Latest Post

Praktik ribawi dalam transaksi pinjol jelas haram hukumnya

Legalitas yang diberikan pemerintah melalui payung hukumnya telah menjerumuskan rakyat pada keharaman yang pastinya akan berujung pada kemudaratan


Penulis Maya Dhita E.P., ST.

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Adanya tuntutan atas perubahan gaya hidup masyarakat berbasis teknologi melahirkan inovasi pada teknologi keuangan. Hadirnya Finansial Technology (FinTech) diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan transaksi finansial dalam genggaman sehingga lebih mudah, efektif, dan efisien.


Macam-macam produk finansial teknologi yang berkembang di Indonesia adalah Peer-to-peer (P2P) Lending Service, Crowdfunding, E-Wallet, Payment Gateway, investasi, dan Bank Digital.


Peer-to-peer (P2P) Lending Service


Yang akan disoroti kali ini adalah tentang Peer-to-peer (P2P) Lending Service. Produk ini menyediakan peminjaman dana untuk pemenuhan kebutuhan dan juga modal usaha dan biasanya dimanfaatkan untuk memperoleh modal dengan cepat. 


Sedangkan istilah FinTech Lender adalah orang atau badan hukum yang menyalurkan uangnya untuk dipinjamkan ke platform FinTech Lending (pinjaman online).


Syarat utama menjadi FinTech Lender adalah memiliki dana sesuai kebutuhan platform. Syarat lainnya adalah berusia minimal 21 tahun, sudah bekerja, memiliki penghasilan tetap, dan memiliki NPWP.


Lender dapat memilih sendiri perusahaan atau UKM mana yang ingin di danai. Setelah menentukan calon peminjam (Borrower), Lender dapat melakukan pendanaan melalui platform FinTech sesuai jumlah yang diajukan. Lalu Borrower terpilih akan mencicil setiap bulannya atas dana yang telah dipinjam dan Lender akan menerima pokok beserta bunganya.


Fakta P2P di lapangan


Data statistik P2P Lending periode Januari 2024 yang dipublikasikan oleh OJK pada Senin (23/03/2024), menunjukkan bahwa total kredit macet atau tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP 90) mencapai 1,78 triliun. Besaran ini naik dari tahun sebelumnya 27% yaitu sebesar 1,40 triliun.


Orientasi kapitalis 


Dalam sistem kapitalisme, kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat tidak dapat terealisasi. Rakyat dipaksa untuk berjuang di tengah tingginya kebutuhan sandang, pangan, papan, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan. Sedangkan besaran upah tidak mampu meng-cover pengeluaran sehari-hari.


Alih-alih menjamin kesejahteraan rakyat, negara malah melegalkan pinjol berbasis riba. Tak hanya sebagai Borrower atau peminjam, bahkan rakyatnya sendiri dikondisikan untuk menjadi pihak pemberi pinjaman (Lender).


Pinjol bukan solusi


Adanya kemudahan dalam mendapatkan dana secara cepat, tentu sangat menggiurkan bagi rakyat yang sedang dalam tekanan kebutuhan, desakan utang, atau tuntutan gaya hidup. Tingkat bunga yang tinggi pun bisa dipikir nanti-nanti. Yang penting masalah bisa teratasi. 


Namun nyatanya kedua belah pihak sama-sama terancam merugi. Peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman disertai bunga yang tinggi sekitar 6-7% Terkadang hal ini memicu permasalahan baru, karena harus mengembalikan sejumlah besar uang, sedangkan kebutuhan hidup juga terus berjalan. Tak jarang rakyat dipaksa gali lubang tutup lubang demi bisa bertahan. Sedangkan bagi Lender atau peminjam, resiko yang harus dihadapi adalah gagal bayar atau kredit macet. 


Pinjol Haram


Praktik ribawi dalam transaksi pinjol jelas haram hukumnya. Legalitas yang diberikan pemerintah melalui payung hukumnya telah menjerumuskan rakyat pada keharaman yang pastinya akan berujung pada kemudaratan.


Allah Swt. berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian beriman. Apabila kalian tidak melakukannya maka yakinlah dengan peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Apabila kalian bertobat, kalian berhak mendapatkan pokok harta kalian. Kalian tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 279)


Banyaknya pinjol bermasalah terkait gagal bayar, kasus-kasus penipuan, hingga penagihan secara brutal berujung kekerasan tak ayal dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa platform seperti ini bukanlah solusi hakiki atas tingginya beban hidup masyarakat. Segala hal yang bertentangan dengan hukum syarak hanya akan membawa kepada kemudaratan.


Islam adalah solusi


Dalam Islam, pemerintah wajib menjalankan perannya sebagai raa'in dengan tugas utama yaitu menyejahterakan rakyat. Negara memenuhi kebutuhan dasar  (sandang, pangan, papan) secara tidak langsung melalui penyediaan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi para lelaki yang dikenai kewajiban untuk bekerja. Negara juga akan merevitalisasi perdagangan, pertanian, dan industri agar mampu menyerap banyak tenaga kerja


Islam juga mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara melalui eksplorasi SDA secara bertanggungjawab. Keuntungan yang didapat dari pengolahan SDA ini akan dikembalikan kepada rakyat melalui penyediaan fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, keamanan, pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan lain sebaginya.


Segala kebutuhan rakyat akan dibiayai melalui baitulmal yang memiliki 15 pos pemasukan negara meliputi fai, kharaj, jizyah, kepemilikan umum, zakat, dan lainnya. Dengan demikian, beban rakyat akan berkurang dan kesejahteraan rakyat pun bukan sekedar angan-angan. 


Negara Islam pun tidak menafikkan kemajuan teknologi. Segala inovasi teknologi khususnya dalam hal ini, teknologi finansial, akan terus dikembangkan dalam batasan hukum syarak. Masyarakat pun akan dipermudah dalam bertransaksi tanpa khawatir terjerumus dalam praktik haram ribawi. Wallahualam bissawab. []


Prinsip sekularisme dalam pendidikan tidak kalah memprihatinkan

Disorientasi, tidak memiliki visi hidup jelas, merupakan hasil dari sistem pendidikan yang gagal menanamkan keimanan dan ketaatan


apt. Siti Nur Fadillah, S.Farm

Pegiat Literasi 

 

Matacompas.com, ANALISIS -- Rangkaian Kasus yang Tidak Kunjung Usai


Belum usai dengan kasus penganiayaan anak di pesantren, publik kini dikagetkan dengan kasus penganiayaan anak selebgram Aghnia Punjabi oleh pengasuhnya. Terungkap, pengasuh menganiaya balita 3 tahun tersebut hingga babak belur dikarenakan pengasuh kesal sebab korban tidak mau minum obat. Selain itu, Kasat Reskrim Polresta Malang, Danang Yudanto, mengungkapkan ada satu anggota keluarga pengasuh yang sedang sakit, sehingga memicu kekesalan pengasuh dan berakhir pada penganiayaan korban. Kepolisian juga menyebutkan saat peristiwa penganiayaan terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di luar kota. Pengasuh yang terbukti bersalah dijerat dengan pasal 80 (1) sub (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah (Liputan6, 30/03/2024).


