehidupan memiliki landasan yang kokoh yaitu akidah Islam yang didasarkan pada keyakinan terhadap Al-Khaliq Allah Swt.. Berlandaskan pada keyakinan ini lahirlah aturan-aturan yang baik dan adil yang sesuai fitrah manusia. Dengannya, masyarakat tidak bisa hidup secara bebas karena harus memperhatikan halal dan haram. Seperti pengharaman khamar yang merupakan induk segala kejahatan, menjadi salah satu mekanisme Islam untuk mencegah berbagai bentuk kejahatan. Sistem pendidikan Islam juga terbukti mampu melahirkan generasi yang berkualitas dan berkepribadian baik.


Negara juga sangat berperan, tidak abai dan bertanggungjawab terhadap segala persoalan masyarakat. Anggota masyarakatnya pun memiliki kepedulian dan kontrol sosial yang sangat baik. Dengan demikian dapat bersama-sama mencegah segala kejahatan dan menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Sistem sanksi Islam yang tegas mampu membuat efek jera dan mencegah tindak kejahatan terulang. Bagaimana, apakah masih menolak Islam?

Wallahualam bissawab. []


Halal adalah life style bagi kaum Muslim. Baik itu pangan, pekerjaan maupun perbuatan. Sehingga sudah sepantasnya kaum Muslim sangat berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi dan tidak tergiur akan tawaran-tawaran makanan yang tidak jelas kehalalannya

Tentu saja dalam mewujudkan semua ini, maka bukan hanya individu dan produsen yang berperan dalam mewujudkannya tapi negara juga turut andil dan memiliki peran yang besar dalam menjamin mewujudkan pangan yang halal bagi kaum Muslim


Penulis Normah Rosman

Pemerhati Masalah Umat


Matacompas.com, OPINI -- "Wahai Saad, perbaikilah makananmu (makanlah makanan yang halal) niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari, dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya."
(HR. At-Thabrani)


Pemerintah mulai mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman, memiliki sertifikat halal mulai tanggal 18 Oktober 2024. Termasuk pedagang kaki lima (PKL) dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tirto menemui seorang pedagang es bubur sumsum di sekitar Palmerah, Jakarta Pusat, Pak Ipin (48) mengaku tidak masalah jika diwajibkan untuk mengurus sertifikat halal. Asal tidak memberatkan PKL dengan biaya tinggi dan bila perlu digratiskan.  Menurut Ipin lagi, pengurusan sertifikat halal akan merepotkan pelaku usaha karena memakan waktu yang lama. Ia juga menyayangkan jika pedagang keliling juga terkena imbas wajib sertifikasi (tirt[dot]id, 2/2/2024).


Dalam upaya meningkatkan keamanan dan kehalalan produk di sektor pangan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 yang menwajibkan pedaganng kaki lima (PKL) yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman serta yang memiliki jasa penyembelihan hewan agar memiliki sertifikasi halal sebelum 17 Oktober 2024. Adapun proses mengurus sertifikasi halal tidak hanya sekedar formalitas melainkan sebagai kewajiban yang mendukung kepercayaan konsumen (liputan6, 2/2/2024).


Kewajiban Sertifikasi Halal


Kewajiban sertifikasi halal kini mulai diberlakukan. Kewajiban ini bukan hanya menyasar pengusaha besar tapi pedagang kaki lima (PKL) juga terkena imbas dari kebijakan ini. Dengan batas waktu tanggal 17 Oktober 2024. Pengurusan sertifikat halal ini tentunya akan dipungut biaya. Meskipun negara telah menyiapkan 1 juta kuota pengurusan sertifikat halal gratis sejak Januari 2023. Namun jumlah itu terbilang sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berkisar 22 juta di seluruh Indonesia. Nilai ini tidak sampai 5% dari seluruh pedagang yang ada di Indonesia. 


Bukan hanya kuota gratis yang sangat minim, tapi sertifikasi ini juga perlu diperpanjang  secara berkala setiap 4 tahun sekali sejak diterbitkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikat halal tentu akan membuat pelaku usaha repot. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan sekitar 21 hari kerja. Sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikasi halal skema reguler bagi UMK sebesar Rp650.000. Biaya yang terkesan sedikit untuk empat tahun, tetapi sangat besar bagi mereka pelaku usaha kecil, khususnya pedagang kaki lima (PKL).


Seyogianya jaminan kewajiban sertifikasi halal ini menjadi salah satu bentuk layanan negara kepada rakyat. Karena peran negara adalah sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Apalagi kehalalan merupakan kewajiban agama. Namun sayang dalam sistem kapitalisme, semua hal yang berpotensi mendatangkan cuan, pasti akan dikomersilkan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan peran negara yang hanya sebatas regulator dan fasilitator. Rakyat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan haknya, karena negara sejatinya tidak berpihak pada rakyat kecil.


Pangan Halal Suatu Keniscayaan dalam Islam


Islam menjadikan negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat, termasuk juga dalam melindungi akidah/agama bagi rakyatnya. Islam memerintahkan kepada manusia untuk makan makanan yang halal dan thoyyib. Jangankan mengkonsumsi makanan yang haram, yang syubhad saja dilarang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 168, “Wahai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” Sehingga kehalalan produk berkaitan erat dengan kondisi manusia di dunia dan di akhirat, baik itu secara jasmani maupun rohani. Dengan dasar inilah negara akan memberikan layanan ini secara gratis dan tanpa merepotkan bagi pelaku usaha. 


Halal adalah life style bagi kaum Muslim. Baik itu pangan, pekerjaan maupun perbuatan. Sehingga sudah sepantasnya kaum Muslim sangat berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi dan tidak tergiur akan tawaran-tawaran makanan yang tidak jelas kehalalannya. Tentu saja dalam mewujudkan semua ini, maka bukan hanya individu dan produsen yang berperan dalam mewujudkannya tapi negara juga turut andil dan memiliki peran yang besar dalam menjamin mewujudkan pangan yang halal bagi kaum Muslim. Individu, pelaku usaha/produsen dan negara akan mewujudkannya dalam sistem yang baik, yaitu sistem yang sesuai dengan syariat Islam.


Sebagaimana negara pada peradaban Islam yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah saw. di mana beliau turun sendiri ke pasar untuk memastikan makanan yang ada di pasar, baik itu dijual maupun dikonsumsi bukan hanya sekedar halal saja tapi kualitasnya juga dipastikan oleh Rasulullah saw. Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. memberikan peringatan keras kepada para pedagang yang berpotensi merugikan konsumen karena menampilkan kurma yang kering di atas dan yang basah di bagian bawah. Dengan maksud menyembunyikan kualitas kurma yang rendah pada bagian bawah. Ini merupakan kecurangan dan tidak boleh terulang karena ancamannya adalah neraka. 


Sertifikasi halal disediakan oleh negara dengan prinsip lembaga administrasi negara. Dalam kitab Daulah Al-Khilafah (Fi Al-Hukmi wa Al-Idarati), prinsip yang dimaksud adalah mudah dan tidak berbelit-belit dalam birokrasi, cepat dalam pelaksanaan tugas dan didukung oleh SDM (sumber daya manusia) yang kapabel di bidangnya. Dengan demikian jaminan halal yang dibentuk dengan mekanisme sertifikasi, sudah selayaknya negara memberikan jaminan layanan tersebut secara gratis kepada rakyat. Sebagaimana yang dilakukan oleh negara Khilafah. Dengan sistem ini maka para pelaku usaha kecil tidak akan merasa terbebani oleh biaya maupun waktu dalam mengurus sertifikat kehalalan, begitu juga dengan konsumen, akan mendapatkan jaminan halal dari produsen dan negara. Wallahualam.

