Articles by "Opini"

Tampilkan postingan dengan label Opini. Tampilkan semua postingan

Solusi atau kebijakan praktis yang diambil untuk mengatasi masalah pangan hanya bersifat sementara

Bantuan yang diberikan tidak cukup untuk mengentaskan masyarakat dari masalah inti


Penulis Nur Saleha, S.Pd

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman geografis, budaya, dan ekonomi, memiliki tantangan yang unik dalam mencapai ketahanan pangan yang optimal. Ketahanan pangan Indonesia menjadi isu sentral yang terus diperbincangkan di tengah dinamika global saat ini.


Konsep ketahanan pangan tidak hanya sekadar memastikan ketersediaan pangan bagi penduduk, tetapi juga melibatkan aspek keamanan pangan, aksesibilitas, ketersediaan, dan keberlanjutan sistem pangan nasional.


Dalam upaya meningkatkan produksi pangan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya adalah melalui Proyek Sawah Cina.


Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa China akan mendukung pengembangan pertanian di Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan menyediakan teknologi untuk beras, dengan rencana memulai proyek ini pada bulan Oktober 2024. Menurut Luhut, Indonesia meminta China untuk berbagi teknologi mereka dalam produksi beras, mengingat kesuksesan mereka dalam mencapai swasembada beras. (voaindonesia, 27/04/2024)


Mengenai proyek ini mendapatkan tanggapan dari Khudori, seorang ahli pertanian dari AEPI, menyatakan bahwa adopsi teknologi pertanian dari luar negeri adalah langkah yang wajar. 


Namun, ia menekankan perlunya pemerintah memastikan kesesuaian dan kelayakan teknologi tersebut di dalam konteks domestik. Menurutnya, sebelum mengadopsi teknologi tersebut, konsultasi dengan ahli pertanian lokal penting untuk mengurangi risiko kegagalan, terutama mengingat perbedaan iklim dan musim antara Indonesia dan negara asal teknologi tersebut. 


Selain itu, Khudori menjelaskan bahwa sebenarnya ada hal lain yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pertanian padi nasional. Salah satunya adalah biaya usaha tani yang tinggi, terutama biaya sewa lahan dan upah tenaga kerja. Hal ini menyebabkan harga beras/padi di Indonesia menjadi mahal dan tidak dapat bersaing dengan Thailand atau Vietnam," ungkapnya (voaindonesia, 27/04/2024)


Keterikatan Kapitalisme


Rencana proyek Sawah Cina diadakan sebagai solusi menyediakan lumbung pangan padahal banyak program serupa sebelumnya mengalami kegagalan.  Andaikan berhasil, siapa yang akan diuntungkan? 


Jika kita mencoba merenungkan kembali, Indonesia adalah negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dengan kekayaan ini, seharusnya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat.


Namun pada faktanya, para petani di negara ini menghadapi tantangan yang besar dalam aktivitas bertani mereka. Meskipun ada bantuan dari pemerintah, tetapi jumlahnya terbatas dan masih belum mencukupi untuk membantu semua petani, terutama yang tidak memiliki modal besar. Sehingga, hanya petani dengan modal besar yang dapat mengambil keuntungan dari bantuan tersebut. Sayangnya, mayoritas petani di negara ini tidak termasuk dalam kategori petani kaya.


Semua tantangan ini disebabkan oleh keterikatan penerapan sistem kapitalisme. Sistem berbasis materialisme ini memberikan keleluasaan kepada para kapitalis untuk menguasai segala aspek usaha, termasuk dari hulu, distribusi, hingga hilir.


Di sisi lain, kapitalisme membatasi peran negara yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat menjadi sekadar pengatur regulasi. Para pembuat kebijakan cenderung menghasilkan aturan yang pada kenyataannya lebih menguntungkan para kapitalis. 


Adapun, solusi atau kebijakan praktis yang diambil untuk mengatasi masalah pangan hanya bersifat sementara. Bantuan yang diberikan tidak cukup untuk mengentaskan masyarakat dari masalah inti. Para pembuat kebijakan cenderung menghasilkan aturan yang pada kenyataannya lebih menguntungkan para kapitalis. Banyak perusahaan swasta kini mendominasi industri minyak, seperti beras, makanan, ikan, dan sebagainya.


Berbeda dengan Sistem Islam


Islam mendorong pemimpin untuk mengimplementasikan sistem ekonomi Islam, yang mencakup kebijakan yang tepat dalam pengelolaan, pendapatan, dan semua transaksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Islam menyelesaikan persoalan pangan dari akar masalah, dan tidak sekedar mewujudkan ketahanan pangan saja, tetapi juga kedaulatan pangan. 


Dalam hal ini, negara bertanggung jawab penuh membantu petani,  apalagi pertanian adalah persoalan strategis dan jika akan menjalin kerjasama  dengan asing politik luar negeri aturan Islam yang dijadikan sebagai pedoman. Negara tidak akan tergantung pada modal swasta atau asing dan negara tidak membiarkan juga seluruhan rantai ekonomi berjalan secara mandiri atau sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta.


Semua ini hanya bisa terwujud jika negara memilih Islam sebagai solusi mendasar. Islam menawarkan jawaban melalui sistem pemerintahan yang menggunakan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar pengambilan keputusan. Wallahualam bissawab. []

Indonesia sebagai negeri yang menjunjung tinggi HAM justru pada fakta menunjukkan pelanggaran HAM

Mirisnya hal tersebut dilakukan oleh penegak hukum sendiri


Penulis D. Budiarti Saputri

Tenaga Kesehatan


Matacompas.com, OPINI -- Hukum adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah negara untuk melaksanakan sebuah keadilan dan ketertiban bagi setiap rakyatnya. Hukum harus ditegakan dengan kuat dan kokoh. Sayanggnya hukum di Indonesia dinilai makin melemah. Hal ini disampaikan oleh Deputi Direktur Amnesty Internasional Indonesia Widya. Salah satu indikator penilaian ini adalah, kriminalisasi dari aparat kepada masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa kerap terjadi. 


Laporan Amnesty Internasional Indonesia menyatakan banyak masyarakat sipil yang terus mendapatkan tindakan kriminalisasi dari aparat, terutama saat menggelar aksi demonstrasi. Wirya mengungkap, tiga aktivis Papua dihukum penjara pada 2023 yang lalu, penyebabnya ia dituduhan melakukan makar karena menyuarakan pendapat mereka secara damai. Hal yang sama terjadi pada aktivis lingkungan hidup Daniel Frits Maurits Tangkilisan karena mengkritik budidaya udang di perairan Karimunjawa, Jawa Tengah, ia divonis bersalah atas ujaran kebencian di platform Facebook. Kekerasan juga terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, yang sempat viral. Aparat kepolisian setempat menggunakan gas air mata, meriam, dan peluru karet kepada masyarakat. Dikutip dari idntime.com (26/4/2024)


Semua fakta di atas menunjukan bahwa hukum di Indonesia makin lemah adalah nyata adanya. Indonesia sebagai negeri yang menjunjung tinggi HAM justru pada fakta menunjukkan pelanggaran HAM. Mirisnya hal tersebut dilakukan oleh penegak hukum sendiri. Ketidaksinkronan konsep tersebut menunjukan adanya standar ganda dalam penerapan HAM, khususnya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Ketika pendapat yang diutarakan itu berbeda dengan kepentingan yang ada, pelakunya dapat dijerat hukum mengatasnamakan pencemaran nama baik, membuat kegaduhan, makar, dan lainnya. Tapi, jika pendapat yang selaras dengan kepentingan, lebih banyak dari mereka lolos dari jerat hukum. 


Hal ini sebetulnya wajar terjadi dalam penerapan sistem hukum buatan manusia yang berbasis sekulerisme dan berasas kapitalisme di mana dalam paham sekuler memisahkan agama dari kehidupan. Manusia hidup berdasarkan aturan yang mereka buat sendiri dari hasil pemikiran sendiri. Sedangkan pemikiran setiap manusia memiliki perbedaan masing-masing yang berbeda satu sama lain. Hal ini menyebabkan hukum yang ada menjadi tumpang tindih sesuai kepentingan masing-masing, tidak memiliki standar benar dan salah yang pasti, karena akan menyesuaikan tempat, budaya dan tsaqafah yang mereka miliki. Akhirnya hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. 


Sistem kapitalis sekuler pun tidak mampu memberikan sanksi tegas dan menjerakan. Buktinya, bisa kita lihat dari masih banyaknya kekerasan aparat, adanya koruptor atau kelompok penyebar teror, seperti KKB di Papua yang sampai saat ini masih bebas bereliaran. Mereka berani mengganggu kedaulatan dari dalam dan luar negeri.


Hal seperti ini jelas tidak akan terjadi dalam sistem hukum Islam. Islam sebagai sistem hidup yang sempurna karena berasal dari Sang Pencipta jelas memiliki sistem hukum yang khusus. Hukum Islam memiliki 2 fungsi yaitu jawabir dan zawajir. Jawabir yang memiliki arti penebus, memiliki maksud hukuman yang diberikan Islam akan menebus dosa si pelaku di dunia sehingga pelaku tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Zawajir memiliki arti pencegah, yaitu hukuman yang diterapkan dengan tegas akan membuat orang jera dan membuat yang lain tidak akan mengikutinya. Dengan demikian hukum ini dapat menutup celah kejahatan dan memberikan sanksi yang menjerakan. Dalam sistem Islam tidak mengenal istilah HAM, segala sesuatu yang melanggar hukum syarak, itulah yang dianggap melanggar hukum. Sistem Islam memiliki standar benar dan salah yang sama di setiap kondisi dan tempat karena bersandar pada hukum syarak yang berasal dari Sang Pencipta, yaitu Allah Swt..


Semua ini akan mencegah terjadinya pelanggaran aturan Allah, termasuk mencegah adanya pejabat yang tidak amanah dan kebal hukum. Penerapan Sistem sanksi dan sistem lainnya hanya bisa diterapkan dalam bangunan Khilafah yang akan menjaga marwah hukum dan mewujudkan keadilan dan ketentraman dalam kehidupan. Wallahualam bissawab. []

Remaja hari ini diserang dari segala lini

Sekolah hanya bertumpu pada akademik, keluarga alpa terhadap pengasuhan, media sosial begitu bebas, dan lemahnya sanksi


Penulis Iin Indrawati

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Aksi perundungan remaja di Kota Bandung viral di media sosial Instagram. Pelaku melakukan perundungan dengan cara memukul korban sehingga menjerit, kemudian menyiarkannya secara langsung di akun TikTok. Peristiwa itu berlangsung di wilayah Mekarwangi, Kota Bandung. 


