Menyoal Vaksin Covid-19 Berbayar


Pemerintah juga harus memperhitungkan mana wilayah prioritas yang diberikan vaksin, seperti wilayah yang terkena sebaran virus Covid-19 mesti lebih diutamakan dibanding wilayah yang tidak terkena

Bahkan seharusnya vaksin yang diberikan itu gratis dan tidak tebang pilih antara yang rentan dan tidak untuk pemberian vaksin, sehingga tidak menambah beban pengeluaran masyarakat


Penulis Hasriyana, S. Pd.

Pemerhati Sosial Asal Konawe


Matacompas.com, OPINI -- Lagi dan lagi masyarakat dibebankan dengan kebijakan vaksin Covid-19 berbayar. Di tengah beban hidup yang berat, bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja sebagian masyarakat harus berkerja keras banting tulang. Lalu mengapa pemerintah masih akan membuat beban baru bagi masyarakat? Padahal jika ditelaah lebih jauh, pemerintah seharusnya sudah bisa lebih awal mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 ini, bukan justru lebih fokus mengobati. 


Sebagaimana yang dikutip dari antaranews (31/12/2023), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dengan vaksin COVID-19 berbayar rencananya akan dimulai per 1 Januari 2024 masih belum tepat untuk diberlakukan. "Pada akhir tahun ini justru akan ada peningkatan kasus COVID-19, ada 318 kasus baru dan satu kematian. Maka, kebijakan yang diberlakukan ini (vaksin COVID berbayar) dirasa masih kurang tepat waktunya," imbuhnya dalam keterangan tertulis di Jakarta.


Bahkan masih menurut dia, meski pemerintah mengatur batas terakhir pemberian vaksin COVID gratis hingga 31 Desember 2023, tetapi seharusnya pemerintah masih bisa mengkaji ulang kebijakan tersebut. Mengingat kebijakan menerapkan vaksin COVID berbayar tersebut bisa ditunda hingga waktunya dilihat pas. Kurniasih menambahkan bahwa COVID-19 yang awalnya adalah penyakit pandemi kemudian beralih menuju endemi. Persebaran penyakitnya ini tentu akan masih ada dan nyata terjadi. Sementara dengan melihat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang begitu besar, amat mungkin penduduk masih akan banyak yang belum mendapatkan cakupan vaksin.


"Jika masih dibebani anggaran vaksin COVID, entah dosis ke berapa, tentu akan semakin memberatkan. Kita punya vaksin anak bangsa yang seharusnya bisa melayani kebutuhan anak bangsa," jelasnya.


Meski faktanya penyebaran virus Covid-19 bukan seperti awal mulanya ketika pandemi, tetapi tetap saja pemerintah seharusnya lebih jeli untuk mengatasi kasus penyebaran tersebut. Mengingat sebelumnya sudah bisa belajar dari pengalaman yang terjadi. Sehingga berbagai upaya mesti dilakukan termasuk lebih memperketat masuknya warga asing yang bisa jadi sumber adanya penyebaran baru.


Pun, jika penyebarannya tetap terjadi, maka pemerintah bisa lebih menekan kepada masyarakat yang wilayahnya terindikasi virus untuk lebih waspada terhadap penyebarannya hingga kembali memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Dan juga melarang masyarakat yang wilayahnya terindikasi untuk tidak keluar daerah, agar penyebarannya tidak lebih meluas ke daerah yang lainnya, selain tempat tinggalnya.


Pemerintah juga harus memperhitungkan mana wilayah prioritas yang diberikan vaksin, seperti wilayah yang terkena sebaran virus Covid-19 mesti lebih diutamakan dibanding wilayah yang tidak terkena. Bahkan seharusnya vaksin yang diberikan itu gratis dan tidak tebang pilih antara yang rentan dan tidak untuk pemberian vaksin, sehingga tidak menambah beban pengeluaran masyarakat.


Hal ini justru berbeda jauh dengan sistem Islam, jika terjadi epidemi virus maka negara akan meng-lockdown wilayah yang terindikasi virus, sehingga penyebarannya tidak tertular ke wilayah lain. Selain itu, negara juga akan memberikan vaksin yang bisa membentuk kekebalan tubuh menjadi kuat dan tentunya vaksin yang diberikan kepada masyarakat tak berbayar atau gratis.


Selain itu, dengan melakukan lockdown wilayah, maka negara juga akan menanggung beban seluruh kebutuhan pokok masyarakat yang tertutup akses ekonomi dan sosialnya. Sehingga masyarakat tidak akan merasa takut untuk tidak makan jika mengisolasi diri di dalam rumahnya, karena semua dijamin oleh negara. Untuk itu kita tidak akan dapatkan masyarakat yang mati kelaparan ataupun orang yang nekat untuk tetap berjualan guna menyambung hidup, padahal kondisinya terkena virus.


Oleh karena itu, sulit jika kita berharap pada sistem saat ini yang notabene masih memperhitungkan untung dan ruginya, manfaat atau tidak dalam mengurus rakyat, karena semua dilihat dengan kacamata materi. Dari itu, kita hanya bisa berharap pada sistem yang berasal dari pencipta yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebab yang mengetahui mana yang terbaik untuk hamba, jelas yang menciptakan hamba, yaitu Allah Swt.. Wallahualam bissawab. []

Menyoal Vaksin Covid-19 Berbayar

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.