Hukum Melemah Karena Penerapkan Sistem yang Salah

Indonesia sebagai negeri yang menjunjung tinggi HAM justru pada fakta menunjukkan pelanggaran HAM

Mirisnya hal tersebut dilakukan oleh penegak hukum sendiri


Penulis D. Budiarti Saputri

Tenaga Kesehatan


Matacompas.com, OPINI -- Hukum adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah negara untuk melaksanakan sebuah keadilan dan ketertiban bagi setiap rakyatnya. Hukum harus ditegakan dengan kuat dan kokoh. Sayanggnya hukum di Indonesia dinilai makin melemah. Hal ini disampaikan oleh Deputi Direktur Amnesty Internasional Indonesia Widya. Salah satu indikator penilaian ini adalah, kriminalisasi dari aparat kepada masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa kerap terjadi. 


Laporan Amnesty Internasional Indonesia menyatakan banyak masyarakat sipil yang terus mendapatkan tindakan kriminalisasi dari aparat, terutama saat menggelar aksi demonstrasi. Wirya mengungkap, tiga aktivis Papua dihukum penjara pada 2023 yang lalu, penyebabnya ia dituduhan melakukan makar karena menyuarakan pendapat mereka secara damai. Hal yang sama terjadi pada aktivis lingkungan hidup Daniel Frits Maurits Tangkilisan karena mengkritik budidaya udang di perairan Karimunjawa, Jawa Tengah, ia divonis bersalah atas ujaran kebencian di platform Facebook. Kekerasan juga terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, yang sempat viral. Aparat kepolisian setempat menggunakan gas air mata, meriam, dan peluru karet kepada masyarakat. Dikutip dari idntime.com (26/4/2024)


Semua fakta di atas menunjukan bahwa hukum di Indonesia makin lemah adalah nyata adanya. Indonesia sebagai negeri yang menjunjung tinggi HAM justru pada fakta menunjukkan pelanggaran HAM. Mirisnya hal tersebut dilakukan oleh penegak hukum sendiri. Ketidaksinkronan konsep tersebut menunjukan adanya standar ganda dalam penerapan HAM, khususnya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Ketika pendapat yang diutarakan itu berbeda dengan kepentingan yang ada, pelakunya dapat dijerat hukum mengatasnamakan pencemaran nama baik, membuat kegaduhan, makar, dan lainnya. Tapi, jika pendapat yang selaras dengan kepentingan, lebih banyak dari mereka lolos dari jerat hukum. 


Hal ini sebetulnya wajar terjadi dalam penerapan sistem hukum buatan manusia yang berbasis sekulerisme dan berasas kapitalisme di mana dalam paham sekuler memisahkan agama dari kehidupan. Manusia hidup berdasarkan aturan yang mereka buat sendiri dari hasil pemikiran sendiri. Sedangkan pemikiran setiap manusia memiliki perbedaan masing-masing yang berbeda satu sama lain. Hal ini menyebabkan hukum yang ada menjadi tumpang tindih sesuai kepentingan masing-masing, tidak memiliki standar benar dan salah yang pasti, karena akan menyesuaikan tempat, budaya dan tsaqafah yang mereka miliki. Akhirnya hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. 


Sistem kapitalis sekuler pun tidak mampu memberikan sanksi tegas dan menjerakan. Buktinya, bisa kita lihat dari masih banyaknya kekerasan aparat, adanya koruptor atau kelompok penyebar teror, seperti KKB di Papua yang sampai saat ini masih bebas bereliaran. Mereka berani mengganggu kedaulatan dari dalam dan luar negeri.


Hal seperti ini jelas tidak akan terjadi dalam sistem hukum Islam. Islam sebagai sistem hidup yang sempurna karena berasal dari Sang Pencipta jelas memiliki sistem hukum yang khusus. Hukum Islam memiliki 2 fungsi yaitu jawabir dan zawajir. Jawabir yang memiliki arti penebus, memiliki maksud hukuman yang diberikan Islam akan menebus dosa si pelaku di dunia sehingga pelaku tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Zawajir memiliki arti pencegah, yaitu hukuman yang diterapkan dengan tegas akan membuat orang jera dan membuat yang lain tidak akan mengikutinya. Dengan demikian hukum ini dapat menutup celah kejahatan dan memberikan sanksi yang menjerakan. Dalam sistem Islam tidak mengenal istilah HAM, segala sesuatu yang melanggar hukum syarak, itulah yang dianggap melanggar hukum. Sistem Islam memiliki standar benar dan salah yang sama di setiap kondisi dan tempat karena bersandar pada hukum syarak yang berasal dari Sang Pencipta, yaitu Allah Swt..


Semua ini akan mencegah terjadinya pelanggaran aturan Allah, termasuk mencegah adanya pejabat yang tidak amanah dan kebal hukum. Penerapan Sistem sanksi dan sistem lainnya hanya bisa diterapkan dalam bangunan Khilafah yang akan menjaga marwah hukum dan mewujudkan keadilan dan ketentraman dalam kehidupan. Wallahualam bissawab. []

Hukum Melemah Karena Penerapkan Sistem yang Salah

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.