Pajak Terus Meningkat, Inilah Penyebabnya


Jika pemasukan utama negara adalah pajak, maka bisa dipastikan pajak pun akan makin meningkat untuk memenuhi pembiayaan tersebut

Ini berarti beban rakyat akan makin bertambah, sebab pajak bersumber dari harta rakyat


Penulis Fitria Rahmah, S.Pd.

Pendidik Generasi dan Aktivis Muslimah


Matacompas.com, OPINI -- Wacana kenaikan pajak motor bensin akan diberlakukan, mengingat kadar pencemaran udara di wilayah Ibukota Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, diharapkan dapat mengurangi polusi udara di wilayah Jakarta. Mengutip dari media online kompas, Minggu (21/1/2024), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) buka suara terkait pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut akan menaikkan pajak kendaraan bermotor. Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi mengatakan, rencana menaikkan pajak kendaraan bermotor barulah sebatas wacana sehingga tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat.


Dia bilang, rencana tersebut baru sempat dibahas dalam rakor lintas kementerian dan lembaga beberapa hari lalu dalam rangka memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek. Usulan pajak kendaraan bermotor dibahas dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. 


Demi mengurangi emisi gas buang, pemerintah mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan juga menggunakan kendaraan listrik. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini sedang gencar produksi kendaraan listrik. Hal ini terlihat dengan masifnya investasi korporat pada industri kendaraan bermotor berbasis baterai di Indonesia. 


Mengutip dari media online Cnnindonesia, (Jumat, 19/1/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi rencana investasi perusahaan otomotif asal China, BYD sebesar Rp20,3 triliun untuk memproduksi kendaraan berbasis baterai (BEV) di Indonesia.


Menurut Airlangga, rencana tersebut berpotensi untuk mempercepat ekosistem ramah lingkungan dalam negeri. Airlangga meminta perusahaan melakukan produksi mobil listrik di Indonesia dan meningkatkan lokal konten dengan segera.


Pengambilan kebijakan kenaikan pajak motor bensin ternyata memiliki maksud yang lain, seperti pepatah ada udang di balik batu. Sayangnya, niat baik pemerintah untuk mengurangi pencemaran udara harus dicemari dengan menyisipkan kepentingan para korporat.


Salah satu ciri khas dari sistem ekonomi kapitalis adalah, di mana kebijakan yang diambil tidak murni untuk mengurusi kepentingan rakyat. Tetapi, semua itu tentang kepentingan para pemilik modal. Maka, untung, rugi, dan manfaat selalu menjadi bahan pertimbangan di dalam pengambilan kebijakan. Aturan yang dibuat oleh manusia, tentu tidak akan pernah mencapai kondisi adil. Terlebih lagi, para pemilik modal yang menginvestasikan uangnya sudah pasti menginginkan keuntungan. Maka bisa dipastikan, kebijakan yang dikeluarkan harus memiliki manfaat dan menguntungkan bagi para korporat, bukan rakyat.


Sehingga tidak heran, jika solusi yang dikeluarkan melalui sebuah kebijakan jauh dari kata solutif. Alih-alih berupaya ingin mengurangi pencemaran udara, pada kenyataannya terdapat rencana besar untuk mengalihkan kendaraan bermotor berbasis bensin ke kendaraan bermotor berbasis baterai.


Produksi kendaraan bermotor berbasis baterai secara massal ini tentu akan menjadi salah satu penyumbang polutan, karena sumber listrik untuk tenaga mobil berasal dari PLTU batu bara. Pada faktanya, penyebab terjadinya pencemaran udara di Ibu Kota Jakarta bukan hanya disebabkan oleh kendaraan bermotor. Penyumbang polutan lainnya ada dari sektor industri energi, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sektor manufaktur industri dan juga sektor perumahan.


