Bencana Banjir Berulang, Hanya Sistem Islam yang Mampu Menghentikan


Kebijakan deforestrasi yang boleh dilakukan pihak korporasi secara masif telah menjadi masalah utama resapan air yang berdampak mudahnya terdampak banjir saat musim hujan

Kebijakan yang hanya menguntungkan pemilik modal dan merugikan rakyat tersebut adalah buah dari penerapan sistem Kapitalisme-sekuler di negeri ini


Penulis Lailatul Hidayah

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mengungkapkan terdapat 6000 orang dari sejumlah daerah diprovinsi tersebut mengungsi akibat tempat tinggal mereka terdampak banjir, hingga mengakibatkan 4 warga meninggal dunia. Pengungsi tersebut berasal dari kabupatem Rokan Hilir, Kepulauan Meranti dan kota Dumai dan warga Kabupaten Rokan Hilir termasuk pengungsi terbanyak yaitu sebanyak 3.992 orang, disebakan rumah mereka terendam banjir. Banjir menggenangi ribuan rumah dan fasilitas umum seperti jalan, masjid dan sekolah, hingga mencapai 29 SMA sederajat di Riau telah meliburkan siswanya, karena terendamnya ruang-ruang kelas, begitupula melanda dibeberapa sekolah dasar. (AntaraNews, 13/01/2024) 


Banjir memang selalu menjadi langganan bukan hanya di daerah Riau saja, namun juga beberapa daerah di Indonesia, namun adanya banjir tersebut butuh kita ketahui penyebabnya, agar tidak selalu berulang setiap tahunnya yang menyebabkan keresahan masyarakat dan terhambatnya berbagai aktivitas ditengah masyarakat. Lantas apa sebenarnya penyebab banjir?


Apa Penyebab Banjir?


Banjir di Riau bukan pertamakalinya terjadi, namun hampir disetiap tahun banjir melanda provinsi ini, sejak lama Wahana lingkungan Hidup (Walhi) telah memperingatkan terkait bencana banjir yang berulang dan berkepanjangan ini (Temp.co 24/03/2017) Walhi Riau menilai bahwa banjir yang terjadi secara berkepanjangan di Riau diakibatkan maraknya alih fungsi lahan dibagian hulu aliran sungai Kampar dan 50 kota Sumatera Barat. 


Walhi mencatat pulau Sumatera telah memberlakukan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit seluas 2.326.417 hektar dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 2.434.661 hektar serta izin di sektor kehutanan seluas 5.670.700 hektar. Eksploitasi pulau Sumatera seluas 119.626 hektar telah mengakibatkan deforestasi hutan dan setidaknya seluas 141.522 hektar hutan dan lahan gambut di Sumatera terbakar di sepanjang tahun 2023. Bukan hanya karhutla, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), konflik agraria, bencana ekologis, proyek-proyek strategis nasional serta kriminalisasi rakyat, juga menjadi bukti gagalnya Negara dalam melindungi rakyat dan lingkungan di Sumatera. (Walhi[dot]or[dot]id, 15/01/2024)


Mengapa masalah ini tidak juga tersolusi? Apa akar masalah sebenarnya yang membuat Penguasa atau Negara tak mampu menghentikan izin penguasaan lahan kepada swasta yang jelas telah merugikan rakyat? 


Apa Akar Masalah Makin Eksisnya Alih Fungsi Lahan?


Bencana banjir yang terus terjadi di Negeri ini seharusnya menjadi peringatan keras bahwa ada salah tata kelola lingkungan dan alam yang dilakukan manusia. Hujan diturunkan oleh Allah sebagai anugerah bukan sebagai musibah atau bencana. Di saat yang sama orang beriman akan memandang banjir sebagai bagian dari qada Allah, yang tidak dapat ditolak. Kesabaran dan keridaan pun menjadi dua sikap yang harus dipilih dalam menghadapi masalah ini, karena sikap yang demikian akan mengantarkan pada terhapusnya dosa. Selain itu bagi orang yang beriman, bencana banjir tentu akan menyadarkan mereka bahwa betapa lemahnya manusia di dunia yang tidak mampu menolak ketetapannya dan betapa manusia butuh terhadap pertolongan Allah kapanpun dan di mana pun mereka berada, tidak ada yang layak untuk disombongkan oleh manusia di dunia ini. Namun sikap sabar dan rida haruslah dibarengi dengan tindakan dan aksi kedepan demi membagun kehidupan yang lebih baik termasuk mengurangi potensi terjadinya bencana dan meminimalkan serta meringankan dampaknya. Allah Swt berfirman : 

