Mewaspadai Aliran Dana Pemilu 2024


Adanya aliran dana ini perlu diwaspadai. Sebab, sangat berbahaya bagi kedaulatan negara 

Kasus yang terus terjadi adalah banyaknya sumber daya alam yang diserahkan secara mudah pada pihak asing. Para wakil rakyat atau pejabat lebih loyal bahkan melayani sepenuh hati pada pemilik modal


Penulis Saadatunnisa

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Pemilu disebut juga sebagai pesta rakyat. Rakyat Indonesia berpesta untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi pemimpin negeri ini. Perhelatan besar ini juga menjadi ajang pertarungan politik para kontestan. Mereka beradu strategi dan juga kampanye untuk meraih suara terbanyak agar terpilih.


Tidak tanggung-tanggung dana yang dibutuhkan untuk Pemilu pun sangatlah besar. Menguras APBN juga menguras kantong para kontestan. Data dari laman kemenkeu[dot]go[dot]id, mengungkapkan bahwa untuk biaya alokasi dana Pemilu 2024 sebesar Rp71,3 triliun. Naik sekitar 57,3% dari tahun 2019. Dana ini untuk pelaksanaan Pemilu dan juga untuk dialirkan ke partai peserta Pemilu.


Sedangkan dana yang harus dikeluarkan oleh para kontestan sendiri jumlahnya sangat fantastis. Ratusan juta hingga miliaran. Dilansir media cnbcindonesia (24/08/2023) Prajna Research Indonesia juga pernah melakukan penelitian soal modal menjadi caleg. Berikut rincisannya: Calon anggota DPR RI: Rp1 miliar-Rp2 miliar. Calon anggota DPRD Provinsi: Rp500 juta-Rp1 miliar. Calon anggota DPRD kabupaten/kota: Rp250 juta-Rp300 juta


Ini baru mereka yang akan menjadi wakil rakyat. Tentu untuk menjadi presiden alias orang nomor satu tentu membutuhkan dana yang jauh lebih besar.


Demokrasi adalah sistem politik yang berbiaya mahal bahkan sangat mahal. Besarnya dana yang dibutuhkan tentu sangat sulit jika harus dari kantong sendiri. Kecuali bagi mereka yang memiliki background pengusaha. Untuk itu biasanya, mereka mencari dukungan dana dari orang-orang yang berduit (pengusaha) hingga ke luar negeri.


Baru-baru ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya penerimaan dana ratusan miliar dari luar negeri oleh bendahara 21 partai politik sepanjang 2022-2023. "Ini bendahara bukan umum kali ya, ada bendahara di wilayah segala macam, dari 21 partai politik kita temukan," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavanda di kantornya, Rabu (10/1).


Adanya aliran dana ini perlu diwaspadai. Sebab, sangat berbahaya bagi kedaulatan negara. Kasus yang terus terjadi adalah banyaknya sumber daya alam yang diserahkan secara mudah pada pihak asing. Para wakil rakyat atau pejabat lebih loyal bahkan  melayani sepenuh hati pada pemilik modal. Seperti akses dan kemudahan dalam menjalankan bisnis dan aturan yang sesuai dengan yang mereka inginkan.


Sesungguhnya hal tersebut sudah nyata berlangsung. Saat ini kita bisa menyaksikan berbagai pembangunan. Seperti  pembangunan Rempang City, KEK Lido, pembangunan kereta cepat dan lain sebagainya. Pun dengan undang-undang yang dibuat, semuanya memihak pemilik modal seperti UU Omnibus Law.


Berbeda dengan proses pemilihan pemimpin dalam Islam. Dilakukan dengan cara yang mudah dan murah. Hal ini dilandasi bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah kewajiban dan keniscayaan. Sebab dengan adanya pemimpin inilah umat Islam akan mampu menerapkan Islam secara sempurna. Maka ketika memilih pemimpin harus diserahkan pada seorang yang mampu mengemban kepemimpinan tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt., 


"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisaa’: 58)


Adapun secara teknis cara memilih pemimpin dalam Islam itu ada tiga cara. Pertama, dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Seperti penetapan kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shidiq. Beliau diangkat oleh tokoh-tokoh umat Islam kemudian setelah ditetapkan beliau dibaiat oleh kaum muslimin.


Kedua, ditetapkan oleh Khalifah sebelumnya, seperti penetapan Umar bin Khattab yang ditetapkan oleh Abu Bakar. Kemudian umat Islam menyetujuinya dengan cara membaiatnya.


Cara yang ketiga yaitu dengan kekuatan dan kemenangan. Hal ini seperti yang terjadi pada masa kekhilafahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan sesudahnya. Sebenarnya ini cara yang tidak sesuai dengan syariat. Akan tetapi karena besarnya pengaruh keberadaan penguasa tersebut, tetap harus ditaati. Selama mereka menerapkan aturan Islam.


Demikianlah cara Islam dalam memilih pemimpin. Dilakukan dengan mudah dan murah. Lebih dari itu, pemimpin dalam Islam bertujuan untuk menerapkan hukum Islam. Pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah kelak. 

Wallahualam bissawab. []

Mewaspadai Aliran Dana Pemilu 2024

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.