Perlu adanya pendidikan politik agar masyarakat tidak mudah diiming-imingi dengan sesuatu dan dimanfaatkan sesaat

Masyarakat harus tahu bagaimana memilih pemimpin yang amanah


Penulis Nur Indah Sari

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Politik sein ke kiri jalan ke kanan, bak Emak-emak pengendara motor di jalanan. Ini tepat menggambarkan bagaimana pemimpin negeri ini tengah memperlihatkan kepada kita bagaimana ia berpolitik. Hal ini terlihat dari adanya indikasi upaya politisasi Bansos yang dibagikan kepada masyarakat bertepatan dengan masa kampanye pemilihan capres (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden) dan digaungkannya narasi keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon capres dan cawapres. 


Bansos atau Bantuan Sosial sejatinya merupakan Kewajiban Negara. Bansos diambil dari dana APBN Negara yang sumbernya dari pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Jadi Bansos bukan dari Pak Jokowi seperti yang dikatakan oleh Pak Zulkifli. (BBCNewsindonesia, 30/1/2024) Bansos yang digelontorkan dinyatakan untuk mengantisipasi dampak El Nino.


Bansos diberikan untuk menguatkan daya beli masyarakat. Meski pandangan mengenai politisasi telah dibantah oleh pak Jokowi, tetap saja mencurigakan. Dana yang digunakan untuk bantuan ini mencapai 496T lebih banyak dibandingkan bantuan sebelumnya. Namun kecurigaan publik mengenai politisasi Bansos mengemuka.


Pemberian Bansos dan BLT yang beriringan dengan masa kampanye disinyalir sudah menyalahi UU Pemilu Pasal 281 ayat (1) menyatakan bahwa, presiden dilarang menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan dan harus mengajukan cuti. Pasal tersebut jelas menyatakan bahwa harusnya cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.


Namun tanggal 21 November 2023,  Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 53/2023 yang membuat Prabowo dan Gibran tidak perlu mundur dari jabatan masing-masing sebagai Menteri dan Walikota meski telah masuk bakal calon capres 2024. Jadi tidak heran fasilitas negara bisa digunakan untuk kepentingan kampanye. 


Bawaslu (Badan pengawas pemilu) selaku wasit dalam pemilihan capres 2024 harusnya bertindak tegas menurut Titi Anggraini dosen hukum pemilu Universitas Indonesia. Bawaslu hanya memberikan himbauan saja. Totok selaku perwakilan Bawaslu mengatakan sudah memberi himbauan dan mengatakan “Pak Presiden sebagai negarawan harusnya sudah tahu aturan yang ada mengenai pemilu.”


Menurut Titi problem utamanya yaitu mereka tidak mengambil cuti,  melakukan kegiatan besar dengan jumlah masa yang banyak yaitu kampanye dan menggunakan Sember daya milik negara. Bawaslu dapat melakukan diseminari masif kepada publik mengenai larangan politisasi Bansos atau bahwa bantuan tersebut adalah hak rakyat yang tidak ada hubungannya dengan  partai politik atau Paslon tertentu. Ia juga mengatakan praktik lancung itu akhirnya akan merugikan warga karena anggaran publik diselewengkan untuk menguntungkan pihak tertentu.


Tim kampanye dari pasangan yang lainnya juga mempertanyakan apa yang terjadi. Mereka berkomentar harusnya Bawaslu bertindak tegas sesuai aturan yang dibuat oleh Bawaslu sendiri. Bukan hanya memberi himbauan saja.


Inilah Keniscayaan dalam suasana demokrasi kapitalis yang menjunjung tinggi kebebasan berperilaku. Kekuasaan menjadi sesuatu yang dikejar dan harus didapatkan, sehingga melakukan berbagai macam cara agar mendapatkannya. Menjadikan berbagai macam hal yang melanggar aturan pun dilibasnya, apalagi meniadakan aturan agama dalam kehidupan.


Ekonomi yang makin sulit membuat masyarakat bersikap pragmatis, asal mendapat bantuan tidak mencermati lagi bagaimana pemimpin yang dipilih. Bansos dan BLT menjadi solusi, masalah kemiskinan tidak terselesaikan secara tuntas sampai ke akar. 


Dr. Abdullah Hehamahua mengatakan bahwa ini sudah mengindikasi korupsi politik karena menggunakan hak rakyat dan melanggar aturan. Pemerintah harusnya dalam mengatasi problem kemiskinan bukan melulu memberikan ikan kepada masyarakat tapi memberikan pancing untuk membuat masyarakat tidak ketergantungan dengan bantuan dan bisa berdikari. 


Hal ini berarti membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga masyarakat bisa mengatasi problem ekonomi. Beliau menganjurkan Paslon yang lain mengajukan gugatan dan mengundurkan diri sebelum pemilu dimulai dan berakhir. Jangan sampai pemilu berakhir dan keluar hasilnya baru mengajukan gugatan.


Dr Abdullah Hehamahua mengapresiasi keputusan yang tepat dari Mahfud MD yang mengundurkan diri dari jabatannya ketika melakukan kampanye, karena tahu ada pasal cuti terkait kampanye bagi Paslon dan tidak boleh memakai fasilitas negara, meski waktunya agak terlambat. Ia mengatakan seharusnya beberapa bulan sebelum kampanye dimulai harus nya mengajukan pengunduran diri dari jabatan yang diemban.


Perlu adanya pendidikan politik agar masyarakat tidak mudah diiming-imingi dengan sesuatu dan dimanfaatkan sesaat. Masyarakat harus tahu bagaimana memilih pemimpin yang amanah.


Politik sejatinya mengurusi urusan umat tidak melulu soal berebut kekuasaan. Urusan ini adalah amanah yang akan dipertanggung jawaban nanti di akhirat. Perlu pemimpin yang jujur amanah. Kepentingan rakyat mulai dari kebutuhan pokok seperti sandang pangan papan terpenuhi, pendidikan yang terjamin , kestabilan ekonomi terjaga, masalah sosial teratasi, penegakan hukum dilakukan dengan semestinya. Pemimpin negeri juga tidak menjadikan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.


Jika pemimpin negeri saja sudah mempermainkan aturan atau hukum, bagaimana nasib ke depan negeri ini.  Perlu adanya perubahan yang bersifat revolusioner yang sistematis agar masyarakat bisa keluar dari permasalahan yang ada pada saat ini.


Wallahu-a’lam bish-showab

Kuota satu juta sertifikat halal gratis tidak cukup untuk UMK yang ada. Sehingga sisanya yang masih banyak tersebut harus mengurus dengan biaya sendiri. Pastinya dengan biaya yang tidak murah

Padahal seharusnya kehalalan ini adalah tanggung jawab negara secara penuh


Penulis Verawati S.Pd.

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Dikisahkan ada seorang yang sudah tua dan berpakaian compang-camping melakukan perjalanan kemudian dia berdoa,  "Wahai Tuhanku, padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya?" (HR. Muslim)


Bagi seorang muslim jaminan halal merupakan sebuah pokok dalam hal makanan dan minuman. Karena bila tidak, efeknya sangat banyak sekali. Salah satunya sebagaimana hadis di atas yaitu tidak diterimanya doa. Padahal doa adalah bagian ibadah yang pokok dan cara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Swt..


Secara jumlah dan jenisnya, ketersediaan makanan yang halal jauh lebih banyak dari yang haram. Makanan yang haram bisa dihitung dengan hitungan jari. Namun, saat ini makanan yang haram contoh babi, dijadikan bahan campuran dalam memproduksi berbagai jenis makanan. Dengan alasan lebih enak, lebih untung, dan lebih lainnya. Sehingga kehalalan produk hari ini sangatlah sulit.