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

 “Musibah apa saja yang menimpa kalian itu akibat perbuatan kalian sendiri. Allah memaafkan sebagian besar (dosa-dosa kalian)”. (Qs. Asy-Syura (30)


Hal itu terlihat jelas dalam kasus musibah banjir. Banjir disebabkan oleh naiknya neraca air permukaan. Neraca air ditentukan 4 faktor, yaitu curah hujan, air limpahan dari wilayah sekitar, air yang diserap tanah dan ditampung oleh penampung air, dan air yang dapat dibuang atau dilimpahkan keluar. Dari keempat itu hanya curah hujan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Namun tiga faktor lainnya sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia, termasuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa, sebagaimana yang disampaikan Walhi kebijakan deforestrasi yang boleh dilakukan pihak korporasi secara masif telah menjadi masalah utama resapan air yang berdampak mudahnya terdampak banjir saat musim hujan. Kebijakan yang hanya menguntungkan pemilik modal dan merugikan rakyat tersebut adalah buah dari penerapan sistem Kapitalisme-sekuler di negeri ini. 


Negara dalam sistem ini hanya bertindak sebagai regulator yang prooligarki, bukan pengurus dan pelindung rakyat. Berbagai produk regulasi yang dihasilkan seperti Undang-undang minerba dan Omnibus Law Cipta kerja misalnya telah nyata merusak alam dan merampas ruang hidup masyarakat. 


Bagaimana Sistem Islam Mampu Menghentikan Banjir Berulang?


Oleh karena itu, kunci untuk mengakhiri segala musibah, termasuk banjir, tidak lain dengan beralih dari ideologi atau sistem sekulerisme-kapitalisme menuju ke sistem Islam. Penerapan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan hanya akan terwujud dalam institusi khilafah Islamiyah, berikut cara khilafah dalam menangani masalah banjir agar tidak terus berulang: 


1. Pengelolaan kepemilikan tanah atau lahan, sesuai syariat Islam. 

2. Pemimpin dalam Islam berfungsi sebagai junnah atau pelindung

3. Pemberlakuan upaya preventif dalam mengatasi bencana banjir, demikian pula upaya kuratif dan rehabilitatif terbaik jika musibah banjir terjadi. Upaya preventif Khilafah dengan melakukan penetapan pembangunan yang ramah lingkungan 

4. Mempioritaskan pembangunan infrstruktur dalam mencegah bencana seperti bendungan, kanal, pemecah ombak, tanggul dan reboisasi atau penanaman kembali

5. Pemanfaatan sumberdaya alam dalam khilafah tidak akan diserahkan kepada korporasi, tetapi dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat.

6. Khilafah juga akan menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai cagar alam, hutan lindung dan kawasan himmah, kawasan himmah tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun dalam pengelolaan tanah atau lahan, selain itu Islam juga mendorong kaum Muslimin untuk menghidupkan tanah mati. 

7. Khilafah juga akan memberlakukan sistem sanksi yang tegas pada siapapun yang mencemari dan berupaya merusak lingkungan. 


Penerapan aturan Islam kafah adalah solusi terbaik mencegah terjadinya banjir buah dari penerapan sistem kapitalisme sekuler yang mustahil akan membawa kesejahteraan pada rakyat kecil, karena penguasa di sistem kapitalisme hanya tunduk pada para pemilik modal, sehingga bencana dan krisis lingkungan lainnya akan sulit ditangani oleh Negara. Hanya Islam yang memiliki sistem konprehensif dan bersungguh-sungguh mengedepankan kepentingan rakyat. Wallahualam bissawab.

Bencana Banjir Berulang, Hanya Sistem Islam yang mampu menghentikan

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.