Balada Vaksin Covid-19 di Alam Kapitalisme


Pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar, sehingga negara berkewajiban untuk memenuhinya

Negara wajib menyediakan rumah sakit, klinik, dokter, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan lainnya yang diperlukan untuk melayani masyarakat dengan baik dan maksimal


Penulis Normah Rosman

Pegiat Literasi


Matacompas.com, OPINI -- “Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggungjawab terhadap urusan rakyat yang ia urus.HR. Al-Bukhari.


Program vaksinasi Covid-19 dipastikan tidak ada lagi untuk masyarakat umum mulai 1 Januari 2024. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan jika pemerintah tidak akan menentukan biaya vaksin Covid-19 berbayar. Menurut Nadia lagi, program imunisasi rutin hanya pada kelompok tertentu selain itu menjadi imunisasi pilihan bagi masyarakat yang di luar kelompok sasaran. Nadia juga menegaskan jika harga vaksin Covid-19 berbayar akan ditentukan oleh masing-masing fasilitas Kesehatan, dan mereka bebas menentukan harga sendiri (nasional[dot]kompas, 31/12/2023).


Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan jika kebijakan vaksin Covid-19 berbayar yang akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2024 belum tepat untuk dilakukan. Karena peningkatan kasus Covid-19 pada akhir tahun ini ada 318 kasus baru dan 1 kasus kematian. Kurniasih juga menambahkan jika covid-19 adalah penyakit pandemi yang beralih menjadi endemi. Persebaran penyakit ini masih nyata. Apalagi jumlah penduduk Indonesia yang besar, sehingga memungkinkan masih ada penduduk yang belum mendapatkan cakupan vaksin. Kurniasih juga berharap agar vaksin anak bangsa bisa membantu masyarakat dan justru tidak memberatkan dengan kebijakan berbayar (antaranews, 31/12/2024).


Kasus Covid-19 Melonjak Lagi


Pada penghujung tahun 2023, kasus Covid-19 dinyatakan melonjak lagi. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 6 Desember 2023, kasus harian Covid-19, rata-rata bertambah sebanyak 35-40 kasus. Sementara itu, pasien Covid-19 yang tercatat dirawat di rumah sakit sebanyak 60-131 pasien. Dengan tingkat keterisian rumah sakit sebesar 0,06%, sedangkan angka kematian 0-3 kasus per hari. Kenaikan kasus ini didominasi oleh subvarian Omicron XBB 1.5 yang turut menjadi penyebab gelombang inveksi Covid-19  di Amerika dan Eropa. Selain varian XBB, Indonesia juga telah mendeteksi adanya subvarian EG2 dan EG5. 


Regulasi Vaksin Covid-19 Berbayar


Di tengah naiknya kasus Covid-19, pemerintah membuat regulasi vaksin Covid-19 berbayar dan mulai berlaku per 1 Januari 2024. Meskipun negara tetap menyediakan vaksin gratis untuk masyarakat yang sama sekali belum pernah mendapatkan vaksin gratis dan kelompok yang dinilai rentan. Vaksin Covid-19 yang berbayar tidak tepat dilakukan, mengingat Covid-19 adalah penyakit yang menular. Sehingga siapa saja dapat tertular oleh penyakit ini. Di sisi lain, istilah untuk kelompok rentan seolah menjadi alat untuk membungkam bagi siapa saja yang menghalangi pemberian vaksin pada kelompok yang tidak rentan. Padahal sejatinya semua rakyat rentan terhadap virus Covid-19, sehingga peningkatan kekebalan tubuh penting untuk semua lapisan masyarakat.


Penetapan vaksin berbayar ini menggambarkan potret negara kapitalis, yang tidak meriayah rakyat dengan baik, malah justru berdagang terhadap rakyatnya. Penentuan harga vaksin juga diserahkan sepenuhnya kepada fasilitas kesehatan yang menyiapkan vaksin tersebut. Lagi-lagi kebutuhan utama rakyat dikapitalisasi. Negara seakan tidak berdaya jika berhadapan dengan oligarki. Vaksin anak bangsa juga tidak dilirik oleh negara untuk dijadikan vaksin nasional. 


Pelayanan Kesehatan Dalam Sistem Islam


Dalam Daulah Islamiyyah, pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar, sehingga negara berkewajiban untuk memenuhinya. Negara wajib menyediakan rumah sakit, klinik, dokter, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan lainnya yang diperlukan untuk melayani masyarakat dengan baik dan maksimal. Negara/Khilafah adalah pengurus segala urusan dan kepentingan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggungjawab terhadap urusan rakyat yang ia urus.” HR. Al-Bukhari


Jaminan kesehatan dalam Islam memiliki tiga sifat dasar: Pertama, berlaku umum dan tidak ada diskriminasi, yaitu tidak ada perbedaan pelayanan antara muslim maupun non-muslim, kaya ataupun miskin. Kedua, bebas biaya atau gratis, rakyat tidak boleh dipungut biaya sepeserpun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh negara. Ketiga, seluruh rakyat harus diberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan oleh negara.


Pengadaan layanan sarana dan prasarana kesehatan wajib senantiasa diupayakan oleh Daulah bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Jika pelayanan kesehatan tidak ada maka akan dapat menyebabkan terjadinya bahaya yang mengancam ljiwa, karena pelayanan kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak boleh menimbulkan mudharat (bahaya) bagi diri sendiri dan juga mudharat (bahaya) bagi orang lain di dalam Islam.” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad. Islam telah menetapkan Daulah tak hanya sebagai raa’in (pengurus) tapi juga sebagai junnah (pelindung). Termasuk daulah wajib membentengi masyarakat dalam menghadapai serangan penyakit menular. Karena kesehatan rakyat merupakan kebutuhan pokok yang menjadi tanggungjawab negara.


Dalam hal penyakit menular, Khilafah akan memfasilitasi para ilmuan untuk melakukan pengembangan teknologi sendiri sehingga mampu mencukupi kebutuan vaksin secara gratis bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Daulah juga akan menerapkan lockdown atau menutup wilayah sumber penyakit unruk memberantas wabah. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan bagi rakyat, daulah wajib senantiasa mengalokasikan anggaran belanjanya untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan seluruh rakyatnya. Daulah tidak boleh melimpahkan tanggungjawabnya kepada pihak lain, baik itu pihak swasta maupun kepada individu. 


Pemberian jaminan kesehatan terhadap seluruh rakyat, tentu akan membutuhkan dana yang besar. Kebutuhan akan dana tersebut bisa terpenuhi dari sumber-pendapatan negara yang sumber telah ditentukan oleh syariat. Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum, seperti hutan, pertambangan minyak, gas, nikel, emas dan sebagainya. Dari sumber lainnya seperti kharaj, jizyah, ghanimah, fai’, ‘usyur dan masih banyak lainnya. Semua itu akan lebih dari cukup untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai dan gratis untuk seluruh rakyat. Tentu saja dengan kualitas terbaik, tanpa harus membebani rakyat soal dana. 

Wallahualam bissawab. []

Balada Vaksin Covid-19 Di Alam Kapitalisme

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.