Kasus penganiayaan ini merupakan satu bongkahan kecil dari besarnya gunungan masalah kekerasan pada anak. Berdasarkan laman resmi SIMFONI-PPA, sejak Januari 2024 hingga hari ini terdapat 5.462 kasus kekerasan. Dimana kekerasan rumah tangga menempati urutan pertama jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian, yaitu 3.347 kasus. Tren kasus kekerasan pada anak juga cenderung meningkat setiap bulan. Kondisi ini sangat miris, mengingat 10 tahun sudah perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan. Maka tidak heran, kapabilitas pemerintah dalam menjamin keamanan warga negaranya kembali dipertanyakan.

 

Menyoal Jaminan Keamanan dalam Sistem Sekuler


Jika meninjau UU Perlindungan Anak, bisa dipahami bahwa pemerintah hanya berfokus pada penanggulangan dibandingkan pencegahan. Pengaduan, bantuan hukum, rehabilitasi, maupun pendampingan tokoh agama. Padahal faktor penyebab perilaku kekerasan berkisar pada pemahaman orang tua atau pengasuh; tekanan ekonomi; dan lingkungan, yang pada dasarnya dapat dicegah sedini mungkin. Dalam kasus anak Aghnia Punjabi misalnya, lantaran pengasuh kurang memahami bahwa pengasuhan anak memerlukan kesabaran, ditambah adanya permasalahan keluarga, emosi yang tidak terbendung akhirnya menguasai akal sehat dan melampiaskannya pada anak.


Pencegahan perilaku kekerasan merupakan hal yang harus dilakukan secara sistemis, sebab akar masalahnya pun sistemis. Solusi yang diberikan pun tidak jauh dari perbaikan sistem ekonomi dan pendidikan. Namun, melihat kondisi saat ini dimana sistem sekuler menguasai sendi-sendi negara, sangat skeptis rasanya jika mengharapkan perubahan. Sistem sekuler yang berwujud demokrasi ini memiliki prinsip menihilkan peran Allah Swt. sebagai pembuat hukum, serta memberikannya kepada manusia. Dengan kata lain, menghapus kedaulatan Allah, serta menggantinya dengan kedaulatan rakyat. Dalam hal ekonomi, kedaulatan rakyat menyebabkan aturan dasar kepemilikan yang sudah diatur dalam Islam dibuang jauh-jauh. Sumber daya alam yang seharusnya menjadi kepemilikan bersama justru berakhir dikuasai oligarki. Menyisakan rakyat kecil yang harus mati-matian mencari nafkah agar dapat bertahan hidup di tengah mahalnya pangan. Stress, tertekan, depresi bukan hal yang baru dalam sekularisme.


Prinsip sekularisme dalam pendidikan juga tidak kalah memprihatinkan. Disorientasi, tidak memiliki visi hidup jelas, merupakan hasil dari sistem pendidikan yang gagal menanamkan keimanan dan ketaatan. Agama tidak lagi dijadikan landasan dan filosofi pendidikan, tapi hanya salah satu mata pelajaran saja. Itupun dengan porsi yang sangat sedikit. Lalu bagaimana bisa menghasilkan individu yang cerdas, memahami agama, dan taat syariat. Padahal calon ibu shalihah yang berkualitas lahir dari pendidikan Islam yang mendalam. Selain kurangnya pemahaman agama, kerasnya hidup dalam sistem sekularisme juga menyebabkan ibu harus ikut mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan maupun gaya hidup. Meninggalkan kewajiban pengasuhan anak pada orang lain yang kasih sayangnya tentu tidak sebesar kasih sayang ibu.

 

Mewujudkan Keamanan Hakiki dengan Islam


Melihat betapa meragukannya sistem sekuler dalam mengelola negara, maka mengganti sistem adalah solusi utama dan satu-satunya. Dan di antara tiga mabda yang ada di dunia, Islam adalah mabda satu-satunya yang benar dan sesuai dengan fitrah manusia. Tidak seperti tiga mabda lain, Islam bukan mabda buatan manusia yang lemah dan serba kurang. Islam adalah mabda yang berasas pada keyakinan akan adanya Allah Swt., Sang Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Maka aturan yang terpancar tentu akan sesuai dengan fitrah manusia, sebab Sang pemilik mabda paham betul karakter manusia dan apa yang dibutuhkan manusia.


Dalam hal jaminan perlindungan terhadap kekerasan anak, Islam memiliki mekanisme terbaik yang tidak hanya berfokus pada penanggulangan, tetapi juga pencegahan. Dalam hal pencegahan Islam akan menjamin tercapainya kualitas pendidikan terbaik dan sistem ekonomi yang mampu menyejahterakan rakyat secara menyeluruh. Serta dalam hal penanggulangan, Islam akan menjamin adanya sistem peradilan yang memutuskan perkara berdasarkan syariat Islam.


Jika kita melihat masa-masa awal kejayaan Islam, maka kita akan menemukan betapa Islam sangat memperhatikan pendidikan. Sebab dalam Al-Qur'an dan Hadis secara jelas Islam mewajibkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu. Selain sebagai kewajiban, Islam juga memandang pendidikan adalah media penting dalam penanaman tsaqofah Islam. Yaitu pengetahuan yang menempatkan akidah sebagai induk pembahasan, pengetahuan yang akan membentuk aqliyah (pola pikir) dan kecenderungan seorang individu, di mana selanjutnya akan mempengaruhi jiwa dan perilakunya. Maka individu maupun masyarakat yang sudah mengemban tsaqofah Islam akan selalu taat syariat, serta terikat dengan aturan Allah apapun kondisinya. Dan hal ini tentu menjadi sebuah jaminan kuat terbentuknya masyarakat yang aman dan jauh dari aksi kekerasan. Dari pendidikan yang berkualitas, juga akan terbentuk calon ibu yang memahami bahwa pengasuhan anak adalah tugas utamanya sebagai ibu.


