Dampak Megaproyek Pemerintah terhadap Lingkungan dan Sosial



Inilah realitas pengaturan hidup di bawah penerapan sistem kapitalisme

Infrastruktur terus dibangun, sementara kehidupan masyarakat semakin sulit. Kekayaan alam yang melimpah dikelola oleh swasta, sehingga masyarakat tidak dapat menikmatinya. 

____________________________________


Oleh Narti Hs.

Pegiat Dakwah


Matacompas.com, Opini - Warga masyarakat dari 28 Desa di Kabupaten Bandung akan segera memperoleh uang pembebasan lahan tol Getaci. Megaproyek jalan bebas hambatan Gedebage, Tasikmalaya, Cilacap, akan kembali dimulai. Pembangunan sepanjang 206,65 kilometer ini akan menjadi yang terpanjang di Indonesia. Dan pelaksanaannya sudah dalam tahap pembebasan tanah dari titik nol Gedebage dan sudah sampai Garut. 

Setidaknya ada 6 Kecamatan yang akan tergusur, yakni Cicalengka, Paseh, Bojongsoang, Solokan Jeruk, Cikancung, dan Rancaekek. (Ayobandung[dot]com, 21-12-23)

Selain tol Getaci, pembangunan stasiun kereta cepat Bandung Jakarta juga harus mengorbankan 16 ribu meter persegi 100 hektare lahan sawah di Kecamatan Cileunyi. Itu pun belum dinilai cukup  karena masih memerlukan perluasan, dan sekitar dua rukun warga (RW) Dusun Tiga akan terkena perluasan ini. Mereka  tidak memiliki pilihan lain mengingat pembangunan Proyek Strategis Nasional ini dinaungi regulasi pusat, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) nomor 26 tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Infrastruktur dan Fasilitas Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Warga dusun Tiga pun telah mengetahui bahwa lahan mereka akan dibeli untuk pembangunan Stasiun Tegalluar. Mereka hanya bisa berharap bahwa pembangunan kereta cepat berdampak positif bagi masyarakat, salah satu tuntutannya adalah perbaikan infrastruktur desa seperti jalan kampung yang sudah lama rusak. Sampai saat ini mereka masih menunggu janji dari pengembang, yakni akses lalu lintas di sebelah barat stasiun yang belum diperbaiki dan kondisinya sangat  memprihatinkan, berlumpur jika hujan dan gersang jika musim kemarau. 

Jika kita telaah lebih jauh, muncul pertanyaan, apakah pembangunan jalan tol dan kereta cepat ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum? Ataukah sekedar demi pemasukan negara semata? Pasalnya ketika megaproyek tersebut dikelola swasta atas nama kerjasama, tentu saja orientasinya adalah keuntungan. Keberpihakan penguasa kepada para kapital nampak jelas. Menterengnya stasiun dan kendaraan roda besi berteknologi tinggi dipastikan bukan untuk rakyat, tapi demi memuluskan jalan oligarki.

Pemerintah oligarki pasti akan pro terhadap pengusaha. Kepentingan mereka begitu dilayani meskipun harus mengorbankan masyarakat kecil yang sering merasa dirugikan. Hal ini terlihat dari proses ganti rugi beberapa desa yang belum diselesaikan. Rencana pembangunan jalan tol dan stasiun, serta kereta canggih juga dirasa hanya akan menghamburkan anggaran saja, padahal rakyat tengah berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, masih banyak kebutuhan  mendesak yang belum terpenuhi. 

Fakta bahwa hak dasar individu (sandang, pangan, papan), maupun keperluan pokok yang bersifat komunal (keamanan, pendidikan, kesehatan) saat ini masih sulit didapatkan oleh sebagian besar masyarakat menjadi hal yang tidak terbantahkan. Bahkan mereka harus merasakan dampak negatif dari alih fungsi lahan seperti banjir, menyusutnya lahan pertanian, kekeringan, dan lain-lain.

Inilah realitas pengaturan hidup di bawah penerapan sistem kapitalisme. Infrastruktur terus dibangun, sementara kehidupan masyarakat semakin sulit. Kekayaan alam yang melimpah dikelola oleh swasta, sehingga masyarakat tidak dapat menikmatinya. 

Pemasukan negara masih bertumpu pada pajak. Utang telah menyebabkan anggaran  semakin defisit, sehingga pembiayaan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat terus dipangkas. Pembangunan hanya dijadikan dalih untuk peningkatan ekonomi, nyatanya kemiskinan meningkat, lapangan kerja makin sempit. 

Pembangunan dalam kapitalisme sangat berbeda dengan Islam. Sistem ini menganggap infrastruktur dibangun demi menunjang kemudahan dan kesejahteraan rakyatnya, bukan demi kepentingan swasta apalagi penguasa.

Dalam buku The Great Leader of Umar bin al Khattab halaman 314-316. Menceritakan bahwa Khalifah Umar al Faruq telah menyediakan pos khusus dari Baitul Mal untuk mendanai infrastruktur, khususnya jalan dan semua hal yang terkait dengan sarana dan prasarananya. Tentu dana tersebut bukan dari utang. Hal ini guna memudahkan transportasi antar berbagai kawasan negara.  Pada tahun 19 H, berbagai proyek direalisasikan mulai dari membuat sungai, teluk, memperbaiki jalan, membangun jembatan dan bendungan hingga menghabiskan anggaran yang  besar.

Dalam sistem ekonomi Islam, infrastruktur termasuk kategori kebutuhan bagi semua orang, maka harus dikelola dan dibiayai oleh negara. Semua ditujukan untuk kepentingan rakyat, negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Misalnya dengan mendirikan sarana yang dibutuhkan masyarakat seperti: sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan-jalan umum dan sarana lainnya.

Infrastruktur itu sendiri dalam Islam dibagi menjadi dua jenis. Pertama, pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat di mana dengan menundanya akan menimbulkan bahaya atau dharar bagi umat. Misalnya, satu kampung atau komunitas tertentu belum memiliki jalan umum, sekolah, universitas, rumah sakit, saluran air minum. Dalam kondisi seperti ini, artinya bersifat mendesak dan harus segera dilakukan. Adapun pembiayaaannya akan ditanggung oleh Baitul Mal.

Kedua, infrastruktur yang dibutuhkan tetapi tidak begitu mendesak dan masih bisa ditunda pengadaannya seperti jalan alternatif, pembangunan gedung sekolah tambahan, perluasan masjid dan lain lain. Jenis yang kedua ini tidak boleh dibangun jika negara tidak memiliki dana mencukupi.

Kepemimpinan dalam sistem Islam akan betul-betul memperhatikan berbagai kebutuhan masyarakat karena kelak akan ada pertanggung jawaban di akhirat. Rasulullah saw. bersabda: "Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat), dan kelak akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari Muslim)

Walhasil, pembangunan yang efektif dan tepat sasaran ini akan terealisasi manakala sistem Islam kafah hadir sebagai pusat kepemimpinan dan menerapkan hukum Allah Swt. secara menyeluruh di setiap aspek kehidupan, agar keberkahan senantiasa hadir di tengah umat.  

Wallahualam bissawab.

Inilah realitas pengaturan hidup di bawah penerapan sistem kapitalisme Infrastruktur terus dibangun, sementara kehidupan masyarakat semakin sulit. Ke

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.