Dari video perundungan viral ini, terlihat pelaku mengucapkan kalimat tidak seronok dengan menggunakan bahasa Sunda. Pelaku mengancam dan memukul korban, meminta korban untuk membuka pesan WhatsApp sambil diiringi kalimat yang mengancam korban. Namun, korban dalam video itu tidak membuka aplikasi percakapan dan sedikit memberikan perlawanan. Pelaku merasa kesal melihat korban melawan, dan akhirnya memukul kepalanya dengan botol. Pelaku kemudian membuat siaran langsung di akun Tiktoknya sambil mengatakan dirinya memiliki paman seorang jenderal dan menyebutkan nama seseorang. Dia menyatakan hal itu sembari makan mie instan dengan ditemani beberapa orang temannya. Pelaku mengaku dirinya tidak pernah meminta tolong kepada pamannya sekalipun seorang jenderal. Dia tidak takut apabila harus masuk penjara akibat perbuatannya (IDN Time, 27/4/2024).


Kapolsek Bojongloa Kidul Ari Purwantono menyatakan bahwa petugas telah datang ke tempat kejadian perkara dan didapati bahwa korban merupakan anak di bawah umur. Oleh karena itu, aparat bekerja sama dengan unit PPA Polrestabes Bandung untuk menyelidiki hal itu.        


Aksi perundungan yang dilakukan secara terbuka atau live menggambarkan bahwa saat ini kejahatan tidak dpandang sebagai sesuatu yang buruk, bahkan dianggap keren. Sikap ini menunjukan adanya kesalahan dalam proses berpikir.


Sebenarnya, jika ditelisik, akar persoalannya adalah adanya nilai-nilai kehidupan yang lahir dari paham sekuler, yakni memisahkan agama dari kehidupan. Sekularisme mendogma masyarakat untuk hidup tidak di bawah aturan Allah Swt.. Sekularisme ini bukan hanya diemban oleh individu, tetapi juga oleh negara. 


Termasuk juga para pelajar, mereka terus dididik untuk pintar dalam akademik tanpa disertai ketakwaan. Anak dididik bebas melakukan apa pun asal ia senang. Pornografi dan kekerasan menjadi teman bermain mereka. Inilah yang menjadi bibit maraknya kasus perundungan. Ditambah dengan keluarga yang acuh, ayah dan ibu sibuk bekerja, sehingga anak-anak kekurangan kasih sayang, jadilah mereka mencari eksistensi dan kesenangan di luar rumah.


Remaja hari ini diserang dari segala lini. Sekolah hanya bertumpu pada akademik, keluarga alpa terhadap pengasuhan, media sosial begitu bebas, dan lemahnya sanksi. Semua inilah yang menjadi faktor pendorong terjadinya perundungan. Aktvitas amar ma’ruf nahi munkar pun tidak lagi menjadi pengontrol aktivitas masyarakat, sehingga masyarakat menjadi individualis, materialis, dan liberal.


Negara berideologi kapitalisme sekulerisme abai terhadap urusan rakyat, termasuk rusaknya perilaku buruk generasi, bahkan membiarkan mereka berkiblat kepada gaya hidup Barat yang bebas dan membiarkan konten-konten media yang mengajarkan kekerasan bebas diakses. Akibatnya, manusia menjadi minim empati dan tega menyakiti orang lain. Ditambah sanksi yang tidak menjerakan.


Perundungan adalah salah satu penyakit sosial yang lahir dari peradaban Barat yang sekuler dan liberal. Nilai hidup yang tidak diambil dari Sang Pencipta dan perbuatan yang serba bebas telah menjadikan manusia rusak. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk lemah dan serba terbatas. Jika dibiarkan hidup tanpa aturan agama, mereka akan hancur.


Islam mempunyai sistem yang mampu mencegah terjadinya perilaku buruk dalam masyarakat. Generasi yang berkualitas sebagai pembangun peradaban yang mulia yang jauh dari perilaku bullying akan terwujud dalam sistem yang benar yaitu khilafah.


Khilafah akan menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah islam yang akan membentuk individu-individu yang berkepribadian Islam, yaitu pola pikir dan pola sikapnya Islami. Kepribadian seperti ini akan menjauhkan dari perilaku bullying, sebab standar perbuatannya adalah syariat Islam.


Generasi yang berkepribadian Islam akan sibuk mengejar kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mereka akan fokus mempelajari tsaqofah Islam sebagai ilmu kehidupan dan menjadi ilmuwan yg karyanya bermanfaat bagi umat sekaligus berdakwah mencerdaskan umat untuk berjihad di jalan Allah. Terbentuknya generasi seperti ini harus didukung oleh masyarakat yang gemar beramar ma’ruf nahi munkar yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah yang dinamakan masyarakat Islami.


Untuk menciptakan masyarakat Islam, khilafah harus menerapkan aturan-aturan Islam, termasuk melarang media menyajikan tayangan-tayangan yang tidak berfaedah. Media haruslah menyajikan hal yang edukatif dan menciptakan suasana yang dapat meningkatkan ketakwaan. 


Islam menjadikan suatu kemaksiatan sebagai suatu kejahatan yang harus diberi sanksi tegas dan membuat jera. Oleh karena itu, dalam sistem ini, pelaku perundungan harus diberi sanksi berdasarkan ketentuan syariat. Hal ini akan mencegah seseorang berbuat kejahatan yang serupa.


Islam sebagai agama yang sempurna akan mampu menghilangkan semua penyakit sosial yang lahir dari Barat, termasuk bullying. Seluruh elemen bekerja secara bersamaan berdasarkan satu asas, yaitu aturan Islam. 


Generasi dengan kepribadian tangguh dan mulia yang akan membangun peradaban hanya akan terbentuk dalam Islam kaffah yaitu khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam.

Pelayanan pemenuhan semacam ini hanya mampu terpenuhi jika sistem ekonominya diganti dan diatur oleh sistem ekonomi Islam

Islamlah yang akan memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat


Penulis Yuni Irawati 

Ibu Rumah Tangga


Matacompas.com, OPINI -- Jalan rusak dan berlubang di jalur Cicalengka Majalaya begitu parah. Kerusakan akses jalan menuju Stasiun Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) Tegalluar, Whoosh yang berlokasi di wilayah Desa Cibiruhilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung mulai diperbaik. Ketika hujan turun, jalan yang berlubang terendam air sehingga dapat membahayakan pengguna jalan. Sementara mobilitas kendaraan di jalan tersebut begitu padat dan menjadi jalan utama bagi kendaraan bermuatan besar seperti truk dan tronton. (JabarEkspres, 9/4/2024) 


Oleh sebab itu, jalur yang dilintasi kendaraan dengan tonase tinggi, tentunya makin memperparah kerusakan jalan. Walaupun kerusakan tersebut sudah beberapa kali diperbaiki oleh pemerintah, akan tetapi, kondisi tambalan yang hanya alakadarnya membuat jalanan yang ditambal hanya bisa bertahan beberapa bulan saja dan sebentar kemudian rusak kembali.


Kerusakan jalan yang terjadi, bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, di antaranya disebabkan drainase yang tidak berfungsi/tidak adanya drainase, mutu asphalt hotmix yang tidak bagus, overtonase (terjadinya kelebihan beban tonase) kendaraan, kesalahan dalam perencanaan tebal perkerasan jalan, lapis pondasi agregat yang tentu tidak padat, kondisi konstruksi tanah dasar yang tidak datar, faktor dari adanya bencana alam, pelaksanaan pekerjaan pengaspalan yang tidak baik, dan tidak dilakukan perawatan jalan secara terus-menerus. Dan di dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat saat ini, infrastruktur seperti jalan merupakan kebutuhan yang sangat vital. Oleh sebab itu, seharusnya pemerintah lebih fokus lagi untuk membangun infrastruktur yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat guna memudahkan aktivitas perekonomian masyarakat. 


Namun, jika kita melihat fakta hari ini, pemerintah begitu jor joran membangun infrastruktur yang minim digunakan oleh rakyat menengah ke bawah seperti pembangunan jalan tol yang dibangun dengan kualitas bagus, aman dan nyaman, sementara pembangunan jalan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat terkesan diabaikan. Peran pemerintah hanya sebatas regulator bagi para korporator yang melakukan perniagaan dan ataupun bisnis demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.


Semua itu disebabkan oleh sistem yang diterapkan saat ini, sistem yang menjadikan penguasa tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas permasalahan dan urusan rakyat termasuk dengan kerusakan jalan, yakni sistem kapitalisme sekularisme, sistem yang melahirkan hak kebebasan, diantaranya adalah kebebasan kepemilikan tanpa bersandar kepada halal dan haram.


Sementara, jika kita mau memahami bahwa hanya dengan sistem Islamlah segala urusan rakyat akan terselesaikan dan mampu memenuhi segala yang menjadi kebutuhan masyarakat termasuk keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan infrastruktur jalan umum.


Pelayanan pemenuhan semacam ini hanya mampu terpenuhi jika sistem ekonominya diganti dan diatur oleh sistem ekonomi Islam. Islamlah yang akan memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Juga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun juga dikelola oleh negara dan dimanfaatkan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Rasulullah saw. bersabda yang artinya

 “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka” (HR. Ibnu Majah dan Abu Nuaim)


Dalam riwayat lain, Rasulullah saw. juga bersabda,

 “Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus” (HR. Bukhari)


Adapun tinta emas peradaban Islam mencatat pada masa Kekhilafahan Umayyah dan Abbasiyah, yaitu di sepanjang perjalanan Iran dan Syam ke Hijaz. Khalifah membentuk banyak pondokan gratis sangat lengkap dengan persediaan air, makanan dan tempat tinggal untuk membantu perjalanan para pelancong. Pada masa Khilafah Utsmani juga diberikan jasa transportasi secara gratis kepada masyarakat yang akan bepergian dengan berbagai keperluan menggunakan kereta api yang sudah disiapkan.


Inilah yang sepantasnya seorang penguasa lakukan. Mereka tidak akan memikirkan diri sendiri dan keuntungan pribadi atau kelompok. Akan tetapi, pemerintah dalam sistem Islam akan berpikir bagaimana caranya agar dapat melayani dengan baik rakyatnya. Sayangnya, kehidupan saat ini sangatlah jauh dari pemahaman nilai dan aturan Islam. Hal ini memang menyebabkan para penguasanya menganggap kekuasaan itu sebagai keuntungan yang tidak boleh disia-siakan.


