Keran Impor Dibuka Lebar Jelang Lebaran, Lagu Lama yang Terus Berulang

Negara tampaknya belum mampu untuk mengelola ketersediaan bahan pangan

Sebab, dalam sistem kapitalisme ini negara hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pengurus rakyat, apalagi penanggungjawab


Penulis Diah Maelani

Pemerhati Kebijakan Publik


Matacompas.com, OPINI -- Indonesia negeri gemah ripah loh jinawi. Tongkat kayu dan batu pun dapat menjadi tanaman. Namun, faktanya impor kebutuhan pokok masyarakat terus mengalir deras. Bahkan setiap tahun menjelang lebaran selalu saja pemerintah membuka lebar keran impor. Padahal seharusnya pemerintah dapat memprediksi dan mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran.


Ya, ketergantungan negara kita akan impor tampaknya sudah menjadi kebiasaan. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa impor daging sapi yang sudah disetujui sebanyak 145.250,60 ton hampir tiba. Arief juga mengungkapkan bahwa tidak hanya daging sapi saja, tetapi ada juga beberapa ratus sapi yang hidup.


Bapanas sudah menetapkan besarnya stok pangan yang harus dimiliki pemerintah sampai akhir tahun 2024. Stok pangan tersebut ada 13 komoditas diantaranya beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur ayam, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabe, serta ikan kembung. (CNBCIndonesia, 19/03/24). Lantas apakah dengan impor dapat menutup kebutuhan pokok masyarakat?


Ketergantungan impor sejatinya mengancam kedaulatan negara. Pemerintah seharusnya lebih fokus memperdayakan pertanian dan peternakan negara. Fokus memberikan akses mudah untuk pupuk serta pangan untuk ternak sehingga dapat menjaga dan menjamin ketersediaan pangan untuk masyarakat. Impor bukan solusi, andaipun impor dilakukan hanya untuk keadaan yang sangat terpaksa.


Negara tampaknya belum mampu untuk mengelola ketersediaan bahan pangan. Sebab, dalam sistem kapitalisme ini negara hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pengurus rakyat, apalagi penanggung jawab. Kepengurusan rakyat diserahkan kepada segelintir orang yang mencari keuntungan. Akibatnya, harga bahan pangan impor yang beredar di pasaran pun tidak begitu ramah di kantong.


Penerapan sistem kapitalisme yang nyata menghalangi terwujudnya negara mandiri, termasuk dalam aspek pertanian dan peternakan. Tata kelola pertanian dan peternakan diselenggarakan dengan asas untung-rugi demi kepentingan para pemilik modal. Tidak heran, kemandiri pangan merupakan utopia belaka.


Keadaan ini sangat kontras andai sistem Islam diterapkan secara komprehensif. Sebab, sistem Islam mewajibkan negara berdaulat dan mandiri termasuk dalam masalah pangan. Dalam Islam, ketersediaan pangan adalah tanggung jawab penguasa. Sebab penguasa adalah pengurus urusan rakyat, sebabagaimana Rasulullah saw. bersabda, "Imam (khalifah) itu laksana gembala (raa'in), dan dialah yang bertanggung jawab atas gembalaannya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Dalam naungan Islam, negara akan menetapkan kebijakan di sektor hulu berupa peningkatan pertanian. Negara akan memberikan subsidi kepada rakyat yang membutuhkan, seperti petani yang kurang modal, serta mempermudah petani mendapatkan pupuk.


Di sisi lain, negara akan memaksimalkan pengolahan lahan agar seluruh lahan yang ada menjadi produktif. Negara juga mendorong inovasi dalam upaya meningkatkan teknologi tepat guna, serta berkemampuan tinggi untuk membangun infrastruktur pertanian, seperti jalan dan jalur komunikasi sehingga distribusi kepada masyarakat berjalan lancar dan terkendali.


Dalam sistem ekonomi Islam, negara benar benar menjadi penanggung jawab rakyat sehingga sumber pangan pun dijamin oleh negara. Agar pangan terdistribusikan dengan benar, negara akan melarang timbun-menimbun barang sehingga perekonomian berputar agar kekayaan tidak tertuju pada segelintir orang. Semua harga pun diawasi sehingga harga di pasaran tidak terlalu tinggi.


Negara Islam mampu menyokong rakyatnya karena memiliki sumber dana yang banyak dan beragam serta terjamin keamanannya. Sumber dana ini berasal dari sumber-sumber pemasukkan negara seperti pengelolaan harta kepemilikan umum, jizyah, fai, dsb. Alhasil, negara mampu berdaulat dan mandiri.


Jelas, hanya dalam naungan sistem Islam, kekayaan negeri ini dapat diatur dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan perintah Allah, "Jikalau kiranya penduduk negeri negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat ayat kami) itu, maka kami siksa mereka berdasarkan perbuatannya." (QS. Al-A'raaf: 96)


Dalam naungan sistem Islam, niscaya rakyat sejahtera. Negara bebas impor. Hasil pertanian dan peternakan melimpah ruah. Sebab, seluruh sumber daya alam yang ada di negeri ini dikelola secara adil semata-mata demi kemaslahatan rakyat. Wallahualam bissawab. []


Keran Impor Dibuka Lebar Jelang Lebaran, Lagu Lama yang Terus Berulang

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.