Dalam regulasi nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) ada tiga golongan yang harus segera memiliki sertifikat halal yaitu produk makanan dan minuman. Kedua bahan baku, bahan tambahan pangan dan penolong untuk makanan dan minuman. Ketiga, daging sembelihan dan daging dan jasa penyembelihan. Jika sampai tanggal 17 Oktober 2024 belum memiliki sertifikat maka akan diberikan sanksi yang diberikan diantaranya yaitu berupa sanksi administratif hingga penarikan barang (tirto[]id, 02/02/2024).


Untuk menyukseskan program tersebut pemerintah membuka program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) sebanyak 1 juta kuota. Sertifikasi ini akan diberikan pada pelaku usaha (self declare) UMK seluruh Indonesia. Hanya saja Jumlah tersebut masih sangat kurang dari jumlah UMK yang ada.


Di laman (Ukmindonesia, 8/06/2023), Pada tahun 2021 lalu, pemerintah meluncurkan platform Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS RBA) yang bisa diakses melalui www[]oss[]go[]id. Website ini digunakan sebagai media pendaftaran perizinan usaha di Indonesia bagi pelaku usaha. Hingga 2022, jumlah UMKM yang sudah mendaftarkan bisnisnya di platform OSS sudah mencapai 8,71 Juta unit.


Dari data di atas menunjukkan bahwa kuota satu juta sertifikat gratis tidak cukup untuk UMK yang ada. Sehingga sisanya yang masih banyak tersebut harus mengurus dengan biaya sendiri. Pastinya dengan biaya yang tidak murah. Padahal seharusnya kehalalan ini adalah tanggung jawab negara secara penuh. Rakyat tidak dibebankan untuk menanggung biaya pengurusan. Inilah gambaran penguasa dalam sistem demokrasi-kapitalisme, hanya berorientasi keuntungan semata. 


Berbeda dengan sistem Islam. Sistem Islam bertanggung jawab penuh atas kehalalan makanan dan minuman yang beredar. Tidak hanya itu, bentuk kecurangan yang merugikan dan membahayakan akan diberantas oleh negara. Negara pun memiliki mekanisme yang bisa dilakukan di antaranya yaitu:

Pertama, menyadarkan masyarakat dengan penuh kesadaran akan pentingnya kehalalan dalam makanan. Sebab, efeknya luar biasa, tidak hanya tidak diampuninya doa. Tetapi juga, tidak diterimanya amal perbuatan selama 40 hari, tergolong orang yang akan masuk neraka dan lain sebagainya. Kerugian di dunia pun akan dirasakan dengan munculnya perilaku buruk pada pemakan barang yang haram. Sehingga bisa merusak diri dan juga lingkungan.


Kedua, negara akan secara jelas melarang memproduksi dan menjualbelikan barang-barang yang haram. Seperti khamar. Adapun hewan babi boleh diternak untuk wilayah tertentu yang mayoritas penduduknya non muslim. Artinya barang-barang peredarannya diawasi.


Ketiga, negara akan memberikan kemudahan dalam proses mengurus sertifikasi halal. Mudah  cepat dan profesional dan tentunya gratis bagi seluruh pengusaha baik usaha kecil maupun yang besar adalah bentuk pelayanan untuk urusan umat. Sebab penguasa dalam Islam adalah penanggung jawab negara secara penuh urusan umat.


Demikian sistem Islam mengatur urusan kehalalan makanan dan minuman. Negara menjadi garda terdepan melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang haram. Semua dilandasi oleh keimanan kepada Allah Swt. dan Rasulnya. Tanpa mengambil keuntungan materi sedikit pun.

Wallahualam bissawab.


Para ibu jadi jarang di rumah, berkurang kelembutannya, berkurang perhatiannya, tidak lain karena jiwanya telah terkuras, tenaga dan fikirannya

Di rumah lelah dengan seabrek pekerjaan, di luar pun demikian. Ia menjadi pribadi yang bingung, harus berpegang ke mana, sementara di mana-mana ia dituntut untuk sempurna, menunaikan amanahnya yang dobel


Oleh Sumiati

Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif


Matacompas.com, OPINI -- Kini, tugas perempuan dalam kancah kehidupan makin berat. Dulu, fitrahnya wanita itu senang mengatur rumah tangga di rumah. Namun, kini berbalik, kondisinya memaksa para wanita harus keluar rumah. 


Di akhir Rajab menjelang Sa'ban ini, di mana umat Islam sedang melewati masa berlomba dalam kebaikan dan ketaatan. Untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala, hilir mudik manusia sungguh beragam. Ada yang fokus pada dunia, ada juga yang fokus pada akhirat, tetapi yang fokus pada keduanya pun banyak. Pada dasarnya semua berlomba-lomba sesuai dengan prioritas yang mereka inginkan. 


Kondisi kehidupan hari ini, di mana sistem kehidupan tak menerapkan hukum Islam. Bagaimana pergaulan dalam Islam tidak tampak. Yang ada adalah kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan. Tak ketinggalan dalam hal ekonomi yang dikuasai oleh para oligarki. Rakyat pada umumnya dalam kondisi terhimpit ekonominya. Berbagai pekerjaan, semuanya dalam kondisi melemah. Hingga hari ini, belum ditemukan solusi terbaik untuk mengatasi kesulitan ekonomi. 


Para buruh banyak yang di rumahkan, pemilik kontrakan menjerit, karena penghuninya meninggalkan, akibat mereka dihentikan bekerja. Hal ini berimbas pada para pedagang, langganan mereka pun menghilang. Pasar tumpah yang biasanya ramai oleh orang belanja, tetiba sepi karena daya beli masyarakat semakin berkurang. Keluh kesah menghiasi setiap kepala manusia dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Semuanya menjadikan ketidakwarasan menggerogoti jiwa manusia. 


Tingginya tingkat pengangguran bagi laki-laki, berkurangnya penghasilan dari para suami, mendorong para istri untuk mencari solusi bagi membaiknya ekonomi. Namun, ketika wanita melawan fitrahnya, tentu tak semulus yang diharapkan. Dan tentunya akan ada masa kosong dari keluarga itu sosok ibu yang anak-anaknya dambakan. Selalu ada, ramah, full senyum dan sayang. Tetapi, tuntutan hidup telah merubah karakternya. Para wanita, mengejar apa yang mungkin bisa meningkatkan tarap ekonomi keluarga mereka. 


Para ibu jadi jarang di rumah, berkurang kelembutannya, berkurang perhatiannya, tidak lain karena jiwanya telah terkuras, tenaga dan fikirannya. Di rumah lelah dengan seabrek pekerjaan, di luar pun demikian. Ia menjadi pribadi yang bingung, harus berpegang ke mana, sementara di mana-mana ia dituntut untuk sempurna, menunaikan amanahnya yang dobel. Tak jarang ia menjadi pendiam, sering menyendiri dan menangis sendiri. Terkadang di bibirnya tertawa, padahal hatinya menjerit meronta. Menangis pun ia berkelid, ini bukan menangis, hanya kelilipan istilahnya. 


Tak jarang ia pun dikuras penghasilannya oleh pasangan mereka. Diandalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika istri berpenghasilan, harusnya menjadi pecut bagi suami agar lebih giat mencari nafkah, bukan malah leha-leha dan mengandalkan keringat istri, naudzubillah min dzaalik. Namun, faktanya demikian, buka menyeka air matanya yang deras mengalir, tetapi malah menambah deras air mata yang tumpah dengan segala keegoisan lelaki. Sungguh malang nasibmu wahai wanita, dalam sistem kapitalis ini. 