Selain itu, mereka menganggap kekuasaan menjadi lebih penting dari sekadar memikirkan tanggung jawab besar sebagai pemimpin. Para penguasa seperti inilah, bisa merenungi sabda Rasulullah saw. berikut,

 “Jabatan (kedudukan) itu pada permulaannya penyesalan, pertengahannya kesengsaraan dan akhirnya adalah azab pada hari kiamat” (HR. Ath-Thabrani)

Wallahualam bissawab. []

Rencana proyek impor sawah Cina ini digadang-gadang sebagai solusi menyediakan lumbung pangan dalam negeri

Padahal seperti yang kita ketahui, banyak program serupa sebelumnya yang telah mengalami kegagalan


Penulis Ledy Ummu Zaid

Pegiat Literasi 

 

Matacompas.com, OPINI -- “Hutan gunung sawah lautan. Simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara. Merintih dan berdoa.” Sepertinya lagu ini yang cocok menggambarkan kondisi di tanah air hari ini. Negeri yang terkenal kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) ini ternyata masih menyimpan misteri yang belum terpecahkan dan panjang untuk dilalui. Dalam hal pertanian saja, misalnya. Negeri kita terancam mengimpor sawah dari Cina. Bukan hanya beras saja yang telah lama diimpor dari Thailand dan Vietnam, tetapi sunter terdengar kabar bahwasanya pemerintah Indonesia akan mengimpor sawah padi Cina.  

 

Dilansir dari laman voaindonesia (27/04/2024), pemerintah akan mengajak Cina untuk bekerja sama dalam menggarap sawah di Kalimantan Tengah. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan setelah menghadiri pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi dalam ajang High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) RI–RRC di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (19/4) yang akhirnya mencapai beberapa kesepakatan, salah satunya terkait proyek sawah Cina ini.

 

Adapun Luhut meyakini, jika proyek ini berhasil, maka Indonesia dapat mencapai swasembada beras di masa depan. Ia berharap alih teknologi dari Negeri Tirai Bambu tersebut bisa berhasil dengan baik. Pasalnya Indonesia selama ini masih saja mengimpor beras dari negeri tetangga hingga jutaan ton setiap tahunnya. Gambaran impor beras yang tak lain makanan pokok rakyat negeri ini menjadi bukti bahwasanya negara memang belum mampu independen dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam negeri.


Ironi, negeri yang terkenal ‘ijo royo-royo’ ini masih banyak melakukan impor dalam bidang pertanian sendiri. Telah lama menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk memenuhi pasokan dalam negeri, Indonesia telah jatuh-bangun dan masih gagal dalam mengelola lahan pertanian di tanah sendiri. Seperti yang disampaikan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa dalam wawancaranya bersama Tempo pada Selasa (23/4) melalui saluran telepon. Dilansir dari laman bisnis.tempo (23/04/2024), Andreas mengatakan berdasarkan pengalaman food estate sejak zaman pemerintahan Soeharto pada 25 tahun lalu, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo luas tanah yang dipakai juga berjuta hektare, tetapi akhirnya gagal. Menurutnya, pemerintah harus konsisten dalam melakukan pembenahan terlebih dahulu.


Menurut Guru Besar IPB tersebut, sejak zaman pemerintah Soeharto hingga sekarang yang menyebabkan food estate gagal adalah karena pemerintah melanggar kaidah akademik dan tidak konsisten soal kebijakan yang mana setiap ganti pemimpin maka ganti pula kebijakannya atau terlalu banyak pindah lokasi. Padahal pada permulaan setiap pemimpin langsung membuka lahan dengan skala besar.


Kemudian, tambah Andreas, yang perlu diperhatikan pemerintah jika ingin membuka lumbung pangan di Kalimantan Tengah adalah proses kelola airnya. Andreas  juga menyebutkan pengendalian hama dan penyakit serta kelemahan lahan di Kalimantan Tengah yang merupakan gambut juga berpengaruh pada pengairannya. Oleh karenanya, alangkah lebih baik pemerintah tidak langsung uji coba sawah padi Cina pada lahan yang luas bahkan sampai langsung satu juta hektar, melainkan bisa dimulai dari ribuan hektar terlebih dahulu baru kemudian jika berhasil ditambah dengan skala yang lebih besar.


Rencana proyek impor sawah Cina ini digadang-gadang sebagai solusi menyediakan lumbung pangan dalam negeri. Padahal seperti yang kita ketahui, banyak program serupa sebelumnya yang telah mengalami kegagalan.  Pertanyaannya, andaikan berhasil, maka siapa yang akan diuntungkan? Ya, jawabannya tidak lain adalah para investor asing alias pihak Cina sendiri. Bagaimanapun jika dikelola di dalam negeri, tetapi benih dan hasil penjualannya tak murni kembali kepada rakyat pribumi, maka sudah dapat dipastikan proyek ini sejatinya gagal mensejahterakan rakyat kita sendiri. Inilah ciri khas sistem ekonomi kapitalisme. Para kapital atau pemilik modal yang dalam hal ini adalah investor asing tentu tidak akan menyia-nyiakan peluang keuntungan dari proyek besar nan pokok ini. 

 

Sistem kapitalisme hadir dengan mengusung asas manfaat. Adapun proyek ini digarap tentunya akan membawa keuntungan bagi para pemilik modal dari Cina dengan memanfaatkan kelonggaran kebijakan dari pemerintah Indonesia. Rakyat sendiri harus sabar menunggu hasil proyek ini apakah benar berhasil atau gagal dan hanya menambah kerumitan persoalan beras mahal di negeri maritim ini. Sejauh ini, belum ada jaminan harga beras akan kembali murah seperti sebelumnya, bukan? 

 

Di sisi lain, menjadi pertanyaan juga, mengapa mitigasi kegagalan membangun lumbung pangan justru tidak dilakukan, dan kapan memberi solusi untuk petani lokal. Adapun banyak petani yang mengalami kegagalan dan meninggalkan lahannya, tak sedikit pula yang akhirnya dijual.  Akibatnya petani makin malas bahkan pensiun sebagai petani. Ini merupakan suatu kemunduran di bidang pertanian yang tak dapat terelakkan. Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya mencarikan solusi terbaik atas persoalan di bidang pertanian ini.

 

Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita percaya dan yakin bahwa Islam benar sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Islam sendiri sebenarnya dapat menyelesaikan persoalan pangan dari akar masalah, dan tidak sekedar mewujudkan ketahanan pangan saja, namun juga kedaulatan pangan. Negara atau daulah Islam akan bertanggung jawab penuh membantu petani, apalagi pertanian adalah persoalan strategis. Kemudian, jika memang akan menjalin kerjasama dengan asing, maka politik luar negeri daulah Islam dijadikan sebagai pedoman. Adapun daulah tidak akan tergantung pada modal swasta atau asing yang dapat mengancam kesejahteraan rakyat.

 

Dalam sistem Islam, para petani didorong untuk memanfaatkan lahan pertanian secara maksimal dan tidak diperbolehkan menelantarkannya. Adapun lahan yang tidak dimanfaatkan selama tiga tahun, maka kepemilikan atas lahan kosong tersebut hilang dan negara berhak memberikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian, negara Islam juga akan mendukung teknologi dan riset dalam bidang pertanian secara masif dan tepat guna sehingga keberhasilan kedaulatan pangan dapat tercapai. Teraturnya pengelolaan bidang ekonomi dan pertanian ini hanya dapat ditemui dalam pemerintahan Islam, yakni khilafah Islamiyah dengan pemimpinnya yang disebut khalifah.

 

Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadits dari jalur Abu Hurairah ra, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya seorang imam itu (laksana) perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/azab karenanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)


Sejak khilafah terakhir, turki ustmani di Turki telah dihilangkan dan diganti dengan sistem kufur demokrasi, maka umat Islam di seluruh dunia mulai terpecah belah dan tersekat-sekat oleh nation state. Kondisi umat hari ini yang tidak terpelihara dengan baik oleh sistem kufur sekulerisme kapitalisme hari ini menunjukkan sebuah keprihatinan bersama. Banyak yang terjajah dari segi pemikiran hingga fisik. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok ini saja, misalnya. Di negeri mayoritas muslim ini, masih banyak umat yang kelaparan dan kesusahan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka. Oleh karena itu, proyek sawah Cina ini tampaknya belum dapat menjadi solusi ketahanan pangan Indonesia. Impor sawah sekalipun mungkin hanya menambah penderitaan rakyat kecil karena sejatinya kapitalisme memang mendukung investor asing belaka. Wallahualam bissawab. []

 


Negara memiliki mekanisme ideal yang mampu menyejahterahkan para buruh melalui penerapan sistem Islam secara kafah 

Negara menjamin nasib buruh dan juga keberlangsungan perusahaan sehingga menguntungkan kedua belah pihak


Penulis Normah Rosman

Pemerhati Masalah Umat


Matacompas.com, OPINI -- Hari Buruh Internasional dimulai dari aksi demonstrasi para buruh di Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1886. Para buruh menuntut jam kerja 8 jam perhari, serta 6 hari kerja dalam seminggu, dan upah yang layak tentunya. Aksi ini diwarnai dengan adanya kerusuhan serta tragedy Haymarket Affair.


Setelah kejadian itu, resmi sudah tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional, begitu juga di Indonesia. Tiap tahun Organisasi Buruh Internasional (ILO) akan menetapkan tema hari buruh berdasarkan isu global yang sedang hangat diperbincangkan. Tren isu 2024 adalah, tingkat pengangguran yang tinggi, dan kesenjangan sosial yang makin melebar (tirto, 26/04/2024).


Survei Talent Acquisition Insight 2024 oleh Mercer Indonesia, menunjukkan bahwa sebanyak 69% perusahaan di Indonesia tidak lagi merekrut karyawan baru pada tahun lalu, karena khawatir akan adanya PHK. Dari 67% perusahaan yang dimaksud, di antaranya adalah perusahaan besar. Director of Career Services Mercer Indonesia Isdar Marwan, mengatakan jika Industri perbankan, hotel dan farmasi adalah tiga sektor teratas di Indonesia yang membekukan perekrutan pekerja pada 2023. Dari laporan tersebut juga diungkapkan sekitar 23% perusahaan di tanah air melakukan PHK pada 2023, sedangkan rata-rata global sebesar 32% (cnnindonesia, 26/04/2024). 


Kesejahteraan Buruh, Jauh Api dari Panggang

Berbicara tentang nasib buruh di sistem kapitalisme ini tentunya tak akan ada habisnya. Bagaimana tidak? Tiap Hari Buruh akan terjadi demo besar-besaran bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Mereka selalu membawa agenda yang sama,yaitu menuntut kesejahteraan para buruh. Baik itu pada kelayakan upah, jam kerja, tunjangan, layanan kesehatan dan lainnya. Masih seputar kesejahteraan buruh. Ini berarti setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tak pernah benar-benar menyejahterahkan buruh. Bahkan demo juga terjadi saat pemerintah menetapkan upah minimum terhadap buruh, begitu juga dengan kebijakan lainnya, cendrung hanya berpihak pada kapitalis.


