Sertifikasi Halal Tanggung Jawab Siapa?

Kuota satu juta sertifikat halal gratis tidak cukup untuk UMK yang ada. Sehingga sisanya yang masih banyak tersebut harus mengurus dengan biaya sendiri. Pastinya dengan biaya yang tidak murah

Padahal seharusnya kehalalan ini adalah tanggung jawab negara secara penuh


Penulis Verawati S.Pd.

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Dikisahkan ada seorang yang sudah tua dan berpakaian compang-camping melakukan perjalanan kemudian dia berdoa,  "Wahai Tuhanku, padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya?" (HR. Muslim)


Bagi seorang muslim jaminan halal merupakan sebuah pokok dalam hal makanan dan minuman. Karena bila tidak, efeknya sangat banyak sekali. Salah satunya sebagaimana hadis di atas yaitu tidak diterimanya doa. Padahal doa adalah bagian ibadah yang pokok dan cara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Swt..


Secara jumlah dan jenisnya, ketersediaan makanan yang halal jauh lebih banyak dari yang haram. Makanan yang haram bisa dihitung dengan hitungan jari. Namun, saat ini makanan yang haram contoh babi, dijadikan bahan campuran dalam memproduksi berbagai jenis makanan. Dengan alasan lebih enak, lebih untung, dan lebih lainnya. Sehingga kehalalan produk hari ini sangatlah sulit.


Dalam regulasi nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) ada tiga golongan yang harus segera memiliki sertifikat halal yaitu produk makanan dan minuman. Kedua bahan baku, bahan tambahan pangan dan penolong untuk makanan dan minuman. Ketiga, daging sembelihan dan daging dan jasa penyembelihan. Jika sampai tanggal 17 Oktober 2024 belum memiliki sertifikat maka akan diberikan sanksi yang diberikan diantaranya yaitu berupa sanksi administratif hingga penarikan barang (tirto[]id, 02/02/2024).


Untuk menyukseskan program tersebut pemerintah membuka program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) sebanyak 1 juta kuota. Sertifikasi ini akan diberikan pada pelaku usaha (self declare) UMK seluruh Indonesia. Hanya saja Jumlah tersebut masih sangat kurang dari jumlah UMK yang ada.


Di laman (Ukmindonesia, 8/06/2023), Pada tahun 2021 lalu, pemerintah meluncurkan platform Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS RBA) yang bisa diakses melalui www[]oss[]go[]id. Website ini digunakan sebagai media pendaftaran perizinan usaha di Indonesia bagi pelaku usaha. Hingga 2022, jumlah UMKM yang sudah mendaftarkan bisnisnya di platform OSS sudah mencapai 8,71 Juta unit.


Dari data di atas menunjukkan bahwa kuota satu juta sertifikat gratis tidak cukup untuk UMK yang ada. Sehingga sisanya yang masih banyak tersebut harus mengurus dengan biaya sendiri. Pastinya dengan biaya yang tidak murah. Padahal seharusnya kehalalan ini adalah tanggung jawab negara secara penuh. Rakyat tidak dibebankan untuk menanggung biaya pengurusan. Inilah gambaran penguasa dalam sistem demokrasi-kapitalisme, hanya berorientasi keuntungan semata. 


Berbeda dengan sistem Islam. Sistem Islam bertanggung jawab penuh atas kehalalan makanan dan minuman yang beredar. Tidak hanya itu, bentuk kecurangan yang merugikan dan membahayakan akan diberantas oleh negara. Negara pun memiliki mekanisme yang bisa dilakukan di antaranya yaitu:

Pertama, menyadarkan masyarakat dengan penuh kesadaran akan pentingnya kehalalan dalam makanan. Sebab, efeknya luar biasa, tidak hanya tidak diampuninya doa. Tetapi juga, tidak diterimanya amal perbuatan selama 40 hari, tergolong orang yang akan masuk neraka dan lain sebagainya. Kerugian di dunia pun akan dirasakan dengan munculnya perilaku buruk pada pemakan barang yang haram. Sehingga bisa merusak diri dan juga lingkungan.


Kedua, negara akan secara jelas melarang memproduksi dan menjualbelikan barang-barang yang haram. Seperti khamar. Adapun hewan babi boleh diternak untuk wilayah tertentu yang mayoritas penduduknya non muslim. Artinya barang-barang peredarannya diawasi.


Ketiga, negara akan memberikan kemudahan dalam proses mengurus sertifikasi halal. Mudah  cepat dan profesional dan tentunya gratis bagi seluruh pengusaha baik usaha kecil maupun yang besar adalah bentuk pelayanan untuk urusan umat. Sebab penguasa dalam Islam adalah penanggung jawab negara secara penuh urusan umat.


Demikian sistem Islam mengatur urusan kehalalan makanan dan minuman. Negara menjadi garda terdepan melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang haram. Semua dilandasi oleh keimanan kepada Allah Swt. dan Rasulnya. Tanpa mengambil keuntungan materi sedikit pun.

Wallahualam bissawab.

Sertifikasi Halal Tanggung Jawab Siapa?

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.