Bukan hanya itu, ia pun sering disalahkan dengan alasan tidak sempurna pelayanannya, sementara tidak ada yang bertanya padanya, apakah lelah, apakah ingin istirahat, apakah uang belanjanya habis, apakah sudah tidak punya pakaian yang layak, apakah bisa membeli skincare sederhana untuk menyenangkan suami? Nyaris tidak mendapatkan perhatian, bahkan dari pasangannya sendiri, yang ia bantu ekonominya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.


Padahal Islam begitu memuliakan wanita, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa ayat 19;


يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا


Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.


Apa yang tercantum di dalam ayat di atas, tentu tidak akan terealisasi, tanpa penerapan hukum yang jelas dan tegas. Hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal itu, akan terwujud jika diterapkan oleh negara. Mengelola sumber daya alam dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Membuat lapangan pekerjaan yang tepat untuk para lelaki dewasa, hingga layak menjadi seorang kepala keluarga nantinya. Yang mampu menafkahi keluarganya. Dibina agamanya dan berikan fasilitas oleh negara, untuk bekerja yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. 

Wallahualam bissawab. []


Fakta yang sungguh memprihatinkan terkait Indonesia sebagai negara nomor satu kecanduan ponsel di dunia

Setiap harinya masyarakat negeri ini teracuni oleh begitu banyak informasi sampah yang diperoleh dari ponsel yang selalu berada di genggaman


Penulis Bunda Hanif

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Menurut laporan State of Mobile 2024, Indonesia merupakan negara paling kecanduan menggunakan ponsel atau tablet Android. Pada 2023, rata-rata warga Indonesia menggunakan perangkat tersebut 6,05 jam/hari. Durasi tersebut adalah yang paling lama bila dibandingkan dengan negara lain yang diriset, seperti Thailand (5,64 jam/hari), Argentina (5,33 jam/hari), Arab Saudi (5,28 jam/hari) dan Brasil (5,02 jam/hari). (Katadata, 22-1-2024)


Berdasarkan hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) berjudul Survei Penetrasi dan Perilaku Internet 2023, Indonesia diketahui sebagai negara dengan pengguna aplikasi judi online terbanyak di dunia. Selain itu, masyarakat Indonesia juga rawan mengakses situs pornografi. 


Pengguna aplikasi pinjaman judi online yang semakin marak di berbagai kalangan ternyata yang paling banyak dari kalangan guru. Dari hasil analisis percakapan media sosial, sebanyak 42% korban pinjol illegal berprofesi sebagai guru. 


Ternyata tidak hanya guru, ibu rumah tangga dan pelajar adalah kalangan yang juga terbanyak terjerat pinjol. Dampak dari hal tersebut, saat ini banyak anak muda yang sudah lulus kuliah, mengalami kesulitan mencari pekerjaan karena memiliki catatan buruk di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).


Sebagai seorang muslim, kita tentu sepakat bahwa judi adalah perbuatan yang dilarang Islam. Demikian juga dengan pinjol, karena praktiknya tidak lepas dari sistem bunga berbunga (riba). Begitupun dengan pornografi. Padahal Indonesia dikenal sebagai negeri muslim terbesar di dunia. Tidak hanya soal jumlah penduduknya, bahkan Indonesia dikenal sebagai negara di dunia yang masyarakatnya paling percaya Tuhan.


Hanya dengan melihat aktivitas akses informasi negatif di dunia digital tersebut, kita bisa mengukur besaran keterikatan mereka terhadap aturan Islam. Dengan kata lain, disitulah sejatinya letak sekulerisme di negeri kita. Muslim tetapi sekuler. 


Fakta yang sungguh memprihatinkan terkait Indonesia sebagai negara nomor satu kecanduan ponsel di dunia. Setiap harinya masyarakat negeri ini teracuni oleh begitu banyak informasi sampah yang diperoleh dari ponsel yang selalu berada di genggaman. 


Fenomena lain yang tidak kalah viral adalah banyaknya pengguna Facebook yang berbondong-bondong mengaktifkan mode FB Pro atau Facebook Profesional. Melalui layanan ini, pengguna facebook dapat memonetisasi atau mendapatkan uang dari konten mereka. Tidak hanya Facebook, aplikasi media sosial lain yang juga bisa menjadi sarana monetisasi adalah Instagram, Tik Tok, YouTube, Twitter, Snapchat, dan Clubhouse.


Demikianlah gambaran masyarakat negeri ini. Cara berpikir mereka instan dan pragmatis. Tanpa disadari, mereka telah terjebak dalam arus besar kapitalisasi melalui konten-konten yang mereka buat di media sosial. 


Lebih dari itu, siapa yang bisa menjamin bahwa konten-konten tersebut dipastikan bersifat mendidik? Bagaimana jika konten tersebut justru malah menambah sampah digital bagi generasi? Kaum kapitalis tidak peduli dengan daya rusak pemikiran mereka terhadap pihak lain yang mengakses pemikiran tersebut.


Begitu banyak tekanan hidup di negeri ini akibat penerapan sistem sekulerisme. Karenanya banyak masyarakat yang mencari kebahagiaan dengan cara mereka sendiri, salah satunya dengan mencarinya di dunia maya. Terlebih lagi, saat ini setiap individu memiliki ponsel pintar. 


Namun sebenarnya kebahagiaan yang mereka cari adalah kebahagiaan semu. Tidak ada kebahagiaan yang bisa kita dapatkan jika tidak bersandar pada aturan Islam. Coba kita pikir, sejauh mana kebahagiaan yang didapat dari judi online? Saat mereka kalah dalam permainan judinya, semua kebahagiaan itu akan sirna berganti malapetaka. 


Pada dasarnya, masyarakat yang kecanduan ponsel akan selalu terikat dengan tempat mereka hidup berikut aturan hidup di dalamnya. Ketika aturan hidupnya masih sekuler, orang saleh pun bisa terjerumus akibat tidak memiliki komunitas yang saling menjaga dalam kebaikan dan mengingatkan agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau kemungkaran. 


Sebagaimana firman Allah Swt., “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran: 104)


Jika kecanduan ponsel tidak segera diatur menurut standar kebahagiaan yang syar’i, seseorang bisa terjerumus ke dalam perbuatan haram. Mereka akan sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang melenakan., padahal yang demikian itu seharusnya ditinggalkan. Arah pandang mengenai kebahagiaan seorang muslim semestinya dibangun bahwa standar kebahagiaan itu tidak lain adalah rida Allah Swt..


Pemanfaatan teknologi jika tidak dilandasi oleh akidah Islam akan menghancurkan. Sebaliknya umat Islam tanpa teknologi, akan terbelakang. Karenanya penting sekali penerapan aturan tegas dalam rangka merevolusi konten digital. Namun semua itu tidak bisa dilakukan tanpa ada negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. 


Rasulullah saw. bersabda, “Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun kalian pasti akan mengikuti mereka. Kami bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani?’ Beliau menjawab ’Siapa lagi kalau bukan mereka?” (HR Muslim)


Untuk itulah, negara yang menerapkan syariat Islam atau Khilafah akan memberikan rambu-rambu agar konten-konten digital berbasis keimanan dan keterikatan terhadap syariat Islam. Tidak akan dibiarkan konten-konten sampah yang meracuni masyarakat. Setiap konten akan diseleksi, sehingga yang tersisa hanya konten-konten yang bermuatan syar’i, mencerdaskan umat dan mengobarkan semangat dakwah. 

Wallahualam bissawab. []


Faktor penyebab penurunan air tanah adalah kurangnya daerah resapan air di kota Bandung

Tidak bisa dimungkiri bahwa kawasan hijau ataupun daerah resapan air yang tersedia belum mampu menampung dengan baik. Banyaknya bangunan yang menutupi tanah menyebabkan air tidak bisa diserap secara optimal oleh tanah


Penulis Aas K.