Peringatan hari buruh 2024, dengan mengusung tema “Social Justice and Decent Work For All.” Tentu hal ini sesuai dengan isu yang sedang beredar di kalangan buruh. Problem buruh yang sering menjadi tuntutan mulai dari upah buruh yang rendah, kerja tak layak, hingga maraknya PHK, dan sempitnya lapangan pekerjaan, yang membuat nasib buruh makin terpuruk. Persoalan buruh akan terus ada selama sistem kapitalisme masih diterapkan, karena sistem ini hanya menganggap buruh sebagai faktor produksi. Nasib buruh sepenuhnya tergantung pada perusahaan, sementara tak ada jaminan dari negara, karena negara hanya berperan sebagai regulator dan penengah antara buruh dan perusahaan. 


Artificial Intelligencee (AI) atau kecerdasan buatan selain memberikan manfaat yang sangat besar pada manusia, ternyata juga menjadi momok yang menakutkan pada kaum buruh. Tidak dimungkiri jika kelak AI akan menggeser beberapa pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh manusia. Menurut Talent Acquisition Insight 2024, sekitar 75% perusahaan di Indonesia memandang kemahiran AI sebagai keterampilan yang tidak terpisahkan. Pengaruh AI dan otomatisasi terhadap peran pekerjaan di berbagai industri diperkirakan akan terus berlanjut. Sehingga beberapa SDM kelak tidak akan terpakai lagi dan tentunya akan terganti oleh AI. 


Buruh dalam Sistem Islam

Islam memandang buruh adalah bagian dari rakyat, dan negara bertanggungjawab untuk memastikan kesejahteraannya. Negara memiliki mekanisme ideal yang mampu menyejahterahkan para buruh melalui penerapan sistem Islam secara kafah dalam semua aspek kehidupan. Dengan begitu maka negara dapat menjamin nasib buruh dan juga keberlangsungan perusahaan sehingga menguntungkan kedua belah pihak. 


Sistem Islam mampu mengatasi masalah buruh yang sering dihadapi dalam sistem kapitalisme. Di mana masalah sebenarnya dipicu oleh dasar yang digunakan oleh sistem kapitalisme, yaitu kebebasan kepemilikan, kebebasan bekerja dan living cost terendah yang digunakan sebagai penentu gaji buruh. Islam mengajarkan konsep ibahatu al-milkiyyah (kebolehan/kehalalan kepemilikan). Faktor halal dan haramlah yang menjadi penentu status kepemilikan seseorang. Setiap muslim bisa saja memiliki, tetapi dengan cara yang terikat dengan cara yang telah ditentukan oleh syariah. Setelah harta dimiliki, Islam juga menentukan cara yang bisa digunakan untuk mengembangkan harta tersebut, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. 


Islam juga memiliki konsep ibahatu al-amal, di mana faktor halal dan haram juga menentukan dalam suatu pekerjaan. Bekerja adalah aktifitas manusia dan hukum asalnya adalah mubah. Setiap muslim boleh bekerja dengan cara (pekerjaan) yang dilakukan untuk menghasilkan harta yang jelas dan terikat syariah. Islam juga tidak memperbolehkan pekerjaan yang hukum asalnya mubah tetapi dilakukan dengan cara yang tidak benar. 


Penentuan standar gaji dalam Islam, standar yang digunakan adalah manfaat tenaga yang diberikan oleh buruh di pasar, bukan berdasarkan living cost terendah. Sehingga tidak tidak akan terjadi eksploitasi buruh, karena upah yang didapatkan oleh buruh sesuai dengan ketentuan upah yang berlaku di tengah masyarakat. Namun, jika terjadi sengketa upah antara buruh dan majikan, maka pakar (khubara’) yang akan menentukan upah sepadan. Tentunya pakar yang ditunjuk adalah pilihan kedua belah pihak. Jika tidak juga menemui kata sepakat, maka negaralah yang akan memilihkan pakar dan memaksa keduanya untuk menaati keputusan pakar tersebut.


Berkumpul adalah hak yang dijamin oleh syariah, tetapi membentuk serikat pekerja yang mengurusi kesejahteraan buruh dan lainnya merupakan aktivitas ri’ayatu as-syu’un yang hanya boleh dilakukan oleh negara, karena negaralah yang bertanggungjawab terhadap ri’ayatu as-syu’un ini, baik dalam perkara parsial maupun menyeluruh. Memberikan dana pensiun, penghargaan, konpensasi dan lainnya kepada buruh merupakan kewajiban negara bukan kewajiban perusahaan. Sehingga negara benar-benar akan memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Konsep dan solusi dari Islam ini benar-benar telah teruji ketika diterapkan oleh Negara Khilafah. Sehingga kesejahteraan pada buruh bisa didapatkan dengan diterapkannya sistem Islam secara kafah. Wallahualam bissawab. []


Islam memiliki aturan yang bisa menjaga bahkan mencegah terjadinya bullying

Islam mewajibkan orang tua berperan penuh dalam pengasuhan anak


Penulis Hasna 

Ibu Rumah Tangga


Matacompas.com, OPINI -- Beberapa waktu yang lalu, beredar video aksi bullying atau perundungan yg terjadi di wilyah Mekarwangi, Kota Bandung. Video tersebut viral di media sosial. Video diawali dengan tiga pelaku remaja yang membangunkan korban berinisial DNS yang tengah tertidur di teras TPU Ciseureh. Tak disangka, perlawanan yang diberikan korban memicu emosi pelaku hingga tega menendang wajah dan memukul kepalanya dengan botol kaca. Hal ini, berlanjut dengan ungkapan pelaku yang disiarkannya di live tiktok miliknya. (Kompas,28/4/2024)


Mengetahui hal ini, Rohman Hidayat selaku kakak korban langsung melaporkan kejadian yang menimpa adiknya tersebut. Begitu mengetahui laporan ini, petugas langsung pergi ke tempat kejadian perkara (TKP) dan mendapati korban yang masih di bawah umur. Kasi Humas Polrestabes Bandung, Nurindah Murdiani menyatakan Polrestabes Bandung melalui Jatanras (direktorat kejahatan dan kekerasan) masih melakukan upaya penangkapan. (Idntimes, 27/4/2024) 


Tak terduga, kini bullying dilakukan secara terbuka bahkan secara live. Ini menggambarkan kejahatan tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk, bahkan wajar dan keren. Sikap semacam  ini menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam memandang keburukan, yang mengindikasikan adanya gangguan mental. Di sisi lain, bullying hari ini makin parah dan marak. Di balik makin parah dan maraknya bullying ini, ada peran negara yang lalai dalam periayahan rakyat. Dan ini menyebabkan akibat yang serius, di antaranya :

1. Lemahnya pengasuhan terhadap anak yang diakibatkan dari berkurangnya waktu orang terutama ibu karena harus turut mencari nafkah karena tuntutan ekonomi yang tinggi. Akibatnya kasih sayang dan oerhatian yang kurang menjadi pemicu bagi anak mencari kasih sayang di luar tanpa memahami benar atau salah.


2. Gagalnya sistem pendidikan di mana gagal mencetak generasi yang berakhlakul karimah, akibat dari dipisahkannya agama dari kehidupan sebagai poros pendidikan.


3. Gagal menciptakan lingkungan yang baik. Banyak orang-orang yang individualis, egois dan apatis tanpa peduli sekitarnya berbuat maksiat atau tidak.


4. Tidak terkontrolnya tontonan dan hiburan seperti game, film yang banyak menampilkan adegan kekerasan, pornografi yang merusak pemikiran generasi dan menciptakan mindset bahwa masalah bisa terselesaikan dengan kekerasan dalam bentuk apapun.


Hal di atas, mengingatkan kita bahwasanya Islam memiliki aturan yang bisa menjaga bahkan mencegah terjadinya bullying. Islam mewajibkan orang tua berperan penuh dalam pengasuhan anak. Ibu sebagai guru pertama dan utama bagi anak-anaknya dan ayah sebagai penopang nafkah keluarga. Selain itu, Islam melalui peran negara menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan pelayanan pendidikan gratis, kesehatan, harga-harga kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau sehingga para suami tidak perlu mati-matian bekerja demi menafkahi keluarganya. Selain itu negara juga akan menciptakan lingkungan di mana amar makruf nahi mungkar senantiasa berjalan, sehingga semua orang saling menasihati dan mencegah terjadinya kemaksiatan. Pun bagi pelaku kemaksiatan seperti perundungan dengan sanksi yang membuat jera dan setimpal bagi yang sudah masa balighnya.


Allah Swt. berfirman: "Kami telah menetapkan bagi mereka didalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishasnya (balasan hang sama)." (QS. Al-Maudah: 45)


Begitulah, gambaran negara yang baik. Yang mengayomi dan menjamin rakyatnya tanpa meminta imbalan apapun kecuali hanya karna ingin mendapat rida dari Rabbnya. Karena sepatutnya negara tidak memanfaatkan rakyatnya sebab kewajiban negara adalah menjamin rakyatnya aman, sejahtera dan bahagia. 

Wallahualam bissawab. []



Kemaksiatan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi

Ada yang menginginkan maka disediakan meskipun itu haram


Penulis Verawati S.Pd

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Bak bola salju yang terus menggelinding, kejahatan pornografi kian hari terus membesar. Para pelakunya bukan lagi orang dewasa, melainkan banyak dari anak di bawah umur. Bukan lagi wanita dengan laki-laki tetapi dengan  sesama jenis. Bukan lagi ngumpet-ngumpet tetapi sudah terang-terangan. Efeknya jelas, merusak masyarakat dari berbagai sisi kehidupan.


Mengetahui fakta terkait kemaksiatan pornografi ini membuat miris dan perasaan bercampur aduk. Ada rasa khawatir, takut, marah, benci, jijik atas perilaku bejat mereka. Berapa banyak anak-anak yang teracuni pornografi ini? Hingga pada akhirnya mereka bukan lagi korban tetapi menjadi pelaku. Bukan cuma puluhan bahkan mungkin jutaan hingga menjadi rangking dunia.


Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Menteri Polhukam Hadi Tjahjanto pada saat pembentukan satgas pornografi. "Kalau kita lihat dari laporan yang dihimpun dari National Centre for Missing Exploited Children bahwa temuan konten kasus pornografi anak di Indonesia selama 4 tahun sebanyak 5.566.015 juta kasus. Indonesia masuk peringkat empat secara internasional dan peringkat dua dalam regional ASEAN," ungkapnya.(SINDOnews.com, 18/04/2024) 


Barangkali bisa jadi ranking pertama. Sebab kasus kejahatan pornografi banyak yang tidak dilaporkan dengan alasan aib. Kasus ini pun pada akhirnya sudah menjadi biasa terjadi di tengah masyarakat tanpa ada tindakan nyata yang membuat jera. Bahkan sebaliknya kejahatan ini banyak yang menikmati sebab kucuran cuan begitu deras mengalir.


