PHK Massal Buah Busuk Penerapan Sistem Ekonomi Kapitalis

 


Maraknya PHK menjadi bukti buruknya situasi ekonomi dunia termasuk di Indonesia

Sistem ekonomi kapiIndonesiatalis yang egois hanya mementingkan kepentingan oligarki, tetapi abai dengan nasib pekerja. Sejauh oligarki untung, tak masalah jika pekerja buntung


Penulis apt. Siti Nur Fadillah, S.Farm

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Kabar Buruk di Awal 2024


Seperti menabur garam pada luka. Kira-kira begitulah sikap pemerintah saat ini. Kian abai dengan penderitaan masyarakat kecil. Di tengah euforia pemilihan kepala negara, ribuan pekerja pabrik terancam PHK massal. Tak pernah usai dengan masalah perekonomian yang menjepit rakyat, PHK massal kini menambah beban masyarakat.


Dikutip dari laman CNBC Indonesia (19/01/2024), beberapa industri multinasional seperti Bosch dan PT. Hung-A terkonfirmasi akan memberhentikan lebih dari 1000 karyawan. Tentu menjadi kabar buruk pertama dari sektor manufaktur RI di tahun 2024. Setelah 2023 lalu, setidaknya 7200 karyawan menjadi korban PHK 36 perusahaan. Baik karena gulung tikar, hengkang, relokasi, maupun efisiensi biaya. 


Namun, tampaknya fenomena PHK massal ini bukan menjadi fokus utama pemerintah. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF, mengatakan pemerintah relatif lamban merespon gejala penurunan industri manufaktur. Sehingga jika tidak ditangani, fenomena PHK akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Lalu apa gunanya pergantian pemimpin lima tahun sekali, jika janji tak pernah ditepati. Janji untuk menumpas kemiskinan, janji untuk menambah lapangan pekerjaan, sekedar bualan palsu Iima tahunan.


Sistem Ekonomi Kapitalis yang Egois


Maraknya PHK menjadi bukti buruknya situasi ekonomi dunia termasuk di Indonesia. Sistem ekonomi kapitalis yang egois hanya mementingkan kepentingan oligarki, tetapi abai dengan nasib pekerja. Sejauh oligarki untung, tak masalah jika pekerja buntung. Kondisi ini semakin memburuk dengan tidak adanya jaminan negara. Kalaupun ada bantuan sosial dalam berbagai bentuk, nyatanya hanya sedikit rakyat yang merasakannya, itu pun dalam jumlah yang sangat tidak memadai. Bahkan bantuan pun menjadi alat legitimasi kekuasaan, juga menjadi alat politik diatasnamakan pribadi. Sungguh tidak ada yang dapat diharapkan dari sistem egois ini. 


Sejatinya sistem egois ini lahir dari rahim demokrasi, sistem yang menihilkan peran Allah sebagai Yang Maha Pengatur. Kemudian digantikan oleh aturan manusia yang lemah dan mudah bias. Aturan segelintir manusia ini pada kenyataannya sangat mudah direkayasa oleh sekelompok orang yang memiliki uang dan kekuasaan, hingga seluruh aturan selalu mengabdi pada kepentingan mereka. 


Contoh nyata jahatnya demokrasi adalah nihilnya aturan kepemilikan dalam sistem kapitalis, menyebabkan apapun boleh dijadikan komoditas bisnis. Termasuk sumber daya alam yang seharusnya dikelola negara untuk tujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat umum. Kini dapat dengan mudah dimiliki oleh individu. Investor asing pun berbondong-bondong menanam uangnya di Indonesia, ingin menuai hasil berlipat ganda. Maka tak heran eksploitasi besar-besaran sulit dihindari. Sudah tak mandiri, sumberdaya pun ditunggangi. Lalu bagaimana nasib rakyat yang tak memiliki modal? Tentu hanya mampu mengais-ngais di bawah kaki para oligarki. Jika oligarki sudah tak lagi membutuhkan, pekerja dibuang tak berdaya.


Solusi Mengakar dengan Move On ke Sistem Islam


Hal ini kembali menekankan bahwa hingga kapanpun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud dalam sistem kufur ini. Sudahlah mencampakkan Allah sebagai satu-satunya pembuat hukum, diserahkan pula kepada manusia dengan penuh ketundukan. Selain syirik dan kufur, juga mengandung segunung kezaliman. Oleh karena itu, membuang demokrasi jauh-jauh dan kembali kepada sistem islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah, adalah satu-satunya cara terbebas dari belenggu sistem zalim ini. 


Menganggap Islam hanya sebatas agama ritual adalah kesalahan besar Muslim selama ini. Sebab sejak diturunkan Allah kepada Rasulullah, Islam adalah sebuah ideologi yang mengatur segala perkara mulai dari akidah, ibadah, politik, muamalah, uqubat, dll. Maka dari itu, kesempurnaan Islam tidak boleh diterapkan sebagian saja dan harus dilaksanakan secara menyeluruh (kafah). Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 208.


Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kedalam islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.


Berbeda dengan demokrasi yang hanya berpihak pada kepentingan konglomerat, Islam menjalankan kekuasaan dengan tujuan riayah as-syu'un al-ummah atau mengurusi kepentingan rakyat. Untuk mencapai hal tersebut, Islam memiliki metode membangun ekonomi yang mandiri, berkah, dan menyejahterakan rakyat. 


Pertama, dalam membangun ekonomi mandiri, Khilafah akan menutup pintu masuknya campur tangan asing, baik dalam bentuk hutang maupun investasi asing. Baru setelah itu campur tangan asing yang sudah terlanjur masuk yang terwujud dalam berbagai undang-undang berbau liberal dibereskan dan dibersihkan. Jika langkah ini belum diupayakan, jangan berharap ekonomi berdaulat dan mandiri bisa diwujudkan. Selanjutnya, menerapkan pengaturan dan pemisahan yang jelas mengenai kepemilikan harta; meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Harta milik umum seperti sumber daya alam dilarang keras untuk diprivatisasi, dan wajib dikelola negara dimana semua hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. 


Kedua, perlu diketahui dalam islam negara wajib memberikan jaminan kepada setiap individu rakyat dalam hal sandang, pangan, dan papan. Hal ini karena setiap pemenuhan terhadap ketiganya termasuk pelayanan umum dan kemaslahatan hidup terpenting. Baik muslim maupun kafir dapat menikmatinya, baik kaya maupun miskin. 


Ketiga, pengelolaan sumberdaya alam secara mandiri selain mencegah adanya intervensi asing, juga akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. PHK sepihak juga dapat dihindari, karena Khilafah akan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja domestik dalam rangka memenuhi kebutuhan individu masyarakat. Kalaupun seseorang tidak mampu bekerja, Khilafah masih memiliki mekanisme lain yaitu; negara wajib menanggung ahli waris yang tidak mampu mencari nafkah; negara menyediakan subsidi langsung melalui baitulmal; penerapan dharibah (pajak) khusus atas kaum Muslim yang memiliki kelebihan harta kekayaan. Dengan seluruh mekanisme tersebut, maka tidak akan ada lagi ketimpangan ekonomi yang menyengsarakan rakyat. 


Maka jelas sudah hanya sistem Islamlah yang mampu mengatasi masalah PHK hingga ke akarnya. Karena itu, sudah saatnya kita move on dengan mengambil jalan yang ditawarkan Islam, yakni menegakkan sistem Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah. Wallahualam bissawab. []

PHK Massal Buah Busuk Penerapan Sistem Ekonomi Kapitalis

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.