Aktivis Muslimah


Matacompas.com, OPINI -- Akhir-akhir ini marak pengambilan air tanah di daerah Kabupaten Bandung Jawa Barat oleh para investor/pemilik modal. Pengambilan air tanah ini berpotensi pada terjadinya krisis air bersih bagi masyarakat. Penyebabnya banyak investor yang mendirikan bisnis properti hingga pertambangan, geothermal, dan banyaknya perusahaan minuman kemasan, serta kebutuhan industri lainnya. 


Seperti yang dikutip media online Jabarekspres, Selasa (16/01), Wahyudin Iwang selaku Direktur Eksekutif Walhi Jabar mengatakan, perluasan kawasan pemukiman tumbuh begitu pesat sehingga diprivatisasi air oleh perusahaan. Jika tak dilakukan pembatasan oleh pemerintah, maka akan jadi ancaman bagi wilayah Kabupaten Bandung.


Wahyudin pun mengatakan, berkurangnya atau menyusutnya air bawah tanah di Kabupaten Bandung, terjadi karena diintervensi oleh industri bisnis properti seperti villa, perumahan, mal-mal, hotel, dan lain sebagainya yang tergolong besar.


Kondisi saat ini berbeda dengan kondisi dulu, di mana ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air kini banyak yang tertutupi. Bila musim hujan tiba maka akan mengakibatkan air tidak terserap baik oleh tanah sehingga saat tiba musim kemarau air tanah akan berkurang dampaknya kesulitan mendapatkan air.


Faktor penyebab penurunan air tanah adalah kurangnya daerah resapan air di kota Bandung. Tidak bisa dimungkiri bahwa kawasan hijau ataupun daerah resapan air yang tersedia belum mampu menampung dengan baik. Banyaknya bangunan yang menutupi tanah menyebabkan air tidak bisa diserap secara optimal oleh tanah. Hal ini mengakibatkan masyarakat akan kesulitan mendapatkan air bersih. Inilah yang terjadi dalam sistem kapitalisme di mana dalam sistem ini hanya mementingkan materi semata, rusaknya lingkungan oleh para investor/pemilik modal dianggap hal biasa.


Banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini bukti bahwa pemerintah abai, dikarenakan pemerintah belum serius mencari solusi untuk menjaga lingkungan. Terbukti tidak adanya transparansi data perizinan tentang penggunaan air bawah tanah.


Kalaupun ada hanya sebatas analisis yang dilakukan melihat serta menghitung per tahun berapa kubik atau volume air bawah tanah, padahal investor/para pemilik modal telah mengeksploitasi air bawah tanah ini secara besar-besaran. Semua ini dipakai untuk sektor industri, perkantoran, perumahan dan lain sebagainya.


Penguasa dalam sistem kapitalis hanya berpihak pada pengusaha. Bertolak belakang dengan sistem Islam, semua kekayaan negara dikelola untuk kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan oleh negara secara mandiri dan hasilnya dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat secara umum dan tidak diserahkan kepada investor seperti dalam sistem kapitalisme. Dalam Islam, air  merupakan sumber daya alam yang dikelola bersama-sama dan bisa dimiliki. 


Rasulullah saw. bersabda: “Orang-orang Muslim bersekutu dalam kepemilikan tiga hal; air, padang rumput, dan api. Harga dari benda tersebut diharamkan. Abu Sa’id menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah air yang mengalir.” (HR. Ibnu Majah)


Dalam hadis di atas, menjelaskan bahwa air sebagai salah satu sumber daya alam haruslah dikelola oleh negara dengan baik, bukan diserahkan pada individu atau satu perusahaan saja. Kemudian hasil pengelolaan sumber daya alam tersebut dikembalikan kepada masyarakat, untuk kesejahteraan mereka. 


Dalam Islam, umat dipahamkan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Islam pun mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, yang berarti memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam semesta. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman umat Islam tentang pentingnya menjaga lingkungan di tengah masyarakat.

Wallahualam bissawab. []


Persoalan utamanya adalah penerapan sistem kapitalisme yang diemban oleh negeri ini menjadikan pajak dan utang sebagai sumber utama APBN

Selama sistem ini dipertahankan maka, pajak akan terus menjadi beban masyarakat, apalagi pajak di negeri ini diwajibkan atas seluruh masyarakat termasuk rakyat miskin


Oleh Susilawati 

Aktivis Dakwah 


Matacompas.com, OPINI -- Belakangan ini sedang ramai diperbincangkan tentang wacana kenaikan pajak motor. Sebagaimana dikutip oleh media online CNBC Indonesia, Jumat (19/1/2024) - Kementerian Koordinator Bidang Kementerian dan Inverstasi (Kemkomarves) buka suara perihal isu rencana kenaikan pajak motor konvensional atau bahan bakar minyak (BBM/Bensin), rencana kenaikan pajak ini tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Jodi Mahardi menyebutkan rencana tersebut bukan hal yang akan dilakukan dalam waktu dekat, dia mengatakan kenaikan pajak kendaraan motor dengan bahan bakar bensin itu sebagai upaya pemerintah memperbaiki kualitas udara Jabodetabek.


Meskipun masih wacana dan belum ada kepastian penerapannya, kebijakan pajak ini tentu akan menambah beban rakyat di tengah himpitan ekonomi yang sulit. Maka, saat ini masyarakat menengah ke bawah lebih memilih kendaraan bermotor, karena ongkosnya yang lebih murah. Pemerintah memang sudah mengembangkan moda transportasi yang terintegrasi khususnya di daerah Jabodetabek, seperti Transjakarta, KRL, LRT, dan MRT, tetapi untuk beralih transportasi, masyarakat masih dibebani tarif baru yang cukup mahal.


Dalam penerapan sistem ekonomi kapitalisme pajak dijadikan sumber utama pemasukan negara, seperti saat ini. Segala pembiayaan negara, seperti pembangunan, gaji pegawai negara, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, bersumber dari harta rakyat berupa pajak. Padahal di tengah pajak yang terus naik dan meluas di berbagai sektor, kesejahteraan rakyat tidak pernah didapatkan. Oleh karena itu rencana menaikkan pajak motor berbahan bakar minyak atau BBM adalah kebijakan yang zalim.


Persoalan utamanya adalah penerapan sistem kapitalisme yang diemban oleh negeri ini menjadikan pajak dan utang sebagai sumber utama APBN. Selama sistem ini dipertahankan maka, pajak akan terus menjadi beban masyarakat, apalagi pajak di negeri ini diwajibkan atas seluruh masyarakat termasuk rakyat miskin.


Negara dalam sistem kapitalisme mengabaikan perannya sebagai pengurus umat, mereka justru berpihak kepada para pemilik modal. Padahal negeri ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa melimpah, dan bisa menjadi sumber pemasukan besar negara. Penerapan sistem ekonomi kapitalisme menyerahkan seluruh kekayaan alam tersebut kepada pihak swasta atau korporasi, maka ini merupakan penyebab utama dalam menetapkan pajak.


Berbeda dengan Islam, negara melayani urusan rakyat secara totalitas serta mampu mengeluarkan masyarakat dari jeratan pajak sistem kapitalis. Maka, sistem itu harus berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukan buatan manusia, karena dengan penerapan sistem Islam akan mampu membiayai negara tanpa pajak. Negara yang berfungsi sebagai pengurus urusan umat, akan memberlakukan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. 


Dalam sistem Islam, sumber pendanaan untuk pembangunan, bisa diambil dari baitulmal. Pemasukan baitulmal bermacam-macam, seperti dari harta fai, kharaj, jizyah, usyur, serta hasil pengelolaan SDA dan lainnya.  