Kasus pencabulan terhadap 8 anak yang terjadi di Tangerang, menegaskan bahwa pornografi memang menguntungkan.  terungkap bahwa para pelaku sengaja mendekati anak-anak laki-laki di bawah umur dengan pendekatan main game online, selanjutnya mereka dicabuli dan dibuat videonya secara sadar. Video adegan seksual tersebut diperjualbelikan di grup percakapan media sosial lintas negara (Telegram) dengan harga 50-100 dollar AS per konten. Dari hasil penjualan konten pornografi anak ini, pelaku mendapat keuntungan lebih kurang Rp 100 juta (kompas.id, 27/02/2024)


Saking banyaknya kasus ini pada akhirnya pemerintah membuat satgas anti pornografi. Sebagaimana yang dibicarakan oleh Menteri Polhukam Hadi Tjahjanto. Beberapa kementrian pun ikut dilibatkan yaitu Kemendikbud Ristek, Kemenag, Kemensos, Kominfo, dan Kemenkumham. Juga melibatkan anak lembaga di antaranya yaitu Kejaksaan Agung dan Komisi Perlindungan Anak (KPAI),(SINDOnew.com Kamis, 18 April 2024). Pertanyaannya adalah mampukah program ini dijalankan?


Makin banyak kasus kemaksiatan pornografi dan turunannya mencerminkan gagalnya sistem saat ini dalam melindungi masyarakat. Hal ini disebabkan banyak faktor. Faktor utama adalah sistem itu sendiri. Saat ini yang dipakai adalah sistem kapitalisme-sekularisme. Sistem ini memuja kebebasan. Termasuk di dalamnya kebebasan berperilaku. Maka ketika ada individu yang melakukan kemaksiatan seperti gay, perzinaan, dan pornografi akan dibiarkan. 


Selain itu, ternyata aktivitas kemaksiatan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi. Hukum ekonomi berlaku, ada permintaan maka ada penawaran. Ada yang menginginkan maka disediakan meski pun itu yang haram. Seperti pornografi, perzinaan, dan narkoba.


Kedua, untuk di negeri ini sendiri payung hukum yang ada tidak tegas. Tidak ada aturan yang secara tegas yang melarang pornografi,  kaum pelangi, perzinaan, atau hal-hal lain yang merugikan masyarakat. Ditambah politik Will dari penguasa yang lemah. Menjadi hal yang mendorong laju bola salju kemaksiatan makin cepat. 


Untuk kasus pencabulan delapan anak di atas saja, pemerintah dinilai lambat dan tidak bertindak tegas. Padahal jika mau, pemerintah bisa memburu penjahat internasional tersebut dengan melibatkan berbagai pihak. Salah satunya Cyber pemerintah.


Jadi untuk mengangkat kasus kemaksiatan apapun termasuk pornografi dibutuhkan sistem dan penguasa yang baik. Jangankan untuk kuratif, untuk preventif saja sistem saat ini tidak punya. Sistem kapitalisme saat ini justru memuja kebebasan. Termasuk kebebasan berperilaku, yang di dalamnya ada kebebasan seksual, melihat  tayangan porno, dan pornoaksi. Bahkan difasilitasi karena menghasilkan uang.


Berbeda dengan sistem Islam, dalam Islam ada seperangkat aturan yang mengatur kehidupan agar terwujud masyarakat yang damai dan adik. Hal ini ditegaskan oleh tiga pilar yaitu ketakwaan individu, kontrol masyarakat dan penegakkan hukum yang tegas dan ketegasan dan keadilan oleh penguasa. Ketakwaan individu akan mampu mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan. Allah akan menghisab setiap amal, keimanan, dan ketakwaan manusia.


Dengan keimanan dan ketakwaannya yang tinggi akan memunculkan perasaan diawasi oleh Allah. Sehingga akan mampu mencegah seseorang untuk melakukan kemaksiatan sekalipun orang lain tidak melihatnya.


Kedua, yaitu kontrol masyarakat, masyarakat Islam akan saling mengingatkan satu sama lainnya. Hal ini dilakukan atas dasar keimanan dan cinta terhadap sesama terutama sesama muslim. Juga akan ada konsekuensinya bila kejahatan atau kemaksiatan dibiarkan yaitu dosa. Dosa jika dibiarkan akan membawa petaka di dunia dan juga akhirat 


Ketiga yaitu penguasa yang tegas dan adil. Penguasa Islam akan memberlakukan aturan secara tegas. Ketika aturan ini dijalankan maka aturan tersebut bersifat  preventif dan juga kuratif. Seperti aturan menutup aurat, menjaga pandangan, dilarang ber-khalwat, dilarang membuat dan menyebarkan video porno, bagi pezina akan diberikan hukuman rajam atau jilid, bagi pelaku sodomi akan dihukum dijatuhkan dari gedung yang tinggi hingga mati. 


Ditambah sejumlah aturan lainnya, sehingga memasyarakat terlindungi dari bahaya pornografi dan turunannya tersebut. Masyarakat hidup dalam kondisi yang sehat dari penyakit masyarakat. Sebab sistem dan penguasa menjalankan aturan yang benar. Aturan yang turun dari yang Maha Benar yaitu Allah Swt..

Wallahualam bissawab. []

 


Kuatnya liberalisasi di perguruan tinggi menyebabkan sistem pendidikan kita kehilangan standar integritas akademik

Kampus tidak lagi menjadi tempat membangun mental kepribadian manusia, melainkan menjadi pasar bisnis industrialisasi


Penulis Bunda Hanif 

Pendidik


Matacompas.com, OPINI -- Wajah dunia pendidikan kembali tercoreng dengan adanya dua kasus yang mencuat beberapa hari terakhir, yaitu kasus plagiarisme oleh seorang dekan di Jakarta, serta joki mahasiswa oleh seorang dosen di Pontianak. 


Kasus pertama adalah dugaan plagiarisme yang dilakukan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional (FEB Unas) Jakarta, Kumba Digdowiseiso yang sudah melakukan plagiarisme berat dalam publikasi ilmiah di Journal of Social Science (JSS) pada 2024. Dugaan tersebut datang dari sejumlah dosen di Universitas Malaysia Terengganu (UMT) yang namanya dicatut Kumba tanpa izin untuk artikel ilmiahnya. (Tirto, 16-4-2024)


Kumba telah memublikasikan 160 artikel ilmiah sepanjang 2024. Hal yang sangat tidak masuk akal, menerbitkan jurnal sebanyak itu dalam kurun waktu kurang dari setahun. Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis atas kasus yang ia hadapi, Kumba mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dekan FEB Unas. (Tempo, 19-4-2024)


Saat ini, Indonesia menduduki peringkat kedua dalam menghasilkan jurnal predator. Kasus Kumba tidak bisa dianggap sebagai persoalan individu, melainkan sistemis. Sistem insentif yang dibuat pemerintah telah membuat dosen mengejar target jumlah jurnal yang dipublikasikan. Inilah yang memengaruhi dosen melakukan berbagai cara demi mengejar target. (Tempo, 19-4-2024).


Lain lagi dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Abdul Haris, menurutnya kasus Kumba berkaitan dengan integritas individu bukan disebabkan tingginya tuntutan kuantitas publikasi jurnal ilmiah dari pemerintah. (Tempo, 15-4-2024)


Menurut data dari Retraction Watch, penulis Indonesia yang diretraksi meningkat dalam lima tahun terakhir. Sebanyak 72 artikel bermasalah diduga merupakan plagiat atau mengandung kesalahan etik berat dalam publikasi sehingga memperburuk reputasi pendidikan tinggi Indonesia di mata Internasional. (Tempo, 18-4-2024)


Kasus kedua adalah dugaan dosen Untan yang menjadi joki nilai mahasiswa Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Dosen tersebut memanipulasi nilai mata kuliah di Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD seorang mahasiswa, padahal mahasiwa tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar di ruang kuliah. (Tempo, 16-4-2024)


Kedua kasus tersebut telah menunjukkan betapa lemahnya integritas individu pengajar (dosen). Hal tersebut terjadi tidak pada ranah personal saja, melainkan sistemis, melihat begitu maraknya kasus plagiarisme dan joki nilai mahasiswa


Kuatnya liberalisasi di perguruan tinggi menyebabkan sistem pendidikan kita kehilangan standar integritas akademik. Kampus tidak lagi menjadi tempat membangun mental kepribadian manusia, melainkan berubah menjadi pasar bisnis industrialisasi. 


Kuatnya liberalisasi pendidikan bisa kita lihat dari tujuan mahasiswa saat ini dalam menempuh perkuliahan, yaitu semata demi memperoleh gelar dan ijazah. Demi gelar dan ijazah, orang akan menempuh berbagai cara, termasuk cara-cara kotor, seperti penipuan, manipulasi, suap dan sebagainya. Gelar dan ijazah telah dikultuskan sebagai azimat dalam menentukan masa depan pemiliknya, oleh karenanya tidak jarang gelar dan ijazah dijadikan ajang bisnis di kampus. 


Untuk menyelesaikan karut marut pendidikan ini, butuh perubahan sistemis. Tidak cukup hanya dengan mengusut individu pelaku kejahatan. Yang jauh lebih penting dan sangat menentukan nasib pendidikan kita pada masa depan adalah koreksi terhadap sistem pendidikan kita. Caranya adalah dengan mengganti sistem pendidikan hari ini yang bertujuan materialistis menjadi sistem pendidikan Islam yang bertujuan membentuk sosok berkepribadian Islam.


Sistem pendidikan Islam menetapkan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia berkepribadian Islam. Allah swt berfirman, “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (TQS. Adz-Dzariyat: 56)


Tujuan yang berdimensi ukhrawi ini menyebabkan manusia menggunakan cara-cara halal demi meraih target pendidikan. Cara-cara haram seperti plagiarisme, manipulasi, penipuan tidak akan pernah bisa mengantarkan kepada tujuan yang membentuk kepribadian Islam. 


Tujuan pendidikan Islam tidak terpaku pada gelar dan ijazah. Pola pikir yang cemerlang, pola sikap yang luhur, dan perilaku yang islami, menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut tentu saja tidak bisa ditempuh dengan cara-cara curang.


Adapun dari sisi kurikulum pendidikan, diterapkannya kurikulum berbasis akidah Islam sehingga akan meluruskan niat setiap peserta didik bahwa tujuan menuntut ilmu haruslah relate dengan posisinya sebagai hamba Allah. 


Materi ajar dalam kurikulum pendidikan Islam bersumber dari tsaqafah Islam sehingga akan membentuk pemikiran dan pemahaman yang Islami. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter dan identitas muslim. 


