Tak Ada Efek Jera, Kejahatan Merajarela



Dalam hadis ini dijelaskan bahwa sanksi akan dosa tertentu akan mengugurkan sanksi akhirat

Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan oleh negara bukan oleh individu.


Penulis Sri Nurhayati, S.Pd.I

Praktisi Pendidikan


Matacompas.com, ANALISIS -- Tindak kejahatan atau kriminal kian hari kian menjadi. Mulai dari bentuk sampai sarananya muncul beragam macamnya. Pada tahun 2023 lalu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat, ada 288.472 kasus kejahatan terjadi di Indonesia. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 lalu jumlah kasus kriminal tercatat ada 276.507 kasus. (DataIndonesia.id)


Dari data dua tahun terakhir ini, kita dapat mengetahui bahwa tindak kejahatan semakin merajalela. Sungguh ini adalah kondisi yang menunjukkan bahwasannya keamanan negeri ini masih bermasalah.


Pasalnya tindak kejahatan terus mengintai kehidupan kita, pencurian, perampokan sampai pembunuhan terjadi setiap harinya. Pemberitaan tindak kejahatan ini tak pernah habis, setiap hari selalu ada kabar tentang kasus kejahatan dengan berbagai kasus dan tindakannya.


Merajalelanya tindakan kejahatan ini muncul dengan berbagi faktor yang menjadi penyebabnya, seperti masalah ekonomi, dendam, atau faktor penyalahgunaan obat-obat terlarang. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan satu sama lainnya.


Makin sulitnya ekonomi misalnya, sering mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Seperti, mencuri, merampok, menipu dan lainya. Bahkan sampai harus membunuh demi mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.


Selain masalah ekonomi, dorongan dari kondisi sosial atau pergaulan yang ada juga menjadi faktor tindak kejahatan. Misalnya cara pandang akan kehidupan yang dipengaruhi ide kebebasan sering menimbulkan masalah. Seperti kebebasan berperilaku yang mendorong seseorang untuk terlibat pada penyalahgunaan obat-obat terlarang atau pun mabuk-mabukan yang akhirnya berujung pada tindak kejahatan. Seperti, pencurian, perampokan, pemerkosaan sampai pembunuhan.


Faktor di atas hanyanya faktor cabang permasalahan yang ada. Karena, faktor yang menjadi akar permasalahan ini tak lepas dari sistem atau aturan yang diterapkan dalam kehidupan kita. Saat ini sistem yang ada di tengah-tengah kita adalah sistem yang lahir dari ide sekulerisme (memisahkan agama dari kehidupan). 


Dari sistem sekular ini lahir aturan-aturan cabang, seperti aturan ekonomi, politik, pendidikan termasuk di dalamnya pidana atau sanksi. Aturan ekonomi telah melahirkan kesenjangan misalnya. Karena, uang hanya berputar pada mereka yang kaya. Sumber-sumber daya alam dikuasai para pemilik modal. 


Aturan politik pun hanya melahirkan para pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan mereka atau para pemilik modal. Sedangkan rakyat hanya menjadi alat meraih kekuasaan. Rakyat diperhatikan saat suara mereka dibutuhkan untuk meraih kekuasaan melalui pemilu.  


Aturan pendidikan pun melahirkan generasi-generasi yang jauh dari aturan agama, tak sedikit dari mereka menjadi pelaku tindak kejahatan. Seperti perkelahian yang berujung pada pembunuhan, menjadi budak obat-obatan terlarang dan perilaku-perilaku menyimpang. 


Adapun aturan pidana atau sanksi tak mampu memberikan efek jera. Seperti adanya aturan remisi dan pengurangan masa pidana pada momen. Seperti pada momen Idulfitri kemarin saja, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan Remisi Khusus (RK) dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) kepada 159.557 narapidana dan anak binaan yang beragama Islam. Mereka yang mendapatkan remisi dianggap berhak mendapatkannya karena telah melaksanakan program dan berperilaku baik.


Namun, sayang pemberian remisi ini justru dimanfaatkan untuk mempercepat masa tahanan. Sehingga, tak heran mereka yang sudah bebas bisa kembali lagi ditahan dengan kasus yang sama ataupun berbeda. Karena adanya remisi ini menunjukkan sistem sanksi yang ada tidak menjerakan. Sehingga dari tahun ke tahun kasus kejahatan makin merajalela.