Maka hanya sistem Islamlah yang dapat mengatasi pajak tanpa mencekik rakyat. Mari tinggalkan sistem kufur ini, dan kembali pada sistem sahih yang berasal dari Allah Swt., yakni sistem Islam.

Wallahualam bissawab. []


Jika pemasukan utama negara adalah pajak, maka bisa dipastikan pajak pun akan makin meningkat untuk memenuhi pembiayaan tersebut

Ini berarti beban rakyat akan makin bertambah, sebab pajak bersumber dari harta rakyat


Penulis Fitria Rahmah, S.Pd.

Pendidik Generasi dan Aktivis Muslimah


Matacompas.com, OPINI -- Wacana kenaikan pajak motor bensin akan diberlakukan, mengingat kadar pencemaran udara di wilayah Ibukota Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, diharapkan dapat mengurangi polusi udara di wilayah Jakarta. Mengutip dari media online kompas, Minggu (21/1/2024), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) buka suara terkait pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut akan menaikkan pajak kendaraan bermotor. Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi mengatakan, rencana menaikkan pajak kendaraan bermotor barulah sebatas wacana sehingga tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat.


Dia bilang, rencana tersebut baru sempat dibahas dalam rakor lintas kementerian dan lembaga beberapa hari lalu dalam rangka memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek. Usulan pajak kendaraan bermotor dibahas dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. 


Demi mengurangi emisi gas buang, pemerintah mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan juga menggunakan kendaraan listrik. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini sedang gencar produksi kendaraan listrik. Hal ini terlihat dengan masifnya investasi korporat pada industri kendaraan bermotor berbasis baterai di Indonesia. 


Mengutip dari media online Cnnindonesia, (Jumat, 19/1/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi rencana investasi perusahaan otomotif asal China, BYD sebesar Rp20,3 triliun untuk memproduksi kendaraan berbasis baterai (BEV) di Indonesia.


Menurut Airlangga, rencana tersebut berpotensi untuk mempercepat ekosistem ramah lingkungan dalam negeri. Airlangga meminta perusahaan melakukan produksi mobil listrik di Indonesia dan meningkatkan lokal konten dengan segera.


Pengambilan kebijakan kenaikan pajak motor bensin ternyata memiliki maksud yang lain, seperti pepatah ada udang di balik batu. Sayangnya, niat baik pemerintah untuk mengurangi pencemaran udara harus dicemari dengan menyisipkan kepentingan para korporat.


Salah satu ciri khas dari sistem ekonomi kapitalis adalah, di mana kebijakan yang diambil tidak murni untuk mengurusi kepentingan rakyat. Tetapi, semua itu tentang kepentingan para pemilik modal. Maka, untung, rugi, dan manfaat selalu menjadi bahan pertimbangan di dalam pengambilan kebijakan. Aturan yang dibuat oleh manusia, tentu tidak akan pernah mencapai kondisi adil. Terlebih lagi, para pemilik modal yang menginvestasikan uangnya sudah pasti menginginkan keuntungan. Maka bisa dipastikan, kebijakan yang dikeluarkan harus memiliki manfaat dan menguntungkan bagi para korporat, bukan rakyat.


Sehingga tidak heran, jika solusi yang dikeluarkan melalui sebuah kebijakan jauh dari kata solutif. Alih-alih berupaya ingin mengurangi pencemaran udara, pada kenyataannya terdapat rencana besar untuk mengalihkan kendaraan bermotor berbasis bensin ke kendaraan bermotor berbasis baterai.


Produksi kendaraan bermotor berbasis baterai secara massal ini tentu akan menjadi salah satu penyumbang polutan, karena sumber listrik untuk tenaga mobil berasal dari PLTU batu bara. Pada faktanya, penyebab terjadinya pencemaran udara di Ibu Kota Jakarta bukan hanya disebabkan oleh kendaraan bermotor. Penyumbang polutan lainnya ada dari sektor industri energi, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sektor manufaktur industri dan juga sektor perumahan.


Oleh karena itu, menaikkan pajak motor bensin bukanlah jalan keluar untuk mengurangi jumlah polusi di Ibu Kota Jakarta. Namun sebaliknya, kondisi ini hanya akan menambah beban kehidupan rakyat saat ini. Sebab, pengguna sepeda motor masih mendominasi, di mana penggunanya berasal dari kalangan menengah ke bawah. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pengguna jumlah kendaraan bermotor di Jakarta pada 2022 paling banyak berupa sepeda motor. Terdapat 17,3 juta unit sepeda motor di DKI Jakarta atau setara 65,6% dari total kendaraan bermotor di kota tersebut. Mereka lebih memilih menggunakan motor karena ongkos yang lebih murah. Sebenarnya, pemerintah sudah menyediakan moda transportasi yang terintegrasi dengan baik. Namun, sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan tarif yang murah. Bahkan tarif tersebut seringkali mengalami penyesuaian secara berkala. Sehingga, keberadaanya sia-sia, moda transportasi yang ada tidak menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.


Selain itu, salah satu pemasukan negara yang bersistemkan ekonomi kapitalisme adalah pajak. Di Indonesia, sumber pendapatan negara yang utama berasal dari pajak. Jika dihitung dalam persentase, pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Itu artinya, semua pembiayaan negara seperti pembangunan, gaji pegawai negara, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain bersumber dari rakyat berupa pajak.


Seiring dengan berkembangnya suatu negara, maka perubahan di seluruh aspek kehidupan manusia akan selalu terjadi agar tercipta keseimbangan yang dinamis. Dalam proses perubahannya tentu membutuhkan pembiayaan yang selalu bertambah besar. Pembiayaan yang makin besar seiring dengan proses perubahan diperlukan demi eksistensi sebuah negara. 


Jika pemasukan utama negara adalah pajak, maka bisa dipastikan pajak pun akan makin meningkat untuk memenuhi pembiayaan tersebut. Ini berarti beban rakyat akan makin bertambah, sebab pajak bersumber dari harta rakyat. Jika seperti ini kenyataannya, maka kesejahteraan yang sering digaungkan hanyalah sebuah fatamorgana yang tidak akan pernah tercipta.


Sehingga, pajak akan tetap ada dalam negara berbasis ekonomi kapitalis seperti saat ini. Keberadaannya mustahil dikurangi apalagi dihilangkan. Maka dari itu, akar permasalahan dari pajak yang selalu naik adalah sistem ekonomi kapitalis. Satu-satunya cara untuk menghilangkan pajak yang membebani rakyat adalah dengan mengganti sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi lain.


Terdapat satu sistem, di mana sumber pemasukan utama negara bukan berasal dari pajak dan utang. Sistem ini akan membebaskan rakyat dari jeratan pajak, sebab sistem ini mampu membiaya negara tanpa pajak. Sumber pemasukan utama negara ini berasal dari beberapa sumber, pertama sektor kepemilikan individu seperti zakat, hibah, sedekah, dan lain sebagainya. Kedua, sektor kepemilikan umum mencakup pengelolaan berbagai sumber daya alam milik umum atau rakyat. Ketiga, sektor kepemilikan negara mencakup jizyah, kharja, ghanimah, fai, usyur dan lain sebagainya.


Dari sumber pemasukan yang beraneka macam ini, maka tidak heran jika negara ini mampu mengurusi semua urusan rakyat dengan baik tanpa harus membebani rakyat. Pembangunan di semua aspek kehidupan dapat dibiayai dengan baik. Oleh karena itu, transportasi, kesehatan, pendidikan yang berkualitas dapat diberikan secara gratis. Pangan yang bermutu pun akan melimpah ruah keberadaanya sehingga dapat dinikmati dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.