Proses pendidikan dalam Islam, tidak sekedar transfer pengetahuan melainkan transfer karakter. Guru bukan hanya mengajar, tetapi mendidik sehingga murid memiliki kepribadian yang mulia. 


Profil pengajar dalam sistem Islam baik itu guru maupun dosen harus menggambarkan profil muslim yang berkepribadian Islam. Mereka harus menjadi teladan dalam kebaikan dan takwa bagi murid-muridnya. Selain harus kompeten di bidangnya, sosok pengajar juga harus punya karakter muslim yang bertakwa. 


Tujuan dan kurikulum pendidikan ini disediakan oleh negara (Khilafah) secara gratis sehingga murid leluasa belajar tanpa terbebani biaya. Pengajar diberi upah/gaji yang layak serta jaminan kesejahteraan sehingga mereka bisa fokus dalam mendidik dan mengajar. Dengan demikian mereka tidak akan terbebani dengan tuntutan kebutuhan hidup hingga mengejar insentif dengan segala cara. 


Demikianlah sistem pendidikan Islam yang mengagumkan. Sistem ini telah terbukti efektif dalam mencetak SDM berkualitas yang akan membangun peradaban Islam yang gemilang. 

Wallahualam bissawab. []

 


Negara malah mendukung perkembangan game online, meskipun dapat menyebabkan anak-anak kecanduan

Game online akan tetap ada karena memberikan banyak pemasukan tanpa memikirkan dampak buruk bagi generasi


Penulis Yulianti

Pegiat literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Seiring perkembangan zaman, teknologi pun ikut berkembang. Bagai dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang, perkembangan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif bagi kehidupan. Salah satunya yaitu game online, aplikasi yang banyak diminati generasi muda ini, dinilai banyak membawa dampak negatif. 


Kecanduan game online banyak menimpa remaja dan anak-anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Pemerintah khususnya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar bisa memblokir game online yang mengandung kekerasan dan seksualitas. Game yang bergenre battle royale seperti Free Fire yang sangat populer saat ini, disinyalir bisa berdampak buruk pada anak. (Katadata, 12/04/24)


Dikatakan Deputi Perlindungan Khusus Anak KPPPA Nahar, secara umum game online dapat memengaruhi perilaku, karakter dan kesehatan mental anak. Kekerasan dalam game online, tergambar jelas aksinya, seperti adu senjata, bahasa kasar, kekerasan fisik, dan lain sebagainya. Beberapa game memperlihatkan kekerasan secara eksplisit dan realistis, seperti patah tulang, luka, darah, atau kekerasan seksual. Dampak negatif dari game online dapat mempengaruhi kesehatan mental, sulit fokus, susah mengontrol emosi, kurangnya empati, anti sosial dan perilaku yang memburuk. (MediaIndonesia, 14/04/24)


Meskipun tidak semua, faktanya sebagian besar game online mengandung unsur kekerasan dan fornografi. Negara dinilai abai dalam tugas utamanya mengurus umat termasuk bertanggung jawab dalam pembentukan karakter generasi. Tidak adanya peraturan dan tindakan tegas dari negara terhadap game online yang mengandung unsur kekerasan. Selama ini yang terjadi, negara hanya akan bertindak ketika sudah adanya desakan dari masyarakat, itupun kadang cuma wacana semata. Seharusnya negara sudah mempunyai perisai yang kuat sebelum dampak negatif muncul. Itulah bukti negara tidak serius dalam menjaga umat.


Mirisnya dalam sistem kapitalisme sekulerisme, negara malah mendukung perkembangan game online, meskipun dapat menyebabkan anak-anak kecanduan. Game online akan tetap ada karena memberikan banyak pemasukan tanpa memikirkan dampak buruk bagi generasi. 


Umat dibentuk menjadi pribadi yang hanya berorientasi pada kepuasan duniawi semata, serta dijadikan pasar bisnis oleh para pemegang modal dan negara. Keuntungan dari bisnis game online yang besar, menggiurkan para pengembang game, mereka berlomba lomba menciptakan game yang menarik. Negara dalam hal ini pun diuntungkan karena menerima pemasukan berupa pajak yang melimpah.


Lantas apa solusi bagi masalah ini? Tentu saja kita sebagai pribadi tidak bisa berbuat banyak, butuh suatu wadah yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang besar yaitu negara. Negara yang seperti apa? Tentu saja negara yang menerapkan sistem Islam di dalamnya. 


Dalam hal teknologi, negara akan menetapkan aturan-aturan untuk kebaikan umat dan mendekatkan umat pada kemudahan menjalankan hukum syarak. Umat tidak akan menjumpai aplikasi yang akan membahayakan dan membuat abai terhadap amal saleh, justru umat akan disuguhi dengan aplikasi-aplikasi yang mampu meningkatkan iman dan takwa.


Pendidikan pun akan menggunakan kurikulum yang berlandaskan akidah Islam, yang akan membentuk pelajar dengan syaksiyah Islam, pola fikir, dan pola sikap Islam. Sehingga para pelajar memiliki akidah yang kuat dan menjadi pengontrol diri dalam seluruh aktifitas. Mereka akan berusaha beramal sesuai dengan syariat Islam, yang tujuannya menggapai rida Allah bukan berorientasi pada kepuasan duniawi semata.


Jika ditemui pelanggaran, maka negara akan memberikan sanksi yang tegas, yang akan memberikan efek jera bagi para pelaku. Negara dengan sistem Islam adalah satu-satunya solusi yang dapat mendukung penuh  pembentukan generasi unggul yang berkepribadian Islam yang penuh dengan keimanan.

Wallahualam bissawab. []

 


Syariat Islam mengajarkan untuk saling berbagi terutama pada sanak saudara dan juga kaum muslimin secara umum

Semuanya dilakukan dalam rangka ibadah harta dan menyucikan diri



Penulis Verawati S.Pd

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Bagi pemudik lebaran pasti pengeluaran uang jauh lebih besar. Untuk biaya bekal, oleh-oleh, ongkos perjalanan, dan juga menyiapkan THR/uang ampau bagi sanak saudara. ditambah jika ada agenda liburan ke salah satu tempat pariwisata. Pastinya pengeluaran sangat tinggi. Ada istilah, cari uang di kota, ngabisin di desa.


Maka tidak heran jika hasil survei yang dilakukan oleh kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa diperkirakan perputaran ekonomi mencapai 276,1 triliun pada periode lebaran kali ini. Angka yang cukup fantastis, dalam sektor ekonomi yakni kenaikannya hingga 15% dari tahun lalu. Hal ini ditandai dengan dua hal yaitu konsumsi yang tinggi dan peningkatan pergerakan masyarakat. (katadata, 12/04/2024)


Indikator konsumsi yang tinggi yaitu besarnya kebutuhan uang tunai dan pergerakan masyarakat yaitu banyaknya pemudik dan pengunjung tempat-tempat pariwisata. Hal ini didukung oleh adanya libur lebaran yang cukup panjang, pemberian Bansos dan BLT serta THR untuk para ASN. (Kemenparekraf, 01/04/2024)


Tingginya perputaran ekonomi saat lebaran menunjukkan bahwa syariat Islam mampu mendongkrak perekonomian di tengah kondisi sedang lesu. Perputaran uang dari kota ke desa membuat semua sektor ekonomi bergerak dan hidup. Tak ada penjual yang sepi dari pembeli. Baik kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, maupun kebutuhan sekunder dan tersier banyak pembelinya.


Lihat saja toko emas dipadati oleh kaum hawa, toko elektronik seperti hp dipenuhi oleh kaum muda. Apalagi kebutuhan sembako terutama beras laris manis. Swalayan-swalayan pun barangnya banyak diborong. Semuanya bergerak dan lancar, tak ada yang menahan uang.


Hal ini disebabkan syariat Islam mengajarkan untuk saling berbagi terutama pada sanak saudara dan juga kaum muslimin secara umum. Kemudian ada beberapa syariat Islam yang lainnya seperti zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib atas setiap kepala yang pelaksanaannya menjelang Idul Fitri. Adapun zakat mal diwajibkan bagi orang yang kaya (Muzaki), ini pun biasanya dilakukan di bulan Ramadan.


Semuanya dilakukan dalam rangka ibadah harta dan menyucikan diri. Sebagaimana firman Allah Swt. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah: 103)


Satu saja hukum Islam diterapkan dampaknya luar biasa. Mendorong laju perekonomian bangsa. Bagaimana jika hukum Islam diterapkan secara keseluruhan dalam semua aspek kehidupan? Tentu akan membawa pada tingginya laju pergerakan ekonomi bagi bangsa sendiri dan juga dunia. Hingga tidak ada lagi orang yang layak menerima zakat.


Sebagaimana yang pernah terjadi di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Kesejahteraan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sehingga kekayaan yang dimiliki disalurkan ke negara lain yang membutuhkan. Artinya  kesejahteraan ini tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja, melainkan oleh seluruh manusia. Baik muslim maupun non-muslim. 


Kondisi ini terjadi karena pada saat itu Islam dipakai sebagai sistem kehidupan. Diterapkan di semua aspek kehidupan dalam sebuah bingkai Islam yaitu daulah khilafah Islamiyyah. Inilah berkah atau kebaikan Islam. Semuanya merasakan dan mendapatkan kelancaran dan juga kebahagiaan. Penulis sendiri mendapatkan cerita bahwa salah satu tetangga non-muslim kebanjiran pesanan kue lebaran. 

Lalu masihkah ragu dengan penerapan Islam secara Kafah?

Wallahualam bissawab. []


Di sisi lain masyarakat seolah sudah terbiasa dengan kemacetan dan menganggap lumrah hal ini terjadi

 Sehingga bertambah abai pemerintah dalam mitigasi


Penulis Santika 

Aktivis Dakwah


Matacompas.com, OPINI -- Macet lagi.. macet lagi... 

