Demam Berdarah Mewabah dalam Sistem yang Parah

Akses terhadap pelayanan kesehatan sebenarnya adalah hak bagi setiap individu

Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab negara, tanpa memandang status sosial ekonomi

  

Penulis Ratih Fitriandani

Aktivis Muslimah 


Matacompas.com, OPINI -- Seperti tidak ada ujung dan solusinya, lagi dan lagi kasus DBD di negeri ini tak pernah tuntas. Pemberitaan yang ramai di setiap daerah tentang kasus DBD kembali marak. 


Salah satunya seperti kasus yang terjadi di Bogor, dilansir dari Liputan6, Jakarta - Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) gencar dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat usai empat warganya meninggal dunia karena terinfeksi demam berdarah dengue (DBD).


Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Bogor Adang Mulyana mengatakan, upaya yang dilakukan untuk memberantas sarang nyamuk juga mencakup penyuluhan, larvasida, dan fogging. Adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah penyuluhan, PSN, larvasida, fogging focus," ujar Adang di Bogor, Sabtu, dilansir Antara.


Dalam menghadapi situasi ini, tentu penting bagi kita sebagai masyarakat untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan penyebaran kasus ini. Faktor-faktor seperti kepadatan populasi, mobilitas, lingkungan, dan perilaku masyarakat dapat memengaruhi penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD). Selain itu, peran manusia sebagai inang dan nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Pemahaman akan semua faktor ini dapat membantu dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD. 


Ketika kita merujuk kembali ke prinsip-prinsip dasar, dapat kita lihat bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan sebenarnya adalah hak bagi setiap individu dan seharusnya menjadi tanggung jawab negara, tanpa memandang status sosial ekonomi.  


Namun, dalam konteks paradigma kapitalisme neoliberal yang sekuler, kekuasaan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang lumrah bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan apa pun yang mereka inginkan, bahkan jika itu berarti membebankan masyarakat dengan tanggung jawab yang bukan seharusnya menjadi beban mereka.


Dalam sistem yang menganut kapitalisme liberal sekuler ini, ketidakadilan seringkali muncul sebagai hasilnya. Negara dalam konteks ini tidak lagi dianggap sebagai pemangku kepentingan masyarakat, melainkan hanya sebagai pengatur. Terlebih lagi, dalam sistem ini, hubungan antara negara dan masyarakat cenderung hanya terbatas pada aspek komersial, termasuk dalam penyediaan layanan publik.


Fenomena ini memang terjadi di seluruh dunia dan sesuai dengan dominasi sistem kapitalis neoliberal sekuler yang diterapkan oleh negara-negara adidaya, termasuk Indonesia.


Islam Solusi Tuntas 


Adapun solusi terbaik yang bisa menuntaskan semua persoalan kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang kesehatan adalah dengan sistem pemerintahan Islam. Di mana sistem Islam yang akan bertanggung jawab untuk seluruh kebutuhan hajat manusia, mulai dari pencegahannya sampai pengobatan. Dalam sistem Islam tentunya tidak akan dibiarkan adanya wabah penyakit yang berlangsung lama. 


Dan untuk pembiayaan yang dibutuhkan semua didapatkan dari baitulmal. Pemasukan yang ada di baitulmal merupakan milik negara yang diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat. pemerintah Islam hanya sebagai pengelola. Karena dalam Islam sistem kepemilikan dibagi menjadi 3 yaitu, harta milik negara, milik individu dan milik umum. Harta milik negara meliputi semua SDA, seperti salah satu nya tambang baik itu tambang batu bara, nikel, emas dan semua tambang yang diambil dari alam adalah milik negara yang harus dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh negara dan kemudian hasilnya untuk kebutuhan dan keperluan rakyat yang akan dihimpun dalam baitulmal.


Harta umum seperti air bersih dan jalan tidak boleh dimonetisasi dalam sistem Islam, berbeda dengan sistem kapitalis di mana beberapa harta umum bisa dimonopoli untuk kepentingan swasta. Baitulmal di dalam Islam tidak hanya mengumpulkan dana untuk pencegahan, tetapi juga untuk pengobatan tanpa biaya atau syarat bagi semua orang, serta memberikan gaji kepada tenaga medis dan biaya obat-obatan. Ini menunjukkan betapa pentingnya baitulmal dalam memenuhi kebutuhan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 


Sudah selayaknya penegakan Khilafah menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk kepentingan semua anggota masyarakat, baik muslim maupun non-muslim di seluruh dunia. Kehancuran dan kebobrokan sistem kapitalis-demokrasi telah nampak terbukti dengan jelas. Demokrasi, adalah sistem yang batil di mana dengan sistem pemungutan suara, dianggap tidak sah karena kebenaran bukanlah standar, tetapi sekadar suara terbanyak yang menjadi penentu.


Akhirnya inilah yang menjadikan demokrasi pastinya akan dimanfaatkan oleh segelintir orang yang haus dengan kekuasaan sehingga akan melakukan berbagai macam cara agar dapat memenangkan hasil voting, karena parameternya bukanlah kebenaran. Sudah saatnya kembali kepada sistem Islam kafah di mana hukum syarak yang akan menjadi patokan dan mengatur seluruh kehidupan manusia, dengan seperti inilah maka akan terwujud Islam sebagai rahmatan lil’alamin. 

Wallahualam bissawab. []

Demam Berdarah Mewabah dalam Sistem yang Parah

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.