Sistem ekonomi merupakan salah satu pilar penting dari sebuah negara. Dan sistem ekonomi yang baik adalah yang mampu mensejahterakan rakyat secara keseluruhan, bukan yang hanya memperkaya si kaya dan memiskinkan si miskin. Berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sekuler yang membebaskan individu untuk mengeksploitasi SDA, Islam secara tegas mengatur kepemilikan umum akan dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada seluruh rakyat secara adil. Ekonomi dalam Islam juga hanya bertumpu pada sektor riil dan tegas mengharamkan riba, sehingga ekonomi lebih stabil dan nyata mensejahterakan. Ekonomi yang sejahtera tentu tidak akan membuat rakyat tertekan, stress karena banting tulang dari pagi hingga malam. Juga tidak akan mengorbankan para ibu untuk ikut mencari nafkah. Sehingga ibu akan fokus pada tanggung jawab utamanya sebagai ibu rumah tangga dan sekolah pertama anak. Karena sesungguhnya tidak ada pengasuhan terbaik kecuali pengasuhan ibu. Maka apa yang bisa diharapkan dari pengasuhan seorang pekerja yang hanya mengharapkan imbalan.


Selain pencegahan, Islam juga menjamin keamanan melalui sistem peradilan. Sistem peradilan Islam akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan syariat Islam. Yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan berdasarkan kitab KUHP peninggalan Belanda seperti sekarang. Dalam peradilan Islam berbagai jenis pelanggaran beserta sanksinya sudah ditetapkan secara jelas dan spesifik. Seperti pembunuhan, penganiayaan, perzinaan, perampokan, dll. Peradilan Islam juga tidak flexible dan tidak negotiable, sehingga tidak akan menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Putusan hukuman juga jelas, tegas, dan tidak dapat diubah. Peradilan Islam tidak mengenal banding, sehingga siapapun dapat kepastian hukum dengan cepat dan efisien. Dengan sistem peradilan yang tegas dan tidak pandang bulu seperti ini, pelaku kejahatan akan jera dan tidak akan mau mengulanginya lagi.


Seluruh mekanisme tersebut tidak akan bisa diterapkan kecuali dengan adanya institusi yang mau mengemban mabda Islam secara menyeluruh. Institusi yang memiliki prinsip menyatukan agama dan negara, institusi yang mau mengembalikan kedaulatan Allah sebagai pembuat hukum, dan institusi tersebut adalah Khilafah. Khilafah bukan berasal dari pemikiran seseorang, Khilafah juga bukan hasil eksperimen sosial yang bersifat trial and error. Khilafah bersumber dari wahyu Allah melalui lisan Rasulullah, yaitu “Akan kembali Khilafah atas jalan kenabian” (HR. Ahmad dari Hudzaifah r.a.)

Wallahualam bissawab. []

 


Berulangnya kasus kekerasan terhadap anak mengindikasikan anak tidak mendapat jaminan keamanan

Di wilayah terdekat, yaitu keluarga pun tak menjamin terbebasnya anak dari kekerasan


Penulis Hasriyana, S. Pd

Pemerhati Sosial Asal Konawe


Matacompas.com, OPINI -- Kasus kekerasan terhadap terus berulang. Bak fenomena gunung es, yang terekspose hanya segelintir kasus, tetapi sesungguhnya di lapangan jauh lebih banyak terjadi. Dalam tataran kehidupan hari ini banyak ibu yang begitu mudah stres ketika menghadapi pola tingkah laku anak. Belum lagi mereka dihadapkan dengan banyaknya persoalan hidup. Misalnya, kebutuhan pokok yang terus naik harganya.


Sebagaimana dikutip dari Liputan6, 30-03-2024, berita tentang pengasuh berinisial IPS (27) yang menganiaya JAP, balita 3 tahun, anak dari selebgram Hifdzan Silmi Nur Emyaghnia atau biasa disapa Aghnia Punjabi. Pengasuh wanita asal Jawa Timur tersebut begitu bengis menganiaya balita tak berdosa hingga babak belur.


Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang, Komisaris Polisi (Kompol) Danang Yudanto mengungkapkan bahwa pelaku merasa kesal terhadap korban karena menolak obat untuk menyembuhkan luka cakar. Penolakan balita itu lantas memancing rasa kesal pelaku, dan kemudian terjadilah penganiayaan keji. Selain rasa kesal akibat korban tidak mau diberi obat, kata Danang, ada beberapa faktor lain yang menjadi pendorong peristiwa penganiayaan


Berulangnya kasus kekerasan terhadap anak mengindikasikan anak tidak mendapat jaminan keamanan. Di wilayah terdekat, yaitu keluarga pun tak menjamin terbebasnya anak dari kekerasan. Banyak korban kekerasan anak yang terjadi di masyarakat justru yang menjadi pelakunya adalah orang terdekat atau orang tua sendiri. Kalau sudah seperti itu faktanya, lalu di mana anak harus mencari perlindungan dan keamanan, jika di tengah keluarganya sendiri dirinya menjadi korban kekerasan.


Pun, kondisi keluarga saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana tidak, dengan naiknya berbagai macam kebutuhan pokok menjadi beban tambahan bagi orang tua khususnya. Terlebih jika mereka hidup dalam ekonomi menengah ke bawah. Jangankan untuk membeli kebutuhan sekunder, untuk memenuhi kebutuhan pokok saja susah. Dalam kondisi sempit seperti ini tidak jarang orang tua justru melampiaskan kemarahannya terhadap anak.


Selanjutnya, tidak jarang orang tua dan calon orang tua pun masih minim ilmu mendidik anak sesuai tuntunan agama. Di mana pendidikan mestinya akan disesuaikan dengan level berpikir anak tersebut. 


Sementara di masyarakat terkadang ada orang tua menuntut bahkan memaksa anak untuk bisa cepat memahami apa yang mereka sampaikan, tanpa tahu apakah anak ini sudah bisa mengerti atau tidak. Sehingga terkadang ibu memarahi anak, bahkan memukul.


Hal ini justru berbeda dengan sistem Islam, di mana dalam tataran keluarga akan diberikan edukasi berkaitan pemahaman Islam. Terlebih basic akidah akan diperkuat sehingga melahirkan masyarakat yang memiliki pemahaman Islam yang benar. Keyakinan itu pun yang akan memperkuat keimanan seseorang termasuk orang tua dalam mendidik anak-anaknya di dalam keluarga. Dari itu akan sangat minim ditemukan orang dewasa atau orang tua yang menganiaya anak.


Selain itu, dalam tataran negara akan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok bagi masyarakat, jikapun tidak gratis tetapi harganya akan bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah khususnya. Beban hidup dalam keluarga akan terasa lebih ringan, jika negara hadir dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Untuk itu, kecil kemungkinan terjadi kekerasan orang tua terhadap anak karena pengaruh beban hidup atau ekonomi.