Gara-gara sikomo lewat

Pak polisi jadi bingung, orang-orang ikut bingung


Itulah sepenggal lagu yang diciptakan oleh kak Seto Mulyadi yang berjudul “Si Komo” yang pernah legendaris pada zamannya. Namun kali ini kemacetan yang terjadi di Indonesia tentu bukan ulah si Komo melainkan karena tradisi mudik yang biasa dilakukan oleh orang Indonesia ketika menjelang Idulfitri. Salah satunya tercatat waktu tempuh yang terjadi dari Jakarta dan sekitarnya menuju pelabuhan Merak naik secara signifikan selama periode mudik lebaran tahun 2024. Sebelum masuk pelabuhan Merak kemacetan sudah mulai mejalar dari Tol Tangerang-Merak di KM 95. Kendaraan yang melintas bahkan sempat berhenti beberapa saat tidak bergerak. Sehingga waktu tempuh yang biasanya 1 jam 30 menit menjadi 7 jam perjalanan. Belum lagi antrean calon penumpang dalam tiga kantong antrean ketika hendak naik kapal laut, bisa mencapai 3-4 jam.  Pantauan pada tanggal 6 April 2024. (cnbcindonesia)


Mudik merupakan sebuah tradisi yang kerap dilakukan oleh penduduk Indonesia. pasalnya para urban yang bekerja di kota-kota besar memanfaatkan momen Idulfitri untuk kembali ke kampung halaman guna bersilaturahmi dengan sanak saudara dan orang tua. Namun di tengah suasana suka cita gembira, lagi dan lagi, di setiap tahunnya harus merasakan horor kemacetan yang luar biasa. Ibarat buah simalakama mudik macet tidak mudik menanggung rindu sanak saudara dan orang tua yang amat berat.


Problem kemacetan yang berulang setiap tahunnya merupakan bukti gagalnya negara dalam mitigasi. Karena pada prinsipnya negara memberikan pelayanan transportasi berdasarkan prinsip bisnis. Tentu bukan hal yang asing terjadi, karena sistem yang diterapkan saat ini adalah sistem kapitalisme. Di mana sistem ini tegak berdasarkan kepada materi, yang penting mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa harus mengindahkan kepentingan publik atau kepentingan masyarakatnya. Di sisi lain masyarakat seolah sudah terbiasa dengan kemacetan dan menganggap lumrah hal ini terjadi. Sehingga bertambah abai pemerintah dalam menyiapkan mitigasi yang seharusnya dipersiapkan guna menunjang dan memfasilitasi masyarakatnya untuk melakukan tradisi mudik. 


Mudik akhirnya menjadi tradisi yang mengorbankan kepentingan akhirat, seharusnya umat Islam di hari-hari terakhir Ramadan harus lebih khusuk dalam ibadah justru harus berada dalam situasi yang penuh emosional. Berpanas-panasan, berdesak-desakan dan bahkan tidak sedikit orang-orang yang mudik menjadi korban kriminalitas pencopetan. Di tengah kesulitan yang terjadi pemerinrah hanya memberikan solusi yang parsial, seperti memberikan diskon tiket, kebijakan one way, penerapan ganjil-genap dan sejenisnya. Solusi ini tentu bukanlah solusi yang hakiki sampai kepada akar permasalahannya. Buktinya kemacetan terus berulang setiap tahunnya.


Hal ini jelas jauh berbeda jika sistem Islam yang diterapkan. Mudik bukan lagi menjadi tradisi horor tetapi menjadi perjalanan ibadah yang tidak sedikitpun mengurangi kekhusyuan ibadah di hari-hari terakhir Ramadan. Karena negara sebagai raa’in (pelayan umat) sebagaimana hadis Riwayat Bukhari: 

"Imam atau penguasa adalah raa’in dan penanggung jawab urusan rakyatnya.” 


Berdasarkan hadis tersebut tentunya penguasa haruslah memberikan fasilitas mitigasi dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Sehingga rasa aman dan nyaman akan didapatkan oleh rakyatnya, tanpa memperhitungkan untung rugi. Semua itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab penguasa kepada rakyatnya. Negara akan membangun dan memperbaiki jalan secara totalitas dari hulu hingga hilir. Termasuk fasilitas penerangan jalan di malam hari. Negara pun akan memberikan tarif kendaraan yang murah dan terjangkau, bahkan gratis dalam mode transportasi baik darat, laut maupun udara. Tentunya semua itu dilakukan bukan dengan berorientasi bisnis tetapi bertujuan sebagai layanan sosial kepada masyarakatnya. Begitulah sistem Islam, jika ditegakkan di muka bumi ini maka rasa aman dan nyaman akan terasa diberbagai sendi kehidupan termasuk dibidang mitigasi. Sejatinya umat muslim haruslah mengganti sistem kapitalis ini dengan sistem Islam yang sudah jelas datangnya dari wahyu Allah Swt. agar rahmatan lil’alamiin akan terwujud di dalamnya. Wallahualam bissawab. []

Daulah Islam bertanggung jawab terhadap keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi, terutama saat mudik

Daulah menghadirkan mitigasi optimal sebagai bentuk pemeliharaan (riayah) negara atas umat


Penulis Sri Yana, S.Pd.I.

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Mudik lebaran adalah suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang. Mudik dalam bahasa Jawa, mulih dilik yang artinya pulang sebentar sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia pada liburan lebaran, terutama pada Idulfitri. Namun, menjadi momok yang horor karena lonjakan para pemudik yang cukup tinggi di setiap tahun. Selain kemacetan, kecelakaan pun kerap terjadi. Menurut pengamatan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen. Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa data kecelakaan lalu lintas pada mudik lebaran 2024, yaitu kecelakaan kendaraan motor masih paling tinggi sebanyak 73%, bus sebanyak 12%, dan mobil pribadi 2%. (news.detik, 12/4/2024).


Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mencermati bahwa mudik lebaran faktanya merupakan migrasi terbanyak di Indonesia. Sehingga dikhawatirkan karena umumnya macet akan terjadi akibat sebagian besar para perantau akan mudik setelah libur kerja dengan waktu yang bersamaan, yaitu H-7 sebelum lebaran. Diperkirakan pada 5-7 April adalah puncak arus mudik, sedangkan puncak arus balik sekitar 14-16 April.


Menurut pantauan cnbcindonesia, 6/4/2024, bahwa mudik tahun 2024 kali ini mencatat perjalanan dari Jakarta dan sekitarnya ke Merak waktu tempuh hingga naik ke atas kapal mencapai 7 jam. Waktu yang lumayan melelahkan bagi para pemudik dengan antrean yang pasti cukup panjang. Meskipun begitu tidak menyurutkan antusias pemudik karena momen-momen inilah banyak dimanfaatkan untuk bertemu sanak keluarga sekaligus bersilahturahmi. Momen lebaran ini juga libur kurang lebih seminggu, di kalender sudah ditandai dengan warna merah yang merupakan cuti bersama sekitar tanggal 6-15 April. Oleh karenanya mudik lebaran sayang untuk disia-siakan.


Menurut peninjau dari Kemenhub, arus mudik berasal dari Pulau Jawa sekitar 115,26 juta pemudik atau 59,54 %. Dikelompokkan dari yang tertinggi, yaitu Jawa Timur sebanyak 31,3 juta pemudik atau 16,2 %, kemudian Jabodetabek sebanyak 28,43 juta pemudik atau 14,7%, dan Jawa Tengah sebanyak 26,11 juta pemudik atau 13,5%. (berita.satu)


Problema Transportasi Mudik dalam Kapitalisme


Masalah kemacetan yang horor banyak dirasakan masyarakat. Sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam perjalanan mudik, ditambah layanan transportasi yang tidak lancar menjadi masalah utama saat mudik lebaran tiba. Kendala tersebut membuktikan mitigasi tidak diupayakan dengan baik. Seharusnya dengan adanya kendala mudik yang terjadi setiap tahun, menjadikan negara dapat memperhitungkan langkah-langkah penyelesaiannya.


Sejatinya, mudik sudah dijadikan tradisi yang awalnya masyarakat desa pindah dari desa ke kota untuk mencari penghidupan yang layak, menyebabkan pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Mereka berharap hidup di kota akan jauh lebih baik daripada di desa. Sehingga ketika mudik lebaran dijadikan hal yang sakral untuk mudik walaupun hanya beberapa hari saja. Padahal ancaman maut banyak juga terjadi. Niat bertemu sanak keluarga malah berakhir diperjalanan mudik. Sungguh miris masyarakat dihantui ancaman maut pada masa mudik lebaran.


Keadaan ini adalah buah getir dari diterapkannya sistem kapitalisme yang menaungi negeri ini. Kapitalisme menciptakan pelayanan transportasi sebagai objek untuk mengeruk keuntungan. Pengurusannya pun diberikan kepada para pemilik modal dengan prinsip mencari laba. Padahal tugas negara melayani rakyat, tetapi kenyataannya negara hanya sebagai pengatur yang lalai menangani rakyatnya. Terlebih lagi lalai menjaga keselamatan dan keamanan rakyatnya.


Akhirnya rakyat seakan-akan membiarkan pengabaian negara. Sehingga masyarakat menjadikan hal yang lumrah tanpa ada perbaikan bahkan menyelesaikan masalah rakyatnya. Walhasil jalan keluar yang diberikan adalah solusi sementara. Seperti menghadirkan diskon tiket, pelaksanaan sistem ganjil genap, dan sejenisnya. Sehingga solusi yang diberikan tidak sampai ke akarnya.


Islam Solusi Pelayanan Transportasi


Islam adalah solusi satu-satunya dalam menyelesaikan problema kehidupan, terutama pelayanan transportasi. Solusinya dengan penerapan Daulah Islam yang menempatkan negara adalah pelayan umat. Sebagaimana sabda Baginda Nabi saw., "Imam atau penguasa adalah pemelihara dan penanggung jawab perkara rakyatnya." (HR. Bukhari).


Sejatinya daulah Islam bertanggung jawab terhadap keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi, terutama untuk mudik. Daulah menghadirkan mitigasi optimal sebagai bentuk pemeliharaan (riayah) negara atas umat, antara lain:


1) Mendirikan dan membenahi jalan raya secara keseluruhan baik jalan tol, dan arteri. Membenahi jalan di jalur utama maupun jalan-jalan kampung. Selain itu jalan diaspal menggunakan bahan terbaik dan kuat sesuai kontur alam wilayahnya. Sehingga jalan tidak mudah berlubang dan rusak. Ditambah lampu penerangan jalan supaya pengendara pada malam hari terhindar dari kecelakaan.


2) Menyediakan alat angkut transportasi misalnya kereta api, kapal laut, dan pesawat dengan harga murah sampai gratis, aman, dan nyaman. Sehingga tidak memberatkan warga masyarakat untuk mudik dengan alat angkut umum. Dengan begitu tidak akan ada horor kemacetan mudik yang panjang, apalagi menghabiskan waktu berjam-jam di jalan atau di antrean tiket.


3) Negara Daulah mempersiapkan fasilitas alat angkut atas asas sosial, bukan asas orientasi materi karena pelayanan transportasi merupakan hak warga negara yang bisa dinikmati masyarakat. Selain itu, negara mempersiapkan rest area yang nyaman di beberapa titik yang disinggahi bahkan untuk istirahat sesaat.


4) Menumbuhkan industri transportasi dengan teknologi canggih dan terkini. Alhasil, transportasi yang teruji dan bermutu, serta mengadakan observasi-observasi yang dilaksanakan agar perjalanan dengan transportasi aman dan nyaman sehingga minim kecelakaan terjadi. 