Selain itu, sistem pidana yang ada merujuk pada rujukan yang tidak baku dan mudah berubah, karena lahir dari akal manusia yang lemah. Sehingga sering disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.


Islam Pencegah Tindak Kejahatan 


Kejahatan dijelaskan dalam buku Sistem Sanksi dalam Islam yang ditulis oleh Abdurahman Al Malik adalah perbuatan-perbuatan yang tercela (al-qabih), yaitu tercela dalam pandangan hukum syarak (aturan Allah). Jadi, kejahatan (jarimah) adalah tindakan melanggar peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Rabbnya, dengan dirinya sendiri dan sesama manusia. Sehingga tindakan ini membutuhkan adanya sanksi atau ‘uqubat untuk mencegah perilaku jahat ini.


Pada mukadimah dalam buku yang sama dikatakan bahwa “Uqubat atau sanksi disyariatkan untuk mencegah manusi dari tindak kejahatan. Allah Swt. berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 179 yang artinya, “Disyariatkannya (hukum) qishash itu ada (jaminan keberlangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.” 


Disyariatkannya (hukum) qishash maksudnya bahwa di dalamnya terdapat hikmah yang sangat besar, yaitu menjaga jiwa. Sebab, jika pembunuh mengetahui akan dibunuh lagi, maka ia akan merasa takut untuk melakukan pembunuhan. Oleh sebab itu, di dalam qishash ada jaminan hidup bagi manusia.


Dengan demikian, ‘uqubat memiliki fungsi pencegahan (zawajir), karena mencegah manusia dari tindakan kejahatan. Hukuman yang tegas ini selain mencegah, mendatangkan efek jera juga bagi para pelaku untuk tidak melakukan tindak kejahatan. 


Selain sebagai pencegah (zawajir), ‘uqubat juga berfungsi sebagai penebus (jawabir), karena dapat menebus sanksi akhirat. Dalilnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari ‘Ubadah bin Shamit r.a. berkata:


Kami bersama Rasulullah saw dalam suatu majelis dan beliau bersabda, “Kalian telah membai’atku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, kemudian beliau membaca keseluruhan ayat tersebut. “Barangsiapa di antara kalian memenuhinya, maka pahalanya di sisi Allah, dan barangsiapa mendapatkan dari hal itu sesuatu maka sanksinya adalah kifarat (denda)baginya, dan barangsiapa mendapatkan dari hal itu sesuatu, maka Allah akan menutupinya, mungkin mengampuni atau (mungkin) mengazab.”


Dalam hadis ini dijelaskan bahwa sanksi akan dosa tertentu akan mengugurkan sanksi akhirat. Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan oleh negara bukan oleh individu.


Selain memiliki sistem sanksi yang memiliki dua fungsi utama dalam mencegah dan menyelesaikan tindak kejahatan ini. Islam pun memiliki aturan ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat. 


Karena, Islam mewajibkan pemimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Salah satunya dalam pengelolaan sumber daya alam. Islam mengharamkan negara menjualnya kepad swasta apalagi asing. Karena, dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang gembalaan dan api.” (HR. Abu Dawud)


Negara memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan rakyatnya, hal ini dijamin secara langsung ataupun tidak. Terpenuhinya kesejahteraan rakyat akan mengurangi faktor risiko yang mendorong tindak kejahatan.


Demikian pula dengan sistem pendidikan yang ada dalam sistem Islam, mampu melahirkan individu yang memiliki keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, fondasi yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan.


Itulah aturan Islam yang lahir dari Sang Maha Sempurna, Zat yang menciptakan bumi dan seisinya. Islam memiliki seperangkat aturan yang mampu menjawab permasalahan manusia. Solusi tuntas dalam menjawab permasalahan tanpa meninggalkan masalah baru.


Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita meyakini dan memperjuangankan untuk penerapan aturan Islam di tengah-tengah kehidupan kita, agar terwujud keberkahan dunia dan akhirat kita dapat.

Wallahualam bissawab. []

Tak Ada Efek Jera, Kejahatan Merajarela

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.