Pajak dalam sistem ini hanya bersifat sementara dan untuk keadaan darurat saja. Apabila kas negara dalam keadaan kosong dan tidak mampu membiayai beberapa keperluan negara, maka negara boleh memungut pajak. Jika keuangan negara sudah kembali normal, maka pemungutan pajak harus segera dihentikan. Pemungutannya pun tidak diberlakukan untuk semua rakyat. Hanya rakyat yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baiklah yang berkewajiban membayar pajak.


Maka tak heran jika sistem ini mampu menjadikan negara berdaulat secara penuh tanpa ada intervensi dari pihak luar atau asing. Negara ini adalah negara yang menerapkan sistem Islam secara sempurna di semua apek kehidupan secara menyeluruh. Yaitu Daulah Islamiyah sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. dan diikuti dengan negara Khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh para khalifah selanjutnya.

Wallahualam bissawab. []


Mirisnya lagi ketika ada hutan yang dialih fungsikan menjadi pertambangan atau perkebunan, bukan aktivitasnya yang dihentikan juga pengusahanya yang diberi sanksi, melainkan status hutan tersebut yang diubah. Sehingga menjadi legal untuk dideforestasi

Inilah gambaran sistem sekuler kapitalis, menuhankan keuntungan materi tanpa mempertimbangkan bahwa kebijakannya berpotensi merusak lingkungan dan mengorbankan rakyat


Oleh Ine Wulansari

Pendidik Generasi


Matacompas.com, OPINI -- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berbagai komponen tersebut saling berinteraksi antara satu dengan lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan yang bersifat dinamis.


Hutan mendapatkan julukan sebagai paru-paru dunia. Hutan disebut-sebut sebagai pemasok oksigen paling besar di permukaan bumi. Manfaat hutan sebagai daerah resapan air dapat mencegah terjadinya banjir. Akar pohon menjadi senjata utama dalam menampung hujan yang lebat untuk daerah dataran rendah. Maka jika jumlah pohon yang ada di dalam hutan ini banyak, akar-akar ini tentu juga akan menyerap sejumlah banyak air.


Sangat disayangkan, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang paling banyak kehilangan hutan primer tropis dalam dua dekade terakhir. Hal ini tercatat dalam laporan Global Review dari World Resources Institute (WRI). Selama periode 2002-2022 Indonesia telah kehilangan 10,2 juta hektare hutan. Angka tersebut mencakup area hutan primer tropis yang mengalami deforestasi serta degradasi. Padahal hutan primer butuh waktu puluhan tahun atau berabad-abad untuk pulih. (katadata, 19 Januari 2024).


Catatan akhir tahun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) region Sumatera menunjukkan Riau menjadi salah satu yang mengalami deforestasi hutan hingga 20.698 hektare sepanjang 2023. Direktur Eksekutif Walhi, Riau Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, angka tersebut lebih luas dari rata-rata per tahun dalam kurun lima tahun terakhir. Setidaknya, kurang lebih 57 persen daratan Riau telah dikuasai investasi. (ccnindonesia, 12 Januari 2024).


Terjadinya deforestasi hutan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2018-2022, luas hutan berkurang karena berbagai faktor, yaitu peristiwa alam, penebangan hutan, dan reklasifikasi area hutan. Akan tetapi BPS tidak merinci faktor mana yang paling dominan dalam pengurangan luas hutan Indonesia.


Deforestasi Korbankan Rakyat


Kondisi hutan Indonesia khususnya hutan primer tropis sangat mengkhawatirkan. Negara tak mengindahkan akibat penggundulan hutan secara masif, demi masuknya investasi. Pemerintah telah memberikan izin kepada 237 perusahaan kelapa sawit, 55 hutan tanaman industri (HTI), 2 hak penguasaan hutan (HPH), dan 19 pertambangan. Wilayah tersebut berada di Riau dengan luas kebun kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan mecapai 1,8 juta hektare. Walhi memandang UU Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja telah memfasilitasi keberadaan kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Sayangnya, bukannya menghentikan alih fungsi lahan, pemerintah justru memutihkan 3,3 juta hektare kebun sawit. Dengan kata lain, deforestasi tersebut dibenarkan bahkan direstui oleh pemerintah.


Masifnya tindakan penggundulan hutan menyebabkan terjadinya berbagai bencana dan kesulitan hidup bagi rakyat. Banyak rakyat kehilangan ruang hidupnya dan menjadi korban bencana alam seperti banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor, kesulitan air, punahnya ekosistem, dan lain sebagainya. Namun, di saat rakyat menderita, para kapital (pemodal) sedang mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan melakukan deforestasi hutan. Sungguh, bersenang-senang di atas derita rakyat yang tengah menangis pilu.


Tentu saja tindakan penggundulan hutan yang terus-menerus dan mendapat jalan mulus dari negara, akibat diterapkannya sistem hidup yang rusak bernama sekuler kapitalis. Dalam sistem ini, keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan tidak dipertimbangkan. Justru hanya melihak aspek keuntungan materi saja. Padahal dengan melakukan pembabatan hutan secara besar-besaran,  kerusakan lingkungan akan memberi dampak buruk bagi kehidupan warga. Seakan-akan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan bisa dilakukan dengan mengorbankan lingkungan. Sehingga, negara memusatkan perhatiannya dengan menggenjot ekonomi sekalipun dengan merusak hutan.


Mirisnya lagi ketika ada hutan yang dialih fungsikan menjadi pertambangan atau perkebunan, bukan aktivitasnya yang dihentikan juga pengusahanya yang diberi sanksi, melainkan status hutan tersebut yang diubah. Sehingga menjadi legal untuk dideforestasi. Inilah gambaran sistem sekuler kapitalis, menuhankan keuntungan materi tanpa mempertimbangkan bahwa kebijakannya berpotensi merusak lingkungan dan mengorbankan rakyat. Keberpihakan penguasa pada pengusaha, membuatnya mampu menghalalkan segala cara demi keuntungan, termasuk merusak hutan, membakarnya, dan sebagainya.


Pandangan Islam


Islam memandang, bahwa manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian alam dan tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik." (QS Al-Baqarah [2]: 11)


Dalam Islam, pembangunan memiliki tujuan untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga dilakukan dengan cara yang bijak tanpa merusakan kelestarian alam. Pembangunan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tentu saja hal tersebut akan membawa manfaat dan keberkahan, baik bagi manusia, hewan, dan alam. Menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab yang disandarkan pada syariat. Sebab status hutan dalam Islam termasuk kepemilikan umum. Dengan demikian, negaralah yang wajib mengelola, mengatur, dan menjaga agar hutan tetap lestari dan membawa maslahat bagi penghuni bumi.


Negara akan mengklasifikasikan hutan melalui aturannya, mana hutan yang harus dilindungi dan mana hutan yang boleh diambil hasilnya, baik kayu maupun non kayu. Negara akan berkomitmen penuh terhadap pelestarian hutan, sebab hal tersebut merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Karena hutan merupakan milik umum, maka tidak boleh diserahkan pada pihak swasta dalam mengelolanya. Baik untuk perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan lainnya, semua akan dikelola sepenuhnya oleh negara dan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat.


Masyarakat juga akan berperan dan ikut serta dalam menjaga kelestarian alam. Karena negara melakukan edukasi melalui sistem pendidikan dan departemen penerangan (informasi dan telekomunikasi). Negara pun akan menempatkan dan mengerahkan polisi untuk menjaga hutan agar terjaga dari serangan para penjarah hutan. Apabila individu maupun perusahan ada yang melanggar aturan terkait penjagaan hutan, tentu saja negara secara tegas akan memberikan sanksi. Hukumannya bisa berupa kurungan, pengasingan, denda, dan sebagainya. Dengan begitu akan memberikan efek jera dan keamanan hutan akan terwujud nyata.


