Masifnya Deforestasi Hutan, Rakyatlah yang Jadi Korban


Mirisnya lagi ketika ada hutan yang dialih fungsikan menjadi pertambangan atau perkebunan, bukan aktivitasnya yang dihentikan juga pengusahanya yang diberi sanksi, melainkan status hutan tersebut yang diubah. Sehingga menjadi legal untuk dideforestasi

Inilah gambaran sistem sekuler kapitalis, menuhankan keuntungan materi tanpa mempertimbangkan bahwa kebijakannya berpotensi merusak lingkungan dan mengorbankan rakyat


Oleh Ine Wulansari

Pendidik Generasi


Matacompas.com, OPINI -- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berbagai komponen tersebut saling berinteraksi antara satu dengan lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan yang bersifat dinamis.


Hutan mendapatkan julukan sebagai paru-paru dunia. Hutan disebut-sebut sebagai pemasok oksigen paling besar di permukaan bumi. Manfaat hutan sebagai daerah resapan air dapat mencegah terjadinya banjir. Akar pohon menjadi senjata utama dalam menampung hujan yang lebat untuk daerah dataran rendah. Maka jika jumlah pohon yang ada di dalam hutan ini banyak, akar-akar ini tentu juga akan menyerap sejumlah banyak air.


Sangat disayangkan, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang paling banyak kehilangan hutan primer tropis dalam dua dekade terakhir. Hal ini tercatat dalam laporan Global Review dari World Resources Institute (WRI). Selama periode 2002-2022 Indonesia telah kehilangan 10,2 juta hektare hutan. Angka tersebut mencakup area hutan primer tropis yang mengalami deforestasi serta degradasi. Padahal hutan primer butuh waktu puluhan tahun atau berabad-abad untuk pulih. (katadata, 19 Januari 2024).


Catatan akhir tahun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) region Sumatera menunjukkan Riau menjadi salah satu yang mengalami deforestasi hutan hingga 20.698 hektare sepanjang 2023. Direktur Eksekutif Walhi, Riau Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, angka tersebut lebih luas dari rata-rata per tahun dalam kurun lima tahun terakhir. Setidaknya, kurang lebih 57 persen daratan Riau telah dikuasai investasi. (ccnindonesia, 12 Januari 2024).


Terjadinya deforestasi hutan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2018-2022, luas hutan berkurang karena berbagai faktor, yaitu peristiwa alam, penebangan hutan, dan reklasifikasi area hutan. Akan tetapi BPS tidak merinci faktor mana yang paling dominan dalam pengurangan luas hutan Indonesia.


Deforestasi Korbankan Rakyat


Kondisi hutan Indonesia khususnya hutan primer tropis sangat mengkhawatirkan. Negara tak mengindahkan akibat penggundulan hutan secara masif, demi masuknya investasi. Pemerintah telah memberikan izin kepada 237 perusahaan kelapa sawit, 55 hutan tanaman industri (HTI), 2 hak penguasaan hutan (HPH), dan 19 pertambangan. Wilayah tersebut berada di Riau dengan luas kebun kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan mecapai 1,8 juta hektare. Walhi memandang UU Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja telah memfasilitasi keberadaan kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Sayangnya, bukannya menghentikan alih fungsi lahan, pemerintah justru memutihkan 3,3 juta hektare kebun sawit. Dengan kata lain, deforestasi tersebut dibenarkan bahkan direstui oleh pemerintah.


Masifnya tindakan penggundulan hutan menyebabkan terjadinya berbagai bencana dan kesulitan hidup bagi rakyat. Banyak rakyat kehilangan ruang hidupnya dan menjadi korban bencana alam seperti banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor, kesulitan air, punahnya ekosistem, dan lain sebagainya. Namun, di saat rakyat menderita, para kapital (pemodal) sedang mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan melakukan deforestasi hutan. Sungguh, bersenang-senang di atas derita rakyat yang tengah menangis pilu.


Tentu saja tindakan penggundulan hutan yang terus-menerus dan mendapat jalan mulus dari negara, akibat diterapkannya sistem hidup yang rusak bernama sekuler kapitalis. Dalam sistem ini, keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan tidak dipertimbangkan. Justru hanya melihak aspek keuntungan materi saja. Padahal dengan melakukan pembabatan hutan secara besar-besaran,  kerusakan lingkungan akan memberi dampak buruk bagi kehidupan warga. Seakan-akan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan bisa dilakukan dengan mengorbankan lingkungan. Sehingga, negara memusatkan perhatiannya dengan menggenjot ekonomi sekalipun dengan merusak hutan.


Mirisnya lagi ketika ada hutan yang dialih fungsikan menjadi pertambangan atau perkebunan, bukan aktivitasnya yang dihentikan juga pengusahanya yang diberi sanksi, melainkan status hutan tersebut yang diubah. Sehingga menjadi legal untuk dideforestasi. Inilah gambaran sistem sekuler kapitalis, menuhankan keuntungan materi tanpa mempertimbangkan bahwa kebijakannya berpotensi merusak lingkungan dan mengorbankan rakyat. Keberpihakan penguasa pada pengusaha, membuatnya mampu menghalalkan segala cara demi keuntungan, termasuk merusak hutan, membakarnya, dan sebagainya.


Pandangan Islam


Islam memandang, bahwa manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian alam dan tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik." (QS Al-Baqarah [2]: 11)


Dalam Islam, pembangunan memiliki tujuan untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga dilakukan dengan cara yang bijak tanpa merusakan kelestarian alam. Pembangunan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tentu saja hal tersebut akan membawa manfaat dan keberkahan, baik bagi manusia, hewan, dan alam. Menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab yang disandarkan pada syariat. Sebab status hutan dalam Islam termasuk kepemilikan umum. Dengan demikian, negaralah yang wajib mengelola, mengatur, dan menjaga agar hutan tetap lestari dan membawa maslahat bagi penghuni bumi.


Negara akan mengklasifikasikan hutan melalui aturannya, mana hutan yang harus dilindungi dan mana hutan yang boleh diambil hasilnya, baik kayu maupun non kayu. Negara akan berkomitmen penuh terhadap pelestarian hutan, sebab hal tersebut merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Karena hutan merupakan milik umum, maka tidak boleh diserahkan pada pihak swasta dalam mengelolanya. Baik untuk perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan lainnya, semua akan dikelola sepenuhnya oleh negara dan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat.


Masyarakat juga akan berperan dan ikut serta dalam menjaga kelestarian alam. Karena negara melakukan edukasi melalui sistem pendidikan dan departemen penerangan (informasi dan telekomunikasi). Negara pun akan menempatkan dan mengerahkan polisi untuk menjaga hutan agar terjaga dari serangan para penjarah hutan. Apabila individu maupun perusahan ada yang melanggar aturan terkait penjagaan hutan, tentu saja negara secara tegas akan memberikan sanksi. Hukumannya bisa berupa kurungan, pengasingan, denda, dan sebagainya. Dengan begitu akan memberikan efek jera dan keamanan hutan akan terwujud nyata.


Oleh karena itu, mengembalikan penjagaan dan kelestarian hutan hanya mampu diwujudkan melalui sistem yang sahih, yakni sistem Islam. Negara akan berkomitmen penuh, didukung oleh masyarakat yang sudah mendapat pemahaman akan hal tersebut. Sehingga, pelestarian hutan yang akan membawa dampak pelestarian bumi, dan membawa keberkahan bagi seluruh alam semesta.

Wallahualam bissawab. []

Masifnya Deforestasi Hutan, Rakyatlah yang Jadi Korban

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.