Dengan demikian, kita tidak bisa berharap banyak pada sistem saat ini yang notabene belum bisa menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap anak. Olehnya itu, kita hanya bisa berharap pada sistem yang berasal dari pencipta, yaitu Allah Swt. yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahualam bissawab. []

Selama kita masih menerapkan sistem kapitalisme, upaya peningkatan kesejahteraan dan mengatasi stunting hanya sebatas harapan

Namun, jika Islam diterapkan, harapan itu akan menjadi kenyataan


Penulis Bunda Hanif 

Pendidik


Matacompas.com, OPINI -- Mulai Juli 2024, Kemenag melalui Ditjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam mewajibkan bimbingan perkawinan (bimwin) bagi para calon pengantin (catin). Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2/2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. 


Keputusan ini mulai diberlakukan pada Juli 2024. Kasubdit Bina Keluarga Sakinah Agus Suryo Suripto menekankan bahwa bimwin sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan berharap dapat mengurangi angka stunting. Bagi catin yang tidak melakukan bimwin akan dikenai sanksi tidak bisa mencetak buku nikah. (Kompas, 30-3-2024)


Apakah yang dimaksud dengan stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Kurangnya asupan gizi sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Menurut WHO, stunting bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor ekonomi, pendidikan ibu, tinggi badan ibu, ASI eksklusif, usia anak dan berat badan lebih rendah.


Anak yang tidak tercukupi kebutuhan gizinya tentu akan mengalami gangguan pada tumbuh kembangnya. Kebutuhan gizi yang tidak tercukupi dikarenakan sulitnya ekonomi pada suatu keluarga, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalahi kondisi saat ini, banyak kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan, kalaupun ada, pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. 


Selain faktor ekonomi, masalah pendidikan ibu juga tidak kalah penting. Ibu yang berpendidikan dan memiliki pengetahuan cukup tentang merawat anak dan menyediakan gizi yang seimbang akan dapat menjaga tumbuh kembang anak. Sedangkan ibu yang tidak punya pengetahuan dan pengalaman, cenderung asal-asalan dalam menjaga buah hatinya. 


Tinggi badan ibu juga berpengaruh karena terdapat faktor genetik, begitu pun dengan masalah ASI eksklusif. Ada beberapa ibu yang tidak mau memberi ASI atau ASI-nya tidak keluar atau tidak lancar karena asupan gizi kurang. 


Program Bimwin Sebatas Formalitas


Saat ini banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mendaftar apapun, termasuk ketika mau menikah, salah satunya bimwin tadi. Agar tujuannya tercapai mereka akan berusaha memenuhi persyaratan tersebut. Alhasil, banyak yang memenuhi persyaratan ini hanya karena formalitas. 


Seperti yang kita ketahui, ada perkawinan yang terjadi lantaran mempelai sudah siap. Namun ada juga yang terjadi karena terpaksa, salah satunya akibat salah pergaulan. Mereka berpacaran dan melakukan hubungan  di luar nikah hingga terjadi kehamilan. Akhirnya orang tuanya terpaksa menikahkan, padahal mungkin saja mereka belum siap lahir batin untuk menikah.  Pasangan yang menikah karena kondisi tersebut, tentu tidak siap dengan segala kondisi dan konsekuensi dalam pernikahan dan tidak mampu bertahan dalam bahtera rumah tangga. Apalagi untuk merawat anak dan mencari pekerjaan agar bisa menghidupi anak istrinya. 


Sebenarnya stunting merupakan salah satu faktor yang menunjukkan tingkat kesejahteraan keluarga atau masyarakat. Masyarakat yang sejahtera tentunya tercukupi semua kebutuhan hidupnya, dan tentunya tidak akan terjadi stunting. Menurut BPS, ada delapan faktor penyokong kesejahteraan, yakni dapat dilihat dari kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya. 


Dalam sistem pemerintahan yang menganut sistem kapitalisme, mustahil rasanya berharap pada Bimwin saja untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengatasi stunting. Bimwin hanyalah semacam bimbingan sebelum perkawinan yang berisi tentang para catin menyiapkan diri agar siap dalam menjalani rumah tangga sekaligus menyiapkan calon ibu agar mampu menjaga dan mendidik anaknya.


Namun, setelah selesai Bimwin, para catin ketika mereka sudah menikah, akan menghadapi kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Banyak sekali teori yang mereka dapatkan di Bimwin yang akan sulit dipraktikkan. Beberapa kesulitan yang mereka temui salah satunya adalah masalah pekerjaan. Banyak suami yang kesulitan mencari pekerjaan. Akibat desakan ekonomi, mau tidak mau, para istri terpaksa harus bekerja. Bahkan, tidak jarang, kaum perempuan lebih mudah mendapatkan pekerjaan daripada laki-laki. 


Kalaupun mereka mendapatkan pekerjaan, penghasilannya sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Kalau sudah begini, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya? Belum lagi kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan masih banyak lagi. 


Di bidang pendidikan sendiri, kita menghadapi masalah yang cukup pelik. Masih banyak yang mamahami bahwa ketika perempuan bersekolah, tujuannya agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka teracuni oleh pemikiran Barat tentang kesetaraan gender. Para wanita ingin mendapatkan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Alhasil, banyak wanita yang mengambil pilihan untuk tidak menikah atau childfree saat menikah. Kondisi ini tentu membahayakan bagi keberlangsungan generasi. 


Pandangan Islam tentang Pernikahan


Dalam pandangan Islam, siapapun bisa menikah asalkan sudah memenuhi persyaratan. Perempuan dan laki-laki yang sudah balig dianggap mampu menjalankan berbagai macam kewajiban, termasuk pernikahan. Karenanya, Islam mewajibkan negara menyiapkan mereka sejak dini. Negara akan menerapkan sistem pendidikan Islam yang bertujuan membentuk individu yang berkepribadian Islam. Generasi berkepribadian Islam adalah generasi yang memiliki pola pikir dan pola sikap Islam. Mereka akan memahami hak dan kewajibannya sehingga setelah menikah mereka bisa menjalankan tugasnya masing-masing. 


Islam juga sangat memperhatikan kesejahteraan. Masyarakat dikatakan sejahtera jika semua kebutuhan setiap individu sudah terpenuhi. Negara akan melakukan berbagai kebijakan dan upaya demi memenuhi kebutuhan rakyatnya. Hal ini dilakukan negara karena upaya mengemban amanah dari Allah Swt..


