PHK Masal Kembali Mengancam, Buah Busuk Sistem Ekonomi Kapitalis


Pemerintah dalam sistem Islam harus turun tangan langsung menyediakan lapangan kerja, bukan sekadar membuat regulasi atau mempertemukan angkatan kerja dengan pengusaha

Selain itu, penguasa dalam sistem Islam akan mengelola kepemilikan umum yang selama ini dikuasai asing


Penulis Nur Saleha, S.Pd

Praktisi pendidikan


Matacompas.com, OPINI -- Pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia merupakan isu yang senantiasa menarik perhatian, terutama dalam konteks dinamika ekonomi dan ketenagakerjaan. Pada tahun-tahun terakhir, PHK menjadi sorotan utama. 


Menurut Perusahaan survei Resume Builder, PHK massal diprediksi terjadi pada tahun 2024. Dari 400 perusahaan yang disurvei, mayoritas merencanakan PHK sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan resesi, sementara sebagian ingin menggantikan tenaga kerja dengan kecerdasan buatan (AI). Sekitar 42% perusahaan menengah, 39% perusahaan besar, dan 28% perusahaan kecil diperkirakan akan melakukan PHK pada tahun 2024 (CNBC Indonesia, 29-12-2023).


Selain itu, Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), sejak awal tahun 2023, sekitar 7.200 buruh telah menjadi korban PHK, termasuk 700-an orang yang terkena PHK karena pabrik tutup. Namun, jika ditotal sejak tahun 2020, jumlah PHK di pabrik-pabrik tempat anggota KSPN sudah mencapai 56.976 orang. PHK terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Banten. Adapun pabrik tersebut merupakan pabrik tekstil, garmen, ekspedisi, kulit, mebel, ritel, sepatu, dan sparepart


Sejumlah alasan dapat diidentifikasi sebagai pemicu gelombang PHK ini. Pertama, efek domino dari perlambatan ekspor global di pasar-pasar utama menyebabkan penurunan kinerja industri Tekstil dan Pakaian (TPT) di dalam negeri. Hal ini mengakibatkan penumpukan stok dan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). 


Selain itu, adopsi teknologi dan otomatisasi dalam beberapa industri turut berkontribusi pada jumlah PHK. Perusahaan yang beralih ke sistem otomatis cenderung mengurangi tenaga kerja manusia, menciptakan tekanan pada pekerja tradisional.


Dalam persoalan seperti ini, perusahaan seringkali melakukan PHK sebagai strategi untuk mengoptimalkan biaya operasional, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Dengan kata lain, perusahaan melakukan PHK untuk meminimalkan kerugian. Sebagaimana kita ketahui, tujuan berdirinya perusahaan adalah memperoleh untung. Namun, sayangnya, pekerja menjadi korban dari transformasi ini.


PHK untuk mengantisipasi resesi, menjaga pengusaha tidak merugi. Semua itu adalah dampak dari sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di dunia yang menggunakan paradigma yang kuat dialah yang menang. Juga egoisme pengusaha yang lebih mengutamakan keselamatan perusahaannya dan tidak peduli dengan nasib pekerja. Walhasil, pengangguran semakin bertambah. Pekerja yang kehilangan pekerjaan harus menghadapi tantangan serius dalam mencari penghidupan baru.


Di sisi lain, dalam sistem ekonomi kapitalis peranan negara dalam mengatasi permasalahan ini  minim. Negara  mencari solusi instan seperti membuka investasi asing/swasta, sembako ini semua adalah solusi tambal sulam hanya meredakan sementara, menangani masalah tanpa menyentuh pokok  permasalahan.


Ditambah lagi dengan, privatisasi SDA terus berlanjut, merampok harta milik rakyat dan memperkuat kepentingan kapitalis. Negara, sebagai regulator, kehilangan peran dalam memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, sehingga kekayaan SDA menjadi tidak efektif dalam memajukan kesejahteraan.


Dalam menghadapi tantangan PHK, diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Islam adalah agama yang paripurna memiliki aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan cara untuk memenuhi kesejahteraan rakyat.


Adapun peran pemerintah dalam sistem Islam sebagai pelaksana bukan sekedar pengatur. Negara bertanggung jawab langsung dan menjamin kebutuhan dasar individu, seperti sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan, dan pendidikan, melalui konsep pelayanan umum (riayah asy-syuun al-ummah). 


Dalam hal penyelesaian masalah pengangguran, pemerintah dalam sistem Islam harus turun tangan langsung menyediakan lapangan kerja, bukan sekadar membuat regulasi atau mempertemukan angkatan kerja dengan pengusaha.


Selain itu, penguasa dalam sistem Islam akan mengelola kepemilikan umum yang selama ini dikuasai asing. Dengan cara ini, akan ada banyak peluang pekerjaan karena tambang dan sejenisnya termasuk dalam sektor primer yang paling banyak mempekerjakan tenaga kerja.


Dalam kerangka sistem ekonomi Islam, kesejahteraan rakyat dijamin melalui berbagai mekanisme. Salah satunya adalah menyediakan lapangan kerja dan kemampuan mengantispasi kemajuan teknologi sehingga tetap tersedia lapangan kerja bagi rakyat. Inilah solusi menyelesaikan semua problem ekonomi pada saat ini. Namun, konsep ini hanya didukung oleh sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah. Wallahualam. []

PHK Masal Kembali Mengancam, Buah Busuk Sistem Ekonomi Kapitalis

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.