Banjir, Bencana Berulang Tanpa Solusi Tuntas

Penataan kota secara keseluruhan dalam berbagai bentuk, seperti alih fungsi lahan, pembangunan wilayah perkotaan, daerah tujuan wisata dan sebagainya turut menyumbang terjadinya bencana banjir

Ini dikarenakan, negara hanya bertindak sebagai regulator yang pro terhadap oligarki


Penulis Normah Rosman

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- Bencana alam tidak hanya disebabkan oleh sifat alami alam, melainkan sifat rakus dan tamak manusialah yang lebih banyak menyebabkan kerusakan pada lingkungannya.


Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNBP) mencatat 4.940 bencana yang terjadi sepanjang tahun 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Menurut Kepala BNBP Letjen Suharyanto, Indonesia merupakan satu dari 35 negara di dunia yang potensi resiko bencananya paling tinggi. Kejadian bencana alam didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir serta cuaca ekstrim. Dari ribuan bencana itu terdapat 267 orang meninggal dunia, 33 orang hilang, 5.785 orang luka-luka, dan sekitar 9.002.975 orang yang menderita dan mengungsi. (cnnindonesia, 12/1/2024)


Dilansir dari beritasatu (14/1/2024), banjir yang merendam ribuan rumah warga Kampung Bojongasih, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, pada Minggu (14/1/2024) pagi perlahan surut. Penyebab banjir karena jebolnya tanggul anak Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum. Meski demikian, masih ribuan rumah warga di 7 RW dari total 14 RW di Desa Dayeuhkolot, yang masih terendam banjir. Ketinggian air berada di 70 cm, sehingga membuat aktivitas warga terganggu.


Banjir, Langganan Tiap Tahun


Banjir terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Tiap tahun ketika memasuki musim penghujan, sejumlah daerah di Indonesia selalu mengalami banjir. Tentu saja kondisi ini sangat memprihatikan. Apalagi penyebab banjir itu sendiri akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Daerah yang terdampak banjir tiap tahunnya bertambah luas. Semua ini erat kaitannya dengan pembangunan wilayah yang tidak direncanakan secara komprehensif dan mendalam. Akibat dari banyaknya pembukaan lahan baru, baik itu untuk pembangunan perkebunan, industri, pemukiman, tambang dan lain-lain. Hal ini memang mendatangkan keuntungan, tapi hanya segelintir orang saja yang menikmatinya. Namun, dampak yang ditimbulkan sangat merusak dan merugikan banyak orang. 


Adapun penyebab banjir di antaranya, yaitu naiknya debit air ke permukaan. Debit air ini ditentukan oleh empat faktor, tingginya curah hujan, adanya limpahan atau kiriman air dari wilayah sekitar, air yang diserap tanah dan ditampung oleh penampung air, dan air yang dapat dibuang atau dilimpahkan ke luar. Dari keempat faktor penyebab ini, hanya curah hujan yang tak bisa dikendalikan oleh manusia. Sedangkan tiga faktor lainnya dipengaruhi oleh aktivitas manusia termasuk kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa. 


Karena model pembangunan yang hanya mengutamakan asas manfaat kepada segelintir orang, yakni pemilik modal. Tak heran hal ini terjadi dan terkesan terjadi pembiaran, karena asas negara ini adalah kapitalisme. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia seakan tak tampak, dan mencari penyebab banjir dan bencana lainnya hanya pada dasarnya saja. Sehingga setiap tahun bencana yang sama, yakni banjir akan terulang lagi dan akan semakin meluas, karena bukan akar masalahnya yang dituntaskan. Banyaknya yang menjadi korban akibat bencana banjir ini, tetapi belum bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam menanggulangi bencana. Sehingga tiap tahun akan terulang lagi. 


Pembangunan yang dibangun atas dasar kapitalisme, hanya mengutamakan keuntungan dan abai terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Penataan kota secara keseluruhan dalam berbagai bentuk, seperti alih fungsi lahan, pembangunan wilayah perkotaan, daerah tujuan wisata dan sebagainya turut menyumbang terjadinya bencana banjir. Ini dikarenakan, negara hanya bertindak sebagai regulator yang pro terhadap oligarki. Berbagai regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah hanya memihak kepada oligarki, seperti UU Minerba, Omnibus Law dan UU Cipta Kerja. Regulasi itu hanya merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.


Menyikapi Banjir dan Bencana Lainnya dalam Islam


Musibah yang menimpa manusia merupakan qadha’ dari Allah Swt.. Namun di balik qadha’ tersebut ada beberapa fenomena alam yang bisa dicerna. Termasuk, ikhtiar dalam menghindarinya, sebelum terjadi. Keridaan dan keikhlasan menjadi dua sikap yang harus dipilih dalam menghadapi musibah ini. Sikap yang demikian akan menjadi penghapus dosa. Selain itu bencana banjir juga merupakan pengingat bagi orang-orang beriman, betapa lemahnya manusia di dunia ini, dan tak punya kemampuan dalam menolak ketentuan-Nya. Dan betapa manusia sangat membutuhkan pertolongan Allah Swt. kapanpun dan di manapun. 


Tidak ada yang layak disombongkan oleh manusia di dunia ini. Namun sikap sabar dan rida atas ketetapan Allah Swt., harus dibarengi dengan tindakan dan aksi ke depannya dalam membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Termasuk mengurangi potensi terjadinya bencana dan meminimalkan atau mengurangi dampaknya. Allah Swt. berfirman dalam surah Asy-Syurah, ayat 30, “Musibah apa saja yang menimpa kalian, itu adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Allah memaafkan sebagian besar (dosa-dosa kalian).” 


Mengatasi Akar Masalah Banjir


Penerapan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan hanya akan terwujud dalam Khilafah Islamiyyah. Khilafah akan melakukan pengelolaan lahan atau tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan syariat Islam. Khilafah dalam Islam berfungsi sebagai junnah (pelindung). Sehingga Khilafah akan melakukan upaya prefentif dalam mengatasi bencana banjir. Begitu juga dengan upaya kuratif dan rahabilitatif terbaik jika masih banjir terjadi. Adapun upaya prefentif yang akan dilakukan oleh Khilafah adalah menetapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Khilafah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam mencegah bencana, seperti bendungan, kanal, pemecah ombak, tanggul dan reboisasi. 


Pemanfaatan SDA dalam Khilafah tidak akan diserahkan kepada korporasi, tapi negara akan mengelolahnya sendiri demi kemaslahatan umat manusia. Khilafah akan menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai cagar alam, hutan lindung dan kawasan himmah. Kawasan himmah tidak boleh dimanfaatkan oleh siapa pun, baik pengelolaan tanah atau lahan. Islam juga mendorong kaum muslimin untuk menghidupkan tanah mati. Khilafah juga akan memberlakukan sistem sanksi yang tegas bagi siapapun yang mencemari dan berupaya merusak lingkungan. Penerapan sistem Islam Kaffah adalah solusi terbaik dalam mencegah terjadinya bencana, akibat dari penerapan sistem kapitalisme sekuler. Wallahualam bissawab. []

Banjir, Bencana Berulang Tanpa Solusi Tuntas

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.