Bansos untuk Rakyat Bukan dari Penguasa

Perlu adanya pendidikan politik agar masyarakat tidak mudah diiming-imingi dengan sesuatu dan dimanfaatkan sesaat

Masyarakat harus tahu bagaimana memilih pemimpin yang amanah


Penulis Nur Indah Sari

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Politik sein ke kiri jalan ke kanan, bak Emak-emak pengendara motor di jalanan. Ini tepat menggambarkan bagaimana pemimpin negeri ini tengah memperlihatkan kepada kita bagaimana ia berpolitik. Hal ini terlihat dari adanya indikasi upaya politisasi Bansos yang dibagikan kepada masyarakat bertepatan dengan masa kampanye pemilihan capres (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden) dan digaungkannya narasi keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon capres dan cawapres. 


Bansos atau Bantuan Sosial sejatinya merupakan Kewajiban Negara. Bansos diambil dari dana APBN Negara yang sumbernya dari pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Jadi Bansos bukan dari Pak Jokowi seperti yang dikatakan oleh Pak Zulkifli. (BBCNewsindonesia, 30/1/2024) Bansos yang digelontorkan dinyatakan untuk mengantisipasi dampak El Nino.


Bansos diberikan untuk menguatkan daya beli masyarakat. Meski pandangan mengenai politisasi telah dibantah oleh pak Jokowi, tetap saja mencurigakan. Dana yang digunakan untuk bantuan ini mencapai 496T lebih banyak dibandingkan bantuan sebelumnya. Namun kecurigaan publik mengenai politisasi Bansos mengemuka.


Pemberian Bansos dan BLT yang beriringan dengan masa kampanye disinyalir sudah menyalahi UU Pemilu Pasal 281 ayat (1) menyatakan bahwa, presiden dilarang menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan dan harus mengajukan cuti. Pasal tersebut jelas menyatakan bahwa harusnya cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.


Namun tanggal 21 November 2023,  Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 53/2023 yang membuat Prabowo dan Gibran tidak perlu mundur dari jabatan masing-masing sebagai Menteri dan Walikota meski telah masuk bakal calon capres 2024. Jadi tidak heran fasilitas negara bisa digunakan untuk kepentingan kampanye. 


Bawaslu (Badan pengawas pemilu) selaku wasit dalam pemilihan capres 2024 harusnya bertindak tegas menurut Titi Anggraini dosen hukum pemilu Universitas Indonesia. Bawaslu hanya memberikan himbauan saja. Totok selaku perwakilan Bawaslu mengatakan sudah memberi himbauan dan mengatakan “Pak Presiden sebagai negarawan harusnya sudah tahu aturan yang ada mengenai pemilu.”


Menurut Titi problem utamanya yaitu mereka tidak mengambil cuti,  melakukan kegiatan besar dengan jumlah masa yang banyak yaitu kampanye dan menggunakan Sember daya milik negara. Bawaslu dapat melakukan diseminari masif kepada publik mengenai larangan politisasi Bansos atau bahwa bantuan tersebut adalah hak rakyat yang tidak ada hubungannya dengan  partai politik atau Paslon tertentu. Ia juga mengatakan praktik lancung itu akhirnya akan merugikan warga karena anggaran publik diselewengkan untuk menguntungkan pihak tertentu.


Tim kampanye dari pasangan yang lainnya juga mempertanyakan apa yang terjadi. Mereka berkomentar harusnya Bawaslu bertindak tegas sesuai aturan yang dibuat oleh Bawaslu sendiri. Bukan hanya memberi himbauan saja.


Inilah Keniscayaan dalam suasana demokrasi kapitalis yang menjunjung tinggi kebebasan berperilaku. Kekuasaan menjadi sesuatu yang dikejar dan harus didapatkan, sehingga melakukan berbagai macam cara agar mendapatkannya. Menjadikan berbagai macam hal yang melanggar aturan pun dilibasnya, apalagi meniadakan aturan agama dalam kehidupan.


Ekonomi yang makin sulit membuat masyarakat bersikap pragmatis, asal mendapat bantuan tidak mencermati lagi bagaimana pemimpin yang dipilih. Bansos dan BLT menjadi solusi, masalah kemiskinan tidak terselesaikan secara tuntas sampai ke akar. 


Dr. Abdullah Hehamahua mengatakan bahwa ini sudah mengindikasi korupsi politik karena menggunakan hak rakyat dan melanggar aturan. Pemerintah harusnya dalam mengatasi problem kemiskinan bukan melulu memberikan ikan kepada masyarakat tapi memberikan pancing untuk membuat masyarakat tidak ketergantungan dengan bantuan dan bisa berdikari. 


Hal ini berarti membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga masyarakat bisa mengatasi problem ekonomi. Beliau menganjurkan Paslon yang lain mengajukan gugatan dan mengundurkan diri sebelum pemilu dimulai dan berakhir. Jangan sampai pemilu berakhir dan keluar hasilnya baru mengajukan gugatan.


Dr Abdullah Hehamahua mengapresiasi keputusan yang tepat dari Mahfud MD yang mengundurkan diri dari jabatannya ketika melakukan kampanye, karena tahu ada pasal cuti terkait kampanye bagi Paslon dan tidak boleh memakai fasilitas negara, meski waktunya agak terlambat. Ia mengatakan seharusnya beberapa bulan sebelum kampanye dimulai harus nya mengajukan pengunduran diri dari jabatan yang diemban.


Perlu adanya pendidikan politik agar masyarakat tidak mudah diiming-imingi dengan sesuatu dan dimanfaatkan sesaat. Masyarakat harus tahu bagaimana memilih pemimpin yang amanah.


Politik sejatinya mengurusi urusan umat tidak melulu soal berebut kekuasaan. Urusan ini adalah amanah yang akan dipertanggung jawaban nanti di akhirat. Perlu pemimpin yang jujur amanah. Kepentingan rakyat mulai dari kebutuhan pokok seperti sandang pangan papan terpenuhi, pendidikan yang terjamin , kestabilan ekonomi terjaga, masalah sosial teratasi, penegakan hukum dilakukan dengan semestinya. Pemimpin negeri juga tidak menjadikan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.


Jika pemimpin negeri saja sudah mempermainkan aturan atau hukum, bagaimana nasib ke depan negeri ini.  Perlu adanya perubahan yang bersifat revolusioner yang sistematis agar masyarakat bisa keluar dari permasalahan yang ada pada saat ini.


Wallahu-a’lam bish-showab

Bansos untuk Rakyat Bukan dari Penguasa

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.