Konflik Agraria, Buah Penerapan Kapitalisme dan Politik Oligarki


Selanjutnya yang lebih menyedihkan adalah penolakan yang dilakukan rakyat melalui aksi demonstrasi direspon represif oleh aparat

Sehingga terlihat jelas bahwa pemerintah dan aparat berdiri melindungi perusahaan


Penulis Suhartini 

Praktisi Pendidikan


Matacompas.com, OPINI -- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan data 2.710 konflik agraria telah terjadi sejak 2015 hingga 2022, ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 5,8 juta hektare tanah. KPA juga mencatat dalam kurun waktu sejak 2015 sampai dengan 2022 telah terjadi 2.710 kejadian konflik agraria yang berdampak pada 5,8 juta hektar tanah dan korban terdampak mencapai 1,7 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu juga ada 1.615 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya. Sejumlah 77 orang menjadi korban penembakan di wilayah-wilayah konflik agraria. bahkan 69 orang harus kehilangan nyawa.


Menurut catatan KPA, konflik agraria ini terjadi di semua sektor mulai dari pertanian, kehutanan, perkebunan, korporasi, pembangunan infrastruktur, pertambangan, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil. Oleh karena itu banyak warga yang akhirnya terusir dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah dan serabutan di tempat yang baru.


Pembangunan Menurut Pandangan Oligarki melalui Perampasan Ruang Hidup


Perampasan lahan dengan alasan PSN bukan hanya terjadi di satu daerah saja seperti Rempang. Namun hampir semua wilayah yang tersebar di Indonesia yang mengalami hal tersebut. Rakyat kehilangan ruang hidupnya yang aman dan nyama demi investasi,  Rakyat menjadi semakin sulit dan dimiskinkan dengan dalih pembangunan menuju kesejahteraan.


Pembangunan menurut pandangan kapitalisme tidak pernah terbukti untuk menyejahterakan rakyat. Justru sebaliknya, lowongan pekerjaan yang dijanjikan terbuka lebar setelah pembangunan, nyatanya tidak bisa menyerap semua warga yang telah kehilangan mata pencariannya akibat lahannya terampas. Sehingga kemiskinan semakin menyelimuti rakyat, buruknya perekonomian keluarga memaksa ibu untuk ikut bekerja. Beban seorang ibu bertambah banyak, dan menimbulkan tingkat stres dilakangan ibu-ibu serta jauh dari kata hidup bahagia. Dan ini juga terjadi pada generasi negeri ini, mereka kehilangan kebebasan bermain, hilangnya kasih sayang ayah ibu serta kehilangan hak mendapatkan makanan bergizi. Inilah yang menyebabkan kualitas generasi semakin terpuruk. Selanjutnya yang lebih menyedihkan adalah penolakan yang dilakukan rakyat melalui aksi demonstrasi direspon represif oleh aparat. Sehingga terlihat jelas bahwa pemerintah dan aparat berdiri melindungi perusahaan.


Inilah konsekuensi logis diterapkannya sistem politik oligarki. Sistem politik ini melahirkan politik transaksional antara penguasa dan pengusaha. Sehingga semua kebijakan dibuat berdasarkan keperluan oligarki. UU Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Omnibus Law UU 11/2020 Cipta Kerja). Selain itu juga untuk menyelesaikan konflik perampasan lahan dibentuklah Gugus Tugas Reforma Agraria dan terkesan penyelesaiannya hanya praktis dan tetap saja demi keuntungan oligarki. Terbukti bahwa konflik lahan malah kian subur.


Para kapitalis selalu berorientasi pada investasi, sehingga investasi masih menjadi tumpuan dalam pertumbuhan ekonomi. Sehingga permasalahan perekonomian, termasuk pengangguran, bisa teratasi dengan membuka lebar ruang investasi. Pertumbuhan investasi dilakukan dengan membangun kawasan industri. Seperti Pembangunan KIBT (Kawasan Industri Batang Terpadu) seluas 3.100 hektare dan KIK (Kawasan Industri Kendal) seluas 1.000 hektare, tengah disulap menjadi kawasan industri terluas di Jawa Tengah. Kawasan tersebut adalah PSN yang digadang-gadang dapat menarik banyak investor sebab harga tanah dan upah masih relatif rendah. Namun investasi nyatanya tidak dapat membuka lapangan pekerjaan dan tidak mampu menciptakan kesejahteraan, khususnya bagi perempuan dan anak.


Proyek Pembangunan dalam Islam


Islam, pembangunan infrastruktur dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan tersebut harus dikelola negara dan dibiayai dari dana milik umum, dan boleh berasal dari sumber kepemilikan negara dan tidak boleh mengambil keuntungan dari hasil pengelolaannya. Jika terpaksa ada pungutan, maka hasilnya harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk yang lain. Pembangunan dilakukan atas dasar pelayanan negara kepada publik. Dalam melaksanakan pembangunan, terlebih dahulu dirancang perencanaan sesuai dengan hukum syariat dan itqan (profsional) karena kebijakan negara akan melahirkan konsekuensi serius terhadap masyarakat. 


Pembangunan infrastruktur dalam Islam dibagi menjadi dua jenis, 1) Infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dan jika menundanya akan menimbulkan dharar (bahaya) bagi umat. Seperti satu daerah atau komunitas tertentu belum memiliki jalan umum, sekolah, universitas, rumah sakit, dan saluran air minum. 2) Infrastruktur yang dibutuhkan tetapi tidak mendesak dan bisa ditunda pengadaannya. Misalnya jalan alternatif, pembangunan gedung sekolah tambahan, perluasan masjid, dll.


Kemudian, cara membiayai proyek pembangunan dalam Islam. Pertama, meminjam ke negara asing atau lembaga keuangan global, tetapi tidak dibolehkan jika terdapat unsur riba di dalamnya. Kedua, mengutamakan mengambil kemaslahatan dari beberapa aset yang termasuk milik umum, seperti pertambangan komoditas strategis (hutan, air, minyak bumi, gas).


Rasulullah saw. pernah memproteksi lahan di Madinah untuk menggembalakan kuda dan itu untuk kepentingan negara. Ketiga, mengambil pajak (dharibah), hanya boleh dipungut jika diperuntukkan untuk biaya infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan sifatnya mendesak. Namun, yang dipungut hanyalah laki-laki kaya dan warga negara muslim.


Dan yang pasti, sistem Islam akan meminimalkan terjadinya konflik lahan dengan penduduk, khususnya jika lahan tersebut adalah milik pribadi. Islam mengatur perihal kepemilikan pribadi/individu yang sangat dihormati oleh Islam, sehingga haram untuk merampasnya begitu saja.


Jika Khilafah hendak membeli lahan tersebut, hal itu dibolehkan. Namun, jika pemiliknya tidak mau menjualnya, Khilafah tidak boleh memaksa meski dengan tawaran ganti rugi berjumlah fantastis. Dalam HR. Muslim, Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkannya pada hari kiamat setebal tujuh lapis bumi.” (HR Muslim).


Dalam HR. Ath-Thabrani dan Imam Ahmad, Rasulullah saw. bersabda, “Empat perkara yang merupakan kebahagiaan, yaitu istri yang salehah, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang enak dinaiki. Empat perkara yang merupakan kesengsaraan adalah tetangga yang jelek, istri yang buruk akhlaknya, rumah yang sempit, dan kendaraan yang tidak enak dinaiki.” (HR Ath-Thabrani dan Imam Ahmad).

Wallahualam bissawab.

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.