Oleh karena itu, menaikkan pajak motor bensin bukanlah jalan keluar untuk mengurangi jumlah polusi di Ibu Kota Jakarta. Namun sebaliknya, kondisi ini hanya akan menambah beban kehidupan rakyat saat ini. Sebab, pengguna sepeda motor masih mendominasi, di mana penggunanya berasal dari kalangan menengah ke bawah. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pengguna jumlah kendaraan bermotor di Jakarta pada 2022 paling banyak berupa sepeda motor. Terdapat 17,3 juta unit sepeda motor di DKI Jakarta atau setara 65,6% dari total kendaraan bermotor di kota tersebut. Mereka lebih memilih menggunakan motor karena ongkos yang lebih murah. Sebenarnya, pemerintah sudah menyediakan moda transportasi yang terintegrasi dengan baik. Namun, sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan tarif yang murah. Bahkan tarif tersebut seringkali mengalami penyesuaian secara berkala. Sehingga, keberadaanya sia-sia, moda transportasi yang ada tidak menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.


Selain itu, salah satu pemasukan negara yang bersistemkan ekonomi kapitalisme adalah pajak. Di Indonesia, sumber pendapatan negara yang utama berasal dari pajak. Jika dihitung dalam persentase, pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Itu artinya, semua pembiayaan negara seperti pembangunan, gaji pegawai negara, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain bersumber dari rakyat berupa pajak.


Seiring dengan berkembangnya suatu negara, maka perubahan di seluruh aspek kehidupan manusia akan selalu terjadi agar tercipta keseimbangan yang dinamis. Dalam proses perubahannya tentu membutuhkan pembiayaan yang selalu bertambah besar. Pembiayaan yang makin besar seiring dengan proses perubahan diperlukan demi eksistensi sebuah negara. 


Jika pemasukan utama negara adalah pajak, maka bisa dipastikan pajak pun akan makin meningkat untuk memenuhi pembiayaan tersebut. Ini berarti beban rakyat akan makin bertambah, sebab pajak bersumber dari harta rakyat. Jika seperti ini kenyataannya, maka kesejahteraan yang sering digaungkan hanyalah sebuah fatamorgana yang tidak akan pernah tercipta.


Sehingga, pajak akan tetap ada dalam negara berbasis ekonomi kapitalis seperti saat ini. Keberadaannya mustahil dikurangi apalagi dihilangkan. Maka dari itu, akar permasalahan dari pajak yang selalu naik adalah sistem ekonomi kapitalis. Satu-satunya cara untuk menghilangkan pajak yang membebani rakyat adalah dengan mengganti sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi lain.


Terdapat satu sistem, di mana sumber pemasukan utama negara bukan berasal dari pajak dan utang. Sistem ini akan membebaskan rakyat dari jeratan pajak, sebab sistem ini mampu membiaya negara tanpa pajak. Sumber pemasukan utama negara ini berasal dari beberapa sumber, pertama sektor kepemilikan individu seperti zakat, hibah, sedekah, dan lain sebagainya. Kedua, sektor kepemilikan umum mencakup pengelolaan berbagai sumber daya alam milik umum atau rakyat. Ketiga, sektor kepemilikan negara mencakup jizyah, kharja, ghanimah, fai, usyur dan lain sebagainya.


Dari sumber pemasukan yang beraneka macam ini, maka tidak heran jika negara ini mampu mengurusi semua urusan rakyat dengan baik tanpa harus membebani rakyat. Pembangunan di semua aspek kehidupan dapat dibiayai dengan baik. Oleh karena itu, transportasi, kesehatan, pendidikan yang berkualitas dapat diberikan secara gratis. Pangan yang bermutu pun akan melimpah ruah keberadaanya sehingga dapat dinikmati dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.


Pajak dalam sistem ini hanya bersifat sementara dan untuk keadaan darurat saja. Apabila kas negara dalam keadaan kosong dan tidak mampu membiayai beberapa keperluan negara, maka negara boleh memungut pajak. Jika keuangan negara sudah kembali normal, maka pemungutan pajak harus segera dihentikan. Pemungutannya pun tidak diberlakukan untuk semua rakyat. Hanya rakyat yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baiklah yang berkewajiban membayar pajak.


Maka tak heran jika sistem ini mampu menjadikan negara berdaulat secara penuh tanpa ada intervensi dari pihak luar atau asing. Negara ini adalah negara yang menerapkan sistem Islam secara sempurna di semua apek kehidupan secara menyeluruh. Yaitu Daulah Islamiyah sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. dan diikuti dengan negara Khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh para khalifah selanjutnya.

Wallahualam bissawab. []

Pajak Terus Meningkat, Inilah Penyebabnya

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.