Negara juga akan menerapkan sistem ekonomi Islam. Apabila ada yang ingin menikah, tetapi tidak memiliki biaya, negara akan membiayai. Negara pun akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk laki-laki (terutama yang sudah menikah) agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Wanita tidak diwajibkan bekerja, karena mereka memiliki amanah yang cukup besar yaitu mendidik anak-anaknya. Kalaupun ada yang bekerja, bukan dengan tujuan mencari nafkah, melainkan untuk mengamalkan ilmunya dan itu pun harus seizin suaminya. 


Negara juga memberikan bantuan atau zakat kepada siapa saja yang berhak menerimanya. Juga menyediakan kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, hingga layanan umum dengan biaya yang murah, mudah didapatkan dan berkualitas. Dari mana itu semua bisa dipenuhi? Tentunya dari baitulmal yang dikumpulkan negara, yaitu jizyah, fai, kharaj, ganimah, pengelolaan SDA, dan sebagainya. 


Seluruh pendapatan yang diperoleh negara akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat tidak perlu khawatir akan pemenuhan kebutuhan pokoknya begitupun juga dengan kebutuhan lainnya, termasuk pemenuhan gizi anak-anaknya. 


Dengan menerapkan Islam secara kaffah, secara berangsur-angsur kesejahteraan keluarga akan terpenuhi. Masalah stunting bisa diatasi karena penyelesaiannya secara menyeluruh. Tidak seperti saat ini, solusi yang diambil tidak menyentuh akar permasalahannya. 


Selama kita masih menerapkan sistem kapitalisme, upaya peningkatan kesejahteraan dan mengatasi stunting hanya sebatas harapan. Namun, jika Islam diterapkan, harapan itu akan menjadi kenyataan.

Wallahualam bissawab. []

Negara harusnya memastikan bahan-bahan yang menjadi kebutuhan rakyat mudah didapat dengan harga murah

Bahkan petani pun harus diringankan segala sesuatunya agar bisa maksimal produksinya


Penulis Heni Ruslaeni

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Harga cabe rawit domba di saat bulan Ramadan di kabupaten Bandung dan juga kota Bandung menyentuh Rp100 ribu/kg bahkan lebih. Kenaikan harga ini begitu signifikan karena sebelumnya Rp78 ribu/kg yang berarti naik hingga Rp38 ribu/kg. Sementara cabai merupakan salah satu bahan bumbu pokok bagi masyarakat, sehingga meroketnya harga cabe sangat meresahkan masyarakat.


Menurut pemerintah kenaikan harga cabai disebabkan oleh berbagai faktor di mulai dari permintaan menjelang bulan Ramadan yang makin tinggi dan kegagalan panen karena faktor cuaca. Sehingga pedagang pasar terpaksa menaikkan harga karena menyesuaikan harga dengan pasar induknya.


Para pedagang dan pembeli berharap, harga-harga bisa turun dan kembali normal. Masyarakat pun berharap pemerintah bisa sigap untuk mengambil regulasi jitu sehingga harga cabai cepat stabil, petani untung konsumen nyaman menikmati dan kesejahteraan bisa tercapai. (Hasanah[dot]ID, 03/03/2024)


Sebenarnya, kenaikan harga sudah terjadi semenjak awal tahun. Bahkan kenaikan harga berbagai bahan pokok memang selalu terjadi pada setiap menjelang ramadan ataupun hari besar lainnya. Kenaikannya begitu signifikan, seperti beras, cabe rawit, cabe tanjung, bahkan jagung diikuti telor, ayam, dsb. Inilah fenomena negeri oligarki, di mana yang berkuasa adalah para mafia dan cukong. Negara harusnya memastikan bahan-bahan yang menjadi kebutuhan rakyat harus mudah didapat dengan harga murah. Bahkan petani pun harus diringankan segala sesuatunya agar bisa maksimal produksinya. Pupuk, bibit, kondisi lahan bahkan antisipasi hujan yang berefek gagal tanam dan gagal panen harus bisa diprediksi. Jadi harga-harga mahal termasuk cabe, jelas karena disfungsi negara sebagai raa'iin.


Menurutnya, masyarakat dalam hal ini konsumen perlu memahami bahwa ketika harga cabe tinggi jangan memaksakan untuk membeli tetapi diusahakan menanam sendiri di pekarangan rumah. Pemerintah harus memberdayakan petani lokal untuk mengatur manajemen produksi dan harga lebih stabil. Tanpa peran pemerintah yang menyebabkan pasokan barang melimpah di pasaran. 


Kebijakan di sektor pertanian dapat betul-betul memberdayakan petani dalam rangka menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan industri. Alasannya, lagi-lagi bertambah oleh persoalan biaya produksi, terutama pupuk. Adapun kartu tani yang diperoleh tak bisa dimanfaatkan, harga pupuk bersubsidi faktanya tetap mahal.


Sistem kapitalisme sekulerisme  menjadikan penguasa tidak hadir sebagai pengurus melainkan hanya sebagai regulator. Dan sistem ini terbukti telah gagal menjamin segala kebutuhan rakyat. 


Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi yang benar-benar mampu mengeluarkan dari seluruh problematika hari ini dan solusi itu hanya akan terealisasi jika sistem yang diterapkan adalah sistem Islam yang terbukti mampu menjamin setiap kebutuhan rakyatnya. Di dalam sistem Islam pemerintah menerapkan hukum syariat dalam lini kehidupan untuk menjamin kebutuhan pangan.


Adapun untuk menstabilkan harga berbagai kebutuhan pangan, sistem Islam menerapkan beberapa kebijakan di antaranya, pertama, menjaga ketersediaan stok pangan dengan memaksimalkan produksi pertanian di dalam negeri baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian, jika diperlukan impor maka harus memenuhi syarat sesuai panduan syariat. 


Kedua, menjaga rantai tata niaga dengan meniadakan distorsi pasar seperti penimbunan, riba, praktik tengkulak, kartel, dsb. Jika hal tersebut terjadi maka akan dikenakan sanksi hukum yang tegas dan berefek jera sesuai aturan Islam yang pengawasannya dibawah seorang qodu hisbah. Peran negarapun sangat penting dalam membentuk ketakwaan individu dan masyarakat serta negara akan senantiasa memberikan edukasi dalam hal bermuamalah sesuai syariat.

Wallahualam bissawab. []

Maraknya kasus KDRT di negeri ini menunjukkan rapuhnya ketahanan keluarga

Salah satunya karena fungsi perlindungan keluarga tidak terwujud


Penulis Sumiyah Umi Hanifah

Pemerhati Kebijakan Publik


Matacompas.com, OPINI -- Perumpamaan indah "Baiti jannati" jelas tidak akan terwujud, ketika suami atau istri berbuat aniaya terhadap pasangan hidupnya. Padahal tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang Samara (sakinah, mawadah, warahmah). Ironisnya, dalam sistem kapitalis, penganiayaan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih marak terjadi.


