Perampasan Lahan Rakyat Demi Kepentingan Oligarki

 


Jika dicermati lebih mendalam, sejatinya permasalahan sengketa lahan ini erat kaitannya dengan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN)

Nyatanya pembangunan tersebut telah merampas lahan dan ruang hidup masyarakat


Oleh Sriyanti

Ibu Rumah Tangga 


Matacompas.com, OPINI -- Presiden Jokowi menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, pada tanggal 27 Desember 2023 di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut ia mengungkapkan bahwa, di tahun 2015-2016 ketika  melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, banyak masyarakat yang meminta dirinya untuk segera menyelesaikan masalah sengketa lahan. 


Presiden menyebutkan bahwa pada tahun tersebut, baru ada 46 juta dari 126 juta bidang lahan yang telah bersertifikat. Hal demikian telah memicu maraknya kasus sengketa lahan, baik antara warga dengan warga, warga dengan pemerintahan ataupun dengan perusahaan. Badan Pertanahan Negara (BPN) sendiri saat itu,  hanya mampu mengeluarkan 500.000 sertifikat per tahun. Namun dengan kerja keras BPN saat ini hanya tersisa 6 juta bidang lahan yang belum tersertifikatkan, sisanya akan diperkirakan selesai tahun depan. (detik, 28/12/2023)


Konflik Pertanahan Merugikan Rakyat


Konflik agraria di negeri ini masih tinggi, padahal permasalahan tersebut sangat merugikan rakyat dan harus segera diselesaikan. Teranyar adalah kasus Rempang di Kepulauan Riau. Sebagaimana fakta di atas pemerintahan sendiri selalu mengeklaim, bahwa faktor penyebab terjadinya konflik lahan adalah terkait masalah legalitas kepemilikan atau sertifikat. Sehingga sebagai penyelesaiannya, pemerintahan melalui BPN tengah menggenjot penerbitan sertifikat.


Beberapa pihak menilai kebijakan pemerintah dalam menangani konflik lahan ini. Ketua Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bidang advokasi dan jaringan Zainal Arifin mengatakan, kebijakan ini tidak nyambung dan tidak akan menjadi solusi konflik agraria. Penerbitan dan pemberian sertifikat menurutnya memang sudah merupakan kewajiban pemerintah, sebagai legalitas bagi masyarakat yang memiliki tanah. Sertifikat yang jor-joran dibuat pemerintahan saat ini, bukanlah untuk tanah yang bermasalah. Melainkan bagi lahan masyarakat yang memang belum memiliki legalitas karena berbagai hal, termasuk yang terkendala dengan biaya untuk mengurusnya. 


Regulasi Mempermudah Perampasan Lahan Rakyat


Jika dicermati lebih mendalam, sejatinya permasalahan sengketa lahan ini erat kaitannya dengan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN). Nyatanya pembangunan tersebut telah merampas lahan dan ruang hidup masyarakat. Bagaimana tidak, pemerintahan sendiri justru telah membuat aturan yang mempermudah proses tersebut. Di penghujung tahun lalu  Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 78 Tahun 2023, tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.


Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebutkan, secara historis Perpres tersebut memang dikhususkan bagi kelancaran PSN. Ini bermula dari penerbitan Perpres No 56 Tahun 2017 kemudian direvisi melalui Perpres No 62 Tahun 2018, perkembangan terakhir direvisi  kembali melalui Perpres No 78 Tahun 2023. Jika Perpres No 56 Tahun 2017 spesifik ditujukan untuk PSN, maka dalam Perpres No 78 Tahun 2023 ini diperluas demi kepentingan proyek-proyek selain PSN.


Menanggapi kebijakan tersebut WALHI menilai dengan beberapa catatan. Pertama, gagal pahamnya presiden terhadap makna Hak Menguasai Negara (HMN). Kedua, presiden menganggap rakyat tidak memiliki hak atas tanah yang dimilikinya. Ketiga, “santunan” dalam kebijakan ini mengaburkan posisi keberadaan dan hak masyarakat yang seharusnya mendapat jaminan perlindungan dari negara dalam menguasai dan mengelola tanah.


