Pemilu dalam Demokrasi: Ajang Pertarungan Berbagai Kepentingan


Mimpi akan lahirnya aturan-aturan yang pro rakyat, tampaknya juga hanya pemanis bibir masa kampanye

Siapa pun orangnya yang terpilih, berarti dia siap untuk membalas budi para pengusungnya, terutama para pemilik modal yang telah membiayai mereka pada masa kampanye


Oleh Riani Andriyantih, A.Md.Kom

Aktivis Muslimah


Matacompas.com, OPINI -- Loe punya uang, loe punya kuasa.
Tampak nyata hal inilah yang sedang dipertontonkan dalam kontestasi pesta demokrasi hari ini.


Diinformasikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengungkap adanya penemuan aliran dana dari luar negeri ke 21 bendahara partai politik dengan aliran dana sebesar 195 miliar. (cnbcindonesia, 12/01/2024)


Selain itu, Dikutip juga dari liputan6, (11/01/2024), Ivan Yustiavandana ketua PPATK menyampaikan. Ditemukan adanya transaksi mencurigakan di Pemilu 2024. Trend peningkatan pembuatan rekening baru jelang pemilu dan adanya kenaikan transaksi yang masif dari partai politik hingga 400 persen dari biasa yang dilakukan. Beliau menduga kegiatan ini berkaitan dengan kontestasi politik.


Adanya aliran dana pemilu dari berbagai pihak termasuk asing menunjukkan bahwa, pemilu hari ini berpotensi syarat akan kepentingan bagi segelintir orang, intervensi asing bahkan hanyalah konflik kepentingan semata.


Mahalnya harga yang harus dikeluarkan oleh para partai politik saat mengusung kadernya dalam pesta demokrasi menjadi sebab untuk terus mencari aliran dana demi memenangkan para kadernya dalam kontestasi ini.


Jika fakta yang tergambar sudah seperti ini, maka mimpi akan berdaulat di kaki dan negeri sendiri sama halnya mimpi di siang bolong, mustahil akan terwujud. Justru sebaliknya, kedaulatan negara seolah tergadai dengan berbagai kepentingan dan pesanan para pemiliki cuan.


Ironis, kelak aturan dan Undang-Undang yang dibuat pun akan sejalan dengan kepentingan para pemilik modal. Sebab, para penguasa yang nantinya menjabat adalah hasil tukar tambah kepentingan para pengusaha. Sehingga politik balas budi akan tetap menjadi tradisi yang berulang dalam setiap pesta demokrasi. Para penguasa dan pengusaha akan berwenang penuh dalam melahirkan berbagai aturan yang menguntungkan para oligarki tanpa memikirkan lagi kepentingan rakyat.


Tidak ada lagi idealisme dalam partai politik. Yang ada kini, hanyalah pemangku kuasa menjadi pelayan dan pemberi legalitas sesuai apa yang diinginkan tuannya. Lagi dan lagi, rakyat yang terkena dampak dan menjadi korban tukar tambah para penguasa.


Mimpi akan lahirnya aturan-aturan yang pro rakyat, tampaknya juga hanya pemanis bibir masa kampanye. Siapa pun orangnya yang terpilih, berarti dia siap untuk membalas budi para pengusungnya, terutama para pemilik modal yang telah membiayai mereka pada masa kampanye.


Inilah wajah sistem demokrasi hari ini. Kekuasaan bisa diraih dengan harga yang mahal asal sejalan dengan kepentingan pemilik modal. Menghabiskan banyak uang dan waktu untuk beradu gagasan. Tetapi rakyatnya terabaikan.


Pemilu dalam sistem demokrasi sesungguhnya hanyalah demi memenuhi syahwat politik yang mengedepankan asas untung dan rugi. Bukan lagi bicara soal kemaslahatan rakyat. Karena di dalam sistem demokrasi aturan bisa diubah sesuai kepentingan dan keinginan yang berkuasa. Laksana boneka yang bisa dimainkan dan dikendalikan tuannya.


Berbeda dengan mekanisme pemilihan pemimpin di dalam sistem Islam. Setiap prosesnya begitu sederhana, efektif, efisien dan hemat biaya.


Syekh Taqiyyudin An-Nabhani di dalam kitabnya Ad-Daulah Al-Islamiah, menyatakan seorang calon Khalifah/pemimpin harus memenuhi 7 syarat In'iqad (syarat legal). Yaitu,  harus Muslim, laki-laki, balig, berakal, adil, merdeka, mampu melaksanakan amanat jabatannya sesuai tuntunan Allah dan RasulNya. Jika kurang satu syarat saja maka akadnya tidak sah.


Seorang pemimpin di dalam Islam adalah seorang wakil umat dalam masalah kekuasaan dan pemerintahan. Dia adalah pelaksana hukum syariat dan perisai (penjaga akidah). Sehingga kebijakan yang lahir akan senantiasa berpegang teguh pada hukum syarak dan mengedepankan kemaslahatan rakyat.


Demikianlah sosok pemimpin di dalam Islam, hadirnya selalu dirindu, membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Ucapan dan perbuatannya senantiasa sejalan dengan perintah dan larangan Allah. Karena menyadari kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban tidak hanya di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Allah.


Sungguh, hanya dengan sistem Islamlah sebuah negara dapat berdiri kokoh di bawah kepemimpinan yang membawa kemaslahatan bagi umat.

Wallahualam bissawab.

Pemilu Dalam Demokrasi : Ajang Pertarungan Berbagai Kepentingan

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.