Di Depok, seorang wanita berinisial RFB, menjadi korban penganiayaan atau KDRT oleh suaminya, MRF. yang merupakan mantan Perwira Brimob. Korban mengalami KDRT berulangkali, sejak tahun 2020. Kejadian paling parah yaitu pada tanggal 3 Juli 2023. Menurut kuasa hukumnya Renna A. Zulhasril, korban juga mengalami kekerasan di ruang kerja suaminya dan dilakukan dihadapan anaknya. RFB dipukul, dibanting, dan diinjak-injak. Akibat penyiksaan tersebut korban mengalami pendarahan dan keguguran. (Dikutip dari media online kompas, Jum'at, 22-3-2023)


Sudah bukan rahasia lagi, faktanya kasus KDRT telah mewabah di negeri ini. Baik yang dilakukan oleh rakyat biasa, publik figur, ataupun oleh para pejabat. Baik yang dilakukan oleh kaum laki-laki (suami), maupun oleh kaum perempuan (istri). Menurut data dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, angka kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2023 mencapai 401.975 kasus. (detiknews, Kamis, 7-3-2024). Pertanyaannya, mengapa jumlah kasus KDRT terus meningkat, dan bagaimana solusinya?


Pada umumnya KDRT terdiri dari dua jenis, yakni kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Menurut penelitian, faktor-faktor pencetus KDRT di antaranya, perselingkuhan, masalah ekonomi, budaya patriarki, adanya campur tangan pihak ketiga, pasangan bermain judi, perbedaan prinsip, dan lain sebagainya.


Adapun maraknya kasus KDRT di negeri ini menunjukkan rapuhnya ketahanan keluarga, salah satunya karena fungsi perlindungan keluarga tidak terwujud. Ketahanan keluarga adalah kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit, agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis. Tujuan dari ketahanan keluarga adalah untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin anggotanya. Seorang kepala keluarga berkewajiban menjaga dan mengayomi seluruh anggota keluarganya dari segala gangguan yang datang dari pihak lain.


Penyebab lainnya yaitu adanya cara pandang kehidupan sekulerisme di tengah masyarakat yang berpengaruh terhadap sikap dan pandangan setiap individu keluarga. Sekularisme adalah pemahaman yang memisahkan agama dari kehidupan. Kehidupan keluarga yang jauh dari nilai-nilai islami akan berakibat fatal. Dimana setiap individu keluarga dapat berbuat dan bertindak semaunya sendiri, tidak takut dengan dosa atau ancaman siksa. Adanya ketidakpahaman terkait fungsi dari setiap individu keluarga juga dapat memicu terjadinya KDRT. Oleh karena itu, hendaknya setiap anggota keluarga harus mengetahui dan melaksanakan perannya masing-masing. Apakah ia berperan sebagai seorang ayah, ibu, suami, istri, anak, atau yang lain. Jika setiap anggota keluarga telah melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan tuntutan syariat, maka akan terwujud keluarga yang harmonis.


Dalam Islam, negara harus hadir dalam mengurus urusan rakyat, salah satunya yaitu mewujudkan ketahanan keluarga. Islam memandang bahwa keluarga adalah institusi terkecil yang strategis dalam membentengi negara. Setiap pasangan suami istri wajib menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarganya, terutama bagi seorang suami yang merupakan "qawwam" (pemimpin) keluarga. Suami diperintahkan untuk berbuat baik kepada istri-istrinya.

Firman Allah Swt.,

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih, adalah mereka yang taat kepada Allah, dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan "nusyuz", hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) mereka pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (TQS. An-Nisa [4]:34)


Ajaran Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memuliakan perempuan. Sebab, suami adalah pelindung dan pembimbing istri dan anak-anaknya. 


Islam mengharuskan bahwasanya negara menjamin terwujudnya fungsi keluarga, melalui berbagai sistem kehidupan berakidah Islam. Yakni dengan cara menerapkan sistem ekonomi Islam, politik Islam, pendidikan Islam, dan seluruh aspek kehidupan diatur dengan menggunakan aturan (hukum) Islam. Sehingga akan tercipta keluarga yang "samara", sejahtera, berkepribadian Islam, dan memiliki ketahanan keluarga yang kuat.


Semua ini dapat terwujud apabila negara meninggalkan sistem kapitalis, dan menerapkan sistem Islam. Dengan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh, maka individu-individu masyarakat menjadi lebih baik akhlaknya. Sebab, pola pikir dan pola sikap mereka akan dibina dengan syaqafah Islam. Hanya Islam yang mampu mewujudkan ketahanan keluarga secara sempurna. Inilah yang membedakan pendidikan sekuler ala kapitalis dengan pendidikan atau pembinaan Islam. Saatnya kembali kepada syariat Islam kafah.

Wallahualam bissawab. []

Cuti untuk ayah tidak menjadi solusi tuntas 

Menciptakan generasi yang berkualitas diperlukan integrasi dari berbagai aspek secara sistemis


Penulis Rahmi Nur Fadhilah

Aktivis Muslimah


Matacompas.com, OPINI -- Ramai diperbincangkan di jagat media sosial mengenai Indonesia yang menempati posisi ketiga sebagai negara tanpa ayah atau fatherless country. Pengertian fatherless menurut Diana Setiyawati, Psikolog, yaitu tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Fatherless Country adalah suatu negara dengan masyarakatnya minim peran atau keterlibatan sosok ayah dalam kehidupan anak.


Peran ayah dalam pengasuhan diperlukan sebab turut serta orang tua akan memengaruhi tumbuh kembang, perilaku, masa depan anak yang kelak membentuk generasi pada masa mendatang. Ketiadaan ayah dalam pengasuhan akan menimbulkan dampak, misalnya anak laki-laki yang tidak memahami sosok ayah sebagai pemimpin sehingga tidak bisa menjalankan perannya di masa depan  sebagai seorang pemimpin. 


Bagi anak perempuan, hilangnya peran ini akan menimbulkan rasa kurang percaya diri dan memengaruhi kondisi emosional sehingga mengidolakan sosok lain yang menjerumuskan misalnya terjebak pada hubungan haram.


Beberapa penelitian juga menyatakan salah satu yang menjadi penyebab adanya LGBT karena tidak ada memori yang baik mengenai ayah. Ingatan tentang ayah hanyalah sebagai sosok buruk tak bertanggung jawab atau bahkan ayah yang melakukan kekerasan.


