Minimnya Keselamatan Kerja di Perusahaan dalam Sistem Kapitalis

 


Standar pengupahan dan keselamatan kerja bisa dikonsultasikan kepada para ahli (khubara)

Sehingga kedua belah pihak akan melakukan hal dan kewajibannya secara benar dan dengan keridaan


Oleh Verawati S.Pd

(Pegiat Literasi)


Matacompas.com, OPINI --  "Wes dadi Babu di negeri sendiri seh ketiban sial kecelakaan kerja... Pemerntahe...sibuk kampaye...sibuk golek bahan ngge ngoya rakyat..." Ini adalah salah satu komentar di kolom komentar berita di cnnindonesia (24/12/2023) terkait ledakkan yang terjadi di salah satu perusahaan yang beroperasi di Morowali. Ledakkan tersebut menelan korban sebanyak 12 orang meninggal dunia dan 39 lainnya mengalami luka berat. Kejadian ini bukan kali pertama, sehingga banyak respon dari berbagai pihak.


Menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal kejadian ini merupakan akibat dari diabaikannya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap pekerja lokal (cnnindonesia, 24/12/2023). Adapun Kepala Advokasi dan Kampanye Walhi Aulia Hakim meminta agar pemerintah memberhentikan dan memberi sanksi kepada PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang menaungi berbagai perusahaan di Morowali. Sebab kejadian ini sudah berulang kali dan pihak pemerintah mendiamkan saja. Beliau menyebut bahwa pekerja dijadikan tumbal (tempo, 24/12/2023)


Jika kita cermati apa yang dikatakan netizen di atas memang betul adanya. Para pekerja di sistem kapitalis bagaikan babu dan banyak hak-hak mereka yang diabaikan. Hal ini memang bukanlah hal yang aneh. Sebab dalam sistem kapitalisme pekerja diposisikan hanya sebagai salah satu komponen faktor produksi. Konsekuensinya yaitu demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya maka upah dan pelayanan termasuk jaminan keselamatan kerja ditekan serendah-rendahnya. 


Bahkan ada istilah hukum upah besi atau the iron wage's law. Yaitu upah buruh tidak bisa diturunkan dan tidak bisa dinaikkan. Para majikan atau pemilik perusahaan akan bisa semena-mena dalam pemberian upah dan pemberian keselamatan kerja. Lantaran jika pabrik itu memberhentikan pekerja atau pekerja itu keluar, maka akan banyak orang yang akan mendaftar lagi untuk bekerja di perusahaan tersebut. 


Lahan pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pekerja produktif sangatlah jauh. Sehingga pekerjaan menjadi sesuatu yang langka. Tak heran banyak pekerja kita yang bekerja di luar negeri termasuk menjadi tenaga kerja butuh atau rumah tangga. Sulitnya pekerjaan ini menjadi salah satu celah para pekerja diperlakukan dengan semena-mena


Berbeda dalam sistem Islam. Para pekerja dihargai sesuai dengan manfaat yang diberikan pada majikannya. Jika kemampuan dan manfaatnya besar maka akan diupah besar, begitu pun sebaliknya, jika manfaat yang diberikan rendah maka akan diupah rendah pula. Standar pengupahan dan keselamatan kerja bisa dikonsultasikan kepada para ahli (khubara). Sehingga kedua belah pihak akan melakukan hal dan kewajibannya secara benar dan dengan keridaan.


Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan bila ada majikan yang menzalimi pekerja dengan tidak memberikan upah maka di akhirat kelak akan menjadi musuh Allah Swt. Upah di dalam hadis tersebut bisa di-qiyaskan dengan pemberian pelayanan keselamatan kerja atau yang lainnya yang memang bagian dari hak pekerja.


Tiga orang yang aku musuhi di hari kiamat nanti...orang yang mengontrak pekerja, kemudian pekerja itu menunaikan pekerjaannya sedang orang tersebut tidak memberikan upahnya (HR. Ahmad, Bukhari, Ibnu Majah dan  Abu Hurairah)


Dari hadis di atas menjadi dalil pula bagi penguasa Islam untuk  memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku industri yang zalim. Sanksi yang diberikan bisa berupa tazir sesuai ijtihad khalifah. Sehingga akan menjamin para pekerja dalam bekerja di berbagai tempat termasuk di industri atau perusahaan mana pun.


Hal lain yang akan diperhatikan adalah kepemilikan pabrik itu sendiri. Negara akan membolehkan bagi individu mendirikan pabrik pada barang yang memang dibolehkan menjadi milik individu. Sedangkan barang milik umum seperti barang tambang akan dikelola oleh negara. Inilah yang menjadi sumber pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat. Sehingga rakyat tidak perlu sampai keluar negeri untuk bekerja.


Kemudian dalam Islam pemilik industri tidak diberikan beban yang berat seperti saat ini. Mereka harus memberikan berbagai tunjangan dan pajak yang sangat tinggi. Dalam Islam pelayanan publik atau tunjangan kebutuhan pokok hidup ditanggung oleh negara. Negara akan memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan secara gratis kepada rakyatnya. Baik kaya maupun miskin bebas menikmatinya. Pemilik industri hanya wajib memberikan upah saya dan hak keselamatan kerja.


Begitu pun dengan pajak. Pajak atau dharibah hanya akan dipungut oleh negara pada situasi tertentu saja. Kewajiban ini hanya dibebankan pada mereka yang sudah kaya dan memiliki kelebihan harta. Tidak dibebankan pada perusahaan tetapi pada individu yang kaya saja.


Demikianlah sistem Islam menjamin penghidupan yang layak bagi semunya. Pengaturan berbagai sistem kehidupan. Berlandaskan kepada perintah dan larangan dari Allah Swt. Sehingga keberkahan akan turun dari langit dan bumi. Maka sudah selayaknya kita campakkan sistem kapitalis ini.

Wallahualam bissawab.

Minimnya Keselamatan Kerja di Perusahaan dalam Sistem Kapitalis

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.