Oleh karena itu, mengembalikan penjagaan dan kelestarian hutan hanya mampu diwujudkan melalui sistem yang sahih, yakni sistem Islam. Negara akan berkomitmen penuh, didukung oleh masyarakat yang sudah mendapat pemahaman akan hal tersebut. Sehingga, pelestarian hutan yang akan membawa dampak pelestarian bumi, dan membawa keberkahan bagi seluruh alam semesta.

Wallahualam bissawab. []

 


Maraknya PHK menjadi bukti buruknya situasi ekonomi dunia termasuk di Indonesia

Sistem ekonomi kapiIndonesiatalis yang egois hanya mementingkan kepentingan oligarki, tetapi abai dengan nasib pekerja. Sejauh oligarki untung, tak masalah jika pekerja buntung


Penulis apt. Siti Nur Fadillah, S.Farm

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Kabar Buruk di Awal 2024


Seperti menabur garam pada luka. Kira-kira begitulah sikap pemerintah saat ini. Kian abai dengan penderitaan masyarakat kecil. Di tengah euforia pemilihan kepala negara, ribuan pekerja pabrik terancam PHK massal. Tak pernah usai dengan masalah perekonomian yang menjepit rakyat, PHK massal kini menambah beban masyarakat.


Dikutip dari laman CNBC Indonesia (19/01/2024), beberapa industri multinasional seperti Bosch dan PT. Hung-A terkonfirmasi akan memberhentikan lebih dari 1000 karyawan. Tentu menjadi kabar buruk pertama dari sektor manufaktur RI di tahun 2024. Setelah 2023 lalu, setidaknya 7200 karyawan menjadi korban PHK 36 perusahaan. Baik karena gulung tikar, hengkang, relokasi, maupun efisiensi biaya. 


Namun, tampaknya fenomena PHK massal ini bukan menjadi fokus utama pemerintah. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF, mengatakan pemerintah relatif lamban merespon gejala penurunan industri manufaktur. Sehingga jika tidak ditangani, fenomena PHK akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Lalu apa gunanya pergantian pemimpin lima tahun sekali, jika janji tak pernah ditepati. Janji untuk menumpas kemiskinan, janji untuk menambah lapangan pekerjaan, sekedar bualan palsu Iima tahunan.


Sistem Ekonomi Kapitalis yang Egois


Maraknya PHK menjadi bukti buruknya situasi ekonomi dunia termasuk di Indonesia. Sistem ekonomi kapitalis yang egois hanya mementingkan kepentingan oligarki, tetapi abai dengan nasib pekerja. Sejauh oligarki untung, tak masalah jika pekerja buntung. Kondisi ini semakin memburuk dengan tidak adanya jaminan negara. Kalaupun ada bantuan sosial dalam berbagai bentuk, nyatanya hanya sedikit rakyat yang merasakannya, itu pun dalam jumlah yang sangat tidak memadai. Bahkan bantuan pun menjadi alat legitimasi kekuasaan, juga menjadi alat politik diatasnamakan pribadi. Sungguh tidak ada yang dapat diharapkan dari sistem egois ini. 


Sejatinya sistem egois ini lahir dari rahim demokrasi, sistem yang menihilkan peran Allah sebagai Yang Maha Pengatur. Kemudian digantikan oleh aturan manusia yang lemah dan mudah bias. Aturan segelintir manusia ini pada kenyataannya sangat mudah direkayasa oleh sekelompok orang yang memiliki uang dan kekuasaan, hingga seluruh aturan selalu mengabdi pada kepentingan mereka. 


Contoh nyata jahatnya demokrasi adalah nihilnya aturan kepemilikan dalam sistem kapitalis, menyebabkan apapun boleh dijadikan komoditas bisnis. Termasuk sumber daya alam yang seharusnya dikelola negara untuk tujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat umum. Kini dapat dengan mudah dimiliki oleh individu. Investor asing pun berbondong-bondong menanam uangnya di Indonesia, ingin menuai hasil berlipat ganda. Maka tak heran eksploitasi besar-besaran sulit dihindari. Sudah tak mandiri, sumberdaya pun ditunggangi. Lalu bagaimana nasib rakyat yang tak memiliki modal? Tentu hanya mampu mengais-ngais di bawah kaki para oligarki. Jika oligarki sudah tak lagi membutuhkan, pekerja dibuang tak berdaya.


Solusi Mengakar dengan Move On ke Sistem Islam


Hal ini kembali menekankan bahwa hingga kapanpun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud dalam sistem kufur ini. Sudahlah mencampakkan Allah sebagai satu-satunya pembuat hukum, diserahkan pula kepada manusia dengan penuh ketundukan. Selain syirik dan kufur, juga mengandung segunung kezaliman. Oleh karena itu, membuang demokrasi jauh-jauh dan kembali kepada sistem islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah, adalah satu-satunya cara terbebas dari belenggu sistem zalim ini. 


Menganggap Islam hanya sebatas agama ritual adalah kesalahan besar Muslim selama ini. Sebab sejak diturunkan Allah kepada Rasulullah, Islam adalah sebuah ideologi yang mengatur segala perkara mulai dari akidah, ibadah, politik, muamalah, uqubat, dll. Maka dari itu, kesempurnaan Islam tidak boleh diterapkan sebagian saja dan harus dilaksanakan secara menyeluruh (kafah). Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 208.


Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kedalam islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.


Berbeda dengan demokrasi yang hanya berpihak pada kepentingan konglomerat, Islam menjalankan kekuasaan dengan tujuan riayah as-syu'un al-ummah atau mengurusi kepentingan rakyat. Untuk mencapai hal tersebut, Islam memiliki metode membangun ekonomi yang mandiri, berkah, dan menyejahterakan rakyat. 


Pertama, dalam membangun ekonomi mandiri, Khilafah akan menutup pintu masuknya campur tangan asing, baik dalam bentuk hutang maupun investasi asing. Baru setelah itu campur tangan asing yang sudah terlanjur masuk yang terwujud dalam berbagai undang-undang berbau liberal dibereskan dan dibersihkan. Jika langkah ini belum diupayakan, jangan berharap ekonomi berdaulat dan mandiri bisa diwujudkan. Selanjutnya, menerapkan pengaturan dan pemisahan yang jelas mengenai kepemilikan harta; meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Harta milik umum seperti sumber daya alam dilarang keras untuk diprivatisasi, dan wajib dikelola negara dimana semua hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. 


Kedua, perlu diketahui dalam islam negara wajib memberikan jaminan kepada setiap individu rakyat dalam hal sandang, pangan, dan papan. Hal ini karena setiap pemenuhan terhadap ketiganya termasuk pelayanan umum dan kemaslahatan hidup terpenting. Baik muslim maupun kafir dapat menikmatinya, baik kaya maupun miskin. 


Ketiga, pengelolaan sumberdaya alam secara mandiri selain mencegah adanya intervensi asing, juga akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. PHK sepihak juga dapat dihindari, karena Khilafah akan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja domestik dalam rangka memenuhi kebutuhan individu masyarakat. Kalaupun seseorang tidak mampu bekerja, Khilafah masih memiliki mekanisme lain yaitu; negara wajib menanggung ahli waris yang tidak mampu mencari nafkah; negara menyediakan subsidi langsung melalui baitulmal; penerapan dharibah (pajak) khusus atas kaum Muslim yang memiliki kelebihan harta kekayaan. Dengan seluruh mekanisme tersebut, maka tidak akan ada lagi ketimpangan ekonomi yang menyengsarakan rakyat. 


Maka jelas sudah hanya sistem Islamlah yang mampu mengatasi masalah PHK hingga ke akarnya. Karena itu, sudah saatnya kita move on dengan mengambil jalan yang ditawarkan Islam, yakni menegakkan sistem Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah. Wallahualam bissawab. []

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.