Menjalani kehidupan dalam sistem kapitalis sekuler menempatkan ayah pada kondisi sulit. Kondisi upah minimum yang didapatkan dari hasil bekerja tidak sebanding dengan biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Belum lagi hal-hal yang seharusnya menjadi hak warga negara seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan dibebankan pada tiap individu. 


Keadaan menempatkan seorang ayah agar mencari kerja ke sana kemari dan perlu memutar otak untuk memenuhi kebutuhan. Ayah kehabisan waktu dan energi untuk mendidik anak dan membuat ayah harus mengabaikan fungsinya dalam peran mendidik generasi menempatkan anak pada kondisi yatim, tetapi berayah.


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan rancangan undang-undang baru sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) mengusulkan mengenai adanya cuti bagi ayah selama 40 hari untuk mendampingi istri yang melahirkan, dan cuti maksimal 7 hari untuk mendampingi istri yang mengalami keguguran. 


Hal ini bukan sesuatu yang baru bagi negara-negara lain seperti lain Jepang, Lituania, Swedia, Irlandia, Estonia dan spanyol telah lebih dulu menerapkan peraturan cuti ayah. (Tempo, 19/03/2024)


Namun, upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas apakah akan menjadi jalan paling efektif untuk membentuk generasi terbaik masa mendatang? Sejatinya kualitas generasi dipengaruhi banyak faktor, yang mengiringi perjalan hidup seorang anak.  


Oleh karena itu, pembentukan generasi yang berkualitas membutuhkan supporting system yang kuat dan berkualitas sepanjang hidup anak, termasuk ayah berkualitas yang memahami peran dan fungsinya.


Islam memandang bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama, meskipun ayah mencari nafkah, tetapi tidak meniadakan kewajiban sebagai pendidik anak. Terlebih setiap kepala keluarga adalah pemimpin yang mana akan dimintai pertanggungjawaban setiap urusannya, salah satunya tentang bagaimana keluarga mengasuh dan mendidik anak.


Cuti untuk ayah memang dibutuhkan, tetapi tidak menjadi solusi tuntas yang akan menyelesaikan permasalahan yang hadir akibat penerapan sistem yang salah. Menciptakan generasi yang berkualitas diperlukan integrasi dari berbagai aspek secara sistemis misalnya pengaturan dalam sistem pergaulan, pendidikan, dan tatanan masyarakat. Sebab, mendidik generasi bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga tanggungjawab negara.


Negara harus memiliki regulasi yang dapat memastikan bahwa setiap pasangan yang akan menikah sudah memiliki kesiapan ilmu bagaimana menjalankan fungsi dalam keluarga serta memastikan kestabilan ekonomi dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selain itu, negara harus memenuhi kewajibannya sebagai penyedia layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan sehingga tidak lagi menjadi beban kepala keluarga.

Wallahualam bissawab. []

Akses terhadap pelayanan kesehatan sebenarnya adalah hak bagi setiap individu

Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab negara, tanpa memandang status sosial ekonomi

  

Penulis Ratih Fitriandani

Aktivis Muslimah 


Matacompas.com, OPINI -- Seperti tidak ada ujung dan solusinya, lagi dan lagi kasus DBD di negeri ini tak pernah tuntas. Pemberitaan yang ramai di setiap daerah tentang kasus DBD kembali marak. 


Salah satunya seperti kasus yang terjadi di Bogor, dilansir dari Liputan6, Jakarta - Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) gencar dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat usai empat warganya meninggal dunia karena terinfeksi demam berdarah dengue (DBD).


Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Bogor Adang Mulyana mengatakan, upaya yang dilakukan untuk memberantas sarang nyamuk juga mencakup penyuluhan, larvasida, dan fogging. Adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah penyuluhan, PSN, larvasida, fogging focus," ujar Adang di Bogor, Sabtu, dilansir Antara.


Dalam menghadapi situasi ini, tentu penting bagi kita sebagai masyarakat untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan penyebaran kasus ini. Faktor-faktor seperti kepadatan populasi, mobilitas, lingkungan, dan perilaku masyarakat dapat memengaruhi penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD). Selain itu, peran manusia sebagai inang dan nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Pemahaman akan semua faktor ini dapat membantu dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD. 


Ketika kita merujuk kembali ke prinsip-prinsip dasar, dapat kita lihat bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan sebenarnya adalah hak bagi setiap individu dan seharusnya menjadi tanggung jawab negara, tanpa memandang status sosial ekonomi.  


Namun, dalam konteks paradigma kapitalisme neoliberal yang sekuler, kekuasaan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang lumrah bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan apa pun yang mereka inginkan, bahkan jika itu berarti membebankan masyarakat dengan tanggung jawab yang bukan seharusnya menjadi beban mereka.


Dalam sistem yang menganut kapitalisme liberal sekuler ini, ketidakadilan seringkali muncul sebagai hasilnya. Negara dalam konteks ini tidak lagi dianggap sebagai pemangku kepentingan masyarakat, melainkan hanya sebagai pengatur. Terlebih lagi, dalam sistem ini, hubungan antara negara dan masyarakat cenderung hanya terbatas pada aspek komersial, termasuk dalam penyediaan layanan publik.


Fenomena ini memang terjadi di seluruh dunia dan sesuai dengan dominasi sistem kapitalis neoliberal sekuler yang diterapkan oleh negara-negara adidaya, termasuk Indonesia.


Islam Solusi Tuntas 


Adapun solusi terbaik yang bisa menuntaskan semua persoalan kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang kesehatan adalah dengan sistem pemerintahan Islam. Di mana sistem Islam yang akan bertanggung jawab untuk seluruh kebutuhan hajat manusia, mulai dari pencegahannya sampai pengobatan. Dalam sistem Islam tentunya tidak akan dibiarkan adanya wabah penyakit yang berlangsung lama. 


Dan untuk pembiayaan yang dibutuhkan semua didapatkan dari baitulmal. Pemasukan yang ada di baitulmal merupakan milik negara yang diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat. pemerintah Islam hanya sebagai pengelola. Karena dalam Islam sistem kepemilikan dibagi menjadi 3 yaitu, harta milik negara, milik individu dan milik umum. Harta milik negara meliputi semua SDA, seperti salah satu nya tambang baik itu tambang batu bara, nikel, emas dan semua tambang yang diambil dari alam adalah milik negara yang harus dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh negara dan kemudian hasilnya untuk kebutuhan dan keperluan rakyat yang akan dihimpun dalam baitulmal.