Begitulah bagaimana gambaran sarana transportasi yang disediakan pada masa Daulah Islam. Jelas memudahkan masyarakat untuk mudik. Tdak mengganggu ibadah Ramadan. Sebab, perjalanan mudik yang aman dan nyaman menjadikan ibadah lebih khusyuk untuk meraih ketakwaan. Keadaan ini niscaya akan segera dirasakan ketika daulah Khilafah Rasyidah 'ala minhajin nubuwah telah diterapkan. Wallahualam bissawab. []

Praktik ribawi dalam transaksi pinjol jelas haram hukumnya

Legalitas yang diberikan pemerintah melalui payung hukumnya telah menjerumuskan rakyat pada keharaman yang pastinya akan berujung pada kemudaratan


Penulis Maya Dhita E.P., ST.

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Adanya tuntutan atas perubahan gaya hidup masyarakat berbasis teknologi melahirkan inovasi pada teknologi keuangan. Hadirnya Finansial Technology (FinTech) diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan transaksi finansial dalam genggaman sehingga lebih mudah, efektif, dan efisien.


Macam-macam produk finansial teknologi yang berkembang di Indonesia adalah Peer-to-peer (P2P) Lending Service, Crowdfunding, E-Wallet, Payment Gateway, investasi, dan Bank Digital.


Peer-to-peer (P2P) Lending Service


Yang akan disoroti kali ini adalah tentang Peer-to-peer (P2P) Lending Service. Produk ini menyediakan peminjaman dana untuk pemenuhan kebutuhan dan juga modal usaha dan biasanya dimanfaatkan untuk memperoleh modal dengan cepat. 


Sedangkan istilah FinTech Lender adalah orang atau badan hukum yang menyalurkan uangnya untuk dipinjamkan ke platform FinTech Lending (pinjaman online).


Syarat utama menjadi FinTech Lender adalah memiliki dana sesuai kebutuhan platform. Syarat lainnya adalah berusia minimal 21 tahun, sudah bekerja, memiliki penghasilan tetap, dan memiliki NPWP.


Lender dapat memilih sendiri perusahaan atau UKM mana yang ingin di danai. Setelah menentukan calon peminjam (Borrower), Lender dapat melakukan pendanaan melalui platform FinTech sesuai jumlah yang diajukan. Lalu Borrower terpilih akan mencicil setiap bulannya atas dana yang telah dipinjam dan Lender akan menerima pokok beserta bunganya.


Fakta P2P di lapangan


Data statistik P2P Lending periode Januari 2024 yang dipublikasikan oleh OJK pada Senin (23/03/2024), menunjukkan bahwa total kredit macet atau tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP 90) mencapai 1,78 triliun. Besaran ini naik dari tahun sebelumnya 27% yaitu sebesar 1,40 triliun.


Orientasi kapitalis 


Dalam sistem kapitalisme, kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat tidak dapat terealisasi. Rakyat dipaksa untuk berjuang di tengah tingginya kebutuhan sandang, pangan, papan, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan. Sedangkan besaran upah tidak mampu meng-cover pengeluaran sehari-hari.


Alih-alih menjamin kesejahteraan rakyat, negara malah melegalkan pinjol berbasis riba. Tak hanya sebagai Borrower atau peminjam, bahkan rakyatnya sendiri dikondisikan untuk menjadi pihak pemberi pinjaman (Lender).


Pinjol bukan solusi


Adanya kemudahan dalam mendapatkan dana secara cepat, tentu sangat menggiurkan bagi rakyat yang sedang dalam tekanan kebutuhan, desakan utang, atau tuntutan gaya hidup. Tingkat bunga yang tinggi pun bisa dipikir nanti-nanti. Yang penting masalah bisa teratasi. 


Namun nyatanya kedua belah pihak sama-sama terancam merugi. Peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman disertai bunga yang tinggi sekitar 6-7% Terkadang hal ini memicu permasalahan baru, karena harus mengembalikan sejumlah besar uang, sedangkan kebutuhan hidup juga terus berjalan. Tak jarang rakyat dipaksa gali lubang tutup lubang demi bisa bertahan. Sedangkan bagi Lender atau peminjam, resiko yang harus dihadapi adalah gagal bayar atau kredit macet. 


Pinjol Haram


Praktik ribawi dalam transaksi pinjol jelas haram hukumnya. Legalitas yang diberikan pemerintah melalui payung hukumnya telah menjerumuskan rakyat pada keharaman yang pastinya akan berujung pada kemudaratan.


Allah Swt. berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian beriman. Apabila kalian tidak melakukannya maka yakinlah dengan peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Apabila kalian bertobat, kalian berhak mendapatkan pokok harta kalian. Kalian tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 279)


Banyaknya pinjol bermasalah terkait gagal bayar, kasus-kasus penipuan, hingga penagihan secara brutal berujung kekerasan tak ayal dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa platform seperti ini bukanlah solusi hakiki atas tingginya beban hidup masyarakat. Segala hal yang bertentangan dengan hukum syarak hanya akan membawa kepada kemudaratan.


Islam adalah solusi


Dalam Islam, pemerintah wajib menjalankan perannya sebagai raa'in dengan tugas utama yaitu menyejahterakan rakyat. Negara memenuhi kebutuhan dasar  (sandang, pangan, papan) secara tidak langsung melalui penyediaan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi para lelaki yang dikenai kewajiban untuk bekerja. Negara juga akan merevitalisasi perdagangan, pertanian, dan industri agar mampu menyerap banyak tenaga kerja


Islam juga mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara melalui eksplorasi SDA secara bertanggungjawab. Keuntungan yang didapat dari pengolahan SDA ini akan dikembalikan kepada rakyat melalui penyediaan fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, keamanan, pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan lain sebaginya.


Segala kebutuhan rakyat akan dibiayai melalui baitulmal yang memiliki 15 pos pemasukan negara meliputi fai, kharaj, jizyah, kepemilikan umum, zakat, dan lainnya. Dengan demikian, beban rakyat akan berkurang dan kesejahteraan rakyat pun bukan sekedar angan-angan. 


Negara Islam pun tidak menafikkan kemajuan teknologi. Segala inovasi teknologi khususnya dalam hal ini, teknologi finansial, akan terus dikembangkan dalam batasan hukum syarak. Masyarakat pun akan dipermudah dalam bertransaksi tanpa khawatir terjerumus dalam praktik haram ribawi. Wallahualam bissawab. []


Berulangnya kasus kekerasan terhadap anak mengindikasikan anak tidak mendapat jaminan keamanan

Di wilayah terdekat, yaitu keluarga pun tak menjamin terbebasnya anak dari kekerasan


Penulis Hasriyana, S. Pd

Pemerhati Sosial Asal Konawe


Matacompas.com, OPINI -- Kasus kekerasan terhadap terus berulang. Bak fenomena gunung es, yang terekspose hanya segelintir kasus, tetapi sesungguhnya di lapangan jauh lebih banyak terjadi. Dalam tataran kehidupan hari ini banyak ibu yang begitu mudah stres ketika menghadapi pola tingkah laku anak. Belum lagi mereka dihadapkan dengan banyaknya persoalan hidup. Misalnya, kebutuhan pokok yang terus naik harganya.


Sebagaimana dikutip dari Liputan6, 30-03-2024, berita tentang pengasuh berinisial IPS (27) yang menganiaya JAP, balita 3 tahun, anak dari selebgram Hifdzan Silmi Nur Emyaghnia atau biasa disapa Aghnia Punjabi. Pengasuh wanita asal Jawa Timur tersebut begitu bengis menganiaya balita tak berdosa hingga babak belur.


Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang, Komisaris Polisi (Kompol) Danang Yudanto mengungkapkan bahwa pelaku merasa kesal terhadap korban karena menolak obat untuk menyembuhkan luka cakar. Penolakan balita itu lantas memancing rasa kesal pelaku, dan kemudian terjadilah penganiayaan keji. Selain rasa kesal akibat korban tidak mau diberi obat, kata Danang, ada beberapa faktor lain yang menjadi pendorong peristiwa penganiayaan


Berulangnya kasus kekerasan terhadap anak mengindikasikan anak tidak mendapat jaminan keamanan. Di wilayah terdekat, yaitu keluarga pun tak menjamin terbebasnya anak dari kekerasan. Banyak korban kekerasan anak yang terjadi di masyarakat justru yang menjadi pelakunya adalah orang terdekat atau orang tua sendiri. Kalau sudah seperti itu faktanya, lalu di mana anak harus mencari perlindungan dan keamanan, jika di tengah keluarganya sendiri dirinya menjadi korban kekerasan.


Pun, kondisi keluarga saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana tidak, dengan naiknya berbagai macam kebutuhan pokok menjadi beban tambahan bagi orang tua khususnya. Terlebih jika mereka hidup dalam ekonomi menengah ke bawah. Jangankan untuk membeli kebutuhan sekunder, untuk memenuhi kebutuhan pokok saja susah. Dalam kondisi sempit seperti ini tidak jarang orang tua justru melampiaskan kemarahannya terhadap anak.


Selanjutnya, tidak jarang orang tua dan calon orang tua pun masih minim ilmu mendidik anak sesuai tuntunan agama. Di mana pendidikan mestinya akan disesuaikan dengan level berpikir anak tersebut. 


Sementara di masyarakat terkadang ada orang tua menuntut bahkan memaksa anak untuk bisa cepat memahami apa yang mereka sampaikan, tanpa tahu apakah anak ini sudah bisa mengerti atau tidak. Sehingga terkadang ibu memarahi anak, bahkan memukul.


Hal ini justru berbeda dengan sistem Islam, di mana dalam tataran keluarga akan diberikan edukasi berkaitan pemahaman Islam. Terlebih basic akidah akan diperkuat sehingga melahirkan masyarakat yang memiliki pemahaman Islam yang benar. Keyakinan itu pun yang akan memperkuat keimanan seseorang termasuk orang tua dalam mendidik anak-anaknya di dalam keluarga. Dari itu akan sangat minim ditemukan orang dewasa atau orang tua yang menganiaya anak.


Selain itu, dalam tataran negara akan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok bagi masyarakat, jikapun tidak gratis tetapi harganya akan bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah khususnya. Beban hidup dalam keluarga akan terasa lebih ringan, jika negara hadir dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Untuk itu, kecil kemungkinan terjadi kekerasan orang tua terhadap anak karena pengaruh beban hidup atau ekonomi.


Dengan demikian, kita tidak bisa berharap banyak pada sistem saat ini yang notabene belum bisa menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap anak. Olehnya itu, kita hanya bisa berharap pada sistem yang berasal dari pencipta, yaitu Allah Swt. yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahualam bissawab. []

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.