Keempat, simplifikasi solusi yang disebut dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional melalui uang dan/atau pemukiman kembali telah menjadikan konflik yang berkepanjangan. Kelima, Perpres  No 78 Tahun 2023 telah menjadikan masyarakat yang mengelola tanah dapat diusir dari tanah tersebut dengan santunan. 


Jelas sekali, Perpres tersebut bukan dibuat untuk kemaslahatan rakyat, tetapi diperuntukkan bagi kepentingan oligarki. Sehingga lahan milik rakyat bisa mereka kuasai dengan mudah. Walhasil alih-alih konflik agraria  terselesaikan, regulasi ini justru akan membuka peluang bertambahnya konflik lahan yang semakin parah ke depannya.


Demokrasi Kapitalis Akar Masalah Sengketa Lahan


Tidak dimungkiri, berbagai permasalahan termasuk konflik agraria mudah terjadi dalam sistem kapitalisme demokrasi yang melahirkan politik oligarki. Dalam sistem ini, kekuatan korporat akan menuntut para penguasa untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan banyak melakukan pembangunan. Namun, pembangunan tersebut dilakukan untuk melayani kepentingan para pemilik modal, yang telah membantu penguasa menduduki kursi kekuasaannya, bukan untuk kebutuhan masyarakat. Terjadilah hubungan yang saling menguntungkan antara penguasa dan pengusaha, yang satu butuh modal, yang satu lagi butuh kemudahan regulasi untuk memperbesar bisnisnya. Demi melancarkan ambisinya, mereka pun bekerja sama dengan menghalalkan segala cara, hingga lahan milik rakyat pun dirampas.


Pengaturan Lahan Menurut Syariat Islam 


Konflik agraria tidak akan terjadi dalam sistem pemerintahan Islam, yang berasaskan akidah Islam. Syariat telah memberi konsep yang jelas tentang kepemilikan lahan. Tak seperti dalam sistem kapitalisme sekuler yang tidak mempunyai aturan yang jelas dalam persoalan kepemilikannya. Prinsip kebebasan dalam sistem kapitalis, telah menyebabkan ketimpangan di tengah masyarakat, siapa saja yang bermodal kuat maka ia bisa memiliki apapun termasuk lahan ruang hidup rakyat. Islam telah mengatur secara rinci terkait kepemilikan menjadi  tiga yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara.


Kepemilikan individu, bagi masyarakat yang memiliki lahan akan dilindungi dan dijamin keamanannya, dari segala bentuk perampasan oleh siapapun atau pihak mana pun. Masyarakat yang memiliki tanah wajib menghidupkannya dengan mengolah lahan dan haram menelantarkannya. 


Sementara kepemilikan umum, seperti padang rumput, hutan, lahan tambang, dan sebagainnya tidak boleh dikuasai individu dan swasta. Hanya negara yang berhak mengelolanya, khusus untuk tambang dan sumber daya yang butuh untuk dieksplorasi menggunakan peralatan berat dan sumber daya manusia yang tidak sedikit, maka negaralah yang mengolahnya, untuk kemudian hasilnya dikembalikan bagi kesejahteraan rakyat.


Sedangkan kepemilikan negara digunakan untuk keperluan negara agar fokus dalam mengurus rakyat.


Terkait dengan pembangunan, negara dalam sistem Islam akan  menjadikan proyek pembangunan untuk memenuhi kepentingan rakyat, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, bukan untuk kepentingan segelintir orang terlebih para pemilik modal. Tidak akan ada istilah deal-dealan politik, yang akan merampas hak-hak rakyat.


Sistem yang sahih akan melahirkan sosok  pemimpin adil yang akan menjadi pengurus dan pelindung bagi rakyat, kebijakan yang dikeluarkan akan melindungi rakyat dari berbagai konflik. Karena hakikat dari seorang pemimpin adalah sebagai pengurus rakyat, sebagaimana sabda Rasulullah saw..

"Seorang imam/pemimpin adalah penggembala bagi rakyatnya, ia akan dimintai pertanggung jawaban atasnya." (HR. Bukhari)

Wallahualam bissawab.

Perampasan Lahan Rakyat Demi Kepentingan Oligarki

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.