Harta umum seperti air bersih dan jalan tidak boleh dimonetisasi dalam sistem Islam, berbeda dengan sistem kapitalis di mana beberapa harta umum bisa dimonopoli untuk kepentingan swasta. Baitulmal di dalam Islam tidak hanya mengumpulkan dana untuk pencegahan, tetapi juga untuk pengobatan tanpa biaya atau syarat bagi semua orang, serta memberikan gaji kepada tenaga medis dan biaya obat-obatan. Ini menunjukkan betapa pentingnya baitulmal dalam memenuhi kebutuhan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 


Sudah selayaknya penegakan Khilafah menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk kepentingan semua anggota masyarakat, baik muslim maupun non-muslim di seluruh dunia. Kehancuran dan kebobrokan sistem kapitalis-demokrasi telah nampak terbukti dengan jelas. Demokrasi, adalah sistem yang batil di mana dengan sistem pemungutan suara, dianggap tidak sah karena kebenaran bukanlah standar, tetapi sekadar suara terbanyak yang menjadi penentu.


Akhirnya inilah yang menjadikan demokrasi pastinya akan dimanfaatkan oleh segelintir orang yang haus dengan kekuasaan sehingga akan melakukan berbagai macam cara agar dapat memenangkan hasil voting, karena parameternya bukanlah kebenaran. Sudah saatnya kembali kepada sistem Islam kafah di mana hukum syarak yang akan menjadi patokan dan mengatur seluruh kehidupan manusia, dengan seperti inilah maka akan terwujud Islam sebagai rahmatan lil’alamin. 

Wallahualam bissawab. []

Kasus KDRT masih terus berulang dengan tingkat keparahan yang mengkhawatirkan

Ini menunjukkan fungsi perlindungan keluarga oleh pemerintah belum optimal


Penulis Nur Saleha, S.Pd

Pegiat Literasi 


Matacompas.com, OPINI -- Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang terus menghantui masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Di Depok, istri mantan petugas Brimob mengalami KDRT sejak 2020. Kekerasan yang dilakukan suami sudah berulang kali hingga kejadian terakhir pada 3 Juli 2023 menjadi yang paling signifikan.​​


Akibat KDRT ini, korban mengalami luka fisik dan psikis.​ Luka yang diderita oleh korban meliputi lecet pada kepala dan tangan serta memar pada wajah, dada, dan punggung. Selain itu, korban juga mengalami keguguran dan perdarahan akibat tindakan suaminya.​​​ (Kompas, 22-03-2024)


Selain itu, kasus KDRT terjadi di Deli Serdang, Sumatera Selatan. Seorang laki-laki tega membacok ibu mertuanya karena kesal saat sang ibu mertua menegurnya, karena ia melakukan KDRT kepada istrinya. (Kumparan, 22-03-2024)


Menurut data terbaru yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), kasus KDRT di Indonesia masih cukup tinggi. Pada tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah laporan kasus KDRT sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan belum mampu mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga secara signifikan.


Faktor Penyebab KDRT


Faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya angka KDRT di Indonesia sangatlah kompleks. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati dan melindungi anggota keluarga. Budaya patriarki yang masih kental juga menjadi salah satu pemicu terjadinya KDRT, di mana dominasi pria dalam keluarga seringkali menjadi alasan untuk menggunakan kekerasan terhadap pasangan atau anak-anak. Adapun, faktor ekonomi juga turut berperan dalam meningkatnya KDRT, di mana ketidakmampuan ekonomi seringkali menjadi pemicu pertengkaran dan kekerasan dalam keluarga.


Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya sanksi yang tegas bagi pelaku KDRT juga turut memperburuk situasi ini. Banyak korban KDRT yang tidak mendapatkan keadilan karena ketidakmampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai. Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada keluarga masih belum optimal.


Meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga, tetapi kasus KDRT masih terus berulang dengan tingkat keparahan yang mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi perlindungan keluarga oleh pemerintah belum sepenuhnya optimal.


Masalah KDRT tidak terlepas dari sistem yang diterapkan dari negeri yakni sistem sekularisme. Dalam sistem ini telah menjadi lahan subur bagi masyarakat untuk berbuat tanpa terikat aturan Allah Taala. Ini tidak perlu dibantah lagi.  Sekularisme memiliki cara pandang kehidupan yang dapat berpengaruh terhadap sikap dan pandangan setiap individu termasuk dalam hubungan keluarga, yang harusnya penuh kasih sayang dan memberi jaminan perlindungan. Samara tidak terwujud dalam keluarga. 


Solusi dalam Islam


Lain halnya dengan sistem Islam. Islam memiliki aturan paripurna yang datang langsung dari Sang Pencipta, terkait kehidupan berumah tangga sekaligus solusi terhadap berbagai masalah yang menimpa. 


Dalam Islam perlindungan terhadap keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting. Islam mengajarkan bahwa keluarga adalah pondasi masyarakat yang harus dijaga dan dilindungi. Rasulullah Muhammad saw. bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku."(HR. Tirmidzi). 


Selain itu, sebagai solusi terhadap masalah KDRT, tidak terlepas dari peran negara dan juga butuh kontrol dari masyarakat karena penerapan hukum Islam dalam keluarga tidak bisa hanya oleh individu-individu keluarga muslim.


Peranan negara dalam Islam penting, pemimpin dalam hal ini menerapkan syariat Islam secara menyeluruh ke setiap aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aturan keluarga. Sistem hukum Islam memiliki sistem sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan, termasuk KDRT. 


Ketika terjadi tindakan kekerasan di dalam rumah tangga seperti kekerasan suami terhadap istri yang mengancam keselamatan ini merupakan perlanggaran syariat ini merupakan tindakan kejahatan maka di sinilah peran negara. Negara menerapakan sistem sanksi Islam yang akan menghukum para pelaku sehingga jera, dan saksi dalam Islam mencegah siapa pun yang ingin melakukan hal yang sama. Selain itu, negara akan menjamin penuh semua kebutuhan hidup mereka.


Adapun, kontrol masyarakat akan terwujud dengan cara mendakwahkan Islam kepada keluarga keluarga muslim yang ada di sekitar kita agar mereka paham dan mau menjalankan aturan tersebut. Jika terjadi pertengkaran, saudara atau masyarakat bisa menasihati pasangan (suami-istri) agar menjadikan Islam sebagai acuan dalam menyelesaikan semua problem rumah tangga.


Dalam sistem Islam untuk mengatasi masalah KDRT, tidak hanya dengan kerjasama yang kuat, kita dapat mewujudkan keluarga yang harmonis dan terhindar dari kekerasan, sehingga fungsi perlindungan keluarga dapat terpenuhi dengan baik. Hal itu dapat dicapai dengan menerapkan hukum Islam secara menyeluruh yang diterapkan dalam sebuah negara karena keimanan yang akan mampu menyelesaikan persoalan KDRT. Wallahualam bissawab. []

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.