Jaminan Halal Tanggungjawab Negara, Haram Dikomersilkan


Halal adalah life style bagi kaum Muslim. Baik itu pangan, pekerjaan maupun perbuatan. Sehingga sudah sepantasnya kaum Muslim sangat berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi dan tidak tergiur akan tawaran-tawaran makanan yang tidak jelas kehalalannya

Tentu saja dalam mewujudkan semua ini, maka bukan hanya individu dan produsen yang berperan dalam mewujudkannya tapi negara juga turut andil dan memiliki peran yang besar dalam menjamin mewujudkan pangan yang halal bagi kaum Muslim


Penulis Normah Rosman

Pemerhati Masalah Umat


Matacompas.com, OPINI -- "Wahai Saad, perbaikilah makananmu (makanlah makanan yang halal) niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari, dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya."
(HR. At-Thabrani)


Pemerintah mulai mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman, memiliki sertifikat halal mulai tanggal 18 Oktober 2024. Termasuk pedagang kaki lima (PKL) dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tirto menemui seorang pedagang es bubur sumsum di sekitar Palmerah, Jakarta Pusat, Pak Ipin (48) mengaku tidak masalah jika diwajibkan untuk mengurus sertifikat halal. Asal tidak memberatkan PKL dengan biaya tinggi dan bila perlu digratiskan.  Menurut Ipin lagi, pengurusan sertifikat halal akan merepotkan pelaku usaha karena memakan waktu yang lama. Ia juga menyayangkan jika pedagang keliling juga terkena imbas wajib sertifikasi (tirt[dot]id, 2/2/2024).


Dalam upaya meningkatkan keamanan dan kehalalan produk di sektor pangan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 yang menwajibkan pedaganng kaki lima (PKL) yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman serta yang memiliki jasa penyembelihan hewan agar memiliki sertifikasi halal sebelum 17 Oktober 2024. Adapun proses mengurus sertifikasi halal tidak hanya sekedar formalitas melainkan sebagai kewajiban yang mendukung kepercayaan konsumen (liputan6, 2/2/2024).


Kewajiban Sertifikasi Halal


Kewajiban sertifikasi halal kini mulai diberlakukan. Kewajiban ini bukan hanya menyasar pengusaha besar tapi pedagang kaki lima (PKL) juga terkena imbas dari kebijakan ini. Dengan batas waktu tanggal 17 Oktober 2024. Pengurusan sertifikat halal ini tentunya akan dipungut biaya. Meskipun negara telah menyiapkan 1 juta kuota pengurusan sertifikat halal gratis sejak Januari 2023. Namun jumlah itu terbilang sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berkisar 22 juta di seluruh Indonesia. Nilai ini tidak sampai 5% dari seluruh pedagang yang ada di Indonesia. 


Bukan hanya kuota gratis yang sangat minim, tapi sertifikasi ini juga perlu diperpanjang  secara berkala setiap 4 tahun sekali sejak diterbitkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikat halal tentu akan membuat pelaku usaha repot. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan sekitar 21 hari kerja. Sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikasi halal skema reguler bagi UMK sebesar Rp650.000. Biaya yang terkesan sedikit untuk empat tahun, tetapi sangat besar bagi mereka pelaku usaha kecil, khususnya pedagang kaki lima (PKL).


Seyogianya jaminan kewajiban sertifikasi halal ini menjadi salah satu bentuk layanan negara kepada rakyat. Karena peran negara adalah sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Apalagi kehalalan merupakan kewajiban agama. Namun sayang dalam sistem kapitalisme, semua hal yang berpotensi mendatangkan cuan, pasti akan dikomersilkan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan peran negara yang hanya sebatas regulator dan fasilitator. Rakyat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan haknya, karena negara sejatinya tidak berpihak pada rakyat kecil.


Pangan Halal Suatu Keniscayaan dalam Islam


Islam menjadikan negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat, termasuk juga dalam melindungi akidah/agama bagi rakyatnya. Islam memerintahkan kepada manusia untuk makan makanan yang halal dan thoyyib. Jangankan mengkonsumsi makanan yang haram, yang syubhad saja dilarang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 168, “Wahai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” Sehingga kehalalan produk berkaitan erat dengan kondisi manusia di dunia dan di akhirat, baik itu secara jasmani maupun rohani. Dengan dasar inilah negara akan memberikan layanan ini secara gratis dan tanpa merepotkan bagi pelaku usaha. 


Halal adalah life style bagi kaum Muslim. Baik itu pangan, pekerjaan maupun perbuatan. Sehingga sudah sepantasnya kaum Muslim sangat berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi dan tidak tergiur akan tawaran-tawaran makanan yang tidak jelas kehalalannya. Tentu saja dalam mewujudkan semua ini, maka bukan hanya individu dan produsen yang berperan dalam mewujudkannya tapi negara juga turut andil dan memiliki peran yang besar dalam menjamin mewujudkan pangan yang halal bagi kaum Muslim. Individu, pelaku usaha/produsen dan negara akan mewujudkannya dalam sistem yang baik, yaitu sistem yang sesuai dengan syariat Islam.


Sebagaimana negara pada peradaban Islam yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah saw. di mana beliau turun sendiri ke pasar untuk memastikan makanan yang ada di pasar, baik itu dijual maupun dikonsumsi bukan hanya sekedar halal saja tapi kualitasnya juga dipastikan oleh Rasulullah saw. Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. memberikan peringatan keras kepada para pedagang yang berpotensi merugikan konsumen karena menampilkan kurma yang kering di atas dan yang basah di bagian bawah. Dengan maksud menyembunyikan kualitas kurma yang rendah pada bagian bawah. Ini merupakan kecurangan dan tidak boleh terulang karena ancamannya adalah neraka. 


Sertifikasi halal disediakan oleh negara dengan prinsip lembaga administrasi negara. Dalam kitab Daulah Al-Khilafah (Fi Al-Hukmi wa Al-Idarati), prinsip yang dimaksud adalah mudah dan tidak berbelit-belit dalam birokrasi, cepat dalam pelaksanaan tugas dan didukung oleh SDM (sumber daya manusia) yang kapabel di bidangnya. Dengan demikian jaminan halal yang dibentuk dengan mekanisme sertifikasi, sudah selayaknya negara memberikan jaminan layanan tersebut secara gratis kepada rakyat. Sebagaimana yang dilakukan oleh negara Khilafah. Dengan sistem ini maka para pelaku usaha kecil tidak akan merasa terbebani oleh biaya maupun waktu dalam mengurus sertifikat kehalalan, begitu juga dengan konsumen, akan mendapatkan jaminan halal dari produsen dan negara. Wallahualam.

Jaminan Halal Tanggungjawab Negara, Haram Dikomersilkan

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.