Pinjol bukan Solusi Hakiki

Praktik ribawi dalam transaksi pinjol jelas haram hukumnya

Legalitas yang diberikan pemerintah melalui payung hukumnya telah menjerumuskan rakyat pada keharaman yang pastinya akan berujung pada kemudaratan


Penulis Maya Dhita E.P., ST.

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Adanya tuntutan atas perubahan gaya hidup masyarakat berbasis teknologi melahirkan inovasi pada teknologi keuangan. Hadirnya Finansial Technology (FinTech) diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan transaksi finansial dalam genggaman sehingga lebih mudah, efektif, dan efisien.


Macam-macam produk finansial teknologi yang berkembang di Indonesia adalah Peer-to-peer (P2P) Lending Service, Crowdfunding, E-Wallet, Payment Gateway, investasi, dan Bank Digital.


Peer-to-peer (P2P) Lending Service


Yang akan disoroti kali ini adalah tentang Peer-to-peer (P2P) Lending Service. Produk ini menyediakan peminjaman dana untuk pemenuhan kebutuhan dan juga modal usaha dan biasanya dimanfaatkan untuk memperoleh modal dengan cepat. 


Sedangkan istilah FinTech Lender adalah orang atau badan hukum yang menyalurkan uangnya untuk dipinjamkan ke platform FinTech Lending (pinjaman online).


Syarat utama menjadi FinTech Lender adalah memiliki dana sesuai kebutuhan platform. Syarat lainnya adalah berusia minimal 21 tahun, sudah bekerja, memiliki penghasilan tetap, dan memiliki NPWP.


Lender dapat memilih sendiri perusahaan atau UKM mana yang ingin di danai. Setelah menentukan calon peminjam (Borrower), Lender dapat melakukan pendanaan melalui platform FinTech sesuai jumlah yang diajukan. Lalu Borrower terpilih akan mencicil setiap bulannya atas dana yang telah dipinjam dan Lender akan menerima pokok beserta bunganya.


Fakta P2P di lapangan


Data statistik P2P Lending periode Januari 2024 yang dipublikasikan oleh OJK pada Senin (23/03/2024), menunjukkan bahwa total kredit macet atau tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP 90) mencapai 1,78 triliun. Besaran ini naik dari tahun sebelumnya 27% yaitu sebesar 1,40 triliun.


Orientasi kapitalis 


Dalam sistem kapitalisme, kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat tidak dapat terealisasi. Rakyat dipaksa untuk berjuang di tengah tingginya kebutuhan sandang, pangan, papan, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan. Sedangkan besaran upah tidak mampu meng-cover pengeluaran sehari-hari.


Alih-alih menjamin kesejahteraan rakyat, negara malah melegalkan pinjol berbasis riba. Tak hanya sebagai Borrower atau peminjam, bahkan rakyatnya sendiri dikondisikan untuk menjadi pihak pemberi pinjaman (Lender).


Pinjol bukan solusi


Adanya kemudahan dalam mendapatkan dana secara cepat, tentu sangat menggiurkan bagi rakyat yang sedang dalam tekanan kebutuhan, desakan utang, atau tuntutan gaya hidup. Tingkat bunga yang tinggi pun bisa dipikir nanti-nanti. Yang penting masalah bisa teratasi. 


Namun nyatanya kedua belah pihak sama-sama terancam merugi. Peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman disertai bunga yang tinggi sekitar 6-7% Terkadang hal ini memicu permasalahan baru, karena harus mengembalikan sejumlah besar uang, sedangkan kebutuhan hidup juga terus berjalan. Tak jarang rakyat dipaksa gali lubang tutup lubang demi bisa bertahan. Sedangkan bagi Lender atau peminjam, resiko yang harus dihadapi adalah gagal bayar atau kredit macet. 


Pinjol Haram


Praktik ribawi dalam transaksi pinjol jelas haram hukumnya. Legalitas yang diberikan pemerintah melalui payung hukumnya telah menjerumuskan rakyat pada keharaman yang pastinya akan berujung pada kemudaratan.


Allah Swt. berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian beriman. Apabila kalian tidak melakukannya maka yakinlah dengan peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Apabila kalian bertobat, kalian berhak mendapatkan pokok harta kalian. Kalian tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 279)


Banyaknya pinjol bermasalah terkait gagal bayar, kasus-kasus penipuan, hingga penagihan secara brutal berujung kekerasan tak ayal dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa platform seperti ini bukanlah solusi hakiki atas tingginya beban hidup masyarakat. Segala hal yang bertentangan dengan hukum syarak hanya akan membawa kepada kemudaratan.


Islam adalah solusi


Dalam Islam, pemerintah wajib menjalankan perannya sebagai raa'in dengan tugas utama yaitu menyejahterakan rakyat. Negara memenuhi kebutuhan dasar  (sandang, pangan, papan) secara tidak langsung melalui penyediaan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi para lelaki yang dikenai kewajiban untuk bekerja. Negara juga akan merevitalisasi perdagangan, pertanian, dan industri agar mampu menyerap banyak tenaga kerja


Islam juga mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara melalui eksplorasi SDA secara bertanggungjawab. Keuntungan yang didapat dari pengolahan SDA ini akan dikembalikan kepada rakyat melalui penyediaan fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, keamanan, pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan lain sebaginya.


Segala kebutuhan rakyat akan dibiayai melalui baitulmal yang memiliki 15 pos pemasukan negara meliputi fai, kharaj, jizyah, kepemilikan umum, zakat, dan lainnya. Dengan demikian, beban rakyat akan berkurang dan kesejahteraan rakyat pun bukan sekedar angan-angan. 


Negara Islam pun tidak menafikkan kemajuan teknologi. Segala inovasi teknologi khususnya dalam hal ini, teknologi finansial, akan terus dikembangkan dalam batasan hukum syarak. Masyarakat pun akan dipermudah dalam bertransaksi tanpa khawatir terjerumus dalam praktik haram ribawi. Wallahualam bissawab. []


Pinjol bukan Solusi Hakiki

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.