Buruh Sejahtera di Sistem Kapitalis, Hanya Ilusi

 


Negara memiliki mekanisme ideal yang mampu menyejahterahkan para buruh melalui penerapan sistem Islam secara kafah 

Negara menjamin nasib buruh dan juga keberlangsungan perusahaan sehingga menguntungkan kedua belah pihak


Penulis Normah Rosman

Pemerhati Masalah Umat


Matacompas.com, OPINI -- Hari Buruh Internasional dimulai dari aksi demonstrasi para buruh di Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1886. Para buruh menuntut jam kerja 8 jam perhari, serta 6 hari kerja dalam seminggu, dan upah yang layak tentunya. Aksi ini diwarnai dengan adanya kerusuhan serta tragedy Haymarket Affair.


Setelah kejadian itu, resmi sudah tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional, begitu juga di Indonesia. Tiap tahun Organisasi Buruh Internasional (ILO) akan menetapkan tema hari buruh berdasarkan isu global yang sedang hangat diperbincangkan. Tren isu 2024 adalah, tingkat pengangguran yang tinggi, dan kesenjangan sosial yang makin melebar (tirto, 26/04/2024).


Survei Talent Acquisition Insight 2024 oleh Mercer Indonesia, menunjukkan bahwa sebanyak 69% perusahaan di Indonesia tidak lagi merekrut karyawan baru pada tahun lalu, karena khawatir akan adanya PHK. Dari 67% perusahaan yang dimaksud, di antaranya adalah perusahaan besar. Director of Career Services Mercer Indonesia Isdar Marwan, mengatakan jika Industri perbankan, hotel dan farmasi adalah tiga sektor teratas di Indonesia yang membekukan perekrutan pekerja pada 2023. Dari laporan tersebut juga diungkapkan sekitar 23% perusahaan di tanah air melakukan PHK pada 2023, sedangkan rata-rata global sebesar 32% (cnnindonesia, 26/04/2024). 


Kesejahteraan Buruh, Jauh Api dari Panggang

Berbicara tentang nasib buruh di sistem kapitalisme ini tentunya tak akan ada habisnya. Bagaimana tidak? Tiap Hari Buruh akan terjadi demo besar-besaran bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Mereka selalu membawa agenda yang sama,yaitu menuntut kesejahteraan para buruh. Baik itu pada kelayakan upah, jam kerja, tunjangan, layanan kesehatan dan lainnya. Masih seputar kesejahteraan buruh. Ini berarti setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tak pernah benar-benar menyejahterahkan buruh. Bahkan demo juga terjadi saat pemerintah menetapkan upah minimum terhadap buruh, begitu juga dengan kebijakan lainnya, cendrung hanya berpihak pada kapitalis.


Peringatan hari buruh 2024, dengan mengusung tema “Social Justice and Decent Work For All.” Tentu hal ini sesuai dengan isu yang sedang beredar di kalangan buruh. Problem buruh yang sering menjadi tuntutan mulai dari upah buruh yang rendah, kerja tak layak, hingga maraknya PHK, dan sempitnya lapangan pekerjaan, yang membuat nasib buruh makin terpuruk. Persoalan buruh akan terus ada selama sistem kapitalisme masih diterapkan, karena sistem ini hanya menganggap buruh sebagai faktor produksi. Nasib buruh sepenuhnya tergantung pada perusahaan, sementara tak ada jaminan dari negara, karena negara hanya berperan sebagai regulator dan penengah antara buruh dan perusahaan. 


Artificial Intelligencee (AI) atau kecerdasan buatan selain memberikan manfaat yang sangat besar pada manusia, ternyata juga menjadi momok yang menakutkan pada kaum buruh. Tidak dimungkiri jika kelak AI akan menggeser beberapa pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh manusia. Menurut Talent Acquisition Insight 2024, sekitar 75% perusahaan di Indonesia memandang kemahiran AI sebagai keterampilan yang tidak terpisahkan. Pengaruh AI dan otomatisasi terhadap peran pekerjaan di berbagai industri diperkirakan akan terus berlanjut. Sehingga beberapa SDM kelak tidak akan terpakai lagi dan tentunya akan terganti oleh AI. 


Buruh dalam Sistem Islam

Islam memandang buruh adalah bagian dari rakyat, dan negara bertanggungjawab untuk memastikan kesejahteraannya. Negara memiliki mekanisme ideal yang mampu menyejahterahkan para buruh melalui penerapan sistem Islam secara kafah dalam semua aspek kehidupan. Dengan begitu maka negara dapat menjamin nasib buruh dan juga keberlangsungan perusahaan sehingga menguntungkan kedua belah pihak. 


Sistem Islam mampu mengatasi masalah buruh yang sering dihadapi dalam sistem kapitalisme. Di mana masalah sebenarnya dipicu oleh dasar yang digunakan oleh sistem kapitalisme, yaitu kebebasan kepemilikan, kebebasan bekerja dan living cost terendah yang digunakan sebagai penentu gaji buruh. Islam mengajarkan konsep ibahatu al-milkiyyah (kebolehan/kehalalan kepemilikan). Faktor halal dan haramlah yang menjadi penentu status kepemilikan seseorang. Setiap muslim bisa saja memiliki, tetapi dengan cara yang terikat dengan cara yang telah ditentukan oleh syariah. Setelah harta dimiliki, Islam juga menentukan cara yang bisa digunakan untuk mengembangkan harta tersebut, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. 


Islam juga memiliki konsep ibahatu al-amal, di mana faktor halal dan haram juga menentukan dalam suatu pekerjaan. Bekerja adalah aktifitas manusia dan hukum asalnya adalah mubah. Setiap muslim boleh bekerja dengan cara (pekerjaan) yang dilakukan untuk menghasilkan harta yang jelas dan terikat syariah. Islam juga tidak memperbolehkan pekerjaan yang hukum asalnya mubah tetapi dilakukan dengan cara yang tidak benar. 


Penentuan standar gaji dalam Islam, standar yang digunakan adalah manfaat tenaga yang diberikan oleh buruh di pasar, bukan berdasarkan living cost terendah. Sehingga tidak tidak akan terjadi eksploitasi buruh, karena upah yang didapatkan oleh buruh sesuai dengan ketentuan upah yang berlaku di tengah masyarakat. Namun, jika terjadi sengketa upah antara buruh dan majikan, maka pakar (khubara’) yang akan menentukan upah sepadan. Tentunya pakar yang ditunjuk adalah pilihan kedua belah pihak. Jika tidak juga menemui kata sepakat, maka negaralah yang akan memilihkan pakar dan memaksa keduanya untuk menaati keputusan pakar tersebut.


Berkumpul adalah hak yang dijamin oleh syariah, tetapi membentuk serikat pekerja yang mengurusi kesejahteraan buruh dan lainnya merupakan aktivitas ri’ayatu as-syu’un yang hanya boleh dilakukan oleh negara, karena negaralah yang bertanggungjawab terhadap ri’ayatu as-syu’un ini, baik dalam perkara parsial maupun menyeluruh. Memberikan dana pensiun, penghargaan, konpensasi dan lainnya kepada buruh merupakan kewajiban negara bukan kewajiban perusahaan. Sehingga negara benar-benar akan memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Konsep dan solusi dari Islam ini benar-benar telah teruji ketika diterapkan oleh Negara Khilafah. Sehingga kesejahteraan pada buruh bisa didapatkan dengan diterapkannya sistem Islam secara kafah. Wallahualam bissawab. []

Buruh Sejahtera Di Sistem Kapitalis, Hanya Ilusi

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.